Monthly Archives: February 2016

Surat kepada Garin Nugroho

Yang Terhormat Saudara Garin Nugroho

Nama saya Krismanto Prawirosumarto, saya memperjuangkan diterapkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 yang sampai sekarang tak kunjung timbul Peraturan Pemerintah-nya sebagai aturan pelaksanaannya. Undang-undang itu mengatur Rumah Susun dan Apartemen. Disana sangat banyak permasalahan yang timbul akibat penjual tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima Pembeli.

Hak-hak yang jadi masalah:
1. Hak kepemilikan, ada hak Pribadi Pembeli, ada hak Bersama para Pembeli yang lain.
2. Karena hak kepemilikan bermasalah lalu hak lain jadi tak dapat dilaksanakan seperti hak memanfaatkan, disewakan atau dipakai sendiri.
3. Hak untuk memindahkan hak milik seperti Jual, hibah, waris
4. Hak mengelola barang milik. Hak ini diambil penjual agar dia punya usaha pengelolaan selamanya, padahal Undang-undang mengatakan bahwa harusnya hak itu menjadi hak Perhimpunan para Pemilik, yang tergabung dalam PPPSRS. Dalam Rusun ada milik Pribadi ada milik Bersama seperti parkir, kolam renang, ruang gym, lift, fasilitas umum.
5. Dilakukan Rekayasa agar PPPSRS ini dikuasai penjual dan anteknya. Agar hak pengelolaan jangan jatuh ke Pemilik, karena mengelola Rusun menguntungkan. Berarti ada yang dirugikan yaitu para pemilik. Mestinya sesuai Undang-undang para Pemilik dalam PPPSRS bisa merundingkan tarif-tarif pengelolaan. Karena rekayasa, tarif ini ditentukan sendiri oleh pengembang lewat PPPSRS ciptaan-nya.
6. Daerah milik Bersama disewakan dan uangnya diambil pengembang seperti sewa parkir (dirumah sendiri kok sewa), daerah Kolam renang, gymn, balai warga, koridor, lobby, dsb.
7. Karena warga dibuat tidak berdaya maka pengelola bisa Memberikan Fasilitas transaksi sex seperti yang heboh di Kalibata City.
8. Para pemilik tidak pernah menerima laporan keuangan atas uang yang mereka kumpulkan.
9. Segala tarip tidak pernah dirundingkan dengan para Pemilik, tetapi dipaksakan. Yang tidak setuju listrik/air dimatikan. Padahal memutus listrik/air itu wewenang PLN/ PDAM. Kalau korban lapor polisi, mereka telah siap Karena polisi telah di-“bina”.
10. Para kritisi dibuat mati kutu lewat laporan polisi, kriminalisasi dll. Para korban ada yang berjuang di Pengadilan, Sebagian bisa menang TAPI banyak yang kalah Karena Rekayasa.
11. Banyak lagi masalah yang pasti saudara sebagai tokoh perfilman telah tahu.
12. Dan banyak lagi.

Hak-hak warga negara yang dilindungi Piagam Jenewa juga dilanggar, seperti:
1. Hak memilih dan dipilih dalam kepengurusan PPPSRS.
2. Hak suara yang harus diakui. Hak suaranya dibelokkan sehingga pengembang yang punya banyak unit ingin bersuara lebih seperti di perusahaan. Dalam UU hak suara tidak tergantung kekayaan, tetapi sama buat semua.
3. Hak berpendapat dan menyampaikan pendapat.
4. Hak berkumpul dan berserikat.
5. Hak bebas dari kekurangan.
7. Hak bebas dari ketakutan atas ancaman, diskriminasi, teror dll
8. Hak memperjuangkan kebahagiaan
9. Hak bebas Untuk bebas.

Rekayasa kepemilikan ini juga dilanjutkan di Pasar modal.
Pengembang Besar telah Masuk bursa efek.
Unit Rusun, Tanah Bersama yang telah Dijual masih didaftarkan sebagai milik pengembang Untuk membentuk Harga saham. OJK membiarkan saja. Dalam laporan keuangan harta para pembeli dilaporkan sebagai harta penjual, karena tidak dilakukan Balik Nama. Apabila perusahaan pengembang yang telah listing ini pailit, Pasti harta para pembeli Akan jatuh ke tangan kurator, dan para pembeli akan dianggap Pemegang saham, yang akan mendapat jatah terakhir, karena kurator harus membayar hutang-hutang perusahaan yang pailit.

Saya sebagai aktifis perjuangan banyak punya bukti yang layak dipakai. Para korban yang ribuan jumlahnya merindukan adanya film Dengan tema itu.

Banyak para korban yang bersedia membantu dalam film, juga mereka siap pasti akan membawa keluarganya menonton.
Pembuatan film ini akan menjadi sumbangan nyata Saudara kepada ribuan masyarakat korban rekayasa, dimana Pemerintah masih membiarkan, bahkan pejabat terkait banyak yang asyik ber-KKN.

Kita bisa juga berbicara adanya cara-cara yang massive, sistematis, terstruktur terhadap pelanggaran HAM disini.
Rakyat banyak perlu ditolong, Anda sangat berpotensi melakukan pertolongan dengan mengangkatnya dalam karya cinematography.

Saya menunggu respons saudara.

Terima kasih, Salam Kappri, klik www.kappri.org atau FB kappri.

Salam perjuangan, Rakyat Bersatu tak dapat dikalahkan.

Krismanto Prawirosumarto
http://www.kappri.org

Inspirasi dari Mata Najwa

mata najwa

 

 

 

 

 

 

Mata Najwa – Metro TV

Jakarta 13/2/20116

Sahabat sesama pejuang yang baik,

Saya sangat terkesan dengan tayangan Mata Najwa  siang ini karena adanya para pejuang keadilan yang berjuang dengan atau tanpa pengacara juga bisa berhasil.

Dari Mata Najwa saya mencatat: 
1. Tukang Gigi memenangkan gugatan di MK  dibantu pengacara gratis.
2. Satpam memenangkan gugatan di MK tanpa pengacara.
3. Buruh yang tidak mendapatkan haknya gaji, menggugat tanpa pengacara bisa menang.
Saya pikir kok banyak mirip ya, dengan kita.

Para pembeli Rusun, Apartemen tidak mendapatkan haknya sebagai berikut:
1. Hak milik. Setelah Jual beli tidak mendapatkan hak milik atas barang yang dibeli. Contohnya di Tamrin City, tidak mendapatkan sertifikat hak milik. Juga banyak lagi di tempat lain. Tanah Bersama Tidak dipindahkan kepada kumpulan para pembeli, PPPSRS.
2. Hak memanfaatkan, memakai, menyewakan, tidak bisa didapat dengan mudah seperti seharusnya. Tidak dapat MENJADIKAN collateral pinjaman karena hak milik yang belum jelas.
3. Hak memindahkan Hak karena Hak Kepemilikan yang belum jelas, seperti hak hibah, mewariskan.
4. Hak mengelola atas barang yang dibeli. Karena sampai sekarang dengan segala Rekayasa pengembang terus mengelola.

Selain itu hak warga negara para Pembeli dan Pemilik  juga diabaikan, seperti:
1. Hak  suara pemilihan, dalam pemilihan Pengurus PPPSRS.
2. Hak berkumpul dan berserikat, karena telah direkayasa agar tidak  dapat membentuk PPPSRS sendiri.
3. Hak dipilih dalam Kepengurusan PPPSRS, dihalangi dengan rekayasa negatif.
4. Hak menentukan nasib sendiri, direkayasa.
5. Hak bebas dari kekurangan.
6. Hak bebas dari ketakutan, masih banyak warga yang diteror, diintimidasi.
7. Hak mengejar kebahagiaan, yang didasari oleh adanya hak-hak diatas. Ini juga tidak didapatkan.
8. Hak Bebas untuk bebas.

Saya menulis ini untuk meningkatkan semangat serta keberanian teman-teman pergi ke Pengadilan meminta Keadilan.

Sudah barang tentu kita perlu belajar bagaimana MEMBUAT gugatan . Tetapi kisah tukang Gigi, Satpam dan Buruh diatas setidaknya dapat menginspirasi kita. Kalau mereka bisa mengapa kita Tidak???

Telah banyak  contoh warga mencari keadilan di Pengadilan.
1. Warga Cambridge Condominium Medan telah menang gugatan ke PPPSRS pengembang.
2. Warga Thamrin City telah menang PTUN melawan Gub DKI, namun dibanding dan dikalahkan, sekarang sedang kasasi.
3. Warga GCM memenangkan gugatan Praperadilan Kepada Polres Jakarta Pusat.
4. Warga GCM menang gugatan atas penangkapan diluar Hukum terhadap Polisi.
5. Gugatan Praperadilan terhadap OJK sekarang masih proses.
6. Warga GCM masih menggugat Praperadilan penangkapan diluar Hukum, masih proses.

