Category Archives: Brigjen TNI (Purn) Krismanto Prawirosumarto

Pesan untuk Terus Berjuang dari Ketua KAPPRI (Ditulis Tanggal 23 Juni 2016)

Pak Krismanto - Ketua KAPPRI

Jakarta, 23 Juni 2016

“MARI AKTIF BERJUANG MEREBUT HAK KITA. BAWA TEMAN LAIN IKUT AKTIF”

Para pencari keadilan di Rusun yang terhormat,

Semoga Hari Anda Baik.

KAPPRI didirikan atas dasar adanya Penyelewengan Hukum yang luas dilakukan oleh pelaku pembangunan Rusun yang nakal yang merugikan para pembeli.

KAPPRI dibentuk Untuk Tujuan menerapkan UU 20 tahun 2011 tentang Rusun secara  murni dan konsekuen, dimana hak-hak pembeli dijamin tetapi oleh pelaku pembangunan yang nakal Hukum ini dihindari, diplesetkan dan lain-lain.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KAPPRI berbunyi bahwa KAPPRI dibentuk untuk menjadi media:
1. Diskusi tentang aturan Hukum dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Rumah Susun.
2. Menyamakan persepsi, pendapat, pemahaman, langkah perjuangan, agar terjadi kesamaan langkah dalam masing-masing berjuang menuju keberhasilan. Ini didasarkan anggapan bahwa kalau kita BERSATU tidak mudah dikalahkan.
3. Diskusi dalam menelaah Hukum mana yang diselewengkan dan dipakai senjata buat mengerjain kita.
Contohnya Penyelewengan Hukum pada Bab
a. Pelaku pembangunan yang wajib melakukan memfasilitasi pembentukan PPPSRS, yang tidak dijalankan.
b. Bolehnya  penggunaan Surat Kuasa dalam memberikan hak suara, yang melawan Undang-Undang pemilihan.
c. Tentang hak suara milik para pembeli yang diberikan kepada yang tidak berhak dengan Surat kuasa.
d. Penambahan kata “terutama” pada Pasal 74 ayat (1) UU no 20 tahun 2011 yang berakibat para pembeli mati suri.
e. Dan ini kemudian dimasukkan dalam AD ART yang disahkan Pemda DKI.
f. Pengembang selalu mendorong penerapan NPP dalam hak suara yang jelas menyalahi Hukum.
4. Haruslah dipahami oleh para pejuang hak bahwa,
a. KAPPRI bukan tempat para korban mengadu tentang Pemutusan listrik/air dan lain lain lalu minta KAPPRI yang  menyelesaikan.
b. KAPPRI bukan tempat mengadukan Kriminalisasi dan langsung KAPPRI yang menyelesaikan.
c. KAPPRI bukan  tempat orang bisa menyerahkan kesulitannya, lalu menunggu hasilnya tanpa aktif berjuang, dan  bisa Istirahat. KAPPRI adalah tempat kita sharing/berbagi pendapat, memperkuat motivasi berjuang, menemukan teman untuk bersama berjuang. Saling menginspirasi, saling menyemangati.

Para pejuang harus  aktif untuk menyatukan diri, menyamakan persepsi, dan langkah perjuangan, mengejar hak yang seharusnya dimiliki, tetapi dirampas orang lain.

KAPPRI hanya memberikan penjelasan aturan Hukum, memberi inspirasi, motivasi, empowerment, advokasi dan cara pembentukan  Panmus, PPPSRS, Badan pengelola dan sebagainya.

Yang sekarang dirasakan adalah para pemilik Rusun yang haknya dirampas, kurang BERSATU, kurang kompak. Yang mau aktif hanya sebagian kecil, yang lain banyak waktunya hanya dipakai berdebat di WA (Whatsapp) dengan teman sendiri, bahkan sering berbeda pendapat.

Sangat sedikit yang mau hadir dalam tiap kegiatan perjuangan. KAPPRI sekarang banyak “bergitar” di ranah Hukum di Pengadilan.
Banyak alasan dikatakan para pemilik Seperti “…sibuk tak ada waktu TAPI saya setuju…”, “… saya support TAPI saya tak bisa aktif”, dan akhirnya menyerahkan urusannya kepada sebagian kecil teman yang aktif, sambil menunggu hasil, bahkan tidak kurang yang malah menagih hasil perjuangan.

Yang kami harapkan kalau lagi sibuk bisa tidak ikut, tetapi ya jangan bilang sibuk terus dan tak pernah nongol/hadir, TAPI di WA sangat kencang suaranya. Malah menyalahkan langkah yang diambil teman lain TAPI sendirinya tak pernah mengambil langkah apapun.
KAPPRI sangat menghargai dan kagum kepada para aktifis pejuang  Rusun yang selama ini telah berupaya dengan banyak cara, meski hasilnya belum banyak. Telah nyata bahwa di Kawasan yang telah berhasil banyak unsur positif didapat, seperti IPL yang kita tentukan sendiri, laporan penggunaan uang yang rutin ADA (tersedia), adanya saldo uang milik warga, adanya sinking fund yang utuh TIDAK TERPAKAI.

Kepada yang belum aktif kami HIMBAU  bahwa anda perlu berjuang demi hak Anda.
Kalau Anda biarkan, masalah Anda akan anda wariskan ke KETURUNAN Anda.
Kami yakin Anda Tidak setuju yang demikian.

Yang menyakitkan, apakah ini suara para korban atau suara pesanan establishment dalam perkara Rusun ” Ikut KAPPRI gak Ada gunanya, dia tidak berbuat apa-apa, hanya omong” Kami yakin ” Kalau tak ada yang omong/membicarakan, perkara Rusun ini tak ada yang akan mendengar dan peduli”.

Kami Himbau disini
“Berjuang itu berkorban. Tak Ada perjuangan tanpa korban. Kalau bukan kita sendiri, siapa yang akan berkorban buat kita. Kalau bukan kita siapa yang kita harap berjuang buat anak kita”.
Selamat berjuang, kebenaran ada di pihak kita. BERJUANG ITU BERGERAK BERSAMA DALAM SATU BARISAN, SERENTAK DI BANYAK KAWASAN, TANPA LELAH DAN TANPA TAWAR HATI SAMPAI BERHASIL.

Salam.

Krismanto P.

Catatan: Artikel ini adalah tulisan Almarhum Bpk. Krismanto Prawirosumarto yang ditulis pada tanggal 23 Juni 2016 untuk memberi semangat kepada para Pejuang Rumah Susun untuk membela hak-haknya.  

Logo-KAPPRI

Advertisements

Turut Berduka Cita atas Berpulangnya Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa: BRIGJEN TNI (PURN) Dr. KRISMANTO PRAWIROSUMARTO Ketua Umum KAPPRI

Kami, Keluarga Besar Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI), Turut Berduka Cita atas Berpulangnya Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa:

BRIGJEN TNI (PURN) Dr. KRISMANTO PRAWIROSUMARTO
Ketua Umum KAPPRI

Pada hari Senin, 4 Juli 2016 pukul 06.15 di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto Pavilion Kartika.

Saat ini disemayamkan di rumah duka Heaven Slipi Dharmais ruang B-C , Jakarta Barat dan akan dimakamkan padah hari Selasa, 5 Juli 2016 pukul 10:00 pagi di Pemakaman Umum Pondok Rangon , Jakarta Timur

SCHEDULE:

4 Juli 2016 jam 19.00 :
– Kebaktian penghiburan

5 Juli 2016
– Pukul 09.00 : Kebaktian Tutup Peti
– Pukul 10.00  : Pelepasan Jenazah Upacara Secara Militer

KELUARGA BESAR
KESATUAN AKSI PEMILIK DAN PENGHUNI RUMAH SUSUN INDONESIA (KAPPRI)

http://www.kappri.org

Premanisme Di Kalibata City

Pada tanggal 18 April 2015 pukul 15:00, Warga Kalibata City, yang terdiri dari sekitar 14.000 unit Satuan Rusun ingin mengadakan Rapat Pembentukan Panitia Musyawarah Persiapan Pembentukan PPPSRS sebagaimana realisasi dari Pasal-pasal 74, 75,76,77 dan Undang-undang No. 20 tahun 2011.
Pasal 74 ayat 1 menyatakan Pemilik wajib membentuk PPPSRS. Dalam waktu paling lama setahun Pelaku Pembangunan harus menyerahkan Pengelolaan Benda Bersama, Daerah Bersama dan Tanah Bersama Kepada PPPSRS. Kemudian PPPSRS dapat membentuk Badan Pengelola atau menunjuk Badan Pengelola. Saat ini pelaku Pembangunan sebagai pengelola Sementara.

KAPPRI diundang Untuk menyaksikan Rapat di Selazar Herbras (Kalibata City). Sesampainya di lokasi saya kaget bukan kepalang. Dari segala arah yang menuju Herbras, ratusan orang berseragam telah siap menjaga pintu masuknya. Saya melewati mereka dengan tenang. Karena mereka tidak kenal saya.

Saya lebih kaget lagi melihat lokasi Herbras yang direncanakan sebagai lokasi Rapat. Ada sekitar 300-an orang telah menduduki tempat tersebut dan calon peserta Rapat yang kalah banyak telah terusir dan berkumpul di warung makan dekatnya. Sebanyak 300-an orang dengan baju putih, kopiah putih, sebagian besar berjenggot. Ada juga yang masih anak-anak dengan pakaian sama. Mudah ditengarai mereka adalah orang luar Kalibata City yang sengaja didatangkan untuk menggagalkan Rapat warga.

Saya menilai situasi tidak kondusif untuk melakukan Rapat dan untuk menghindari bentrok fisik, saya mengusulkan Penundaan Rapat, dan untungnya warga sepakat.

