Ini Surat Terbuka Penghuni Rusun ke Jokowi

Duka Tinggal di Rusun

Wiji Nurhayat – detikfinance
Selasa, 30/09/2014 15:54 WIB
//images.detik.com/content/2014/09/30/1016/160153_rusun2.jpg

Jakarta -Kalangan penghuni rumah susun atau apartemen mengeluhkan soal hak-haknya yang terabaikan sebagai konsumen oleh pengembang properti. Mereka menuding pengembang banyak melakukan pelanggaran soal rusun, sehingga merugikan konsumen atau penghuni rusun.Ketua Kesatuan Aksi Pemilik Dan Penghuni Rusun (KAPPRI) Krismanto Prawirosumarto mencoba menyampaikan masalah ini kepada Presiden Terpilih Jokowi. Berdasarkan surat terbuka tanggal 18 September 2014 di situs resmi KAPPRI, mereka menyampaikan surat terbuka soal keluhannya.

Berikut petikan surat terbuka tersebut:

Kepada Bpk. Joko Widodo

Dengan segala hormat,

Masyarakat Penghuni Rusun telah sangat lama menderita karena TIDAK dijalankan-nya UNDANG-UNDANG RUMAH SUSUN NO 20 tahun 2011 yang mewajibkan pengembang, tetapi TIDAK dijalankan antara lain:

  1. Tidak dijalankan kewajiban pengembang memberikan info tentang status tanah, izin IMB, izin penghunian, dan pertelaan pada saat menjual rusun kepada pembeli.
  2. Pengembang mengiklankan Rusun yang dijualnya jauh melebihi keadaan yang sebenarnya.
  3. Perjanjian pengikatan jual beli ditambah klausul-klausul yang memberatkan pembeli, dengan segala macam sanksi yang Menurut UU seharusnya Tidak Ada.
  4. Penundaan Penyerahan sertifikat kepada pembeli baru bertahun tahun kemudian.
  5. Kewajiban sosialisasi UU Tidak dijalankan, sehingga pembeli buta informasi tentang Rusun
  6. Pengembang mengakali pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dimana sesuai UU badan inilah yang berkuasa atas pengelolaan Rusun. Badan ini di hegemony oleh pengembang dengan mendudukkan karyawannya dalam P3SRS.
  7. Dengan demikian pengembang bisa menjelma jadi pengelola atas mandat dari P3SRS palsu yang dibuatnya serta dengan akibat-akibatnya
  8. Tidak ada pengawasan keuangan oleh perwakilan para pemilik, karena akses telah ditutup.
  9. Tidak berdayanya para Pemilik berakibat harga dan biaya apapun di tentukan sepihak oleh pengembang, misalnya harga iuran pengelolaan Lingkungan, harga listrik yg dinaikkan pengembang, harga air
  10. Kewajiban laporan keuangan Tidak pernah dijalankan.

(hen/hds)

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: