Monthly Archives: January 2016

Lawan Telah Tergetar (Kenyataan dari Kursus Pengelolaan Rusun)

apartemen

Jakarta, 28 Januari 2016

Saya sempat mencari keterangan di sebuah Kursus Pengelolaan Rusun, secara menyamar, ingin mengumpulkan data ataupun keterangan yang berkenaan dengan kursus pengelolaan Rusun.

Singkatnya saya  temukan keterangan sebagai berikut:

  1. Para pengajar sebagian besar datang dari perusahaan pengelola yang ada saat ini.
  2. Yang menjelaskan tentang Undang-Undang (“UU”) tampak netral, menjelaskan UU yang berkenaan dengan Rusun secara netral, tidak berpihak ke Developer, tetapi juga tidak berpihak ke para Pembeli Rusun.
  3. Karena pengajar berasal dari perusahaan pengelola, mereka masih menyerap ilmu para senior-nya. Sebagai contohnya mereka bercerita bahwa sering di-demo para Pemilik, dan belum menemukan solusi untuk ‘menjinakkan’ para Pejuang. Bahkan menyatakan adanya ketakutan, karena makin banyak yang demo. Karena umumnya mereka orang gajian, mulai kuatir kalau tidak dapat meredam demo, mereka pasti akan digantikan orang lain, berarti akan kehilangan pekerjaan.
  4. Dalam Pembukaan kuliah mereka mengatakan mengutamakan klien , dalam hal ini para Penghuni Rusun, tetapi dalam pelajaran selanjutnya ber-tolak Belakang. Misalnya mereka tetap berkukuh dengan tidak dibuka-nya laporan keuangan. Singkatnya mereka hanya mengikuti cara pengelolaan saat ini yang banyak di demo para Penghuni/pemilik, tetapi tidak tahu jalan keluar yang mesti di tempuh. Padahal masalahnya hanyalah karena HUKUM tidak dijalankan. Mereka tahu bahwa demo akan berhenti bila PPPSRS diserahkan kepada para pemilik. Tetapi masalahnya boss tidak pernah mau setuju. Jadi mereka juga stress.
  5. Ada yang mengajarkan cara meningkatkan penghasilan parkir dengan memperkecil lot parkir. Ini di protes para peserta kursus karena beresiko mobil baret-baret, akan menimbulkan protes. Pengajar tidak bisa menjawab.
  6. Kursus ini berlangsung 5 Hari dengan biaya Rp 6000.000,- perorang termasuk makan.
  7. Pada akhir kursus, peserta kursus yang diberi kesempatan bicara menyampaikan sebagai berikut:

    a. Bahwa ilmu yang diberikan banyak yang tidak dapat diterapkan, Karena diakui ada banyak demo. Dalam Prinsipnya management itu adalah ” common sense”, artinya kalau aturan kebijakan yang diterapkan, adalah masuk akal apabila sebagian besar pemilik tidak akan demo, karena mereka puas. Kalau masih ada demo berarti masih harus ada yang perlu dibereskan. Pengelolaan perusahaan apapun kalau Prinsipnya benar, kesulitan hanya muncul didepan, selama karyawan belum paham betul, dan masih keliru. Begitu aturan telah lengkap, perusahaan akan berjalan sesuai Standard Operating Procedure (SOP). Hasilnya akan memuaskan, dan pimpinan bisa memikirkan yang lain. Pekerjaan Cukup diserahkan ke eselon dibawahnya.
    b.  Kami datang ke sini dengan membayar mahal karena ingin mendapatkan pelajaran cara mengatur yang benar,  agar tidak sampai ada demo, karena yang diatur puas.
    c. Kami semestinya mendapatkan pelajaran yang sesuai common sense.

    Kesimpulan saya dari cerita diatas:
    1. Perjuangan para pemilik telah membingungkan para karyawan pengelola, karena banyaknya demo tidak puas. Mereka mulai takut kehilangan Pekerjaan. Saya yakin mereka akan mulai menekan atasan pemilik Konglomerat untuk mulai mendengar aspirasi para pemilik. Pemodal Besar tidak mungkin bekerja sendiri, dan makin sulit mencari karyawan. Orang akan terdorong memilih Pekerjaan lain.
    2. Ini tentu akan berdampak terhadap pemasarannya Rusun. Orang akan berpikir panjang sebelum membeli Rusun, karena banyak masalah.
    3. Kita telah menyebarkan API PERJUANGAN cukup meluas, dan menggetarkan lawan kita. Kebingungan dimulai dari karyawan yang langsung berhadapan dengan kita. “NGAPAIN makan gaji kecil TAPI repot terus?”
    4. Perjuangan haruslah didorong terus agar makin luas, makin intensif, makin massive.
    5. Fajar KEMENANGAN telah merekah di ufuk Timur.
    6. Maju terus pantang mundur, Sebab perjuangan kita untuk merebut hak-hak kita. Bila kita gagal akan terpaksa diwariskan ke anak-anak kita.
    Mau pilih yang mana? Berjuang sampai berhasil? Mewariskan penderitaan ke anak kita?

    Kalau kita merasa lelah , bisa berhenti sejenak untuk menyiapkan gerakan berikutnya yang lebih dahsyat. Jangan pernah menyerah atau putus asa.

    Salam KAPPRI.

    Krismanto
    http://www.kappri.org

Teror Bom dan Teror Terhadap Penghuni Rumah Susun oleh Sinar Mas Group

Beberapa hari belakangan ini semua mata tertuju pada peristiwa pengeboman yang terjadi di Jalan MH. Thamrin dekat gedung Sarinah Jakarta Pusat. Demikian juga semua media massa berlomba-lomba memberitakan kejadian ini secara langsung terjadinya teror bom dan baku tembak antara pihak yang diduga anggota teroris dengan pihak kepolisian.

Teror bom yang terjadi di ibukota RI ini disaksikan hampir seluruh rakyat di negeri ini karena teror bom ini hampir semua media menyiarkan beritanya. Apakah ini termasuk teror?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “teror” berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Apakah masyarakat di negeri ini ketakutan dan lain sebagainya sesuai arti kata “teror” ini? Dilihat dari foto-foto kejadian pada saat pengeboman terjadi dan hari-hari setelah pengeboman terlihat tidak ada rasa takut dan ngeri dari masyarakat di negeri ini.

Sementara aksi teror yang dilakukan pihak Sinar Mas Group terhadap para penghuni rumah susun (rusun) yang sudah berlangsung belasan tahun bahkan ada yang telah berlangsung dua puluhan tahun lebih, hanya sedikit orang tahu kejadian teror ini dan media massa pun tidak tertarik memberitakan teror yang dilakukan Sinar Mas ini dimana teror ini telah membuat masyarakat penghuni rusun mengalami rasa takut dan ngeri yang sangat luar biasa sehingga apapun yang dilakukan pihak Sinar Mas, hampir semuanya memberikan persetujuan walaupun persetujuan ini dilakukan secara terpaksa (karena rasa takut dan ngeri atas tindakan yang akan diambil jika mereka melakukan penolakan), seperti yang telah dilakukan pihak Sinar Mas yang memutus aliran listrik dan air, dll terhadap penghuni yang berjuang mempertahankan hak-haknya sesuai aturan UU rusun dengan menolak keinginan Sinar Mas (segala macam kenaikan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Sinar Mas dan aneka pungutan yang tidak diminta pemerintah tapi ditagih oleh pihak Sinar Mas seperti PPN dll yang dengan sangat terpaksa dibayar penghuni, penghuni tidak berani menolak membayar karena takut mengalami kesulitan seperti pemutusan aliran listrik, dll).

Terlihat media massa lebih tertarik memberitakan teror bom yang BUKAN TEROR karena tidak membuat masyarakat takut ataupun ngeri (sesuai arti kata “teror” menurut KBBI) dibandingkan aksi teror pihak Sinar Mas Group yang telah membuat warga penghuni rusun menjadi takut dan ngeri.

Aksi teror pihak Sinar Mas dilakukan dengan cara intimidasi dan pengkriminalan para penghuni rusun yang memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan aturan UU rusun ini, terlihat dibiarkan saja oleh para aparat penegak hukum dan pemerintah dimana banyak laporan warga mengenai tindakan pelanggarn hukum yang dilakukan pihak Sinar Mas tidak ada yang terproses sampai ke pengadilan dan malah diduga aparat penegak hukum (apakah oknum?) membantu pihak Sinar Mas dalam melakukan penteroran dan pengkriminalan terhadap para penghuni rusun yang memperjuangkan hak-hak nya ini dengan banyaknya warga rusun yang kasusnya terproses sampai ke pengadilan dan malah dijatuhi hukuman oleh para aparat penegak hukum yang menangani kasus laporan pihak Sinar Mas ini.

Inilah yang menurut saya teror sebenarnya karena para penghuni rusun menjadi KETAKUTAN untuk memperjuangkan hak-haknya ini sementara kejadian yang terjadi di Sarinah tidak ada masyarakat yang takut dengan kejadian pengeboman ini.

Beberapa hari lalu tepatnya tanggal 8 Januari 2016 (6 hari sebelum adanya peledakan bom di Sarinah), ratusan polisi telah dikerahkan untuk menemui penghuni rusun Graha Cempaka Mas (GCM) di area/lahan bersama milik penghuni rusun GCM ini dengan sangkaan mengganggu ketertiban umum dan ada 8 warga dibawa ke kantor polisi untuk ditanya dan baru keesokan harinya diizinkan meninggalkan kantor polisi. Apakah penghuni ini teroris sehingga begitu banyak polisi dikerahkan (diduga atas aduan Sinar Mas)? Apakah ini bukan suatu bentuk teror terhadap penghuni rusun GCM? Berikut rekaman video ratusan aparat keamanan di rusun GCM (Silakan klik/tap disini, atau lihat video dibawah halaman inihttps://www.youtube.com/watch?v=sKXOm4zzsSs). Terima kasih.

Hormat Saya,

Khoe Seng Seng.
ITC Mangga Dua lt 2 blok B 42, Jakarta Utara. HP 08161480459


Sumber: Youtube.com

Kronologi: PERISTIWA DIDUGA PELANGGARAN HAM PADA WARGA GRAHA CEMPAKA MAS (8 Januari 2016)

Kronologi Peristiwa Diduga Pelanggaran Ham  Pada Warga Graha Cempaka Mas pada tanggal 8 Januari 2016.

  • Pengembang PT Duta Pertiwi dengan PPPRS versi Agus Iskandar dkk.
  • PPPSRS Warga dipimpin Tony Soenanto dan Palmer Situmorang.
  1. Dalam RULB tanggal 20 September 2013 warga telah membentuk PPPSRS dengan Pengurus Tony Soenanto dan Palmer Situmorang. Kepengurusan PPPSRSS menjadi ada dua, yang satunya bentukan PT Duta Pertiwi pimpinan Agus Iskandar. Kepengurusan PPPSRS Tony Palmer mendapat pengesahan dari Pemda DKI, lalu membalik nama langganan listrik dan air, sehingga di PLN dan PDAM yang tercantum adalah kepengurusan PPPSRS Tony Palmer.

    Karena adanya kepengurusan kembar maka terjadilah dualisme dalam penerimaan setoran IPL, uang listrik, dll.

    Masalah ini dicoba atasi dengan perundingan di depan Kapolres Jakarta Pusat dengan kesepakatan warga bebas untuk membayar mau lewat PPPSRS yang manapun.

    Kepengurusan PPPSRS Agus Iskandar habis masa kerjanya 5 Pebruari 2015 maka otomatis kepengurusan bentukan PT Duta Pertiwi secara hukum telah tidak ada lagi. Sehingga kepengurusan yang masih ada  adalah  hanyalah Tony Soenanto dan  Palmer Situmorang. Sesuai UU 20 tahun 2011 Pengembang tidak berwenang membentuk PPPSRS, karena ia diwajibkan mengelola sementara sampai terbentuknya PPPSRS yang merupakan wakil para pemilik.Pengembang wajib melakukan serah terima kepada PPPSRS.

  1. PPRSC GCM murni warga Tony Palmer kemudian berusaha menegakkan UU 20 tahun 2011 yang selama 17 tahun tidak dijalankan oleh PT Duta Pertiwi Tbk, yaitu mengurus NPWP, rekening bank, balik nama ID PLN dan PDAM, menyurati Kepala BPN, memberi masukan PP buat UU 20 tahun 2011 yang lama terabaikan.
  1. Warga GCM sebanyak 400 orang, berbondong2 membayar IPL ke rekening PPRSC GCM yg sah karena selama 17 tahun uang warga masuk ke rekening PT Duta Pertiwi Tbk sehingga warga SAMA SEKALI tidak bisa mengontrol uang milik warga yg seharusnya ditampung di rekening PPPSRS Tony Palmer. Selama ini PPPSRS Agus Iskandar tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada para pemilik. Padahal PT Duta Pertiwi Tbk terdaftar listing sebagai emitten di Bursa Efek Indonesia ini, namun dalam laporan keuangannya masih mencancumkan aset tanah dimana apartemen berdiri yang telah dijual tetap sebagai miliknya, dan ini tentu akan mempengaruhi harga saham di lantai bursa. Namun sejauh ini OJK belum turun tangan.
  1. Maka pada bulan Januari 2014, PT Duta Pertiwi Tbk mengerahkan ratusan preman dan orang berseragam polisi untuk mengawal teknisi merusak panel listrik milik warga. Terjadi pemadaman listrik selama 1 bulan. Warga yg memperbaiki listriknya sendiri ditangkap polisi dipukuli dan dijadikan TERSANGKA. Sebagian lagi warga diancam diteror dsb, dsb dan dipaksa membayar ke PT Duta Pertiwi Tbk.
  1. Disamping tindakan kekerasan PPRS boneka PT Duta Pertiwi Tbk yang sudah demisioner, secara hukum MENGGUGAT PPRSC GCM di PN Jakpus. Tanggal 15 Januari 2015 gugatan mereka tidak diterima (NO) dan Putusan 510 eksepsi tergugat diterima untuk seluruhnya maka pengurus yang ada tinggal PPRSC GCM adalah Tony Palmer yang sah.
  1. Tanggal 5 Februari 2015 masa kepengurusan PPRS Boneka PT Duta Pertiwi Tbk HABIS masanya (demisioner). Maka PT Duta Pertiwi Tbk merekayasa IKA LESTARI AJI (Kadisperum DKI) mengeluarkan surat nomor 492 yg isinya menunjuk PT Duta Pettiwi Tbk dan memaksa warga membayar IPL hanya kepada PT Duta Pertiwi Tbk (melanggar HAM & UU). LP warga melaporkan Ika ada di Polres dan Polda.
  1. Hanya berdasar Surat Dinas 492 yg cacat hukum maka PT Duta Pertiwi Tbk BERADA di Kawasan GCM TANPA ALAS HUKUM maka untuk tetap melaksanakan pengelolaan Graha Cempaka Mas merusak panel listrik warga kali ini dikawal ratusan preman dan oknum berseragam pasukan Brimob.
  1. Tanggal 1 Juni 2015 warga berhasil mengusir PT Duta Pertiwi Tbk dari Kantor Pengelola di Tower C1 Lantai 5. Namun Kapolsek atas perintah Kapolres Jakpus memasang police line dgn janji bahwa akan dilakukan serah terima secara wajar tgl 4 Juni 2015 di kantor Polres. Namun serah terima yang dijanjikan tidak pernah terjadi kantor diserahkan ke PT Duta Pertiwi Tbk kembali secara diam diam.
  1. Sementara itu Pengurus PPPSRS boneka Agus Inkandar yang sudah demisioner MENGGUGAT LAGI ke PN Jakpus dan dilayani. Isi gugatan persis sama. Tanggal 8 Desember 2015 gugatan mereka TIDAK DITERIMA (NO) dan eksepsi tergugat diterima untuk seluruhnya. Kembali PPRSC GCM Tony Palmer yang secara hukum sah secara mewakili para pemilik.

