Monthly Archives: March 2016

Foto Kalender APG dan PBI di Dinas Perumahan dan Gedung DKI

Berikut adalah foto-foto kalender APG dan PBI di Dinas Perumahan dan Gedung DKI. Seakan-akan Negara sudah dikuasai oleh pengembang. Dalam gedung Pemerintahan pun, logo dan moto APG, PBI, Inner City yang diperkenalkan. Ini menunjukkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest).

photo(1)photo(2)photo

  • Lokasi di Lantai 7 Kantor Dinas Perumahan dan Gedung DKI, Kompleks Dinas Pemda DKI

 

Advertisements

PENGELOLA TELAH GAGAL TOTAL MENGELOLA KALIBATA CITY

Kalibata City merupakan Kompleks Hunian cukup elitis, yang sangat besar dengan sekitar 18 tower atau lebih dari 1300 unit hunian. Kalau kita anggap disana per unit dihuni 3 orang saja, jumlah Penghuni bisa mencapai 39.000 jiwa. Catatan yang saya dapat, sampai saat ini para pembeli Kalibata City belum mendapatkan haknya atas tempat Hunian yang mereka beli. Selain itu mereka juga belum mendapatkan haknya untuk mengelola Kalibata City secara bersama seperti yang ditetapkan undang-undang.

Pengembang belum mau mengakui FAKTA telah dibentuk nya PPPSRS oleh para Pemilik, yang telah sesuai Dengan Pasal 74 ayat 1 UU No 20 Tahun 2011. Sesuai UU ini PPPSRS diberikan hak mengelola atas Rumah Susun dimaksud.

Pengembang memaksakan kehendak dan menunjuk sendiri pengelola Kalibata City, yang sampai sekarang mengelola. Undang-undang mengijinkan Pengembang mengelola sementara Rusun yang dibangunnya paling lama setahun, sebelum ada PPPSRS. Bila PPPSRS telah terbentuk, maka Pengembang harus segera menyerahkan pengelolaan kepada PPPSRS. Namun Pengelola telah TIDAK MAMPU menciptakan hal-hal yang seharusnya disediakan bagi para Penghuni baik Pemilik maupun Penyewa. Yang saya maksud adalah para Penghuni harus dapat menikmati Pengelolaan yang mewujudkan lingkungan dengan keamanan, kebersihan, kenyamanan, terjaga-nya Nama Baik Kawasan Kalibata City.

Fakta berikut menunjukkan gagalnya Pengelola menjalankan kewajibannya, sehingga para Penghuni jangankan mendapatkan yang mestinya mereka dapat, tetapi malah mendapatkan kerugian material maupun immaterial akibat pengelolaan yang salah.

Bagaimana Tidak?

Beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu di Kalibata City terbongkar adanya jaringan bisnis Prostitusi seperti yang kita dengar maupun baca di Mass Media. Tapi anehnya kejadian itu hilang tanpa berita lanjutan seperti di ditelan  bumi.

Hari ini kita menyaksikan di Kalibata City terbongkar jaringan bisnis Narkoba.
Akibatnya tentu predikat Kalibata City sangat dirugikan, karena gagalnya pengelola melaksanakan pengelolaan dengan baik dan benar. Telah Ada 2 (dua) bukti kuat untuk menyimpulkannya.

Momentum ini semestinya dapat dipakai oleh warga Kalibata City mewujudkan pengelolaan yang lebih baik, untuk mewujudkan cita-cita mewujudkan hunian yang Aman, Nyaman, Damai, punya Nama Baik.

Kita menunggu Aksi para Pemilik dan Penghuni Kalibata City untuk mengambil alih pengelolaan Kalibata City seperti amanah undang-undang. Tentu saja dengan cara tidak melawan Hukum. Sebagai Gambaran saja, Hak yang harus dinikmati para pembeli Kalibata City adalah:
1. Hak memiliki Rusun yang dibeli.
2. Hak memanfaatkan Rusun yang dibeli.
3. Hak mengelola barang yang telah dibeli.
4. Hak untuk memindahkan hak atas Rusun yang dibeli.
5. Hak MENJADIKAN Rusun yang dibeli sebagai jaminan hutang.
Kecuali itu sebagai warga negara, para Pemilik dan Penghuni Rusun memiliki hak-hak warga negara.

Hak-hak itu antara lain,
1. Hak Untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat.
2. Hak berkumpul dan berserikat.
3. Hak memilih dan dipilih dalam Perserikatan atau yang lain.
4. Hak untuk bebas dari kekurangan.
5. Hak untuk bebas dari ketakutan, intimidasi dan teror.
6. Hak untuk mengejar kebahagiaan tanpa merugikan orang lain atau negara.

Apakah hak-hak ini akan dibiarkan saja diambil orang atau akan dapat dinikmati warga Kalibata City, tentu tergantung mereka.

Tuhan telah menciptakan momentum yang baik, TAPI apakah akan dimanfaatkan, tergantung warga Kalibata City.

Salam KAPPRI.

www.kappri.org