Monthly Archives: April 2016

Ini Respons Jokowi Untuk Masalah Pengelolaan Rusun (Bisnis.com)

Anugerah Perkasa Minggu, 24/04/2016 08:17 WIB

Ini Respons Jokowi untuk Masalah Pengelolaan RusunIlustrasi-Rusun Antara


Bisnis.com,
JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberikan respons terhadap persoalan yang dihadapi penghuni rumah susun terkait dengan pelbagai masalah yang dalam pengelolaannya.

Hal itu disampaikan Kementerian Sekretaris Negara melalui surat yang diperoleh Bisnis.com. Surat itu bernomor B-773/Kemensetneg/D-2/DM.05/02/2016 tertanggal 17 Februari 2016, yang ditujukan pada Kepala Polres Metro Jakarta Utara.

Surat itu diadukan oleh Anil Chandanani, penghuni Rumah Susun Gading Mediterania Residences, di kawasan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Surat itu dikirimkan pada 8 Januari 2016 untuk Presiden Joko Widodo.

Surat Anil menyatakan bahwa dirinya dan warga penghuni lainnya tidak merasakan kemerdekaan di rumah mereka sendiri karena adanya dugaan pemerasan dan intimidasi oleh pengelola. Di antaranya soal Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL); hak pengelolaan benda bersama, pertelaan yang tak pernah diberikan hingga aturan yang menyimpang.

Kementerian Sekretaris Negara menyebutkan bahwa Presiden telah menerima pengaduan dari Anil tersebut. Lembaga itu menyebutkan pada intinya penghuni meminta perlindungan hukum terkait dengan adanya dugaan intimidasi dan pemerasan yang dilakukan oleh pengelola rumah susun.

“Sehubungan dengan itu, kami lampirkan copy surat dimaksud untuk kiranya mendapatkan penangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Hadi Nugroho dalam surat tersebut, yang dikutip Minggu (24/4/2016).

Kementerian Sekretariat Negara juga menyatakan mengacu pada peraturan Menteri PANRB mengenai Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah, hasil pengaduan itu agar dapat disampaikan ke lembaga tersebut. Menurut Hadi, hal itu akan menjadi bahan laporan Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden.

Sebelumnya, Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (Kappri) juga melaporkan dugaan korupsi dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh para pengelola rumah susun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kappri menyatakan sedikitnya terdapat pelbagai masalah korupsi, tata kelola yang buruh dari pelbagai pengelolaa di 30 kawasan rumah susun di Jakarta.

Sumber: http://properti.bisnis.com/read/20160424/49/541078/ini-respons-jokowi-untuk-masalah-pengelolaan-rusun

Lawan Segala Bentuk Kesewenangan di Kalibata City

One Voice, One Effort, One Prayer
People Power vs Money Power
Warga Kalibata City LAWAN Agung Podomoro Groupa 20160425175755b 20160425175756 (1)

Pencopotan Spanduk oleh Badan Pengelola PBI ( PT. Prima Buana Internusa) di Eastpark Apartment

POTENSI KERUGIAN PAJAK PENDAPATAN NEGARA DAN POTENSI PEMAKSAAN

BISNIS ABAL-2 + TARIF TD BERKEADILAN_01BISNIS ABAL-2 + TARIF TD BERKEADILAN_02

KAPPRI Mendatangi KPK Tuntut Dugaan Korupsi Pengembang Nakal Dibongkar (Jayapos)

Senin, 18 April 2016 – 07:13:04 WIB
Kategori: Bedah Jaya Pos

Jakarta, Jaya Pos

Sebayak 35 Perwakilan Rumah Susun di Jakarta mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jl. Rasuna Said Jakarta dan menyampaikan tuntutannya agar dugaan korupsi pengembang nakal di bongkar.

Aksi demo damai massa kurang lebih 100 warga rumah susun dipimpin Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) Brigjen TNI (Purn) Dr Krismanto Prawirosumarto pada Jumat 8/4/2016.

Setelah melakukan orasi didepan gedung KPK kemudian langsung diterima bagian humas KPK dan hanya boleh masuk 20 orang. “Intinya kami melaporkan adanya dugaan korupsi dan kerjasama jahat antara pejabat pemerintah dan pengembang nakal. Terjadi bukan hanya di reklamasi Teluk Jakarta tetapi kami juga melaporkan hal kejahatan itu yang terjadi di rumah susun mulai dari pembeliannya,”papar Krismanto.

“Kami telah membayar pajak sudah 5 dan 10 tahun, tetapi pajak yang kami bayar tidak disetor ke pemerintah, buktinya tidak ada terjadi Akte Jual Beli (AJB). Pajak 5% dibayar adalah proses pengalihan hak akibat adanya jual beli, namun proses jual beli itu sampai sekarang tidak ada tandanya.
Tandanya hanyalah perjanjian pengikatan jual beli yang ditanda tangani pada saat barang yang dijual belikan itu belum ada. Karena waktu itu belum ada peraturan pemberi jalan bahwa niat menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB),”lanjutnya.

“Pajak berikutnya yang kami curigiai digelapkan adalah adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan untuk Iuran Pemeliharaan lingkungan (IPL), Listrik dan Air. Pemerintah tidak mewajibkan PPN untuk tiga hal ini. Namun kami menderita karena kami dipungut PPN tersebut dan disetor kemana kami tidak tahu yang jelas. Adanya mark up harga listrik dan air diatas ketentuan yang ditetapkan pemerintah, listrik dan air itu disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat dan hak pemerintahlah yang memperdagangkannya atau mensuplaynya dan bukan hak orang lain untuk,”tandasnya.

Ada perbedaan harga antara PPJB yang kemudian kami bayar dengan AJB yang mewajibkan setor pajak ke pemerintah, contoh nilai perunit 100 juta ada nilai PPNnya 10 % yaitu 10 juta kemana uang ini menguap?, karena pemerintah tidak mewajibkan untuk menyetor. Pemerintah hanya mewajibkan untuk menyetor apa harga yang tercantum dalam AJB.

Masalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dari namanya itu adalah Perhimpunan para Pembeli dan para Pemilik, namun oleh pengembang nakal itu dijadikan haknya pengembang untuk membentuk P3SRS dengan cara memanipulasi hukum, membuat rapat umum dengan menghadirkan karyawan mereka dan diberi surat kuasa seolah-olah dari pembeli. Sedangkan Undang-undang mengatakan untuk membentuk P3SRS memilih dan dipilih hanyalah para pemilik/pembeli bukan orang lain dan tidak boleh menguasakan kepada orang lain.

Istilah pemilik ini segaja diplesetkan karena karena pembeli tidak punya sertifikat dan tidak pernah ber AJB dan semuanya bukan pemilik sedangkan KUH Perdataan mengatakan kalau orang yang sudah membayar lunas atas barang yang dibeli, ia resmi menjadi pemilik atas barang yang dibeli. UU Keperdataan itu dilawan dengan menduh kami bukan pemilik,ungkapnya.

“Kami menuntut supaya dugaan korupsi yang dilaporkan ini dibongkar, karena ini ada kaitannya dengan kerjasama busuk antara pejabat pemerintah dengan pengembang nakal. Ini dikaitkan nanti dengan peristiwa reklamasi Teluk Jakarta. Kami menemukan laporan keuangan yang tidak benar tetapi pengembang tetap diberi izin go pubik.  Contohnya rumah susun yang sudah dijual pengembang dan sudah dibeli, masih dilaporkan sebagai miliknya pengembang nakal. Itupun sudah dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kami bisa ikut RUPS karena kami juga merupakan pemegang saham kecil-kecilan,”sambungnya.

“Korporasi yang tidak baik itu berakibat korupsi, suap menyuappun dilakukan kemudian terjadilah korupsi antara pejabat pemerintah dengan pengembang nakal dan dibiarkan.  Kami membentuk P3SRS yang punya hak hukum dan para warga selalu bisa dinegatifkan. Mereka tidak punya hak hukum membentuk P3SRS. Tapi ini oleh pejabat pemerintah ini dipertaruhkan seolah-olah ini adalah perebutan padahal seharusnya pejabat pemerintah membela apa yang tercantum di dalam Undang-undang tidak melihat siapapun. Saya mengatakan dugaan suap yang terjadi dalam Reklamasi itu hanyalah bagian puncak gunung es, yang ada dibawah jauh lebih besar. Oleh karena itu kami datang kesini untuk meminta KPK menjalankan kewajibannya. Pejabat pemerintah yang diduga terlibat adalah yang ada kaitannya dengan rumah susun,” katanya.

Pada saat pelaporan berlangsung, Jaya Pos menemui beberapa warga yang bersedia memberi komentar. Seperti “Kahar” yang sudah membeli di sekitar Tangerang City mengatakan.

“Saya beli rumah susun dengan cara bayar mencicil dan sudah lunas sejak tahun 2010 lalu, tetapi sampai sekarang belum menerima AJB dan Sertifikat. Pada hal kalau saya terlambat bayar saya didenda oleh pengembang tersebut,”katanya.

Demikian halnya dengan Vivi yang merasa ditipu setelah membeli property dari salah satu pengembang di daerah Mangga Dua.
“Masalah tanah ini juga sudah sampai ke Pengadilan. Dimana kita sudah beli dengan hitam diatas putih yang semula adalah Hak Guna Bangunan (HGB) murni ada tanah bersama.

Namun setelah 20 tahun kita mau perpanjang, barulah diketahui bahwa tanah yang dijual kepada kita itu bukan milik Pengembang. Tetapi tanah tersebut adalah milik Pemerintah DKI.

Sudah dilaporkan ke Pemerintah tetapi diam aja, Ada apa? Kita disuruh melapokan ke orang tertentu, usut punya usut ternyata orang tempat melaporkan itu adalah staf khusus bagian dari pengembang nakal tersebut. Pantas aja tidak jalan dan tidak ada hasilnya,”katanya dengan sedikit emosi.

“Kemungkinan ada aparat penegak hukum yang bermain mata. Kenapa bos APL bisa tertangkap tetapi pengembang tempat kami membeli itu kok belum,”katanya. Ini sudah terindikasi ada dugaan penipuan disini, orang yang tertipu kok kalah sama penipu dan developernya kok bisa menang,”lanjutnya. (Syaiful Bahri R)

Sumber: http://www.harianjayapos.com/detail-12248-kappri-mendatangi-kpk-tuntut-dugaan–korupsi-pengembang-nakal-dibongkar.html

Jakarta Apartment Owners in Weak Position: YLKI (The Jakarta Post)

Anton Hermansyah
Reporter

Posted: Fri, April 15 2016 | 12:21 pmCloud covers the iconic Hotel Indonesia traffic circle in the heart of Jakarta on Feb. 24. The Kempinsky apartment building, located in the Grand Indonesia complex, has attracted attention as it was an “additional” buildings that was not listed in the contract between state-owned PT Hotel Indonesia Natour and PT Grand Indonesia. The Attorney General’s Office is conducting an investigation.(the jakarta post/Wienda Parwitasari)

The Indonesian Consumer Foundation (YLKI) says that in Jakarta most developers continue to control apartment complexes and refuse to hand over the management of the buildings to the actual apartment owners, as required by law.

Among the most disputed fees in apartment buildings are the maintenance fees. Despite what is stipulated in a 2011 law on apartments and a 1998 government regulation, developers usually decide the amount of the fees unilaterally, said YLKI researcher Sularsi.

“Similar to in a landed housing complex where residents can form a neighborhood-based organization, apartment tenants have the right to establish a P3SRS [apartment owner and tenant association]. The developer must hand over the authority for maintenance to a P3SRS,” she told thejakartapost.com on Thursday.

In some cases, she continued, developers usually avoided their obligation to facilitate the establishment of a P3SRS and chose instead to delegate maintenance to a building-management company, usually an affiliated firm, or even a subsidiary of the developer.

Among recently publicized cases are those of Green Pramuka City and the Eastpark Apartments, both located in East Jakarta. The tenants and owners in the two apartment complexes held demonstrations to object to the soaring fees imposed by the building management, including the maintenance fees and parking fees.

“This becomes a new business, as the company runs it for profit. The management company is supposed to only be a caretaker before a P3SRS is established. By law they can only manage it for a year, but in fact they continue to maintain the apartment building and charge fees one-sidedly,” she said.

A researcher at House of Representatives’ Study and Data Center (P3DI), Inosentius Samsul, said the regional government must establish clearer guidelines on how to decide the amounts of maintenance fees and even monitor the establishment of apartment owner and tenant associations to guarantee public rights.

“It should be the regional governments, not the central government, that settle the issue because there are different characteristics in each region. Factors that should be considered are the costs applied to the consumers and to the developers,” he said. (ags)

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2016/04/15/jakarta-apartment-owners-in-weak-position-ylki.html

Puluhan Warga Rumah Susun Berdemo, Desak KPK Periksa Pengembang Nakal (Detik.com)

Jumat 08 Apr 2016, 11:03 WIB
Rina Atriana – detikNews
Puluhan Warga Rumah Susun Berdemo, Desak KPK Periksa Pengembang NakalFoto: Rina Atriana/detikcom
Jakarta – KPK kedatangan demonstran dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) hari ini. Mereka menuntut KPK menindak para pengembang nakal.

Awalnya mereka melakukan aksi di depan lobi KPK, Jumat (8/4/2016), sekitar pukul 09.30 WIB, namun ketika massa terus bertambah, pihak keamanan mempersilakan untuk menyampaikan tuntutannya di depan gerbang KPK. Satu lajur di jalur lambat di depan KPK pun tertutup dan membuat lalu lintas sedikit tersendat.

Perwakilan Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) Brigjen TNI(Purn) Krismanto mengatakan, sudah saatnya KPK mengusut tuntas kenakalan-kenakalan yang dilakukan pengembang terhadap para penghuni. Di antaranya terkait pungutan liar hingga harga jual beli yang berbeda dengan yang dijanjikan.

“Kami berharap KPK membongkar kejahatan-kejahatan itu, sementara ini KPK baru mendapat puncak gunung esnya. Soal pengembang nakal, masih ada hal besar sekali yang harus dibongkar KPK,” kata Krismanto.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sedikitnya mereka berasal dari 20 rumah susun dari seluruh Jakarta. Beberapa perwakilan massa telah mengajukan surat permohonan untuk dapat berdialog langsung dengan pihak KPK. Hingga pukul 10.40 WIB, sebagian massa masih berada di KPK.
(rna/fdn)