    PPRSC GCM Tony Palmer yang sah memasang IKLAN di POSKOTA untuk undangan lelang sebagai badan pengelola (satpam, cleaning, teknisi). Telah ada Pemenang (sebagai badan pengelola) yang sudah siap bekerja.

  2. Gugatan Pra Peradilan yang telah dimenangkan warga GCM ada :

    a. Gugatan no 07/Pdn-Prap/2015/PN.Jkt.Pst tentang LP warga GCM yang selama ini diambangkan, untuk di proses oleh penyidik ( Catatan : Jumlah LP warga GCM yang diambangkan/tidak diproses = 23 LP)
    b. Gugatan no 08/Pdn-Prap/2015/PN.Jkt.Pst tentang penangkapan 4 warga GCM tanggal 20 Januari 2014 pukul 21.30 dimana ke 4 warga gcm tersebut, saat itu tidak sedang melakukan perbuatan pidana, maka TIDAK Sah.
    c. Gugatan no 09/Pdn-Prap/2015/PN.Jkt.Pst tentang penetapan 2 warga GCM sebagai tersangka dengan tuduhan merosak gembok yang dibeli dengan uang IPL, dan bertujuan untuk memperbaiki panel listrik yang justru dirusak pengelola disertai dengan pengerahan ratusan preman, DINYATAKAN BATAL.

  3. Tanggal 8 Januari 2016 Perusahaan pemenang tender siap menempatkan satpam resmi dengan mandat melindungi warga dan menjaga keamanan. Demikian juga cleaning service dan teknisi siap mulai bekerja. POLSEK, POLRES dan POLDA sudah dimintai bantuan pengamanan pengusiran PT Duta Pertiwi Tbk yang sudah habis kontrak dan tidak ikut tender.

    Basement sudah berhasil dikuasai oleh satpam warga versi PPPSRS Tony Palmer. Maka Hokli Lingga dan Winarto yang mengaku mewakili PT Duta Pertiwi Tbk mengerahkan ratusan oknum mengaku FBR memasuki kawasan GCM. Maka ratusan Polisi pun datang juga.

  1. Tanggal 8 Januari 2016 Jam 15.00 KAPOLSEK di Lobby A2 sudah dijelaskan oleh perwakilan warga dan diserahkan lagi berkas-berkas putusan pengadilan dan surat permohonan bantuan pengamanan pengusiran PT Duta Pertiwi Tbk dan diminta mengeluarkan ratusan FBR namun KAPOLSEK tidak berdaya.

    Tanggal 8 Januari 2016 Jam 20.00 KAPOLSEK ditanya oleh warga mengapa tidak ada tindakan. Dia jawab belum ada perintah atasan.

  1. Sore hari sabotase mematikan air dilakukan oleh Teknisi PT Duta Pertiwi Tbk serta memfitnah warga bernama Suresh Bhavnani (yg memasang gembok ruang teknisi) dan disebarluaskan fitnah tersebut dan dijadikan alasan oleh oknum Polisi. Namun teknisi yg dikontrak warga berhasil memperbaiki sabotase tersebut dan air kembali mengalir.
  2. Tengah malam ada orang yang mengaku barangnya ketinggalan di ruang teknisi yang disegel warga. Tidak bersedia menunggu besoknya. Pihak tertentu berbaju preman (bukan teknisi karena warga kenal)  memanfaatkan hal ini dengan alasan ada kerusuhan.

    Ratusan orang berseragam polisi datang dengan atribut pertahanan dan tongkat tajam kesiapan eksekusi.

  1. Ratusan Polisi lalu mengusir warga dari pekarangan milik sendiri dengan alasan harus dilakukan pengosongan ruang basement MILIK WARGA akan dijadikan status quo. Warga diancam dengan pasal demo KUHP 218. Warga protes karena ini bukan tempat umum, ini adalah pekarangan milik warga dan warga bukan sedang demo melainkan mengusir PT Duta Pertiwi Tbk yang sudah habis kontrak.
  1. Satpam bertugas dalam mandat menjaga pertahanan keamanan tidak bersedia meninggalkan tugas tanpa surat esekusi karena orang berseragam POLISI layak diduga terindikasi berbuat atas undangan PT Duta Pertiwi Tbk sebagaimana sudah sering terjadi sebelum-belumnya.
  1. Namun Ratusan orang berseragam Polisi dengan KEKERASAN menangkap warga di basement pekarangan milik sendiri dengan diseret-seret, ditampar, dipukuli, ditendangi dan dimasukkan mobil tahanan.
  1. Akhirnya semua diangkat paksa 20 orang satpam yg sedang bertugas dan 10 orang warga tanpa surat dasar hukum yang kuat.
  1. AKHIR CERITA: Lokasi basement yang kata Kabag Ops Polres Jakpus akan dijadikan STATUS QUO ternyata setelah warga ditangkapi, secara diam-diam lokasi tersebut diserahkan kepada PT Duta Pertiwi Tbk.
  1. Yang SELALU jadi masalah menghadapi boneka PT. Duta Pertiwi Tbk yang hanya terdiri Hokli Lingga, Winarto, Lily Tiro, Hery Wijaya, Ayu Dharmawati, Etty Kurniawati, Silvia Angela, Dwi Tjiptodharmono, Tjahjana Widjaja namun mereka selalu ngumpet dan yang muncul ratusan FBR dan ratusan orang berseragam POLISI untuk hadapi warga.
  2. Menurut penjelasan warga GCM, Sesungguhnya sejak sore Presiden Joko Widodo sudah mendapat laporan dan KAPOLRI diminta untuk menyelesaikan. Namun kenyataan di lapangan perintah Kepala Preman Hokli Lingga dan Winarto yang dilaksanakan.
  1. Tanggal 9 Januari 2016 Jam 04.00 (subuh) Kapolda Metro mengutus Dir Intel Polda Metro mendatangi 10 warga dan 20 satpam GCM yang masih ditahan di POLRES Jakpus dan MEMINTA MAAF atas nama KAPOLRI.
  1. Tanggal 12 Januari 2016 jam 14.00 sejumlah 10 orang Perwakilan warga GCM diundang audiensi oleh WAKAPOLDA METRO yang berjanji untuk mencari SOLUSI.
  1. WARGA GCM DAN WARGA RUSUN SE DKI menunggu HASIL yg dijanjikan oleh POLDA METRO krn GCM telah ditunjuk oleh Rapat DPR RI 25 Pebruari 2014 sebagai percontohan rusun menerapkan MARUSON (Manajemen Rusun Online) sehingga P3SRS nirlaba sesuai UU20/2011. Bukan soal rebutan kepengurusan sebagaimana dihembuskan pihak PT Duta Pertiwi Tbk yang masih terus berusaha melanjutkan praktek bisnis ilegalnya dengan segala cara kekerasan menggunakan oknum terduga aparat.

Naskah ini disampaikan oleh :

  1. Tim Advokasi PPRSC GCM
  2. MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia)
  3. KAPPRI (Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rusun Indonesia)
  4. ARUN (Advokasi Rakyat untuk Nusantara)
  5. KIBAR (Koalisi Bersama Rakyat)
  6. Boyamin Saiman Lawfirm
  7. Bob Hasan & Associates
  8. Harjadi Jahja & Partners