Monthly Archives: February 2015

Syarat Pelaksanaan Rapat Umum Tahunan (RUTA) Rumah Susun/Apartemen

Dalam melaksanakan RUTA harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Panitia Musyawarah harus murni dari warga apartemen/rumah susuh dan bebas dari orang-orang PPRS/P3SRS warga maupun boneka
  2. Buat Tata Tertib RUTA yang berpedoman pada Permenpera No. 15 Tahun 2007
  3. Sosialisasikan hak-hak Warga dan tata urut pelaksanaan RUTA se-JELAS-JELASNYA
  4. Data awal warga rusun dan pendaftaran calon pemilih tidak hanya dikuasai pengelola, warga juga harus memilikinya
  5. Laksanakan RUTA di Apartemen/Rusun sendiri sehingga semua warga (sebanyak mungkin) dapat hadir dan dapat memberikan hak suaranya
  6. Seluruh pelaksanaan RUTA harus berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2011 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang masih berlaku.

Selamat berjuang untuk memperoleh hak-hak warga apartemen!

Meeting

Advertisements

Formulir Pengaduan Konsumen dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Silakan diunduh untuk Formulir Pengaduan Konsumen – Badan Perlindungan Konsumen Indonesia – Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pilih produk barang Properti untuk permasalahan di Rumah Susun, kemudian sampaikan pada:

Badan Perlindungan Konsumen Nasioanal
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I Kementerian Perdagangan, Lantai 11, Jakarta 10110. Telp: (021) 348 33819 Fax: (021) 354 8867 Email: setbpkn@bpkn.go.id Website: http://www.bpkn.go.id

Formulir Pengaduan Konsumen 1 Formulir Pengaduan Konsumen 2

 

Untuk format PDF silakan unduh (klik/tap) disini: Formulir Pengaduan Konsumen

Permintaan Audiensi Kenari Mas Ke Dinas Perumahan dan Gedung DKI

Sebagai referensi, berikut adalah isi surat mengenai Permintaan Audiensi Kenari Mas terhadap Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta yang dapat dilakukan juga oleh seluruh Rumah Susun di Indonesia:

**************************************************************************

Jakarta, 16 Februari 2015

No. 049/TF-LAW/II/2015

Kepada Yth,

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan

Provinsi DKI Jakarta.

Jl. Taman Jatibaru No.1 Jakarta Pusat.

Perihal           : PERMINTAAN AUDIENSI

 

Dengan hormat,

SYAFRIZAL FARID, SH. MH dan SUARTINI SUPENDI, SH. MH, masing-masing advokat dan konsultan hukum pada kantor “TARIGAN & FARID Law Firm”, beralamat Graha Mustika Ratu, 5th Floor #505 Jln. Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta 12870, Phone : (62 21) – 8370 3374 Fax : (62 21) – 8370 5486, Email: tflaw28@yahoo.com, bertindak untuk dan atas nama Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Non Hunian (P3SRSNH) Plaza Kenari Mas Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Februari 2015, terlampir.

Untuk dan atas nama klien kami sebagaimana tersebut diatas, bersama ini kami memohon kepada Ibu Kepala Dinas Perumahan berkenan memberikan waktu kepada kami untuk audiensi. Adapun dasar dan alas annya adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa, klien kami adalah sebagai pemilik dan sekaligus pedagang/penghuni rumah susun bukan hunian Kenari Mas Jakarta Pusat;
  1. Bahwa, klien kami telah membeli unit-unit satuan rumah susun tersebut berikut bagian, benda dan tanah bersama (gedung) sejak tahun 2005 dari bekas pengembang/bekas penjual, PT. Catur Mas, telah membayar lunas dan telah terjadi serah terima baik secara yuridis melalui pejabat PPAT maupun secara fisik oleh PT.Catur Mas sendiri;
  1. Bahwa, secara hukum maupun secara tradisi, barang yang telah dibeli oleh klien kami beli tersebut merupakan tanggungjawab klien kami dalam hal pemeliharaan dan perawatannya yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan perbaikan atas bagian-bagian yang rusak baik unit satuan rumah susun maupun bagian, benda dan tanah bersama;
  1. Bahwa, apalagi dengan telah disahkannya perhimpunan pemilik dan penghuni oleh Pemda DKI Jakarta, maka klien kami bertanggungjawab penuh dalam hal pemeliharaan dan perawatan bagian, benda dan tanah bersama rumah susun tersebut;
  1. Bahwa, akan tetapi hingga saat masih ada pihak-pihak yang keberadaannya pada rumah susun Kenari Mas tersebut mengatasnamakan bekas pengembang/bekas penjual, padahal gedung Kenari Mas bukan lagi milik bekas pengembang;
  1. Bahwa, keberadaan pihak-pihak tersebut sangat meresahkan klien kami karena selain tanpa izin dari klien kami sebagai pemilik, tindakannya bukan dalam hal pemeliharaan dan perawatan bagian, benda dan tanah bersama, tetapi menjadikan kami para pemilik, satuan rumah susun serta bagian, benda dan tanah bersama sebagai alat untuk memperkaya diri mereka dengan cara memeras dan merampas harta kekayaan klien kami seperti memungut iuran kepada setiap pemilik, memaksa untuk membayar tagihan listrik dan air serta menaikkan tarifnya melebihi dari yang ditetapkan oleh pemerintah, memaksa membayar pajak PPN, uang jasa operator serta membangun unit-unit baru dan menyewakan lahan bersama kepada pihak luar, dimana hasilnya adalah buat kepentingan pihak-piahk yang tidak jelas tersebut, dimana kalau diikuti oleh maka akan di intimidasi seperti pemutusan aliran listrik tanpa hak dan sebagainya;
  1. Bahwa, semua perbuatan yang mereka lakukan tersebut secara hukum merupakan perbuatan pidana yang kebetulan TKP dan modusnya terjadi pada rumah susun Kenari Mas, dimana baik menurut UU dimana Dinas Perumahan dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi klien kami sebagai warga Negara dan sebagai pemilik/penghuni rumah susun Kenari Mas dari perbuatan pidana tersebut;
  1. Bahwa, untuk lebih jelasnya, maka bersama ini kami meminta kepada Ibu Kepala Dinas sebagai pejabat yang bertanggunjawab pada rumah susun dan keamanan serta ketertibannya, untuk menyediakan waktu kepada klien kami untuk audiensi dengan waktu dan saudari tentukan;

