Monthly Archives: September 2015

Pengembang Kabur, Melarikan Diri

dca

Jakarta, 19 September 2015

Yang Terhormat Para Pejuang Rusun,

Rupanya terdapat juga masalah di Rusun yang berbeda sama sekali dengan permasalahan di Rusun-rusun yang lain. Jika pada umumnya Pelaku Pembangunan (Pengembang/Developer) tidak mau pergi, yaitu ingin terus mengelola kawasan yang dibangunnya (dengan mengambil keuntungan didalamnya), tetapi di Rusun Delta Cakung Apartemen atau R-DCA ini berbeda. Pelaku Pembangunan  kabur tanpa kabar sebelum R-DCA ini menyelesaikan pembangunannya. Separuh lebih dari unit telah dihuni para Pembeli dan masih tersisa unit yang belum terjual. Namun terdapat beberapa fasilitas bersama rumah susun yang belum selesai dibangun dan berada dalam rencana, yaitu:
1. Kolam renang.
2. Lapangan Futsal.
3. Children Play Ground.

Diinformasikan bahwa Pelaku Pembangunan telah menyatakan menitipkan dana di Pengadilan sebesar Rp 75.000.000,-. Dana yang sebenarnya sangat sedikit dibanding keperluan dana untuk membangun tiga buah fasilitas bersama tersebut diatas.

Pemborong-nya juga kebingungan karena pekerjaan belum selesai, TETAPI Pelaku Pembangunan sebagai penyandang dana tidak mau meneruskan lagi. Layak untuk diduga bahwa Pemborong juga masih punya tagihan yang belum dibayar oleh penyandang dana. Kemungkinan uang pemborong sudah berupa beton cor yang tidak bisa diambil lagi.

Pemborong berharap dapat meneruskan pekerjaan, TETAPI penyandang dananya telah kabur dan sulit dihubungi karena kantornya telah tutup.

Pemilik yang telah menghuni  terpaksa mengambil alih kepengelolaan sebisanya dengan informasi maupun fasilitas yang sangat minim. Hal ini telah dilaporkan ke Dinas Perumahan DKI. Akan tetapi Dinas Perumahan belum mampu menangani kasus seperti ini.

Kemudian terdapat perwakilan Pemilik yang menghubungi KAPPRI. Mereka telah datang ke KAPPRI untuk meminta Saran.  Sekarang mereka meneruskan perjuangan dengan pendampingan dari KAPPRI.

Selamat berjuang dalam kasus yang berbeda.

Salam KAPPRI.

Saurip Kadi Menang Gugatan Praperadilan Penangkapan Tidak Sah Di PN Jakpus dan Akan Dilanjutkan Gugatan Ganti Kerugian Secara Perdata

PRESS RELEASE

  1. Bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 16 September 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenangkan gugatan Praperadilan Penangkapan Tidak sah yang diajukan oleh Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi dan Suresh Bhagwandas Bhavnani melawan Kapolrestro Jakarta Pusat dan Kapolsektro Kemayoran. Hakim Tunggal sidang Bapak Abdul Kohar, SH, Panitera Pengganti Ibu Yeti dengan perkara No. 08/ PID.PRAP/2015/PN.Jkt.Pst;
  2. Bahwa Pemohon beserta 3 orang lainnya sebagai Pemilik Satuan Rumah Susun (Sarusun) Grha Cempaka Mas (GCM) telah dijadikan korban kriminalisasi melalui Penangkapan tidak sah pada kurun waktu sekitar tanggal 20-21` Januari 2014 oleh Kepolisian Metro Jakarta Pusat; ditangkap sekitar jam 19.00 tanggal 20 Januari 2014, dibawa ke kantor polisi dengan mobil tahanan, jam 03.00 tanggal 21 Januari 2014 dilakukan BAP oleh polisi reserse sampai jam 06.00, baru jam 07.00 dilepas boleh pulang.
  3. Bahwa proses penangkapan dengan cara kasar, terjadi pemukulan pinggang terhadap Saurip Kadi, HP dan KTP dirampas, namun tanpa adanya surat penangkapan dan juga tidak didasari alasan ditangkap karena melakukan tindak pidana.
  4. Bahwa atas dasar tidak rela karena ditangkap dan disita barangnya dengan cara semena-mena melanggar HAM dan melanggar KUHAP maka diajukan gugatan Praperadilan pada tanggal 21 Agustus 2015 dan setelah melalui proses persidangan selama 7 hari berturut-turut maka hari ini tgl 9 September 2015 gugatan telah dimenangkan;
  5. Bahwa isi putusan berisi pada intinya :
    a. Menyatakan TIDAK SAH tindakan Para Termohon melakukan Penangkapan terhadap  Pemohon I dan Pemohon II;
    b. Menyatakan Tidak Sah tindakan Penangkapan oleh Para Termohon dengan alasan tidak adanya Surat Perintah yang sah, dan tidak berdasar KUHAP, serta tidak adanya dugaan tindak pidana yang mendasari penangkapan;
  6. Bahwa terhadap gugatan ganti rugi atas penangkapan tidak sah Hakim tidak mengabulkan dengan alasan tidak ada Undang-Undang yang mengatur, padahal Para Pemohon menuntut ganti rugi sebesar Rp. 5,5 Milyar dan denda Rp. 100.000,-
  7. Bahwa terhadap putusan ini Kami menyatakan menerima dan dengan belum dikabulkannya ganti rugi akan menindaklanjuti dalam bentuk Gugatan secara perdata atas Perbuatan Melawan Hukum oleh para Termohon Kepolisian Metro Jakpus;
  8. Bahwa kemenangan gugatan ini telah melengkapi kemenangan sebelumnya Putusan Praperadilan Penetapan Tersangka tidak sah oleh Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Jum’at tanggal 11 September 2015 nomor perkara 09/ PID.PRAP/2015/PN.Jkt.Pst. Atas penangkapan yang tidak sah, Saurip Kadi dkk telah ditetapkan Tersangka namun sudah dimentahkan dengan putusan Praperadilan. Saurip Kadi dkk telah menang dua kali;
  9. Bahwa perkara ini awalnya adalah sengketa manajemen pengelolaan fasilisitas umum dan fasilitas sosial apartemen antara penghuni/pemilik apartemen dengan Pengelola dari Pengembang PT Duta Pertiwi. Penghuni/Pemilik apartemen merasa berhak atas dasar Undang-Undang untuk mengelola dirinya termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang didalamnya rekening listrik/air, namun hal ini tetap dikuasa Pengelola Pengembang sehingga menimbulkan konflik dimana Kepolisian kurang tepat memnempatkan diri karena tidak membela warga penghuni/pemilik yang sah. Kedepan semestinya polisi harus membela kebenaran dan keadilan untuk mencegah kekalahan Praperadilan berulang kembali;

Jakarta, 16 September 2015
Kuasa Hukum Para Pemohon

BOYAMIN SAIMAN dan HARJADI JAHJA, SH.MH. ( HP. 08122611739)

Demo atau Menggugat di Pengadilan?

Jakarta, 13 September 2015

Yang Terhormat Warga Rusun yang Sedang Berjuang,

Kalau di hitung-hitung KAPPRI telah mendapat pengaduan dari 65 Kawasan Rusun baik pengaduan lisan maupun tertulis. Konsultasi dan diskusi telah cukup intensif dilakukan. Masalah yang diadukan bisa dikatakan seragam, seperti:

  1. Status Tanah dimana Rusun dibangun yang tidak jelas.
  2. Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Laik Fungsi yang tidak jelas.
  3. PPJB yang mengandung banyak Klausul Baku yang melanggar Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.
  4. AJB atau sertifikat yang tidak kunjung datang sampai puluhan tahun.
  5. Pengelolaan oleh pelaku Pembangunan yang jauh melewati masa transisi.
  6. Pelaku Pembangunan tidak melaksanakan kewajiban memfasilitasi Pembentukan PPPSRS, meski masa transisi satu tahun telah jauh terlewati.
  7. Rekayasa Pembentukan PPPSRS oleh pelaku Pembangunan, dengan cara melawan hukum.
  8. Dihalanginya inisiatif para Pemilik membentuk PPPSRS, alasannya tidak boleh bila tidak difasilitasi oleh pelaku Pembangunan.
  9. IPL, Sinking Fund yang ditentukan sepihak oleh pelaku pembangunan tanpa berembuk dengan para Pemilik.
  10. Pemaksaan kenaikan IPL oleh pelaku Pembangunan secara sepihak.
  11. Penggunaan intimidasi bahkan teror oleh pelaku pembangunan berupa ancaman, pelaporan pidana, teror fisik, pemutusan aliran listrik atau air yang melawan Hukum terhadap Pemilik/Penghuni.
  12. Tidak adanya detail Laporan Keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada para Penghuni.
  13. Usaha-usaha pelecehan Hukum oleh Pengelola, misalnya menggunakan Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) dalam penentuan hak suara, seperti berdasarkan NPP. Padahal menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Satu Nama Pemilik Satu Suara. Juga Rekayasa Hukum dalam penggunaan Surat Kuasa dalam Rapat-rapat dengan para Penghuni.
  14. Peta Pertelaan yang dirahasiakan untuk merahasiakan hak-hak yang seharusnya terbuka/transparan.
  15. Daftar Pembeli Rusun yang dirahasiakan, sehingga antar tetangga dibuat saling tidak tahu, apalagi mengenal.
  16. Adanya mark-up tarif listrik dan air.
  17. Pengenaan PPN atas listrik dan air yang sebenarnya Pemerintah tidak mengenakan PPN.
  18. Adanya penyertifikatan Daerah/Area Bersama menjadi nama pelaku Pembangunan seperti tempat fitness, kantor pengelola.
  19. Adanya tambahan bangunan atas bangunan yang telah selesai dibangun.
  20. Di Rusun yang dipakai perdagangan, ada pembangunan kios baru di daerah Milik Bersama lalu dijual atau disewakan.
  21. dan lain-lain, masih  banyak lagi.

Dari daftar pelanggaran diatas selalu bisa dicari secara tepat Undang-undang mana dan Pasal mana yang telah dilanggar. Tinggal kita pelajari dengan cermat dan teliti saja. Maksudnya apabila kita permasalahkan secara benar dan baik di Pengadilan dapat dikatakan akan dimenangkan oleh para Pemilik ataupun Penghuni.

Kendalanya terlalu banyak dari kita yang buta hukum, kurang percaya Hukum, ketakutan berperkara, akibat issue penyesatan yang memang sengaja dilemparkan. Disinformasi penyesatan meliputi antara lain Pengembang sangat kuat, mustahil dikalahkan, Polisi, Jaksa dan/atau Pengadilan akan memihak yang berduit, kita orang kecil yang pasti akan kalah, dan sebagainya, dan sebagainya.

Saya katakan disini bahwa kita telah banyak termakan oleh issue penyesatan itu dan kemudian patah semangat.

Padahal Kenyataannya tidaklah demikian, kita ambil contoh:

  • Gugatan warga Cambridge Condominium Medan telah berhasil membubarkan PPPSRS buatan Pelaku Pembangunan.
  • Gugatan warga Thamrin City terhadap pengesahan PPPSRS oleh Gubernur DKI telah menang. SKEP Gubernur DKI diharuskan dicabut dan PPPSRS dibekukan.
  • Gugatan Praperadilan warga GCM Jakarta Kepada Polres Jakarta Pusat telah dikabulkan Pengadilan.

Akan disusul dengan gugatan-gugatan lainnya.

Kegiatan perjuangan Warga selama ini banyak hanya saling CURHAT tanpa ARAH, saling berargumen diantara teman yang berakibat perpecahan, protes dan demo yang hasilnya tidak jelas. Malah ada yang karena terlalu emosi-nya berbuat sesuatu di luar hukum, yang berakibat Pelaku Pembangunan dapat melaporkan pidana yang bersangkutan kepada Polisi.

Membentuk PPPSRS yang menjadi hak kita malah kurang diberi prioritas, padahal akan memberi jalan ke-KEMENANGAN.

Kita masih punya Polisi, Kejaksaan, Pengadilan yang dapat kita harapkan menyelesaikan masalah yang kita hadapi.

Kita perlu belajar, konsultasi hukum atau memberi kuasa kepada Ahli Hukum agar bisa berperkara dengan baik dan benar.

Yang paling kita butuhkan adalah persatuan dan kesatuan kita untuk beraksi terarah, tidak diluar hukum, konsisten, disiplin dan tahan uji.

Fajar KEMENANGAN kebenaran dan keadilan telah merekah. Hayo kita Sambut! Selamat berjuang, hanya orang berani yang bisa menang.

Salam KAPPRI,

Krismanto Prawirosumarto

Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI)

www.kappri.org dan www.apartemen.or.id

Menang Praperadilan, 2 Tersangka Perusakan Gembok Akhirnya Bebas (Liputan6.com)

 By

Liputan6.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan 2 warga Apartemen Graha Cempaka Mas, atas penetapan tersangka oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

2 Warga yang bernama Mayjen TNI Saurip Kadi dan Charly Siantury itu dijadikan tersangka, kasus dugaan perusakan gembok panel gardu listrik di Apartemen Graha Cempaka Mas, oleh pengelola apartemen, yakni PT Duta Pertiwi Tbk.

“Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan, penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka oleh‎ pihak Termohon (PT Duta Pertiwi),” kata Ketua Majelis Hakim Tunggal Sukotriono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Pengacara para Pemohon, Boyamin Saiman mengatakan, kasus ini bermula saat Saurip bersama sejumlah warga membuka gembok panel gardu listrik di Apartemen Graha Cempaka Mas pada 20 Januari 2014. Tindakan Saurip dan warga itu dilaporkan PT Duta Pertiwi ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya 12 Juni 2014, penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Saurip dan Charly sebagai tersangka dugaan perusakan gembok panel gardu listrik. Tak terima atas penetapan tersangka itu, keduanya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2015.

Boyamin mengatakan, kliennya bukan berniat merusak panel gardu listrik. Justru warga apartemen ingin memperbaiki listrik yang mati ketika itu.

“Mereka itu cuma ingin memperbaiki listrik yang mati. Sudah begitu, gemboknya itu gembok yang dibeli lewat iuran warga. Artinya, milik warga, bukan milik pengelola,” ujar dia.

Kini, upaya Suarip dan Charly membuahkan hasil. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan mengabulkan praperadilan atas penetapan tersangka itu.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai, upaya Saurip dan Charly bukan perusakan, tetapi memperbaiki kelistrikan yang rusak. Kemudian, bukti-bukti dalam penetapan tersangka itu juga dipertimbangkan Majelis Hakim tidak lengkap.

“2 Alat bukti untuk penetapan itu dianggap tidak cukup. Penyidik hanya mengajukan laporan polisi sebagai bukti. Sementara bukti-bukti lain terhadap perusakan, seperti saksi-saksi dan dokumen-dokumen lain tidak cukup kuat,” ujar dia.

Boyamin menilai, putusan Majelis Hakim sudah tepat. Dia pun mengapresiasi hakim dapat memutus secara objektif. “Putusan ini juga menjadi warning, bahwa penegak hukum jangan main asal menetapkan tersangka. Haruslah sesuai barang bukti,” ucap dia.

Sementara Biro Hukum Polda Metro Jaya yang mewakili Polres Metro Jakarta Pusat belum bersedia berkomentar atas putusan praperadilan ini. (Rmn/Ein)

Sumber: http://news.liputan6.com/read/2315517/menang-praperadilan-2-tersangka-perusakan-gembok-akhirnya-bebas

PN Jakpus Cabut Status Tersangka Mayjend (Purn) Saurip Kadi (Detik.com)

detikNews / Berita / Detail Berita

Rivki – detikNews

Keadilan Harus Ditegakkan: Praperadilan yang Dimenangkan Warga Rusun

Sidang Praperadilan yang Dimenangkan oleh Warga Rusun telah dilaksanakan pada hari Jumat, 11 September 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

STOP Kriminalisasi oleh Konglomerat Hitam!!

STOP penyalahgunaan wewenang oleh aparat Kepolisian yang menjadi kaki tangan konglomerat hitam dengan memanfaatkan perangkat dan fasilitas negara untuk mengkriminalisasi Rakyat NKRI!!!

APengadilan Jakarta Pusat - Praperadilan dimenangkan warga rusun Pengadilan Jakarta Pusat - Praperadilan dimenangkan warga rusun A Pengadilan Jakarta Pusat - Praperadilan dimenangkan warga rusun B

Hadirilah Kesaksian Warga Rusun dan Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (8 – 11 September 2015)

Mohon kehadirannya dalam Kesaksian Warga Rusun dan Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal:

  • 8 September 2015 (Selasa) untuk Kesaksian Warga 
  • 9 September 2015
  • 10 September 2015
  • 11 September 2015 (Jumat) untuk Putusan

Pukul 09:30 s/d Selesai. Mohon hadir tepat waktu.

PN Jakarta Pusat

STOP Kriminalisasi oleh Konglomerat Hitam!!

STOP penyalahgunaan wewenang oleh aparat Kepolisian yang menjadi kaki tangan konglomerat hitam dengan memanfaatkan perangkat dan fasilitas negara untuk mengkriminalisasi Rakyat NKRI!!!