Kasus Pengelolaan Rumah Susun

KASUS PENGELOLAAN RUSUN.

Persoalan RUSUN (Apartemen hunian, Sewa, ITC, dll) sama sekali bukan urusan internal penghuninya. Ini adalah persoalan yang serius, bukan hanya karena berada di jantung Republik yaitu di DKI dan terlebih-lebih di Jakarta Pusat lagi.

Tapi bagaimana negara selama puluhan tahun malah menjadi bagian dari mafia.

GCM

Mohon maaf apabila polisi sendiri dalam prakteknya lebih sebagai alat konglomerat khususnya dalam mem-back up pendholiman oleh kekuatan kapital terhadap warga.

Belum ada satu pun Laporan Polisi (LP) dari lebih 20 LP warga dengan terlapor pengembang yang diproses. Sebaliknya warga RUSUN NGE-CHARGE HP di lobby apartemen nya sendiri, nulis SURAT PEMBACA yang isinya adalah kebenaran tentang SERTIPIKAT TANAH APARTEMEN…. NYATA-NYATA DIJATUHI HUKUMAN.

Berikut bisnis illegal Pengelola ex Pengembang dan kejahatan pidana mereka:

  1. BARANG YAITU TANAH dan BANGUNAN SUDAH DIJUAL KOK DIKANGKANGI.
  2. Sertifikat tidak balik nama artinya masih menjadi aset perusahaan yang berstatus GO PUBLIK (TBK) =  ikut dihitung dalam menentukan harga SAHAM.
  3. Sebagian ternyata SERTIFIKAT tersebut dibebani HAK TANGGUNGAN di BANK.
  4. BAGIAN BERSAMA (MILIK WARGA) seperti ATAP BANGUNAN disewakan untuk BTS (Base Transceiver Station), hasilnya ditilep.
  5. Tanah bersama milik warga untuk parkir, hasilnya juga di-tilep.
  6. Ruang bersama antar unit, kantin, emperen = milik warga disewakan. Ada juga pengembang buat IMB baru kemudian ruang-ruang milik warga terseubt kemudian di jual. Artinya menjual barang milik orang lain.
  7. Menaikkan tarif listrik sampai dengan 57% dari tarif resmi PLN, padahal dia bukan perusahaan pengadaan atau penjual listrik, ia adalah PPRS (NIR LABA) dan GARDU-nya milik warga (Benda Bersama).
  8. Begitu juga air dan tandonnya adalah milik warga.
  9. Menarik PPN atas air dan listrik padahal negara tidak mengenakan Ppn. Ppn hanya terjadi kalau ada jual beli. Padahal PPRS (Perhimpunan Penghuni RUSUN) adalah lembaga  NIRLABA.
  10. Asuransi dibayar warga. Tertulis dalam polis yang mendapatkan keuntungan adalah PENGELOLA EX PENGEMBANG.
  11. Menaikkan SERVICE CHARGE (kebersihan, satpam, listrik dan air untuk kepentingan umum seperti lift, taman, dll) tanpa persetujuan Warga. Ini bertentangan dengan UU No. 20/2011 tentang RUSUN.
  12. MENGGUNAKAN UANG CADANGAN YG RESMI milik warga tanpa persetujuan warga.
  13. Belum bisnis illegal lainnya.

Cara yang digunakan adalah PENGEMBANG BIKIN PPRS boneka bahkan bukan warga setempat (UU mewajibkan HARUS PENGHUNI).  Dan untuk RUTA ABAL-ABAL dihadiri oleh karyawan PENGEMBANG.

Yang menyedihkan ini adalah PERUSAHAAN TBK.

Jokowi effek….ada hakim yg waras. Utk pertama kali di pengadilan warga yang menang.
Pemda DKI melarang RUTA oleh PPRS MANAPUN baik versi warga maupun versi
pengembang.

Alhamdulillah SINARMAS kali ini mulai waras…!!! Rencana RUTA nanti malam mereka tunda.

Balik saja paradigma semua beres. Dengan manajemen berbasis IT semuanya terbuka, gak bisa “ngentit” lagi.

Terus bagaimana investasi mau masuk, apalagi program 1000 kawasan RUSUN apabila PENGELOLAAN = BISNIS ILLEGAL.

Kasus RUSUN  INDIKATOR INVESTASI INDONESIA. Investor juga punya intelejen, kalau penguasanya berkomplot dengan vampire tidak dihentikan, bagaimana bicara investasi bermilyard-milyard USD.

Oleh: Mayjend (Pur) Saurip Kadi

Graha Cempaka Mas

Pemberitahuan Ruta GCM Ditunda

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: