Anggota DPRD Corong Pengembang

DPRD-LOGO

Jakarta, 6 Juli 2015
Gerakan yang perlu kita Waspadai

Seorang anggota DPRD DKI yang juga perantara menjual lapak-lapak atau pun kios BODONG yang dibangun oleh Pengembang nakal di daerah milik Bersama sebuah Pusat Perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat dekat Grand Indonesia, mewacanakan perbaikan Undang-Undang No 20 tahun 2011 di koran Pos Kota kemarin. Alasan yang dipakai karena UU 20/2011 merugikan para pembeli maupun penjual.  Dalam praktek selama ini pengembang nakal sangat  bisa menarik manfaat dengan cara me melintir UU itu dengan ngotot menafsirkan pemberian hak suara dalam rapat didasarkan atas Nilai Perbandingan Proporsional (NPP).  Penerapan NPP ini nyata bertentangan dengan UUD 45 yang mendasari UU Pemilu yang menyatakan bahwa hak suara sama dimiliki orang perorang tanpa memandangnya apakah dia kaya atau miskin. Bila NPP sebagai dasar penentuan hak suara dalam Rapat  diterapkan, berarti orang kaya punya hak suara lebih banyak dari orang miskin.  Kalau dia memiliki 10 unit Rusun maka dia akan memiliki hak suara 10. Sedangkan yang memiliki 1 unit memiliki 1 hak suara.

Pada dasarnya  pengembang nakal tidak ingin UU itu dijalankan. Gerakan mereka selama ini mendekati  pejabat terkait agar jangan sampai muncul Peraturan Pemerintah (PP) yang akan memperkuat UU itu dalam praktek, atau mempengaruhi biro Hukum konseptor PP agar membelokkan PP Dari UU demi keuntungan mereka yang nakal.  Sampai sekarang telah 5 tahun mereka berhasil mencegah PP dilahirkan.

Pengembang nakal sangat ketakutan kalau sampai UU itu lengkap dengan PP-nya ada dan dijalankan. Agar UU itu tidak dapat berjalan maka diwacanakan Untuk memperbaiki UU No 20 Tahun 2011 itu.  Dalam UU No 20 tahun 2011 hak-hak para pembeli dijamin disitu.

KAPPRI telah mencium gerakan ini. KemenPUPera sedang memfinalisasi PP untuk UU No 20 Tahun 2011 dan tidak lama lagi akan keluar. KAPPRI sangat ingin PP segera Lahir. Oleh karena itu berbagai jurus maupun usaha baik illegal maupun legal perlu dilancarkan agar UU itu jangan sampai berlaku.
Pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 jelas menyatakan bahwa yang mempunyai hak mengelola Rusun adalah representasi para pembeli dalam PPPSRS, baik dengan cara membentuk atau menunjuk Badan Pengelola.

Pasal 75, 76, dan 77 serta penjelasannya lebih tegas lagi menyatakan hak para pemilik. Selama masa transisi yang dibatasi paling lama setahun pengembang diberi hak mengelola sementara.  Nikmatnya, mengelola Rusun sangat menarik. Kenyataannya pengelolaan dilakukan tertutup tanpa transparansi keuangan. Pembentukan PPPSRS direkayasa seolah dibentuk oleh para pembeli. Tetapi kenyataannya dengan menerapkan NPP sebagai dasar hak suara , pengembang bisa menempatkan pegawainya menguasai PPPSRS dan memberikan mandat palsu kepada Pengelola, yaitu anak perusahaan pengembang nakal itu untuk menjalankan pengelolaan.

Pengembang tidak ingin Pengelolaan Rusun yang dia bangun dan dia jual lepas dari tangannya, tentu karena mendatangkan keuntungan sangat Besar.

Dalam RUPS, laporan keuangan pengembang Tbk tertentu menyajikan  keuntungan bersih lebih dari 750 milyar pertahun dari pengelolaan Rusun sebanyak 9 Kawasan saja tanpa membangun Rusun baru. Oleh karena itu apapun taruhannya, pengelolaan Rusun harus tetap dipertahankan.

Kalau kita Pelajari dengan saksama Laporan Keuangan RUPS pengembang Tbk masih banyak Tanah Kawasan Rusun yang telah dijual kepada masyarakat masih dimasukkan sebagai kekayaan perusahaan yang telah menjual saham atau listing di Pasar modal.

Pernyataan ini benar adanya, barang siapa meragukannya, maka harus mempelajarinya dalam laporan keuangan RUPS itu dan UU 20 Tahun 2011 tentang Rusun. Kalau seandainya dilakukan koreksi dalam Laporan Keuangan RUPS itu saya kuatir kekayaan Perusahaan Tbk itu akan susut banyak  dan berpengaruh negatif terhadap Harga saham. Para investor perlu tahu.

Krismanto Prawirosumarto

Advertisements

Tagged: , ,

One thought on “Anggota DPRD Corong Pengembang

  1. john hutabarat July 16, 2015 at 2:10 pm Reply

    KISRUH RUMAH SUSUN YANG TIADA UJUNG

    DPD Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta tampaknya ” mulai kasak kusuk” hendak melakukan judicial reviuw atas pasal Undang Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun yg menyulitkan anggotanya.
    DPRD DKI Jakarta tampaknya dengan sigap, pede dan terkesan terburu-buru mengundang rapat pihak REI dan perwakilan warga rusun melalui KAPPRI. Anehnya sangkin pedenya anggota DPRD saat rapat Komisi D (10/7-2015) berlangsung, pimpinan sidang bertelepon secara langsung dengan pihak Disperum DKI untuk mengklarifikasi terkait adanya kesulitan Disperum dalam menerapkan Undang Undang Rumah Susun.
    Suasana rapat komisi D membahas masalah Rusun pun tampak seru, anggota REI saat sidang sesi pertama tampaknya keberatan dengan regulasi yg ada membuat sebagian anggotanya mengalami kesulitan,sehingga berniat mengajukan uji materil UU Rusun ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Sementara warga rusun menjelaskan selama ini merasa dirugikan dan dizolimi oleh Pengembang nakal namun pemerintah tidak melindunginya.
    Anggota dewan secara kasat mata ada yg terang terangan membela Pengembang dengan pernyataannya, namun ada juga yg membela Warga rusun terlebih anggota DPRD yg pernah tinggal di rumah susun.
    Menurut salah satu anggota DPRD mengingat kisruh rumah susun diduga juga akibat adanya oknum Disperum yang bermain , maka diusulkan agar segera dibentuk Pansus Rumah Susun
    Selanjutnya pasca lebaran DPRD DKI Jakarta akan mengundang Disperum DKI, REI serta KAPPRI.

    Adanya “POLITISISASI” masalah Rusun di wilayah Provinsi DKI Jakarta beberapa pekan belakangan ini diduga disebabkan beberapa faktor sbb :
    1. Mulai bangkitnya kesadaran warga rusun diberbagai kawasan untuk memperjuangkan hak-hak mereka atas kesewenang-wenangan Pengembang/Pengelola nakal dengan menaikkan tarif IPL/Listrik/Air, tidak memfasilitasi pembentukan P3SRS, membentuk Panmus bayangan dan P3SRS boneka/tandingan, kriminilisasi warga Pemilik Penghuni (KONSUMENNYA SENDIRI) dengan mengadukan ke polisi, membungkam aktivis rumah susun, menggunakan cara-cara kekerasan dengan menggunakan aparat dan ormas untuk menakut-nakuti warga rusun, mematikan listrik warga dll seperti yg terjadi di Sahid Residence,Kalibata City, Green Pramuka, Pancoran Riverside, Menara Cawang, Casablanca East dll,
    2.Menangnya perjuangan warga Graha Cempaja Mas di PN Jakarta Pusat,
    3.Menangnya perjuangan warga Thamrin City di PTUN Jakarta,
    4.Semakin terdesaknya atau kewalahannya Pengembang nakal anggota REI menghadapi perlawanan Konsumen atau warga rusun diberbagai kawasan secara intensif dan sporadis,
    5.Semakin banyaknya komplein,gugatan warga rusun yg bermasalah ke Gubernur,Disperum, polisi dan hanya melibatkan beberapa Pengembang Nakal yg itu-itu juga (Pengembang Residivis),
    6.Beredarnya surat Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Kemenpera Maharani ke Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta No. 750a/Hk.01.03/2014 tgl 30 Desember 2014 yg intinya menyatakan Fungsi rumah susun non hunian sejak 10 November 2011 tidak diatur dalam UU No. 20 tahun 2011 sesuai Pasal 118 huruf b UU Rusun,
    7.Terganggunya program pembangunan dan pemasaran properti Pengembang nakal dibeberapa kawasan akibat pelaksanaan dilapangan Dinas/Sudin Penataan Kota menyegel bangunan yg ilegal tidak punya IMB atau melanggar peraturan akibat laporan warga ke Gubernur/Kadinas maupun Kasudin P2B,
    8.Terdesaknya Pengembang yg harus segera menyerahkan pengelolaan kepada perhimpunan penghuni yg telah mendapatkan SK Gubernur DKI Jakarta sesuai perintah Undang Undang seperti yg terjadi di KM Plaza,
    9.Temuan BPK thn 2014 adanya lahan aset milik Pemprov DKI Jakarta di wilayah Mangga Dua yg dikerjasamakan dengan pihak swasta yakni Pengembang yg berinisiiiiiaaal PT.DP
    berpotensi hilang,karena kuat dugaan lahan tanah tersebut dapat beralih menjadi milik warga mekalui P3SRS sesuai dengan perintah Undang Undang No. 20 tahun 2011tentang Rumah Susun,
    10.Adanya rasa kekhawatiran di kalangan Pengembang nakal (residivis) bila gerakan People Power Warga Rusun yg terus menerus berjuang menuntut keadialan sesuai Undang Undang Rumah Susun hingga ” titik darah penghabisan”( meskipun sebagian diataranya telah ada yg di penjara,diadukan ke polisi maupun digugat di Pengadilan oleh Pengembang nakal) yang diharapkan dalam waktu tidak akan kama lagi akan berakhir dengan adanya suatu keputusan pengadilan yg inkrah memenangkan warga rusun.Karena akibat kekalahan Pengembang nakal di satu kawasan akan berdampak kekalahan di kawasan lainnya (efek domino).
    11.Akan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Rumah Susun yg diharapkan sebagai peraturan yg dapat mengimplementasikan UU Rusun sesusi kehendak rakyat yakni warga rusun.

    FAKTA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DI JAKARTA SAAT INI :
    1. Permasalahan rusun baik hunian maupun non hunian di Jakarta telah berlangsung sejak tahun 2006,namun Pemprov DKI mekalui Disperum tidak mampu mengatasinya dengan alasan regulasi kurang memadai,
    2. DPDR DKI Jakarta tidak ada respon dan tidak peduli,meskipun warga rusun sudah mengadu keseluruh dunia mulai dari Lurah, Camat, Polisi setempat, Walikota, Gubernur, Menteri,Kapolri, BPN Pusat dan DPR RI,
    3. Karena DPRD DKI tidak bergeming sejak sekian lama, maka persoalan anak bangsa, masyarakat DKI, warga rusun yg juga sebagian konstituen anggota DPRD DKI diadukan ke Ketua DPR RI dan sesuai inisiatif mantan Ketua DPR Marzuki Ali digelarlah Rapat Konsultasi Pimpinan DPR terkait kisruh rumah susun pd tahun bulan Februari 2014,
    4.Meskipun hasil Rapat di DPR sudah memutuskan permasalahan pengelolaan rumah susun di Jakarta harus mengacu peraturan perundang undangan yg dibina oleh Pemprov DKI dengan pilot project Graha Cempaka Mas, Roxy Mas dan Mangga Dua,namun tampaknya okum pejabat Pemprov sudah kehilangan cara, akal, kewenangan maupun kekuasaannya dalam menyelesaikan persoalan rusun,karena hingga kini tidak ada penyelesaiannya,
    5.Dengan kisruh rumah susun di Graha Cempaka Mas,terutama dengan adanya surat Disperum yg tidak netral membuat permasalahannya kini melebar kembali ke Pemerintah Pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dan Ombudsman. Kini tampaknya sikap Disperum terkait GCM sepertinya Wait and See atas gebrakan Kemenpupera ke depan.

    ASUMSI,PERKIRAAN DAN SARAN
    1, Ada kemajuan DPRD DKI periode saat ini bersedia membahas keluhan dan persoalan warganya terkait pengelolaan rumah susun, namun DPRD harus adil dalam memutuskan sesuatunya jangan berpihak kepada pengembang nakal yg melanggar undang undang,
    2.Dengan tidak berdayanya pemerintah menangani rumah susun di Jakarta,terutama komplein dan tuntutan warga tidak satupun yg dapat diselesaikan secara tuntas,maka atas status quo demikian ditengarai Pengembang Nakal semakin ekspansif dan memanfaatkan siapa saja lembaga mana saja termasuk oknum pejabat tertentu dengan modal keuangan yg besar dan konektivitasnya yg tinggi serta kerjasama yg telah terbangun selama ini dengan hampir semua pihak terutama dalam ikut membangun Jakarta melalui pembangunan infrastruktur serta pemberian CSRnya, membuat Pengembang nakal tetap eksis dan nerasa tidak bersalah dan merasa tidak melanggar undang undang,
    3. Pemprov jangan bertindak “pura-pura tidak faham, tidak berdaya dan merasa bukan kewenangan daerah akibat belum ada PP yg baru” demi menciptakan posisi status quo yg dapat mengancam akan hilangnya aset Pemda di Mangga Dua bila Undang Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun diimplementasikan,
    4. Adanya surat dari seorang Kepala Biro Hukum kepada Kepala Kantor Wilayah di suatu Kementerian disaat-saat masa injuri time peralihan suatu Kabinet (mau ganti menteri) tanggal 30 Desember 2014 yg isinya berkaitan materi undang undang (UU yg dibahas oleh Menteri dengan DPR) adalah suatu hal yg tidak wajar, karena Undang Undang berikut penjelasannya dibahas dan diatur secara bersama- sama antara Pemerintah dengan DPR dan tidak dapat dirubah atau diplesetkan atau diarahkan seolah-olah oleh seseorang,
    Hal tsb menjadi preseden buruk dalam administrasi pengelolaan negara dan mengundang tanda tanya apakah ada pesan sponsor dari Pengembang nakal?.Semestinya surat edaran dikeluarkan oleh Menteri terkait ke Kementerian yg lain bukan hanya utk satu kanwil saja, kecuali dalam hal ketika menjawab surat yg masuk ke lembaganya.

    Terima kasih,salam buat semua Pejuang Warga Rumah Susun,

    John Hutabarat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: