Monthly Archives: October 2015

Saurip Kadi : Kepengurusan PPPSRS Kubu Agus Iskandar Menyesatkan (Lintas7.com)

apartemen

LINTAS7.COM – JAKARTA – Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Graha Cempaka Emas (GCM) kubu Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi terus berupaya keras demi mencari kebenaran.

Kali ini, meski pihaknya digugat oleh PPPSRS tandingan kubu Agus Iskandar terkait kepengurusan yang sah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, pihaknya yakin bahwa kepengurusan yang sah ada ditangan penghuni.

“Untuk membuktikan bahwa terjadi pelanggaran di dalam kepengurusan PPPSRS karena satu orang menjadi pengurus dibeberapa rumah susun. Sedangkan di undang-undang menentukan yang namanya pengurus adalah mutlak ya pemilik dan yang tinggal disitu artinya penghuni,” ujar Saurip Kadi di PN Jakpus, Senin (26/10/15).

Saurip menilai, kepengurusan PPPSRS kubu Agus sangat tidak masuk akal, lantaran bukan diisi oleh penghuni. Sehingga kata Saurip, dinilai menyesatkan.

“Bagaimana mungkin ada satu orang menjabat di sejumlah rusun kalau bukan job, kalau bukan cari makan,” kata Saurip.

Masih kata Saurip, PPPSRS adalah wali amanah warga dan statusnya bersifat nirlaba. Maka dari itu, ia menegaskan, sangat salah besar bila lembaga tersebut disalahgunakan.

“Padahal lembaga ini adalah lembaga wali amanah warga, statusnya Nirlaba. Bukan untuk mencari penghasilan,” tegasnya.(*)

Jurnalis : M JOKAY

Sumber: http://lintas7.com/saurip-kadi-kepengurusan-pppsrs-kubu-agus-iskandar-menyesatkan/

PERATURAN MENTERI ESDM NO 31 TAHUN 2015 HARUS KITA TOLAK!

undang-undang

Jakarta, 25 Oktober 2015

Peraturan Menteri ESDM No 31 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dari bunyi Pasal-pasalnya sangat layak diartikan bahwa yang akan diberi IUPTL adalah pelaku Pembangunan atau Pengembang Rumah Susun Hunian, non Hunian dan Campuran. Dalam Undang-Undang 20 Tahun 2011 terdapat penjelasan tentang pelaku Pembangunan, Pengelola, para Pembeli yang kemudian menjadi Pemilik, serta para Penyewa yang mendapat kuasa dari Pemilik. Sehingga dengan memiliki IUPTL posisi pelaku Pembangunan di Rusun akan menjadi lebih kuat dan tentu menjadi alasan untuk ingin/tetap berada di Rusun yang dibangunnya.

Padahal UU 20/2011 menyatakan paling lambat setelah satu tahun sejak penyerahan unit Rusun kepada Pembeli yang pertama pengelolaan Rusun harus diserahkan kepada PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) yang wajib dibentuk oleh para Pemilik atau Pembeli. Berarti kalaupun pelaku Pembangunan masih berada di Rusun ia adalah sebagai Pemilik atas unit yang belum dijual. Posisi dan hak suaranya akan sama seperti Pemilik lainnya yaitu satu suara.

PPPSRS oleh Undang-Undang diberikan hak mengelola Benda/Daerah/Tanah Bersama. PPPSRS dapat membentuk Badan Pengelola atau menunjuk Badan Pengelola untuk melakukan Pengelolaan. Kalau dilakukan tender secara benar, bisa jadi pelaku Pembangunan atau anak usahanya yang kalah dan tidak menjadi Pengelola. Berarti Pelaku Pembangunan harus meninggalkan Rusun yang dibangunnya. Dia perlu membangun Rusun  lagi di lokasi lain. Ini yang tidak diinginkan oleh Pelaku Pembangunan.

Sedangkan Pengelola menurut Undang-Undang adalah Badan yang dibentuk atau ditunjuk PPPSRS untuk melayani pemeliharaan kebersihan, keamanan dan alat-alat atau ‘utility’ agar berfungsi. Dia tidak berdomisili di Rusun yang dikelola. Dia hanya melayani.

Jadi sebenarnya yang paling masuk akal untuk mempunyai IUPTL seharusnya adalah PPPSRS. Jika PPPSRS yang mempunyai IUPTL, mengapa ada Pasal yang memungkinkan menaikkan Harga diatas Harga PLN? Padahal PPPSRS TIDAK PERLU menarik keuntungan dari dirinya sendiri.

Ada hal yang mengganggu pikiran.

Saya membaca majalah Inner City yang memuat Pertemuan antara P3RSI (Persatuan Perhimpunan Pemilik Rumah Susun Indonesia) yang dipimpin Mualim dengan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman sekitar bulan Juli 2014. P3SRI meminta diberikan kemudahan.

Apakah Peraturan Menteri ini sebagai hasil Pertemuan tadi???

P3SRI merupakan Perhimpunan PPPSRS bentukan Pengembang yang pengurusnya sebagian besar karyawan pelaku Pembangunan. Pembentukannya dengan cara mengakali para Pemilik bahwa dikatakan suara dalam Musyawarah ditentukan berdasar Nilai Perbandingan Proporsional (NPP). Pengembang memberikan kuasa kepada banyak karyawannya untuk hadir dalam Rapat dan memiliki hak suara.

Padahal seharusnya hak suara dimiliki oleh para Pemilik, tanpa tergantung berapa banyak dia memiliki unit atau ‘One Name One Vote’.

Hak suara berdasar NPP itu menerapkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, berarti yang mempunyai banyak unit mempunyai suara lebih banyak daripada yang hanya punya satu unit. Sedangkan Rusun diatur oleh UU 20 Tahun 2011 yang menerapkan Azas Demokrasi seperti Pemilu, Pilpres, atau Pilkada yaitu Satu Nama Satu Suara. Dalam Pemilu orang kaya juga hanya mencoblos satu kali sama seperti orang miskin.

UU 20 tahun 2011 melindungi para pemilik Dengan cara “yang punya hak suara dalam PPPSRS hanyalah pemilik yang sekaligus Penghuni”. Sangat tidak masuk akal apabila bukan Pemilik atau Penghuni yang tinggal di tempat lain diberi hak mengelola.

Akibat yang sangat mungkin timbul bila Peraturan Menteri 31/2015 diberlakukan:

  1. Pelaku Pembangunan dengan memiliki IUPTL akan menjadi punya alasan untuk bercokol terus di Rusun yang dibangunnya sebagai pemasok tenaga listrik.
  2. Dia akan membentuk PPPSRS dan Badan Pengelola dengan segala cara, agar dapat seterusnya mengelola, seperti upaya yang dilakukan sampai saat ini.
  3. Dengan memiliki IUPTL Pengembang akan menjadi supplier listrik di Rusun.
  4. Pengembang akan berhak menaikkan harga listrik diatas Harga PLN dengan alasan yang tercantum di Peraturan Menteri 31/2015.
  5. Pengembang akan merasa lebih berhak lagi untuk memutus saluran listrik karena dialah yang menjual listrik dan punya ijin IUPTL, dengan alasan apapun. Sekarang saja memutus listrik tanpa hak tidak diberikan sanksi.
  6. Penderitaan para Penghuni yang terjadi saat ini akan bertambah parah Setelah Peraturan Menteri 31/2015 diberlakukan.
  7. Pengelola/pelaku pembangunan Akan lebih bebas dan berdaya tawar lebih tinggi untuk berlaku sewenang-wenang kepada Penguni Rusun.

Kesimpulan:

  1. Peraturan Menteri 31/2015 akan MEMBUAT warga Penghuni Rusun lebih Sakit lagi. Ibaratnya orang Sakit TAPI diberikan HIV AIDS agar daya tahan tubuhnya lebih rusak.
  2. Peraturan Menteri 31/2015 tidak layak diterapkan dan harus dicabut.
  3. Karena menerbitkan Peraturan Menteri 31/2015 ini  Kementerian ESDM dan MenKumHAM harus meminta maaf kepada masyarakat atas kesalahan-nya dikarenakan Peraturan Menteri yang diterbitkan melawan Undang-Undang 20 Tahun 2011.

Selanjutnya KAPPRI menganjurkan agar siapapun yang sebagai calon korban Peraturan Menteri ini segera mengajukan Surat keberatan. Kalau sampai tidak dicabut, harus dilawan di Pengadilan.

Selamat berjuang, kita pasti menang karena hanya ingin Undang-Undang 20 Tahun 2011 diterapkan secara Murni dan Konsekwen, tidak ada yang lain.

Warga Bersatu Tak Dapat Dikalahkan – Kappri.org

” Perjuanganku lebih ringan karena melawan Penjajah. Perjuanganmu nanti lebih berat karena melawan Bangsa sendiri” – Bung Karno

Menanggapi Permen ESDM No. 31 Tahun 2015

Logo Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemerintah selalu mengeluarkan pernyataan jangan gunakan calo dalam mengurus kepentingan yang berhubungan dengan aparat. Tapi anehnya pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No 31 tahun 2015 yang malah mengizinkan calo beroperasi.

Sungguh tidak habis saya mengerti kenapa hubungan yang bisa dilakukan langsung dengan PLN (penyedia tenaga listrik milik pemerintah) sekarang malah membuat sekat dengan konsumen dengan membuat peraturan yang menciptakan suatu badan usaha untuk menjembatani PLN dengan konsumen dengan nama pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga listrik (IUPTL).

Dengan adanya perusahaan jasa yang membeli listrik dari PLN dan kemudian menjual kepada konsumen (konsumen kawasan terbatas seperti rumah susun, kios, perkantoran dll), tidakkah ini akan membuat biaya yang dikeluarkan konsumen kawasan terbatas ini akan meningkat?

Sebagai contoh saat ini semua rumah susun yang belum menggunakan listrik prabayar membayar pemakaian tenaga listrik dengan sistem curah dimana konsumen hanya membayar sesuai tagihan dari pemakaian unit di rumah susunnya saja dan biaya service charge yang sudah dimasukkan biaya terhadap pengunaan tenaga listrik untuk fasilitas umum, dengan adanya Permen ini konsumen selain dikenakan biaya pemakaian tenaga listrik di unit miliknya dan biaya service charge juga dikenakan biaya tambahan lagi yaitu biaya pemakaian daya reaktif, biaya beban dan biaya pemakaian tenaga listrik bagian bersama dan benda bersama, biaya pajak penerangan jalan, dan lain-lain.

Dan tarif listrik yang dibayarkan ke pemegang IUPTL ini ditentukan oleh pemegang IUPTL bukan pemerintah lagi. Sungguh kacau negeri ini.

Inilah yang saya mengerti dari isi Permen ESDM no 31 tahun 2015 yang ditetapkan dan diundangkan pada 29 September 2015 yang mana ketika pembahasan Permen ini yang saya ketahui melalui rekan saya, saya sudah menyatakan TIDAK SETUJU karena pemerintah menciptakan calo.

Apa yang masyarakat rumah susun bisa lakukan sekarang jika pengembang sengaja bekerjasama dengan pemegang IUPTL yang adalah perusahaan milik pengembang juga? Permen ini ditetapkan berlaku 3 bulan setelah diundangkan.

Ada yang mau berusaha untuk menolak atau membatalkan Permen ESDM no 31 tahun 2015 ini?

Khoe Seng Seng

Penghuni Signature Park Apartemen Demo (Sindonews.com)

Eko Purwanto
Senin, 19 Oktober 2015 – 15:32 WIB

Pemilik dan penghuni Signature Park Apartemen yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Taman Sinar Pagi Apartemen melakukan aksi unjuk rasa dengan membentangkan poster dan spanduk di Jalan MT Haryono, Jakarta. Dalam aksinya mereka menuntut pihak pengelola terbuka kepada penghuni tetang hak-haknya.

(rat)

54859_highres.jpg (960×639)
Puluhan pemilik dan penghuni Signature Park Apartemen yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Taman Sinar Pagi Apartemen melakukan aksi unjuk rasa dengan membentangkan poster dan spanduk di Jalan MT Haryono, Jakarta, Senin (19/10/2015).


Para penghuni menuntut hak-hak mereka.

Sumber: http://photo.sindonews.com/view/14933/penghuni-signature-park-apartemen-demo

Tips Penting Untuk Penghuni Apartemen

Sebuah Catatan Ringan dari Muhadkly Acho

Selama ini kalau kita bicara Apartemen, kesan pertama orang pasti seputar “hidup mewah”, “orang kaya”, “hidup nyaman” dan hal-hal menyenangkan lainnya. Padahal realitanya, tidak selalu seperti itu. Saya adalah salah seorang pemilik sebuah unit di Apartemen Green Pramuka, sebelumnya juga saya sudah menulis tentang permasalahan apartemen green pramuka namun melalui tulisan ini, saya tidak berbicara tentang Apartemen Green Pramuka, tapi Apartemen secara umum. Saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman, terutama yang sudah menghuni atau mungkin sedang berencana membeli unit di sebuah apartemen dalam waktu dekat.

Meski sudah lama tinggal di apartemen, saya yakin banyak yang tidak paham  mengenai hak-hak apa saja sih yang seharusnya dimiliki oleh para pemilik dan penghuni. Kebanyakan hanya ikut aturan pengelola meski dalam hatinya pasti bertanya-tanya, apakah memang benar peraturannya harus seperti ini. Wajar, kebanyakan orang pilih tinggal di apartemen karenanggak mau ribet, maunya bayar dan terima beres.

Namun sebagai pemilik dan penghuni apartemen, ada beberapa hal yang harus kita pahami dan perhatikan, karena ini menyangkut hak dan kewajiban kita sebagai pemilik dan penghuni, yaitu:

APAKAH APARTEMEN ANDA SUDAH MEMBENTUK PPPSRS?
PPPSRS atau P3SRS adalah singkatan dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Ini adalah sebuah badan hukum yang sah dan satu-satunya badan yang berhak untuk mengelola aset apartemen baik dalam membuat peraturan sampai menentukan tarif. Nantinya, PPPSRS akan menunjuk pengelola yang dipercaya untuk mengelola apartemennya. Jadi pemilik adalah BOS-nya, lalu pengelola adalah tim yang kita bayar untuk mengelola iuran IPL kita. Tidak terbalik seperti sekarang, pengelola yang bikin aturan, kita cuma bayar dan nurut.

Pembentukan PPPSRS adalah WAJIB bagi setiap PEMILIK sebuah apartemen atau rumah susun. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) pasal 74.

UU No.20 Rumah Susun Tentang Kewajiban Membentuk PPPSRS.

Di pasal 74 ayat 1 sudah jelas tertulis bahwa PEMILIK sarusun WAJIB membentuk PPPSRS. Jadi perlu kita pahami bersama, pembentukan PPPSRS ini BUKAN kewajibannya pengelola, BUKAN kewajibannya developer, BUKAN kewajibannya pemerintah, TAPI kewajibannya PEMILIK. Jadi kalau di apartemen Anda ada 2 pihak yang sedang ingin membentuk PPPSRS, pastikan dan pilihlah PPPSRS yang diinisiasi oleh warga atau pemilik, bukan bentukan developer, karena ini kewajibannya pemilik bukan kewajiban pengembang. Dalam hal ini, pengembang hanya diminta memfasilitasi, misalnya memberikan tempat, memberikan data pemilik supaya bisa diajak rapat pembentukan, menghadiri rapat, dan lain sebagainya. Biasanya, kalau warga sudah mengumumkan akan bentuk PPPSRS, pengembang akan panik dan ikut-ikutan bikin PPPSRS tandingan, supaya pihak pengembang bisa jadi ketua di situ dan akhirnya pengelolaan tetap akan di mereka. Biasalah, politik. Jadi ngga usah kaget.

DEVELOPER HANYA BOLEH MENGELOLA MAKSIMAL 1 TAHUN.
Sebelum PPPSRS terbentuk, memang developer wajib mengelola apartemen kita, itu sudah benar sesuai UU, tapi ini hanya masa transisi dan hanya boleh maksimal 1 tahun saja. Selebihnya, pengelolaan harus diserahkan ke PPPSRS. Itulah sebabnya PPPSRS harus memfasilitasi terbentuknya PPPSRS sejak serah terima.

Pasal 59, UU No.20 tentang Masa Transisi Pengelolaan Rumah Susun Sebelum PPPSRS Terbentuk

Jadi, jika di apartemen Anda masih dikelola oleh pengembang dan sudah lebih dari 1 tahun sejak serah terima pertama kali, maka Anda harus mempertanyakan ijin pengelolaan mereka. Karena sesuai UU, mereka hanya diberi ijin mengelola tak lebih dari 1 tahun masa transisi.

1 TAHUN TRANSISI DIMULAI SEJAK SERAH TERIMA UNIT PERTAMA KALI, BUKAN SERTIFIKAT.
Seringnya, pengembang akan berusaha membuat pemilik bingung dengan cara memberi informasi yang salah. Salah satu yang sering dilakukan adalah dengan mengatakan ke pemilik, bahwa masa transisi itu dimulai sejak dimilikinya sertifikat, padahal tidak, sudah jelas sekali dalam UU seperti yang anda bisa lihat di atas, pada Pasal 59 Ayat 2, tertulis bahwa masa transisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejakPENYERAHAN PERTAMA KALI SARUSUN kepada pemilik. Jadi jelas, patokannya itu serah terima unit, bukan sertifikat. Karena sejak kita serah terima unit maka secara otomatis kita mulai membayar iuran IPL dan sebagainya.

Kebanyakan pengembang mengatakan hal tersebut agar bisa mengulur waktu. Kita harus waspada banyak pengembang nakal, yang menyebabkan sertifikat kita tak kunjung diserahkan, karena sedang diagunkan lagi untuk mendapatkan modal, supaya bisa membangun tower yang baru.

PPJB BUKANLAH SEGALANYA, HANYA PERJANJIAN JUAL BELI.
Seringnya, pengembang akan berusaha membatasi gerak pemilik dengan cara mencantumkan berbagai peraturan yang memberatkan di PPJB. Misalnya, pemilik wajib patuh terhadap segala kebijakan dan tarif yang ditetapkan pengelola. Sayangnya, kita seringkali ngga baca pasal itu di PPJB apalagi tulisannya kecil sekali, sengaja supaya terlewat.

Tapi tak perlu khawatir, PPJB itu tak lebih dari sekedar Perjanjian Jual Beli antara developer dengan kita, artinya, PPJB hanya boleh membahas segala sesuatu yang sifatnya terkait dengan proses jual beli, misalnya: Kapan serah terimanya, berapa harganya, apa saja yang include di dalam unit, siapa nama pembelinya, bagaimana masa garansinya. Di luar dari pada itu, maka tidak boleh ada di PPJB. Seperti misalnya peraturan pengelolaan, tarif, dsb, semua itu bukan urusannya PPJB, salah tempat. Hal tersebut haruslah dimusyawarahkan dengan pemilik dan penghuni, apalagi masalah tarif.

Ingat, pengelola dan pengembang apartemen ini bukan pemerintah, mereka ini hanyalah pedagang yang dagangannya SUDAH KITA BELI. Jadi apartemen itu sudah jadi MILIK KITA, rumah kita, bukan milik developer lagi. Segala pasal peraturan pengelolaan yang diselipkan paksa di PPJB itu melanggar aturan dan akan gugur demi hukum.

Jadi jangan takut, mari perjuangkan hak kita sebagai pemilik. Dukung perhimpunan warga apartemenmu yang sedang berjuang membentuk PPPSRS, karena ini kewajiban dan demi kenyamanan kita sendiri sebagai pemilik dan penghuni rumah susun.

Bagi yang ingin tahu lebih detail tentang bagaimana cara membentuk PPPSRS, silakan hubungi KAPPRI (Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia), mereka sangat kooperatif dalam sangat membantu semua apartemen yang ingin membentuk PPPSRS. Organisasi ini sifatnya nirlaba yang ikhlas membantu, perhimpunan warga apartemen Green Pramuka juga sudah bergabung ke KAPPRI, dan saat ini sedang dalam proses membentuk PPPSRS. Websitenya KAPPRI: http://kappri.org

Sumber: http://muhadkly.com/2015/10/tips-penting-untuk-penghuni-apartemen/#more-138

Polres Jakpus: Laporan Warga Apartemen Cempaka Mas Masih Terus Disidik (ForumKeadilan.co)

FORUM KEADILAN, Jakarta – Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Siswo Yuwono mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait laporan penghuni apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) Jakarta.
“Kita masih terus mememeriksa. Sudah ada saksi-saksi kita panggil dan periksa. Ini laporannya banyak. Ada 26 laporan yang masuk ke kita. Jadi butuh waktu,” kata Siswo kepada FORUM di kantornya, Jakarta, Jumat (16/10).

Ketika disinggung kapan jadwal pemanggilan terhadap Direktur PT Duta Pertiwi Tbk, Lie Janie Harjanto, Siswo tak bisa memastikannya. “Kita masih terus periksa,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, sejumlah penghuni Apartemen GCM mempertanyakan kinerja aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh PT Duta Pertiwi, Tbk.

Pasalnya, laporan warga yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Graha Cempaka Mas sampai saat ini masih terkatung-katung, bahkan tak jelas nasibnya. Warga pun curiga pihak Polres “main mata” dengan PT Duta Pertiwi sebagai perusahaan pengembang apartemen CGM.

Sebanyak tujuh warga yang  diantaranya, Bong Jan Nie, Justiani, dan Mauren Frances melaporkan Lie Janie Harjanto, direktur PT Duta Pertiwi ke Polres Jakpus, pada 1 Juli 2015.
Pada laporannya itu warga yang tergabung dalam P3SRS kubu Mayjen Purn Saurip Kadi menuding anak perusahaan PT Sinar Mas milik Taipan Eka Tjipta Wijaya elakukan serangkaian tindak pidana penggelapan dan penipuan.

Adapun tindak pidana yang dilakukan pihak pengembang adalah penggelapan terhadap tanah dan barang, menaikan harga listrik sebesar 45%, penarikan pajak illegal, serta penggunaan fasilitas umum dan sosial untuk kepentingan pengelola. Jika ditotal kerugian penghuni (P3SRS) selama 18 tahun sekitar Rp2 triliun.

IRMAN ROBIAWAN

Sumber: http://forumkeadilan.co/hukum/polres-jakpus-laporan-warga-apartemen-cempaka-mas-masih-terus-disidik/

Duta Pertiwi Klaim P3SRS Kubu Saurip Kadi Tidak Sah

FORUM KEADILAN, Jakarta – Kuasa Hukum PT Duta Pertiwi Tbk, M Hoklie Lingga meyakini bahwa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) yang resmi tetap dipegang Duta Pertiwi. Pasalnya, P3SRS dibawah pengembang itu telah diakui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta.

“Sampai sekarang dinas perumahan dan kementerian perumahan rakyat hanya mengakui P3SRS yang dibentuk Duta Pertiwi,” ujar Lingga Jakarta, Jumat (16/10).

Menanggapi tudingan para penghuni apartemen GCM yang menyatakan bahwa Duta Pertiwi telah melakukan penipuan terhadap para penghuni, Lingga justru mempersilahkan penghuni apartemen untuk melaporkannya kepada kepolisian. “Kalau mereka menganggap telah ada penipuan silahkan lapor ke kepolisian,” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa P3SRS bentukan Mayjen Purn Saurip Kadi tidak sah secara hukum karena dibentuk melanggar AD/ART. Sehingga, Lingga kembali menegaskan pengelolaan yang sah terhadap CGM hingga detik ini masih tetap dipegang oleh Duta Pertiwi.

“Intinya kalau pun ingin membuat rapat luar biasa harus sesuai dengan mekanisme AD/ART. Nah, ini AD/ART yang diajukan harus mengatur mekanisme yang sebenar-benarnya,” kata dia.

Sebelumnya, Dewan Penasehat P3SRS Saurip Kadi menilai para hakim tidak mengetahui adanya pemalsuan keterangan yang dibuat oleh Duta Pertiwi dalam sidang yang digelar pada Jumat (09/10) lalu.

“Persoalan yang menjadi mendasar ketika sejak awal hakim tidak mengetahui adanya pemalsuan keterangan,” ujar Saurip dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (15/10) kemarin.

ADY KURNIAWAN

Sumber: http://forumkeadilan.co/hukum/polres-jakpus-laporan-warga-apartemen-cempaka-mas-masih-terus-disidik/

Rekaman Talk Show KAPPRI dan BPKN di Acara Dialog TVRI

Dialog TVRI – Pengelolaan Rumah Susun

Published on Oct 16, 2015
Courtesy of TVRI 2015
(Youtube.com by Stefen Cheng)

Dialog

Rekaman Talk Show ini dapat didengarkan/diunduh disini: