Monthly Archives: May 2015

Kisruh Apartemen Graha Cempaka Mas, Dimanakah Pemerintah Berada?

Kompasiana.com

ce Huang

25 May 2015 | 20:54

Lokasi Apartemen Graha Cempaka Mas terdapat di Kelurahan  Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Wilayah Kota Jakarta Pusat atau tepatnya di Jln Letnan Jenderal  Soeprapto No 1 Jakarta Pusat yang berada di jalan utama antara Senen-Pulogadung, dan letaknya;

1)Hanya sekitar 10 Km dari Istana Negara tempat pusat kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia (lokasi Presiden Jokowi berkantor)  atau

2)Hanya sekitar hanya 8 Km dari Pusat Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (lokasi Gubernur Ahok berkantor)

Sungguh suatu ironi bagi saya sebagai warga negara  yang menjadi penghuninya karena kekisruhan sudah dimulai dari 2 tahun yang lalu, yang jadi pertanyaan? dimanakah pemerintah  khususnya Kementerian Perumahan atau Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi selaku Pembina Dibidang Urusan Perumahan (Kata Pembinaan meliputi Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan)  yang konon katanya pemerintahan pasca reformasi menerapkan kata keren “Good Governance” dimana dari good governance ada pihak  Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat didalamnya untuk menciptakan “Demokrasi”, Semua kata-kata ini lenyap hanya terbaca didalam buku saja, implementasinya nol besar karena sebagai warga apartemen belum merasakan realitas “good governance” kata-kata manis tersebut.

Kekisruhan terjadi karena beberapa tuntutan warga apartemen menuntut transparansi dan keadilan terhadap beberapa permasalahan, diantaranya;

1)Pengelola apartemen menjual air hasil recycle dengan harga PAM tanpa hak (illegal), supply air dari PDAM hanya 20% sedangkan 80% hasil recycle limbah dijual dengan harga PDAM (kualitas 0,8 pdhl standar PDAM 0,2 jadi jauh kualitasnya).

2)Pengelola apartemen menaikan harga listrik (illegal) dari ketentuan pemerintah. Dari tarif listrik pemerintah ditambah sekitar 45%.

3)Pengelola apartemen menarik pajak PPN tanpa hak (illegal). Setiap pembayaran IPL ditarik pajak termasuk pembayaran listrik dan air dipajaki juga.

4)Sinking Fund tidak disimpan dalam rekening khusus PPRS dan bahkan tanpa pertanggung jawaban sebagaimana ketentuan AD ART.

5)Menggunakan listrik untuk antene BTS, padahal dalam kontrak PLN hanya untuk kepentingan listrik warga.

6)Pengelola apartemen mengkomersilkan tanah, barang dan benda milik bersama warga.

7)Penghuni apartemen/warga mempertanyakan hasil pemasukan dari dana Parkir, dana sewa Kantin, dan sewa Iklan/reklame, dana sewa BTS yang seharusnya milik warga dan menjadi pemasukan bagi PPRS tetapi menjadi pendapatan pengelola PT Duta Pertiwi.

8)Penghuni apartemen/warga mempertanyakan klausul asuransi unit apartemen, karena apabila terjadi musibah yang menerima asuransi adalah pengelola tapi yang bayar premi adalah warga.

9)Penghuni apartemen/warga mempertanyakan balik nama tanah induk apartemen dari PT Duta Pertiwi Tbk menjadi nama PPRS Graha Cempaka Mas. Karena hampir sudah 18 tahun Hak Guna Bangunan belum dibalik nama menjadi PPRS sebagai wali amanah warga.

Inilah awal kekisruhan terjadi, dimana pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk menutupi borok yang berbau busuk sudah mereka simpan hampir 18 tahun berjalan, sehingga pemilik/warga yang syah dan legal menuntut kepada  pengelola untuk transparan, tapi manajemen PT Duta Pertiwi Tbk tidak pernah mau untuk melakukannya, ada apa ini? Tentunya  kita tahu  bisnis dan keuntungan ada didalamnya. Jaman demokrasi dan transparansi  menuntut keterbukaan, sayang PT Duta Pertiwi Tbk belum mau melakukannya, kenapa belum? Karena keuntungan uang ada didalamnya, kalau kenikmatan yang selama ini lepas berarti bencana, walaupun sebagian keuntungan itu didapat dengan menghisap darah warga yang seyogyanya rakyat Indonesia.

Siapakah pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk yang kami sebut “Duper” adalah sebuah perusahaan terbuka yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, Singapore, Australia bahkan di Wall Street Amerika  dengan sebutan “DUTI” dipimpin oleh;

Komisaris Utama ; Muhktar Widjaja.

Direktur Utama ; Lie Janie Harjanto.

Wakil Direktur ; Teky Malloa.

Direktur ; Hongky Jeffry Nantung.

Direktur ; Stevanus Hartono Adiputro.

Direktur Independen; Handoko Wibowo.

Keuntungan perusahaan PT Duta Pertiwi Tbk tahun 2014 hasil RUPS tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp 585 milyar.

Apa yang terjadi antara pemerintah dan pengusaha dalam kisruh antara warga vs pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk? Perselingkuhan telah terjadi dimana keberpihakan pemerintah hampir 95% untuk pengusaha pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk sebuah anak perusahaan Sinar Mas Group milik taipan  Eka Tjipta Widjaja, sedangkan porsi kewenangan pemerintah buat kami warga penghuni hanya sekitar 5% saja, hal ini terlihat keberpihakan pemerintah dan pengusaha dengan perselingkuhan didalamnya beraroma sedap uang setoran tercium oleh warga karena kami sebagai warga sangat merasakan akibatnya dari keberpihakan pemerintah kepada PT Duta Pertiwi Tbk.

Contoh kongkrit yang kami rasakan keberpihakan pemerintah ke pengusaha pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk adalah;

1)Keberpihakan aparat pihak Kepolisian (khususnya Korp Brimob Kwitang Jakarta Pusat) terhadap Pengelola Apartemen Duta Pertiwi, kami merasakan sertamenyaksikan langsung bagaimana pihak aparat kepolisian Korp Brimob Kwitang dengan baju seragam lengkap memakai senjata laras panjang menjadi pengawal Satpam & Tehnisi dan juga Preman  untuk mematikan listrik di unit warga, dimana kami dituduh tidak membayar listrik oleh mereka, padahal bisa kami  buktikan 100% sebagai warga taat membayar listrik tiap bulan ke Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) yang menjadi bentukan warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beralamat di Komplek Apartemen Graha Cempaka Mas Tower A.10, sayangnya personil Kepolisian yang berjumlah dalam satu rombongan  20 Personil selalu mengatakan bahwa  kami melaksanakan tugas dari atasannya, tapi kami sebagai warga tidak pernah diajak komunikasi oleh Pimpinan Polri Brimob tersebut untuk diminta apa permasalahan yang terjadi, saya yakin pimpinan Korp Brimob hanya mendengar sepihak alasan permasalahan dari pihak pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk serta para Komandaan Brimob kwitang sangat mempercayai pengusaha 1000% laporannya kalau tidak ada uberampe didalamnya mana mungkin, karena para Komandan ini adalah orang terhormat dan lulusan sekolah terbaik juga disumpah oleh Negara untuk membela rakyatnya, tapi sayang kepintaran dan kekuasaan yang mereka punya tidak pernah sedikitpun untuk melakukan atau mendengar keluh kesah warga apartemen. Dengan kehadiran Brimob yang selalu berada di lingkungan apartemen berjumlah 20 personil dengan perlengkapan senjata laras panjang dan sepeda motor trailnya, apakah kami sebagai warga sudah dianggap teroris, karena kalau Brimob turun atau berada disuatu lokasi yang saya lihat di Televisi jika ada penangkapan teroris. Kepada pihak kepolisian dibenarkankah penanganan warga yang kisruh dengan pengelola apartemen prosedurnya demikian menempatkan Korp Brimob dilingkungan apartemen?

Hanya dengan keberanian akan kebenaran warga khususnya ibu-ibu dengan peralatan dapur sedaanya telah menyandera sekitar 3 Jam  4 personil Brimob pada suatu kejadian awal bulan mei ini.

2)Keberpihakan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI (Ika Lestari Adji)  sangat kami rasakan berpihak banget dengan pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk, kami sudah puluhan kali berusaha untuk bertemu dan mau menyampaikan permasalahan kekisruhan pengelolaan apartemen ke Kepala Dinas Perumahan DKI ini, tapi Kadis selalu menghindar dan menghindar tidak pernah mau ketemu rakyatnya warga apartemen Graha Cempaka Mas,  yang ada dalam benak saya, kami hanya warga biasa dengan bau busuk, tetapi untuk  ketemu pihak pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk, Kadis ini dengan senyum sumringah menerima dikantor atau janjian disuatu tempat dengan tangan terbuka,  dan pertemuan Kadis Perumahan dengan Pengelola Apartemen PT Duta Pertiwi Tbk bukan hanya dikantor saja, tapi bisa bertemu di suatu Mall sambil makan siang.

Dan yang paling terlihat dengan jelas keberpihakan tersebut dikeluarkannya surat Kadis Perumahan dan Gedung DKI nomor; 492/ 1.796.55 tanggal 11 Februari 2015 tentang pemberitahuan yang isinya Iuran Pengelolaan disetor ke Badan Pengelola, inilah biang kekisruhan lanjutan dari buah kebijakan Kadis Perumahan dan Gedung DKI.

Dengan aspek kebijakan tersebut Satuan Pengaman (Satpam) beserta Teknisi dan Preman berbaju satpam serta Teknisidan  Brimob Kwitang bergerombol sekitar 30 orang memadamkan listrik warga bahkan merusak panel beserta kabel-kabelnya mereka copot, seolah kewenangan mereka melebihi kewenangan TNI untuk pengamanan Negara, melebihi kewenangan  Polri dalam menindak warga, serta melebihi kewenangan PPNS dibidang Energi Kelistrikan bisa memutuskan listrik warga seenaknya sampai dalam 1 (satu) hari 3x pemutusan. Sungguh kejadian yang luar  biasa dalam satu kawasan apartemen dimana  preman, satpam gadungan dan teknisi didampingi oleh satuan Brimob untuk menindas warga dengan cara memadamkan listrik, mengintimidasi, menakuti warga yang hanya membela hak-hak dasarnya sebagai pemilik apartemen yang syah dan legal.

3)Kemanakah aparat pemerintah lainnya, seperti RT-RW sekitar apartemen termasuk Lurah Sumur Batu dan Camat Kemayoran, KaPolsek Kemayoran, Kapolrest Jakarta Pusat, Kapolda Metro dan jajaran lainnya. Kenapa Diam?Ini yang jadi pertanyaan warga? Apakah tidak tahu ada kisruh di apartemen Graha Cempaka Mas, padahal sebagian warga telah melaporkan bahkan membuat LP kejadian pengrusakan listrik dilingkungan apartemen tapi tidak pernah ada tindak lanjut oleh pihak kepolisian.

4)Kemanakah wakil rakyat (DPR dan DPRD-DKI), silahkan bapak&ibu yang terhormat untuk berkunjung ke apartemen kami di Graha Cempaka Mas di Tower A.10 untuk tahu apa yang terjadi disini, karena masih terjadi penindasan serta pendzoliman terhadap warganya, bapak&ibu yang terhormat yang duduk dikantor dewan, mungkin kami juga yang memilih serta mencoblosnya, sayang kalau Dewan yang terhormat sampai tidak tahu kondisi warganya yang merasa dijajah oleh pengusaha.

5)Yang paling menarik dari kekisruhan ini adalah pandangan dan pendapat warga bahwa PT Duta Pertiwi Tbk bersikukuh menutupi secara ketat kebusukan selama 18 tahun agar tidak terungkap secara rapat, meminta aparat pemerintah untuk membela mereka mati-matian, ada apakah ini?

Kerjasama aparat pemerintah sangat diperlukan oleh PT Duta Pertiwi Tbk untuk tetap menguasai Sertifikat Induk (SHGB) kawasan yang bisa dijaminkan di Bank atau dicantumkan dalam perhitungan saham dipasar modal, ini merupakan praktek kejahatan keuangan luar biasa dan sudah menjadi global dengan dijualnya di saham Singapore, Australia, dan Amerika. Artinya PT Duta Pertiwi meminjam dana dari keuangan nasional dan global atas dasar jaminan asset yang sudah terjual menjadi milik warga, dan apabila perusahaan ini bangkrut atau pailit (PT Duta Pertiwi Tbk) maka investor luar negeri akan mengejar asset underlying yang sudah terjual kepada pemilik unit Sarusun Graha Cempaka Mas.

Kita tunggu akhir cerita kisruh warga apartemen ini dengan adanya pembiaran oleh pemerintah bahwa telah terjadinya mafia praktek hukum dan keuangan global yang berada dijantung pemerintahan dan hanya berjarak 10 KM dari Kantor Pemerintahan Kekuasaan Presiden Jokowi-JK.

Prinsipnya kami sebagai warga apartemen hanya ingin difasilitasi oleh pemerintah, jikalau pemerintah ini masih ada dan mendudukan diri sebagaimana pemerintahan yang good governance yang melakukan Pembinaan (pengaturan, pengendalian dan pengawasan)  untuk mempertemukan antara keinginan kami-kami selaku warga dengan pihak pengelola PT Duta Pertiwi Tbk untuk menanyakan dan minta pertanggungjawaban terhadap 9 (Sembilan ) point tuntutan warga, kiranya warga sangat rasional untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak pengelola yang sudah 18 tahun menindas dengan ketidak transparanan serta ketidak adilan.

Tidaklah kami macam-macam menuntut hak dan milik kami sebagai pemilik apartemen yang selama ini dibohongi serta ditindas oleh pengelola apartemen yang bernama PT Duta Pertiwi Tbk.

Semoga informasi ini dapat menggugah pihak pemerintah maupun pembela hak azasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk pihak yang berkepentingan dalam keuangan global untuk dapat mewaspadainya kejadian kekisruhan ini serta membantu menyuarakan hak warga Apartemen Graha Cempaka Mas yang posisinya berada di jantung kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Pasar Saham Bursa Effek Indonesia dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan hukum serta keuangan global untuk dapat mewaspadai bahwa perusahaan PT Duta Pertiwi Tbk telah terindikasi terjadinya mafia hukum serta kejahatan keuangan global yang siap meledak secara global.

Senjata warga Apartemen Graha Cempaka Mas adalah semangat keberanian untuk kebenaran menuntut hak dasarnya sebagai pemilik untuk apartemen, dibarengai dengan peralatan; Centong Nasi dan Dandang untuk memukul, sempritan untuk membuat suara gaduh serta linggis apabila kami diserang para preman suruhan PT Duta Pertiwi Tbk.

Atau kami warga akan menentukan caranya sendiri untuk mengenyahkan PT Duta Pertiwi Tbk  berdasarkan kapasitas serta hukum ala warga sendiri.

Kami sangat yakin seyakin-yakinnya keburukan akan terbuka dan lenyap sedangkan  keadilan akan hadir, walau perjuangan warga terus berlangsung dengan motto “Warga Bersatu Tak Terkalahkan” serta “Kami Hidup Disini, Juga Kami Akan Mati Disini” heroik yel-yel yang selalu kami kumandangkan saat melakukan demo maupun saat terjadi pemadaman listrik warga oleh gerombolan preman yang didukung aparat Kepolisian.

Hidup warga apartemen…….mari kita merdeka dari penindasan PT Duta Pertiwi Tbk, sekali lagi warga bersatu tak terkalahkan, serta kami hidup disini juga akan mati disini. Wassalam.

Sumber: http://m.kompasiana.com/post/read/719619/3/kisruh-apartemen-graha-cempaka-mas-dimanakah-pemerintah-berada.html

Rapat Pertama Pembentukan PPPSRS Kalibata City Warga Murni

Pada tanggal 18 Mei 2015 pada pukul 20.00 malam di Gedung Cawang Kencana berlangsung Musyawarah para pemilik Kalibata City. Mereka ‘terpaksa’ melakukan Rapat di Gedung Cawang Kencana karena tidak dapat menyelenggarakan Rapat di Kawasan Kalibata City, yang notabene adalah rumah mereka, akibat dari intimidasi, ancaman, terror yang telah dialami pada Rapat-rapat yang lalu. Rekayasa negatif secara massive, sistematis dan terstruktur dilakukan dengan unsur-unsur tertentu untuk melawan kemauan para Pemilik yang ingin agar UU No 20 tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan konsekuen. Hal serupa juga terjadi pada Rapat Umum pemilik Apartemen Lavande di Gedung  Smesco (UKM) 13 Mei 2015 yang lalu. Bahkan seorang ibu pemilik Lavande ada yang sampai terluka karena kakinya ter-injak oknum Satpam yang mendorong.

Yang agak spesial pada Rapat Umum Pemilik Kalibata City Kemarin adalah hadirnya Dirjen Perumahan Kemen PU Pera Bapak Syarif Burhanuddin, disertai salah satu Direkturnya, juga tidak ketinggalan  2 (dua) orang pejabat dari Dinas Perumahan a.l Bapak Faisal, serta pejabat dari Badan Kesbang DKI Jakarta yang merekam video saat berlangsungnya Rapat.

Syarif Burhanudin - Dirjen perumahan rakyat hadir sebagai bukti ke absahan RUTA Warga Murni Kalibata City tanggal 18 Mei 2015

Dirjen perumahan rakyat hadir sebagai bukti keabsahan RUTA Kalibata City tangga 18 Mei 2015 di Cawang Kencana

Kalibata City - RUTA Warga Murni 1

Rapat berlangsung lancar, penuh kedamaian, dipimpin Ketua Panitia Musayawarah, Wewen.
Disela-sela penundaan Rapat karena tak dicapainya kuorum, diisi dengan Sambutan Ketua Umum KAPPRI, Dirjen Perumahan, serta testimonial dari beberapa pemilik Apartemen Kalibata City.
Antara lain dijelaskan tentang Pasal-pasal 59, 74, 75, 76, 77 UU 20 tahun 2011 yang kebanyakan para Pemilik belum paham, sehingga kurang sadar terhadap hak-hak Pemilik yang dijamin oleh Undang-undang.

Kalibata City - RUTA Warga Murni 5

Kalibata City - RUTA Warga Murni 4
Yang sangat perlu diapresiasi adalah sebuah kemajuan dengan hadirnya pejabat setingkat Dirjen dalam Rapat kemarin. Ini merupakan darah baru, suntikan semangat bagi para Pemilik yang selama ini merasa ada pembiaran Pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi para Pemilik dan Penghuni Sarusun.

Kalibata City - RUTA Warga Murni 2 Kalibata City - RUTA Warga Murni 3
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Ika Lestari Adji, Seperti biasa masih ABSEN saja dan hanya mengirim perwakilan. Karena setelah ditunda 2 (dua) kali Rapat belum juga mencapai kuorum, maka Rapat ini ditunda. Hal ini merupakan Rapat yang pertama oleh para Pemilik Kalibata City. Kemudian dalam sebulan akan diselenggarakan Rapat Umum yang Kedua.

Kappri.org

WARGA MENOLAK DAN PROTES KERAS RAPAT PEMBENTUKAN P3SRS KALIBATA CITY OLEH PANMUS VERSI PENGEMBANG YANG TIDAK DEMOKRATIS DAN DIDUGA MELAWAN UNDANG-UNDANG

WARGA MENOLAK DAN PROTES KERAS RAPAT PEMBENTUKAN
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) KALIBATA CITY OLEH PANMUS VERSI PENGEMBANG YANG TIDAK DEMOKRATIS DAN DIDUGA MELAWAN UNDANG-UNDANG


Jakarta, 16 Mei 2015 – Atas serentetan peristiwa yang terjadi di Kalibata City, alih-alih menjawab tuntutan warga, pihak pengembang/pengelola pada 15 Mei 2015 justru secara sepihak, sewenang-wenang, tidak demokratis, dan diduga melawan Undang-undang telah membentuk P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun). Musyawarah pembentukan P3SRS yang dilakukan oleh Panitia Musyawarah (Panmus) yang dipertanyakan legalitasnya tersebut dilaksanakan pada jam Sholat Jumat, di hari kerja, dan jauh dari lokasi Kalibata City seolah disengaja untuk mengecilkan partisipasi warga untuk hadir. Namun demikian, warga yang ingin menjadi saksi fakta atas proses pembentukan tersebut berupaya hadir dan menyaksikan langsung. Dan benar saja, proses pembentukan dilakukan layaknya sebuah sandiwara.

Pengamanan dilakukan secara berlapis dan berlebihan, bahkan hingga di bagian depan sekeliling meja pimpinan sidang. Microphone dengan setting volume sangat besar hanya ada satu dan tidak ada mic untuk peserta rapat. Satu-satunya mic tersebut dipegang oleh Sdr. Rusli Usman (karyawan Agung Podomoro dan mantan General Manager Badan Pengelola Sementara Kalibata City) yang mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua sidang. Kurang lebih 1000 peserta yang diduga dibayar hadir memenuhi ruangan. Peserta bayaran ini bersorak dan ramai-ramai satu komando berseru “huuu…” selama jalannya rapat kepada warga yang meneriakkan interupsi. Semua interupsi diabaikan hingga ada satu warga berhasil menembus barisan keamanan dan melompat merebut microphone ketua sidang.

Warga yang berusaha merebut mic tersebut diamankan, dan insiden ini membuat warga lain yang hadir lebih berani menentang Ketua Sidang yang sewenang-wenang tersebut. Akhirnya 3 warga dibawah tekanan diberi kesempatan sangat terbatas untuk menyampaikan protesnya menggunakan mic. Umi Hanik yang menyampaikan protesnya menceritakan “Protes keras dan penolakan tertulis yang telah warga sampaikan ke pihak pengembang, pengelola, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Gubernur DKI, Dinas Perumahan Umum (Disperum) telah kami sampaikan sejak kami menerima undangan” lanjutnya “Protes warga adalah Rapat pembentukan P3SRS dilakukan oleh Panmus yang dipertanyakan legalitasnya, konflik kepentingan pengembang sehingga proses berikut yang menyertainya-pun patut diduga cacat hukum, serta desain acara yang menyulitkan warga untuk hadir”

Umi menegaskan dalam rapat tersebut “Bahkan concern saya tentang kuorum yang jelas-jelas tidak memenuhi aturan turunan UU 20/2011 tentang Rumah Susun yakni Permenpera 15/2007 tentang tata laksana pembentukan P3SRS juga mereka lawan. Harusnya jika jumlah peserta setelah penundaan selama 2×60 menit maksimal masih belum sampai 50%+1, maka ditunda hingga maksimal 30 hari. Tapi mereka memaksakan diri, mereka hanya melakukan penundaan selama 1×30 menit saja dan melaju untuk membentuk pengurus P3SRS. Sangat disayangkan, narasumber yang mengaku sebagai pensiunan pejabat Disperum 10 tahun yang lalu dengan lantang membenarkan hal tersebut. Saya sangat prihatin jika negara mendiamkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran ini terjadi” Lalu imbuh Umi “Saya yang baru hadir jam 13.00 dan sibuk protes dengan mengacungkan tangan malah sempat dicatut menjadi salah satu calon sekretaris. Memang beberapa warga yang tidak paham soal legalitas panmus versi pengembang tersebut berharap saya masuk, tapi celah ini justru dimanfaatkan oleh ketua sidang mencatut nama saya. Benar-benar fitnah, beruntung sebelum kembali ke kantor, saya sempat mengklarifikasi dan saya minta nama saya untuk dihapus. Jadi tolong dicatat, saya datang untuk menolak dan protes keras. Bukan untuk mengikuti rapat. Saya kembali ke kantor setelah menyampaikan protes saya dan meminta penghapusan nama saya yang dicatut tanpa ijin”

Indri, warga yang juga hadir, mengutarakan kekecewaannya “Rapat penuh sandiwara ini sangat disengaja dan disetting agar warga tidak dapat hadir, adapun bagi segelintir warga asli yang hadir dan ingin menyampaikan pendapatnya tidak disediakan pengeras suara. Bahkan setelah ada usaha warga untuk merebut mic dan saya mendapat kesempatan bicara, malah mic saya dimatikan di saat belum selesai bicara. Ketua sidang sangat otoriter, tidak demokratis dan sewenang-wenang. Petugas keamanan di depan peserta banyak sekali dan mengintimidasi peserta rapat yang ingin menyampaikan pendapatnya. Tatib rapat dibikin semau gue dan diputuskan sepihak, ketua sidang tergesa-gesa ketok palu dan menskors rapat dengan menyetel musik dangdut keras-keras dan mereka berjoget-joget untuk meredakan interupsi warga. Peserta sandiwara ikut menyoraki petugas keamanan yang berjoget-joget di depan. Sangat melecehkan warga”

Tentang dugaan sandiwara tersebut, Ahmad Taufik Jabaluddin yang namanya dicantumkan sebagai calon ketua pengurus P3SRS dalam pidato pencalonannya sejenak sebelum mengundurkan diri menyatakan “Saya adalah kuasa pemilik unit atas nama istri. Tatatertib yang kita pegang belum pernah disyahkan oleh forum yang terhormat ini. Saya syah atau tidak, tidak tercantum, apakah sebagai kuasa boleh mengajukan pencalonan atau tidak, tidak jelas ada di sini. Apakah tata tertib tadi pernah diketok dan disetujui oleh forum, juga belum pernah ada. Bahwa saya ingin memajukan warga Kalibata City, background saya adalah keuangan dan bekerja di bagian treasury, dan saya baca AD/ART disini perlu perombakan mengenai assurance keuangan. Disini tidak jelas, pengurus apakah digaji atau tidak, sukarela atau profesional, tidak jelas ada disini. Sebagai penutup, saya dengan ini mengundurkan diri”

Lalu warga yang lain, Daud yang mengikuti rapat hingga penutupan menyampaikan kegusarannya “Aneh sekali, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 7 menit mulai dari pencalonan, pemilihan pengurus, penghitungan suara, dan pembentukan struktur lengkap/penuh. Bendahara yang mereka pilih itu kan karyawan Agung Podomoro. Lebih aneh lagi fakta baru yang saya lihat bersama tiga warga yang lain pada saat mau pulang. Kami sempat melihat ratusan orang yang kemarin hadir diklaim sebagai peserta rapat menerima uang lalu naik motor pulang beramai-ramai seperti pawai. Peserta ini wajahnya asing dan tidak kami kenal selama lima tahun tinggal di Kalibata City”

Indikasi dan dugaan maraknya penggunaan surat kuasa bodong oleh peserta bayaran ini semakin kuat dari kesaksian Marwan “Kemarin saya datang bersama istri membawa PPJB asli tidak boleh masuk, dan banyak warga yang lain begitu, bahkan ada warga yang jauh-jauh datang dari Makassar juga tidak boleh masuk. Alasannya tidak ada surat kuasa, padahal itu unit saya sendiri. Saya sangat kesal karena pembentukan P3SRS ini sudah saya tunggu-tunggu sejak 2011 dengan harapan sertifikat segera keluar” lalu warga lainnya, Vivi yang mengamati foto rapat kemarin menyatakan “Setelah saya amati satu persatu foto yang hadir kemarin, kayanya memang bukan semua penghuni karena kok ada karyawan kios refleksi langganan saya di Kalibata City yang ikut rapat”

Rapat pembentukan P3SRS versi pengembang kemarin semakin membuka fakta dan menguatkan dugaan atas pengembang yang tidak transparan, dugaan melawan hukum, dan menghalalkan segala cara demi menguasai rusun. Para pemilik yang hadir namun awam dan kecewa dengan proses yang tidak demokratis dan akal-akalan tersebut terbuka matanya dan semakin memperkuat motivasi mereka untuk bergabung dengan warga lainnya untuk mensukseskan pembentukan P3SRS versi warga yang akan dilaksanakan secara demokratis dan taat hukum pada 18 Mei 2015 di Graha Kencana Cawang.

Adapun tentang wakil Disperum yang diinformasikan hanya hadir untuk mengevaluasi hasil akhir pelaksanaan musyawarah baik versi pengembang maupun versi warga, Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) menyampaikan kekecewaannya, hendaknya Disperum mengawal penuh UU 20/2011 dan Permenpera 15/2007 terkait seluruh proses pembentukan P3SRS mulai dari tahapan sosialisasi, pendataan, pembentukan panitia musyawarah, tugas dan kegiatan panitia musyawarah selama mempersiapkan pembentukan P3SRS tersebut.

Diduga warga bayaran:

diduga peserta bayaran1


Wawancara lebih lanjut dapat menghubungi juru bicara Komunitas Warga Kalibata City: Antonius J. Sitorus 081319234576, Umi Hanik 0817847653, Wenwen Zi 08558876000

Video pernyataan keabsahan tatib, AD/ART, pencalonan, pengunduran diri dari salah satu calon ketua P3SRS versi pengembanghttps://drive.google.com/file/d/0ByJQPCZDvcEkZWJnTUdvdndCODQ/view?usp=sharing

Video interupsi diabaikan dan pelecehan dengan pentas dangdutanhttps://drive.google.com/file/d/0ByJQPCZDvcEkNWNSS1VmTHV3ckE/view?usp=sharing

Komunitas Warga Kalibata City (KWKC): Wadah perjuangan warga untuk pembangunan serta tatakelola yang memanusiakan dan mengedepankan hak-hak warga

Email : kotakalibata@gmail.com ; data.kotakalibata@gmail.com
Twitter : @KotaKalibata
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/KotaKalibata
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/kalibata.city/
Milis Yahoo! Groups:  kotakalibata-subscribe@yahoogroups.com
Call center: 085697721040, 0817847653; 08558876000, 081319234576, 081908249249, 081574138462

No. rekening 7253007700 BTN Syariah a.n. Komunitas Kalibata City Kode Bank 200

Hadirilah Rapat Umum Warga Kalibata City: Cawang Kencana, 18 Mei 2015 Pukul 20:00

Mohon kehadirannya pada acara Rapat Umum Warga Kalibata City pada:

Hari/Tanggal  :  Senin, 18 Mei 2015

Pukul               :  20:00 s/d Selesai

Tempat            :  Gedung Cawang Kencana
                            Jalan Mayjen Sutoyo Kav 22
                            Cawang, Jakarta Timur
                            (Samping Makodam Jaya)

Lokasi Gedung Cawang Kencana adalah sebagai berikut:

Peta Gedung Cawang Kencana

Jakarta’s High-rise Tenants Find Nowhere to Turn for Help (Jakarta Post)

Jakarta High-rise tenants find nowhere to turn for help - Press Reader A Jakarta High-rise tenants find nowhere to turn for help - Press Reader B Jakarta High-rise tenants find nowhere to turn for help

Sumber: http://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20150511/281552289428500/TextView

Dasar Hukum Perjuangan Para Pemilik Satuan Rumah Susun adalah UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Pak Krismanto - Ketua KAPPRI

Jakarta, 8 Mei 2015

Para Pejuang Rusun yang terhormat,

Saya ingin mengulangi, bahwa DASAR HUKUM PERJUANGAN para Pemilik Satuan Rumah Susun (“Sarusun”) adalah Undang-undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

* Pasal 59

  • Ayat 1 : Pelaku pembangunan yang membangun Rumah Susun dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wajib mengelola Rumah Susun.
  • Ayat 2 : Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lama satu tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun Kepada pemilik.

* Pasal 74

  • Ayat 1 : Pemilik wajib membentuk PPPSRS. Artinya yang wajib membentuk PPPSRS hanyalah para pemilik, berdasarkan hak  suara yang dimiliki. Dalam Rapat Umum Pembentukan PPPSRS para pemilik berhak memberikan suara dalam voting, satu nama satu suara.
  • Ayat 2 : PPPSRS sebagaimana yang dimaksud ayat 1 beranggotakan Pemilih dan Penghuni yang mendapatkan surat kuasa dari Pemilik.

Penjelasannya:

Kuasa Pemilik kepada Penghuni terbatas pada HAL PENGHUNIAN. Misalnya dalam hal penentuan besarnya iuran untuk keamanan, kebersihan atau sosial kemasyarakatan.

* Pasal  77

  • Penjelasan  Ayat 2 yang dimaksud dengan setiap anggota memberikan satu suara adalah apabila Sarusun telah dihuni, suara Pemilik dapat dikuasakan kepada setiap Penghuni Sarusun. Apabila Sarusun belum dihuni setiap Nama Pemilik hanya mempunyai satu hak suara  walaupun pemilik bersangkutan memiliki  lebih dari satu Sarusun.

Bila pelaku pembangunan masih memiliki  unit Sarusun yang belum terjual maka secara otomatis berlaku sebagai pemilik dengan satu hak suara. Dia juga dapat memberikan hak suara dalam voting pembentukan PPPSRS dan pemilihan pengurus PPPSRS, apabila yang datang ikut rapat adalah Direktur Perseroan. Bisa juga Perseroan memberikan Surat Kuasa Kepada orang lain, dan ia  akan memiliki satu suara dalam voting.

Dengan hukum yang dijelaskan diatas, para Pemilik telah cukup memiliki senjata Hukum untuk membentuk PPPSRS dan memilih Pengurus PPPSRS diantara para pemilik. Sehingga inilah satu-satunya pembentukan PPPSRS yang sah menurut Hukum.

Direktur Perseroan pelaku pembangunan berhak memilih dengan satu suara dan berhak dipilih sebagai Pengurus PPPSRS apabila  dia menghuni Sarusun itu. Tetapi karyawan lainnya, dia hanya bisa hadir sebagai Pemegang kuasa bila ia juga menghuni, tetapi tidak memiliki hak suara dalam voting pembentukan PPPSRS maupun pemilihan pengurus PPPSRS. Tetapi apabila TIDAK menghuni sama sekali berarti TIDAK punya hak suara sebagai pemilik ataupun sebagai Pemegang Surat kuasa. Yang punya  hak memilih dan dipilih hanyalah Pemilik yang menghuni.

Dengan demikian sangat jelas bahwa pelaku pembangunan, walaupun didukung seluruh karyawannya secara Hukum tidak berhak membentuk PPPSRS atau menguasai kursi Pengurus PPPSRS. Bagaimana mungkin, dia kan hanya memiliki satu hak suara dalam voting Pembentukan PPPSRS atau pemilihan Pengurus PPPSRS.

