Diancam oleh Pengembang, Ini yang Harus Dilakukan Penghuni Rusun

Duka Tinggal di Rusun

Wiji Nurhayat – detikfinance
Jumat, 03/10/2014 12:40 WIB
//images.detik.com/content/2014/10/03/1016/124414_rusunsubsidi3.jpg
Jakarta -Berdasarkan laporan Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI), beberapa penghuni rusun yang kritis terhadap kebijakan pengembang/pengelola rusun mendapat intimidasi. Intimidasi yang terjadi dalam bentuk mematikan listrik untuk unit tertentu hingga gangguan terhadap kendaraan mereka.Dirjen Standarisasi Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Widodo mengakui tindakan intimidasi yang sering banyak ditemukan di apartemen/rusun terutama terkait kasus listrik. Yaitu pengelola yang mematikan aliran listrik ke unit penguni rusun tertentu dengan berbagai alasan seperti soal pembayaran IPL dan sebagainya.

“Kalau ada intimidasi-intimidasi seperti listrik akan dimatikan. Intimidasi itu sudah pidana sudah seharusnya ke polisi,” kata Widodo kepada detikFinance, Jumat (3/10/2014).

Menurut Widodo sesuai ketentuan urusan penanganan dan pengelolaan listrik di rusun, seharusnya sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Daerah atas rekomendasi PT PLN.

“Intimidasi matikan dan menaikkan tarif listrik tidak boleh ada. Tarif listrik seharusnya dikelola Pemerintah Daerah. Pemda itu meminta PLN membuat di sebuah area dan menyerahkan kepada Pemda. Sebetulnya kalau terkait listrik itu Pemda, intimidasi itu sudah masuk ke ranah polisi,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, terkait adanya intimidasi oleh pihak pengelola rusun/apartemen melalui sebuah perusahaan yang ditunjuk Perhimpunan Penghuni rumah Susun (PPRS), tetap tidak dibenarkan. Selain pidana, masalah ini juga masuk ke dalam ranah hukum perdata.

“Yang ngancam siapa? pengembang atau PT A yang ditunjuk PPRS. Kalau PT A yang ditunjuk PPRS dia tidak berhak,” tegasnya.

Laporan KAPPRI menyebutkan pemilik rusun yang sadar hak dan kritis diteror, intimidasi. Misalnya mobil yang dimiliki oleh penghuni yang kritis oleh pengembang dirusak, ban dicoblos, dan sebagainya.”Sampai sekarang hegemoni pengembang ini kokoh berdiri, dibantu aparat korup perjuangan para pemilik dan penghuni sedikit yang membantu. Para pejuang distigma ‘sebagian kecil orang rewel yang nggak mau bayar iuran’. Padahal mereka taat membayar dan hanya keberatan tarip naik terus di luar akal sehat,” kata Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) Krismanto Prawirosumarto.

Seperti diketahui konflik soal PPRS antara penghuni/pemilik dengan pengembang kerap terjadi, tak hanya di rusun Jakarta tapi kota-kota lainnya seperti Medan hingga Surabaya.

Penghuni menuding pengembang membentuk PPRS hanya sebagai kamuflase, dengan menempatkan perwakilannya, agar tetap terus mengelola rusun/apartemen. Mengelola rusun merupakan bisnis yang mengiurkan karena menyangkut uang miliaran rupiah per tahun.

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: