Monthly Archives: July 2015

Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) PPPRSC Apartemen Graha Cempaka Mas tahun 2015 versi Warga Murni

Telah dilaksanakan dengan lancar pada hari Minggu, 26 Juli 2015 bertempat di dalam area atau lingkungan Apartemen Graha Cempaka Mas.

RUTA P3RSC GCM MURNI WARGA 1

RUTA P3RSC GCM MURNI WARGA 2

Untuk video silakan klik disini:

Sumber: Citizen Journalism

Publikasikan Perjuangan dari Masing-masing Rusun atau Apartemen

Jakarta, 23 Juli 2015

Ilustrasi Perjuangan
Ilustrasi Sajak Perjuangan

Warga pemilik dan Penghuni Rusun yang sedang berjuang,

Perjuangan kita masih banyak belum dikenal masyarakat. Apa sebabnya kita berjuang? Kenapa? Bagaimana?

Kita perlu menyadarkan masyarakat tentang adanya praktek Rekayasa jahat dalam praktek Rumah Susun sejak dari status tanahnya, perijinannya, pemasarannya, pengelolaannya, praktek busuk yang dilakukan pelaku pembangunan termasuk bagaimana mereka merekayasa di Pasar modal, sampai bisa lolos tanpa teguran pihak berwenang.

Kalau kita telah menjadi korban, perlu kita katakan agar jangan lebih banyak lagi rakyat jadi korban. Kita terus berjuang agar lepas dari masalah yang membelit kita.

Jangan lupa bahwa hasil perjuangan kita nanti akan berdampak luas termasuk dampak kepada pembangunan Hukum di negara ini, juga dampak ekonominya. Pasti juga nyata yang akan berimbas pada Bidang lainnya.

Kita wajib membentuk opini masyarakat yang pro perjuangan kita.

Saya yakin dari masing-masing Rusun perlu MEMBUAT tulisan untuk dipublikasikan di Kappri.org.
Sekarang ini, tulisan yang panjang lebar baru berasal dari Graha Cempaka Mas, Lavande.
Akan lebih baik apabila lebih banyak Rusun yang masalahnya terpublikasi secara luas.
Kalau belum ada tulisan yang panjang, dapatlah dibuat bertahap setiap hari, lama-lama akan menjadi lengkap. Kalau sudah punya laman sendiri, mohon dapat dihubungkan dengan kappri.org.

Berharap dari kantor berita, koran, majalah atau radio TV menjadi sangat naïf. Karena kita tahu bahwa pihak perekayasa punya jaringan sangat kuat di media. Tidak bisa lain kita pertama mesti mengandalkan media kita sendiri, baru nanti yang lain bisa membantu.

Dulu kita sempat bergembira dengan adanya jurnalis yang dianiaya Satpam di GCM. Barangkali side efeknya kita akan terbantu. Tapi ternyata insiden itu seperti ditelan bumi. Sangat menyedihkan bahwa ternyata nasib para jurnalis yang dianiaya berakhir di-peti es-kan konglomerat perekayasa.

Saya Mohon dengan sangat warga Rusun menanggapi positif himbauan saya ini.
Kalau bukan kita, siapa lagi? Tulisan dapat dikirim via email kepada Admin. Saya kabarkan terutama kepada yang belum terlibat perjuangan, bahwa pelan tapi pasti perjuangan kita membawa hasil. Bagi yang telah terlibat perjuangan, perlu mencari dukungan teman seluas-luasnya. Bagi para teman yang lebih tahu IT, saya mohon bagaimana caranya agar perjuangan kita menjadi lebih luas dikenal oleh masyarakat.

Jalan memang masih panjang. Tetapi harapan keberhasilan telah terlihat didepan mata.

Terima kasih. Salam perjuangan Kappri.

KAPPRI Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H

images

Pada kesempatan ini KAPPRI dan jajarannya mengucapkan Selamat Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin. Perjuangan masih panjang, jangan pernah tawar hati atau putus asa. Kita di jalan yang benar. Kebenaran akan mengalahkan kebathilan.

Warga BERSATU tak dapat dikalahkan.

KAPPRI (Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia)

http://www.kappri.org

Perlu Audit dan Sertifikasi Gedung Tinggi

giftlarge - hansen kamer
Hansen Kammer

Jakarta, 7 Juli 2015

Kasus Kebakaran Gedung Kosgoro dan Bandara Sutta.

Belum lama ini terjadi kebakaran dibagian atas Gedung Kosgoro di Jalan Thamrin.
Keadaan Gedung Tinggi Kosgoro maupun fasilitas Pemadaman Kebakaran DKI terbukti MEMBUAT Pemadaman API sulit atau tidak mungkin dilakukan. Juga kasus kebakaran Bandara Sukarno Hatta menunjukkan bahwa Gedung sekelas Bandara ternyata Tidak Cukup punya fasilitas pencegahan kebakaran. Namun karena bangunan yang tidak tinggi MENJADIKAN Pemadaman lebih mungkin dilakukan.

Dari Kedua kasus ini Kappri diingatkan bahwa Rumah Susun sangat dapat dianalogikan dengan Gedung Kosgoro karena sama-sama tinggi. Kasus serupa juga pernah menimpa Gedung Sarinah dan Gedung Bank Indonesia.

Pertanyannya bagaimana kalau kasus kebakaran yang sama menimpa Rumah Susun?

Rumah Susun memiliki ciri lebih khusus lagi karena banyaknya Penghuni.
Tentu masalahnya akan MENJADI lebih sulit lagi karena ditambah kemungkinan resiko adanya STAMPEDE yaitu banyaknya manusia yang ketakutan dan saling mendahului untuk menyelamatkan diri. Stampede hampir selalu menimbulkan korban manusia yang jauh lebih banyak lagi diluar perhitungkan (ingat kasus terowongan Mina di Arab Saudi dimana ribuan manusia tewas).

Karena pertimbangan diatas dalam Rumah Susun menjadi penting untuk melakukan audit sebagai berikut :
1. Adakah Rumah Susun yang telah dilengkapi dengan Alat deteksi API yang Memadai?
2. Adakah prosedur Baku yang ditetapkan seperti adanya sistem peringatan dini bila ada kebakaran?
3. Apakah telah ditetapkan Titik Kumpul dan jalan evakuasi lewat tangga, karena saat kebakaran lift tak akan berfungsi?
4. Apakah cukup tersedia Alat Pemadaman kebakaran kecil kecil di banyak tempat yang rawan terjadi kebakaran yang dapat segera digunakan?
5. Apakah tersedia Hydran serta pipa-pipa sebagai Alat Pemadaman kebakaran?
6. Sudah adakah prosedur baku buat mengatasi bila ada kebakaran yang di sosialisasikan kepada semua orang yang ada, baik karyawan, Satpam juga Penghuni?
7. Pernahkah secara berkala dilakukan latihan bahaya kebakaran?
8. Kapan secara rutin dilakukan evaluasi terhadap semua yang tersebut diatas?
9. Apabila telah dilakukan adakah kesan dan saran dari Dinas Pemadaman Kebakaran?

Disarankan semua stake holder Rumah Susun sangat peduli dengan masalah ini. Apabila belum menjadi perhatian haruslah segera disadari bahwa bahaya datang tanpa memberi tahu kita, siap atau tidak siap menghadapi.

Untuk pengelola, wajib melakukannya karena tanggung jawabnya sebagai Pengelola.
Buat Penghuni karena kesadaran menolong diri sendiri dan keluarga agar terhindar dari Musibah.

Kalau bukan kita yang Peduli, lalu Siapa lagi?

Krismanto Prawirosumarto

Anggota DPRD Corong Pengembang

DPRD-LOGO

Jakarta, 6 Juli 2015
Gerakan yang perlu kita Waspadai

Seorang anggota DPRD DKI yang juga perantara menjual lapak-lapak atau pun kios BODONG yang dibangun oleh Pengembang nakal di daerah milik Bersama sebuah Pusat Perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat dekat Grand Indonesia, mewacanakan perbaikan Undang-Undang No 20 tahun 2011 di koran Pos Kota kemarin. Alasan yang dipakai karena UU 20/2011 merugikan para pembeli maupun penjual.  Dalam praktek selama ini pengembang nakal sangat  bisa menarik manfaat dengan cara me melintir UU itu dengan ngotot menafsirkan pemberian hak suara dalam rapat didasarkan atas Nilai Perbandingan Proporsional (NPP).  Penerapan NPP ini nyata bertentangan dengan UUD 45 yang mendasari UU Pemilu yang menyatakan bahwa hak suara sama dimiliki orang perorang tanpa memandangnya apakah dia kaya atau miskin. Bila NPP sebagai dasar penentuan hak suara dalam Rapat  diterapkan, berarti orang kaya punya hak suara lebih banyak dari orang miskin.  Kalau dia memiliki 10 unit Rusun maka dia akan memiliki hak suara 10. Sedangkan yang memiliki 1 unit memiliki 1 hak suara.

Pada dasarnya  pengembang nakal tidak ingin UU itu dijalankan. Gerakan mereka selama ini mendekati  pejabat terkait agar jangan sampai muncul Peraturan Pemerintah (PP) yang akan memperkuat UU itu dalam praktek, atau mempengaruhi biro Hukum konseptor PP agar membelokkan PP Dari UU demi keuntungan mereka yang nakal.  Sampai sekarang telah 5 tahun mereka berhasil mencegah PP dilahirkan.

Pengembang nakal sangat ketakutan kalau sampai UU itu lengkap dengan PP-nya ada dan dijalankan. Agar UU itu tidak dapat berjalan maka diwacanakan Untuk memperbaiki UU No 20 Tahun 2011 itu.  Dalam UU No 20 tahun 2011 hak-hak para pembeli dijamin disitu.

KAPPRI telah mencium gerakan ini. KemenPUPera sedang memfinalisasi PP untuk UU No 20 Tahun 2011 dan tidak lama lagi akan keluar. KAPPRI sangat ingin PP segera Lahir. Oleh karena itu berbagai jurus maupun usaha baik illegal maupun legal perlu dilancarkan agar UU itu jangan sampai berlaku.
Pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 jelas menyatakan bahwa yang mempunyai hak mengelola Rusun adalah representasi para pembeli dalam PPPSRS, baik dengan cara membentuk atau menunjuk Badan Pengelola.

Pasal 75, 76, dan 77 serta penjelasannya lebih tegas lagi menyatakan hak para pemilik. Selama masa transisi yang dibatasi paling lama setahun pengembang diberi hak mengelola sementara.  Nikmatnya, mengelola Rusun sangat menarik. Kenyataannya pengelolaan dilakukan tertutup tanpa transparansi keuangan. Pembentukan PPPSRS direkayasa seolah dibentuk oleh para pembeli. Tetapi kenyataannya dengan menerapkan NPP sebagai dasar hak suara , pengembang bisa menempatkan pegawainya menguasai PPPSRS dan memberikan mandat palsu kepada Pengelola, yaitu anak perusahaan pengembang nakal itu untuk menjalankan pengelolaan.

Pengembang tidak ingin Pengelolaan Rusun yang dia bangun dan dia jual lepas dari tangannya, tentu karena mendatangkan keuntungan sangat Besar.

Dalam RUPS, laporan keuangan pengembang Tbk tertentu menyajikan  keuntungan bersih lebih dari 750 milyar pertahun dari pengelolaan Rusun sebanyak 9 Kawasan saja tanpa membangun Rusun baru. Oleh karena itu apapun taruhannya, pengelolaan Rusun harus tetap dipertahankan.

Kalau kita Pelajari dengan saksama Laporan Keuangan RUPS pengembang Tbk masih banyak Tanah Kawasan Rusun yang telah dijual kepada masyarakat masih dimasukkan sebagai kekayaan perusahaan yang telah menjual saham atau listing di Pasar modal.

Pernyataan ini benar adanya, barang siapa meragukannya, maka harus mempelajarinya dalam laporan keuangan RUPS itu dan UU 20 Tahun 2011 tentang Rusun. Kalau seandainya dilakukan koreksi dalam Laporan Keuangan RUPS itu saya kuatir kekayaan Perusahaan Tbk itu akan susut banyak  dan berpengaruh negatif terhadap Harga saham. Para investor perlu tahu.

Krismanto Prawirosumarto

P3SRS atau Badan Pengelola Tidak Berwenang Memutuskan Listrik dan Menaikkan Tarif Listrik di Apartemen

P3SRS Pengelola Tidak Berhak Mematikan Listrik

Undang-undang Ketenaga Listrikan

Berita Kemenangan Warga Rumah Susun/Mall Thamrin City

Thamrin City

Tanggal 2 Juli 2015 adalah hari yang paling bersejarah bagi keluarga besar SEKBER, Enam (6) orang hakim (satu  majelis terdiri dari tiga orang) dari 2 perkara yang berbeda. Alhamdulillah, Hakim telah memukulkan palunya untuk kemenangan SEKBER dan Seluruh Pedagang, Pemilik dan Warga Apartemen Thamrin City. Hakim telah memutuskan Gugatan Warga Pedagang dan Apartemen diterima dan dinyatakan MENANG. Gubernur diminta oleh Hakim untuk mencabut SK PPPSRS versi Pengelola yang ketuanya adalah Johan Gito yang bukanlah pedagang. PPPSRS ini bukan versi warga pedagang dan warga Apartemen Thamrin City. Karena pembentukannya tidak melibatkan Pedagang dan Warga Apartemen dan Hakim meminta kepada Gubernur DKI utk membekukan PPPSRS versi Pengelola Thamrin City. Jadi untuk itu, seluruh tindak-tanduk Pengelola (PT. JAKARTA REALTY) yang mengatasnamakan PPPSRS Thamrin City tidak dibenarkan karena PPPSRS telah dibekukan oleh Hakim PTUN Jakarta. Sehingga surat edaran menaikkan Sewa Lapak, penambahan beban bagi pedagang dan warga apartemen seperti Sinking Fund (dana cadangan), menaikkan tarif listrik, menaikkan tarif IPL, itu semua atas perintah PPPSRS abal abal buatan pengelola thamrin City (PT. Jakarta Realty/anak perusahaan Agung Podomoro) tidak perlu dipatuhi. Siapa saja yang membantah itu berarti telah membantah putusan Hakim PTUN Jakarta.

PEDAGANG dan WARGA APARTEMEN BERSATU PASTI MENANG. Mari kita jaga kemenangan ini untuk perbaikan Thamrin City yang lebih baik. Tidak ada pemerasan dan pendzoliman terhadap Pedagang dan Warga Apartemen Thamrin City.

Terima kasih.

Sebarkan info ini ke semua teman-teman kita.

Salam Perjuangan dari Yudi Relawanto (a/n Ketua Umum SEKBER Thamrin City).

Note: JOHAN GITO adalah mantan Ketua PPRS di ITC MANGGA DUA. Saat itu yang bersangkutan adalah karyawan Developer PT DUTA PERTIWI TBK.