Kenyataannya sampai sekarang pelaku pembangunan membentuk PPPSRS dan menempatkan karyawannya sebagai Pengurus. Jelaslah itu merupakan pelanggaran Hukum yang telah dijelaskan diatas. Juga PPPSRS cacat Hukum  yang telah dibentuk itu  telah berserikat didalam P3RSI (http://www.p3rsi.org) yang dibentuk di Hotel Santika Bogor. Pada tanggal 4 Juli 2014 mereka mendatangi dan bertemu dengan Dirjen Ketenagalistrikan Ir. Jarman, dan meminta Badan Pengelola yang mereka bentuk untuk melawan Hukum, yaitu agar mereka dapat memiliki Surat Ijin Usaha perlistrikan dalam Rumah Susun.

Badan Pengelola merupakan Badan yang dibentuk oleh PPPSRS atau Badan yang ditunjuk oleh PPPSRS untuk mengelola Rusun, dalam arti membersihkan, menjaga keamanan, memelihara alat-alat agar berfungsi, mengatur perparkiran. Badan Hukum Pengelola bukan berdomisili di Rusun itu, karena ia hanya ditunjuk oleh PPPSRS yang berdomisili di Rusun itu.

Bagaimana mungkin mereka mendapat memiliki IJIN USAHA di Rusun itu??? 

Badan pengelola dapat bekerja bila Ada Surat Perintah Kerja Dari PPPSRS.

  • Dalam praktek curangnya Badan Pengelola ini memungut IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan), Sinking Fund, biaya listrik, biaya air, biaya parkir tanpa pernah melaporkan keuangan kepada para Pemilik.
  • Mereka juga menyewakan Barang Milik Bersama, Tanah/Area Bersama, Barang Bersama tanpa melapor kepada pemilik. Juga statusnya menjadi kabur, apakah menjadi Pelaku Pembangunan atau Badan pengelola, tetapi yang jelas hak-hak para pemilik diabaikan.
  • PPPSRS palsu buatan pelaku pembangunan kebanyakan tidak  berdomisili di Rusun tersebut, atau memiliki bank account, atau NPWP, atau persyaratan Usaha lainnya sendiri. Kebanyakan memakai bank account milik pelaku pembangunan. Tetapi mereka sangat merasa berkuasa.
  • Bahkan kepada Pemilik yang kritis mempertanyakan haknya, mereka melakukan berbagai terror, seperti melukai mobil, mengempeskan ban mobil, mematikan aliran listrik atau air.
  • Di Kalibata City bahkan membiarkan terjadinya atau jangan-jangan (diindikasikan) mengusahakan adanya bisnis Prostitusi.
  • Juga melakukan intimidasi dan teror kepada para Pemilik yang melakukan Musyawarah atau Rapat dengan Memakai  Satpam garang, bahkan memakai (‘memanfaatkan’) gerombolan berkedok agama tertentu dengan kopiah putih dan baju putih.
  • Di Graha Cempaka Mas melakukan perang “putus sambung listrik” melawan para Pemilik dan Penghuni, tanpa pertimbangan kemanusiaan kepada para bayi atau lanjut USIA. Bahkan empat jurnalis yang hanya ingin meliput Perang listrik, di-gebuki (dipukuli) oleh Satpam pe-‘rekayasa’. Sampai sekarang perkaranya sedang ditangani oleh Polres Jakarta Pusat.
  • Di Kenari Mas menolak melakukan serah terima pengelolaan kepada PPPSRS yang telah sah terbentuk.
  • Di Lavande niat Pemilik membentuk PPPSRS selalu dihalangi.
  • Di Green Pramuka empat pemilik di tahan polisi Karena dituduh menganiaya.
  • Di Kawasan Rusun lain mencegah terbentuknya PPPSRS oleh pemilik dengan berbagai cara.
  • Di Kawasan lain lagi perekayasa mendahului para pemilik membentuk PPPSRS palsu.
  • Adanya PPPSRS kembar telah biasa, bila para pemilik membentuk PPPSRS. Misalnya terjadi di Marina Ancol.

Saudara para pemilik,

Telah jelas Negara ini adalah Negara HUKUM. Mari berjuang dengan bersenjatakan  HUKUM, agar HUKUM khususnya UNDAN-UNDANG  NO 20 TAHUN 2011 dapat berlaku secara benar di RUMAH SUSUN sehingga hak-hak para Pemilik dapat dinikmati.

Sayangnya oknum Pemerintah banyak yang Tidak Paham Hukum. Sebagian ada yang paham Hukum TAPI menunggangi situasi Kisruh untuk kepentingan Pribadi. Sebagian lagi bahkan membantu perekayasa melawan para pejuang, membantu melakukan berbagai teror.

Mari kita terus berjuang sambil memberi pengertian Hukum kepada yang belum paham, kepada para pemancing di air keruh, kepada para pembantu Rekayasa Hukum, Kepada para pengacara tertentu yang asal dapat klien, tanpa peduli Hukum direkayasa (negatif).

Hanya dengan perjuangan terus dan berpegang kepada Hukum dan Undang-undang maka kita akan menang, hanya orang berani yang bisa menang. Kita berani karena benar. Jangan pakai kekerasan.

Ever onward never retreat. Even the road to success seems very long, uphill, many curves and even the fund seems limited, even tired is coming, we only manage to take rest, but not quit.

DON’T QUIT, DON’T QUIT, ALWAYS MOVE FORWARD TO SUCCES. WHO DARES WIN.