Ada yang berhasil tetapi ada juga yang belum. Maksudnya kita tidak perlu takut mengadukan ke Pengadilan tentang masalah Rusun kita.

Itu masih lebih baik daripada hanya diam atau menggerutu, meratapi nasib.

Ada yang berhasil, Ada yg belum. Kita telah mulai perjuangan, momentum jangan sampai terputus. Senjata kita adalah kebenaran, dan perlunya merebut hak.

Tetapi Tidak ada yang tanpa berjuang Akan menang. Selamat berjuang.

Salam.

Kappri.org

Tanya Jawab Hukum Rusun

Pertanyaan.

Saya pemilik sah unit sebuah Apartemen yang terdapat  di Jakarta Pusat. Sampai saat ini keadaan tenang dan damai. PPPSRS yang ada pengurusnya terdiri dari para pemilik. Meskipun ada juga unsur Pengelola sementara yang masih ada. Pada waktu serah terima pengelolaan, PPPSRS tadi melakukan kompromi dengan diberi sejumlah uang tertentu oleh Pengembang dengan syarat tidak boleh mempersoalkan masa lalu. Dan PPPSRS mau menerima, Dan memang Kemudia PPPSRS menjadi pengelola selama beberapa tahun.
Saat ini eks Pengembang ingin membangun supermarket di daerah yang sekarang berupa lapangan tennis yang notabene merupakan daerah/area Bersama. Bisakah saya tidak setuju agar Rencana itu batal?  Beberapa pemilik tertentu juga Menyatakan tidak setuju, dan mereka meminta Surat Kuasa Untuk dapat mewakili para pemilik. Sampai saat ini tanah dimana Apartemen berdiri masih atas Nama Pengembang. Eks pengembang menggalang suara setuju Dari para pemilik. Tetapi ada juga beberapa pemilik yang menyambut gembira atas rencana tersebut.

Terima kasih atas penjelasannya.

Jawaban.

Rujukan.
UU no 20 tahun 2011
Pasal 74
– Ayat 1 Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS.
– Ayat 2 Pemilik Dan Penghuni yang punya Surat kuasa Dari pemilik menjadi anggota PPPSRS.

Artinya yang dapat memilih atau dipilih dalam Pembentukan dan pemilihan Pengurus atau yang mempunyai hak suara hanyalah Pemilik yang sekaligus Penghuni. Apabila pelaku pembangunan masih memiliki unit yang Tidak Dijual, dia berlaku sebagai pemilik unit seperti yang lain Dengan satu hak suara. Hak itu dapat dikuasakan kepada Pengurus Perusahaan( penjelasan Pasal 77 ayat 2).

Pasal 74 ayat 2 tentang penjelasan. Penghuni non pemilik (punya Surat Kuasa dari pemilik) punya suara terbatas dalam membicarakan besarnya IPL, iuran kebersihan, iuran keamanan, dan Sosial kemasyarakatan.
Pengurus PPPSRS hanya lah terdiri dari Pemilik yang sekaligus Penghuni.
Berarti adanya pengurus PPPSRS dari unsur lain adalah menyalahi UU 20 tahun 2011. Dalam kasus ini Pengurus PPPSRS berkompromi dengan pelaku pembangunan meski menyalahi Hukum.
PPPSRS yang dibentuk secara sah diberikan hak sebagai Badan Hukum ( Pasal 74 ayat 3).
Dalam melakukan pengelolaan PPPSRS dapat membentuk Badan Pengelola atau menunjuk Badan Pengelola( Pasal 75 ayat 3).
Badan pengelola harus berbadan Hukum Dan memiliki Ijin Dari Pemda Dan Tidak memiliki hak suara apapun dalam Rapat para pemilik.

Kewajiban PPPSRS yang sah antara lain.
1. MEMBUAT Rencana kerja pengelolaan, Dan melakukan PENGAWASAN pengelolaan atas Tanah Bersama , benda Bersama, daerah Bersama. PPPSRS wajib Memberikan laporan Tahunan didalam Rapat Umum pemilik.
2. Membuat AD ART Rusun dan menjalankan agar menjamin ketertiban, keamanan, kenyamanan Rusun Dan harus disahkan dalam Rapat Umum. Juga menyelenggarakan Rapat umu Tahunan.
3. Membalik Nama atas Tanah Bersama , benda Bersama Dan daerah Bersama Dari atas nama pelaku pembangunan ( penjual ) menjadi atas Nama PPPSRS yang merupakan perwakilan para pembeli.
4. Membalik Nama langganan air, listrik serta Ijin Ijin seluruh nya menjadi atas Nama PPPSRS.
5. Mengelola benda Bersama, Tanah Bersama, daerah Bersama Dengan cara membentuk Badan pengelola atau menunjuk Badan pengelola lewat proses tender sesuai UU/ PP.
6. Menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan, Dan pemilihan Pengurus baru sebelum habis masa Kepengurusan.

Dalam kasus ini PPPSRS telah lalai Karena Tidak melakukan Balik Nama atas Tanah Bersama, sehingga masih atas Nama pelaku pembangunan atau pengembang. Mungkin juga Tidak Balik Nama atas yang lain-lain.Namun kelalaian Balik Nama ini Tidak dapat meniadakan hak Perdata para pembeli.

Kalau PPPSRS melakukan kewajiban Dengan benar seharusnya yang bisa punya prakarsa membangun supermarket hanyalah PPPSRS setelah dibahas dan yang diputuskan dalam Rapat Umum pemilik.

Dalam Hal ini PPPSRS nya Tidak Sadar Bahwa keberadaannya menyalahi Hukum Dan Tidak sadar hak-haknya sehingga tidak dapat menjalankan hak-hak mewakili para pemilik.

Hak hak yang dimiliki para pemilik.

Karena telah membeli unit Apt, para pemilik mempunyai
1. Hak memiliki Apartemen yang dibeli berikut benda Bersama, daerah Bersama Dan Tanah Bersama, dalam hal ini termasuk lift, kolam renang, Gymnasium, parking lot, koridor, jalan jalan, lapangan tennis yang Akan dijadikan supermarket.Meskipun Tanah masih atas Nama pengembang, tetapi ini hanya Karena belum dibalik Nama, tetapi telah dibeli oleh para pembeli unit Apartemen. Hak milik dinyatakan dalam sertifikat .
2. Hak memanfaatkan atas benda yang dibeli bisa dipakai sendiri atau disewakan.
3. Hak Untuk memindahkan hak atas barang yang telah dimiliki baik dengan cara hibah, mewariskan atau menjual.
Hak hak tadi merupakan hak Perdata yang dilindungi Undang-undang maka siapapun, Presiden sekali pun tidak dapat membatalkan hak keperdataan itu.
4. Sebagai warga negara yang sah sehat jasmani rokhani, para pembeli Apartemen juga memiliki hak menyatakan pendapat, hak suara dalam pemilihan, hak berkumpul dan berserikat, hak menentukan nasib sendiri, hak bebas Dari kekurangan, hak bebas dari ketakutan serta hak untuk mengejar kebahagiaan.

Kesimpulan.
1. Lapangan tennis merupakan Daerah Bersama, Tanah Bersama para Pembeli. Hanya mereka-lah yang berhak berdasar Undang-undang. Prakarsa pembangunan supermarket hanya boleh datang dari para Pemilik secara Bersama. Satu atau Dua orang saja Tidak setuju, pembangunan atau perubahan fungsi lapangan tennis tidak dapat dilakukan, karena Hak Perdata pihak yang Tidak Setuju Tidak bisa diabaikan dengan cara voting.
2. PPPSRS yang sah dapat setuju atau Tidak setuju tergantung keputusan rapat Umum para pemilik.Dalam Hal hak keperdataan suara mayoritas tidak berlaku.
3. Meskipun Tanah Bersama masih atas Nama pelaku pembangunan selaku pemilik lama, dia Tidak lagi punya hak Perdata atas tanah itu Karena telah resmi dijual Kepada para pembeli. Hanya belum dilakukan Balik Nama.
4. Pembangunan supermarket hanya dapat terlaksana bila disetujui bulat oleh seluruh pemilik.
5. Para pemilik yang menyambut baik idea eks pengembang Karena mereka buta Hukum,
6. Prinsipnya hak keperdataan atau kepemilikan, Sebaiknya Tidak dikuasakan, karena efek nya akan berlaku selamanya.

Demikian jawaban, Semoga bisa mencerahkan.Terima kasih dan Salam.

http://www.kappri.org