Demikian permohonan kami, atas berkenannya Ibu, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

TARIGAN & FARID Law Firm

 

SYAFRIZAL FARID, SH. MH               SUARTINI SUPENDI, SH., MH

Termbusan, kepada yth :

  1. Gubernur KDKI Jakarta,
  2. Klien,
  3. Arsip.

 
Untuk versi MS Word silakan download disini: PERMINTAAN AUDIENSI KENARI MAS KE DISPERUM – SURAT

Panduan Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS)

Berikut adalah Panduan Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) bagi Rumah Susun (apartemen, ITC, condominium, rusunami, dll) di Indonesia:

Pengembang Tidak Memiliki Dasar Hukum untuk Pengelolaan

Sebagai acuan bahwa Pengembang tidak memiliki dasar hukum untuk suatu Pengelolaan di rumah susun bisa didapatkan dari dokumen berikut ini:

Kekeliruan pernyataan atas pemberian hak kepada “perusahaan terbatas” PT. DUTA PERTIWI, TBK’ untuk mengambil alih tanggung jawab pengelolaan dan kutipan dana warga

Untuk lebih detail dapat dilihat dari dokumen dengan klik/tap link berikut ini: GCM Legal Feb15

KISRUH Serah Terima dan Pengelolaan Tidak Jelas Atas Keuangan GRAHA CEMPAKA MAS Tata Laksana Serah Terima dan Pengelolaan Keuangan milik bersama PPPSRS

 

Warga Kalibata City Bergerak: “Geruduk” dan Kawal Tuntutan

Warga Kalibata City (info apartement dapat dilihat disini: http://www.kalibatacity.com) bergerak untuk menolak segala jenis penindasan di rumah sendiri. Hanya ada satu kata, yaitu “LAWAN”. Aksi “GERUDUK” dan Kawal Tuntutan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Januari 2015 Pukul 19:00 di Balai Warga Gaharu Lantai 1 untuk mengawal dan mewujudkan tuntutan-tuntutan sebagaimana tertulis dalam poster sebagai berikut:

Warga Kalibata City Bergerak

Tegakkan Wibawa Pemerintah dengan Melarang RUTA Developer Versi Manapun

Yang Terhormat: Kadis Perumahan DKI

Terdapat info bahwa Dinas Perumahan akan HADIR pada RUTA  versi Duta Pertiwi (DUTI) 12 Februari 2015 (besok sore) di Hotel Patra Jasa Cempaka Putih.

Dinas Perumahan DKI

Apabila itu sampai terjadi dengan terpaksa kami warga Graha Cempaka Mas (“GCM”) akan berhadapan dengan jajaran Dinas Perumahan DKI Jakarta.

Kami harus menegakkan wibawa Pemerintah yang telah melarang RUTA Developer versi manapun.

Dan merupakan kebohongan besar apabila jajaran Dinas Perumahan DKI  tidak tahu menahu bahwa P3SRS Agus Iskandar adalah boneka DUTI dan RUTA tersebut hanyalah siasat untuk kepentingan  legalitas DUTI semata. Karena mereka telah habis waktu masa baktinya pada tanggal 3 Februari 2015 yang telah lalu.

Alasan untuk  pertanggungjawaban P3SRS mereka kepada warga dapat dengan mudah diakomodasi pada RUTA yang akan diselenggarakan atau difasilitasi oleh TIM PEMDA sebagaimana yang telah dibentuk dengan KEPUTUSAN GUBERNUR  DKI JAKARTA.

Sementara itu pengurus P3SRS (Bentukan warga melalui RULB yang DIFASILITASI oleh DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG DKI JAKARTA) tetap patuh tidak menyelenggarakan RUTA yang sesuai AD – ART dilaksanakan pada akhir Januari 2015 lalu.

Serta pengurus P3SRS GCM juga telah memberi jaminan tertulis bahwa sampai dengan kepengurusan baru hasil RUTA yang akan  difasilitasi oleh TIM bentukan Pemda DKI, PT. DUTI ( DUTA PERTIWI) tetap bertindak sebagai BADAN PENGELOLA APARTEMEN GRAHA CEMPAKA MAS.

Semoga jajaran Dinas Perumahan TIDAK  MENISTAKAN KEBENARAN dan menutup HATI NURANI masing-masing dan  menghinakan wibawa diri sendiri selaku bagian dari Pemerintah, sebaliknya mari kita bersama-sama warga GCM menegakkan UU dan tidak memberi kesempatan untuk DUTA PERTIWI sebagai perusahaan GO PUBLIK terus melakukan bisnis illegal.

Terima kasih.

Salam,

Saurip Kadi

Graha Cempaka Mas

Tembusan:
1. Kepala Staf Kepresidenan
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
3. Kapolda Metro Jaya
4. Gubernur DKI
5. Dir Reskrim Umum Polda Metro Jaya
6. Kapolres Jakarta Pusat