Warga Tuntut Peninjauan UU 20/2011 dan Hapus Peran Pengembang: Prostitusi Rusun, Narkoba, dan Ancaman Bom Waktu Krisis Sosial terhadap 13 Ribu Warga Kalibata City Akibat Langsung Hambatan Pembentukan RT/RW Dan Rekayasa Pembentukan Perhimpunan Penghuni oleh Pengembang

Siaran Pers – Untuk Diterbitkan Segera
WARGA TUNTUT PENINJAUAN UU 20/2011 DAN HAPUS PERAN PENGEMBANG:

PROSTITUSI RUSUN, NARKOBA, DAN ANCAMAN BOM WAKTU KRISIS SOSIAL
TERHADAP 13RIBU WARGA KALIBATA CITY
AKIBAT LANGSUNG HAMBATAN PEMBENTUKAN RT/RW DAN REKAYASA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI OLEH PENGEMBANG


Jakarta, 1 Mei 2015 – Jaringan bisnis prostitusi yang menggurita hingga ke seluruh tower di Kalibata City termasuk narkoba adalah fenomena gunung es dan bom waktu krisis sosial lainnya yang ada di rumah susun (rusun). Proyek 1000 menara yang dicanangkan oleh Pemerintah belum pernah dievaluasi keberhasilannya, dan sayangnya pemerintah nampaknya sudah cukup merasa puas dengan hanya menyediakan bangunan fisik bagi warga sementara aspek non fisik/sosial diabaikan. Pemerintah hanya melihat dari luar ‘wah’nya rusunami yang disulap dan dipoles jadi nampak indah dan modern dari luar, faktanya bobrok di dalam.

Antonius J. Sitorus Juru Bicara Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) yang juga lawyer aktif mengatakan “Untuk mengantisipasi krisis sosial, dll, sebenarnya negara sudah menyiapkan perangkat ampuh dalam UU 20/2011 tentang Rumah Susun (“UU Rumah Susun”) yang menjamin partisipasi  warga dalam kebijakan pengelolaan rusun, pengawasan, serta evaluasi kinerja pengelolaan secara berimbang melalui Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Namun sayangnya strategi yang cukup baik ini tidak diiringi dengan implementasi dan pengawasan ketat oleh pemerintah”

“Pengembang telah salah kaprah memaknai fungsi ’fasilitasi’ pembentukan P3SRS dalam pasal 75 UU Rumah Susun sebagai ’otoritas’. Pengembang semakin otoriter dalam menentukan terbentuk atau tidaknya suatu P3SRS bahkan membentuk P3SRS versi mereka semaunya karena pemerintah selama ini mendiamkan sepak terjang pengembang” Anton melanjutkan ”Padahal dalam Pasal 74 (1) UU rumah Susun, pemilik sarusunlah yang diwajibkan membentuk P3SRS dan akan terkena sanksi administratif jika tidak membentuknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 107” lalu tambahnya “Untuk kasus Kalibata City, rekayasa pembentukan P3SRS dengan menyingkirkan warga tersebut membuat kami sebagai warga kawatir bahwa harapan pengelolaan kalibata city yang transparan tidak akan pernah terjadi, bahkan ketika warga berulangkali meminta laporan pertanggungjawaban keuangan IPL yang telah diaudit, pengelola tidak pernah dapat memberikan”

“Ditambah lagi fakta bahwa selama ini pengelola terbukti telah gagal dengan maraknya indikasi kejahatan narkoba dan jaringan prostitusi yang membuka usaha di sini. Fatalnya lagi, rekayasa ini dilakukan oleh pengelola yang diduga tidak mempunyai izin pengelolaan kawasan dan pemerintah  diam saja bahkan terkesan membiarkan pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi”

Oleh karenanya, terkait kedua pasal tersebut, KWKC mendukung upaya uji materi pasal 75 dan 107 UU 20/2011 dengan hadir menjadi salah satu saksi fakta dari total empat saksi yang dihadirkan pada sidang 30 April 2015 kemarin di Mahkamah Konstitusi (MK). Riko Adrian, juru bicara KWKC lainnya yang turut menghadiri sidang MK tersebut mengatakan “Dalam sidang dijelaskan bahwa berdasar kronologis perjuangan warga dalam membentuk P3SRS dari 2011-2015, pengembang cenderung tidak menjalankan fungsi fasilitasinya sementara para pemilik secara mandiri telah mampu melakukan sosialisasi dan pendataan, penggalian dana, dan persiapan pelaksanaan kegiatan musyawarah, jadi peran pelaku pembangunan sudah tidak ada gunanya lagi” Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh seluruh saksi yang hadir membeberkan keterangan dalam sidang tersebut. Riko menegaskan “Kemudian menjadi relevan dan masuk akal jika kedua pasal tersebut ditinjau kembali untuk dihapus karena fakta sesuai keterangan saksi, Pelaku Pembangunanlah yang justru menjadi penghambat terbentuknya P3SRS oleh pemilik sarusun”.

Kemandirian warga tersebut salahsatunya mendorong penolakan pendataan oleh pengelola yang rentan penyalahgunaan untuk aksi dukung mendukung pembentukan P3SRS. Warga berharap pihak kecamatan dan kelurahan dapat turun tangan untuk mengambil peran pendataan dan pemenuhan kebutuhan sosial dan kependudukan lainnya bahu membahu bersama warga.

Wawancara lebih lanjut dapat menghubungi juru bicara Komunitas Warga Kalibata City : Antonius J. Sitorus 081319234576, Umi Hanik 0817847653, Riko Adrian 08170013653 (Pengganti Wewen Zi).

Komunitas Warga Kalibata City (KWKC): Wadah perjuangan warga untuk pembangunan serta tatakelola yang memanusiakan dan mengedepankan hak-hak warga

Email : kotakalibata@gmail.com ; data.kotakalibata@gmail.com
Twitter : @KotaKalibata
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/KotaKalibata
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/kalibata.city/
Milis Yahoo! Groups:  kotakalibata-subscribe@yahoogroups.com
Call center: 085697721040, 0817847653; 08558876000, 081319234576, 081908249249, 081574138462

No. rekening 7253007700 BTN Syariah a.n. Komunitas Kalibata City Kode Bank 200