Category Archives: Apartemen

Demo Warga Rusun (RMOL.CO)

Selasa, 10 Maret 2015 , 16:19:00 WIB

Demo Warga Rusun

Demo Warga Rusun

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam kesatuan Aksi Pemilik & Penghuni Rumah Susun Indonesia (KPPRI) melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (10/3). Mereka menuntut digantinya seluruh pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) yang bukan dari kalangan pemilik dan penghuni rumah rusun, serta menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk segera menyelesaikan permasalahan antara KPPRI dengan pihak pengembang/developer. Deri Ridwansah/RM

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/inpicture/jabotabek-inpicture/15/03/10/nkzd4v-rusun-bermasalah-penghuni-demo-kantor-gubernur-dki-1

Advertisements

Rusun Bermasalah, Penghuni Demo Kantor Gubernur DKI (Republika Online)

Sejumlah warga yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) berunjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Jakarta Pusat, Senin (10/3). (Republika/Raisan Al Farisi)

In Picture: Rusun Bermasalah, Penghuni Demo Kantor Gubernur DKI
Selasa, 10 Maret 2015, 12:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah warga yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) berunjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Jakarta Pusat, Senin (10/3).

Mereka menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk menyelesaikan permasalahan KAPPRI dengan pihak pengembang rumah susun yang ada di Jakarta.

Redaktur : Mohamad Amin Madani

Tentang Kebijakan Pengelolaan, Penghuni Apartemen Demo di Balai Kota (Kompas.com)

Penulis : Dimas Jarot Bayu | Selasa, 10 Maret 2015 | 15:00 WIB
KOMPAS.com/Ai Chintia Ratnawati
Penghuni Kalibata City melakukan aksi dalam menolak kenaikan biaya iuran pemeliharaan lingkungan (IPL) yang ditentukan oleh pengelola, Sabtu (14/2/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com – Puluhan penghuni apartemen strata atau rumah susun hak milik (rusunami) yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Aksi tersebut dilakukan untuk menentang berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dianggap hanya menguntungkan pengembang. Selain itu, pihak KAPPRI meminta adanya pemilihan ulang Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dibentuk secara sepihak oleh pengembang.

Salah satu pengunjuk rasa, Simson, mengatakansaat ini banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang dalam pengelolaan rusunami. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun), pengelolaan rusunami harus diserahkan pada pemilik dan penghuninya.

“Pada kenyataannya, sebanyak 60 rusunamj yang ada di Jakarta justru dikuasai oleh pengembang. Itu semuanya didukung oleh Pemprov DKI,” ujar Simson saat diwawancarai Kompas.com, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/32015).

Simson melanjutkan, seharusnya tugas Pemprov adalah mengawasi dan membina pengelolaan rusunami di Jakarta. Sayangnya, tugas tersebut tak dijalankan.

“Ada 60 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) rusunami yang melanggar UU justru dikasih Surat Keputusan (SK) Gubernur. Berarti tugas Pemprov sebagai dewan pembina itu disalahgunakan,” tambah Simson.

Saat ini, pihak KAPRI telah melakukan mediasi dengan Pemprov mengenai masalah rusunami tersebut. Ada pun hasilnya, Simson menjelaskan bahwa para penghuni  yang melakukan unjuk rasa nantinya akan dipertemukan dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

“Hasil pertemuannya positif. Dalam waktu dekat kami akan dipertemukan dengan Ahok (panggilan Basuki) untuk kembali membahas masalah ini. Tapi bila mediasi kembali tidak berjalan, kami akan lakukan demo yang lebih besar,” tukas Simson.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, beberapa penghuni rusunami yang melakukan unjuk rasa berasal dari apartemen ITC Mangga Dua, Graha Cempaka Mas, Green Pramuka, Kalibata City, dan Marina Ancol.


Syarat Pelaksanaan Rapat Umum Tahunan (RUTA) Rumah Susun/Apartemen

Dalam melaksanakan RUTA harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Panitia Musyawarah harus murni dari warga apartemen/rumah susuh dan bebas dari orang-orang PPRS/P3SRS warga maupun boneka
  2. Buat Tata Tertib RUTA yang berpedoman pada Permenpera No. 15 Tahun 2007
  3. Sosialisasikan hak-hak Warga dan tata urut pelaksanaan RUTA se-JELAS-JELASNYA
  4. Data awal warga rusun dan pendaftaran calon pemilih tidak hanya dikuasai pengelola, warga juga harus memilikinya
  5. Laksanakan RUTA di Apartemen/Rusun sendiri sehingga semua warga (sebanyak mungkin) dapat hadir dan dapat memberikan hak suaranya
  6. Seluruh pelaksanaan RUTA harus berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2011 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang masih berlaku.

Selamat berjuang untuk memperoleh hak-hak warga apartemen!

Meeting