Dari peristiwa ini jelas-jelas nyata bahwa ada pihak yang telah me-RAMPAS HAK WARGA UNTUK BERSERIKAT dan MENYATAKAN PENDAPAT. Ini jelas bertentangan dengan UUD 45 kita.

Tetapi pada Titik ini Pemerintah belum hadir melindungi hak rakyat. Saya tidak melihat adanya Dinas Perumahan DKI maupun Kementerian PUPera yang hadir sebagai Pembina disitu. Masyarakat Kalibata City Seperti ternak yang ditinggalkan gembalanya. Padahal ibaratnya jelas ada Harimau bahkan singa yang mengancam. Mereka diam tak berani bersuara.

Akan sampai Kapan Pemerintah Tidak hadir membela rakyat yang hak-haknya dirampas begitu saja. Kejadian yang mirip juga dilakukan di Kawasan Rusun lain. Secara melawan Hukum pihak pengelola membentuk PPPSRS versi Pengmbang, dan lalu menunjuk pengelola yang adalah anak perusahaan pengembang.

Perjuangan kearah penerapan UU 20 Tahun 2011 sangat lah berat dirasakan kebanyakan warga Kawasan Rusun. Sangat langka unsur Pemerintah yang mau turun tangan menolong rakyat mendapatkan haknya. Dengan kata lain rakyat lepas dari kolonialisasi asing TAPI tetap dijajah dan oleh BANGSA SENDIRI!. Kapan ini Akan berakhir, kita belum tahu.

Boleh di tanyakan Kepada rumput yang bergoyang.
Brigjen TNI (Purn) Krismanto Prawirosumarto

Kejanggalan di Graha Cempaka Mas

Pak Krismanto - Ketua KAPPRI
Keanehan di Graha Cempaka Mas

Jakarta, 7 April 2015
Deklarator dan Koordinator Dadakan
 
Tanggal 30 Maret 2015 KAPPRI membuat tindak lanjut Rapat DPR RI tertanggal 25 Februari 2014 yang mangkrak dan lamban ditindaklanjuti oleh Pemerintah yang seharusnya memfasilitasi pemilihan Pengurus PPPSRS di tiga Kawasan, yaitu ITC Mangga Dua, ITC Roxy Mas dan ITC Graha Cempaka Mas. Dimana dalam Keputusan Rapat DPR itu KAPPRI ditugaskan sebagai salah satu pengawal dalam proses pemilihan Pengurus PPPSRS dimaksud.
 
KAPPRI  kemudian MEMBUAT Surat Edaran di Graha Cempaka Mas, yaitu berupa anjuran agar menyiapkan diri untuk menghadapi Rapat Umum yang Akan diselenggarakan. Yaitu dengan meminta warga menyiapkan bukti Kepemilikan dan mendaftarkan diri sebagai calon Peserta Rapat Umum.
 
Secara mendadak muncullah Deklarator (deklarasi 31 Maret 2015) mengatasnamakan warga sebagai Paguyuban Penghuni, yaitu Sdr. Harry P. Haryanto seorang mantan Duta Besar, dan Tonny Sutanto sebagai Koordinator, yang membuat Surat ke Dinas Perumahan DKI yang isinya keberatan dan melawan aktifitas KAPPRI dimaksud yang dianggap mengganggu ketenangan. Juga menganjurkan warga untuk tidak merespon surat KAPPRI. Dalam Hal ini KAPPRI mengemban TUGAS dari DPR RI sebagai upaya dinamisasi untuk pelaksanaan tindak lanjut Keputusan Rapat DPR RI yang mangkrak itu.
 
KAPPRI mengkuatirkan Deklarasi dadakan ini sebagai upaya mengganjal Rencana Rapat Umum yang dimaksud. Kalau kekuatiran itu benar, maka KAPPRI lebih kuatir lagi apabila seukuran mantan Duta Besar secara mendadak melakukan Deklarasi. Patut diduga ini adalah sebuah rekayasa yang sistematis, terstruktur dan bisa masive (TSM). Kami membayangkan tentu tidak mudah menggerakkan seorang mantan Dubes.
 
Kalau seandainya dia digerakkan, pasti dengan faktor pendorong yang besar sekali, yang bisa berupa apa saja, agar bergerak. Faktor yang digerakkan dikategorikan sangat mapan, stabil dan mantap. Dia adalah mantan pejabat tinggi.
 
Kalau seandainya dia bergerak tanpa digerakkan mengapa bisa mendadak bisa melakukan Deklarasi? Itu pertanyaan yang Timbul Kemudian.
 
Sampai saat ini belum ada konfirmasi, alasan adanya Deklarasi dadakan itu. Mudah-mudahan murni karena kehendak sendiri, tanpa bahan pendorong. Mungkin dia TIDAK PAHAM telah dijadikan korban dalam kemelut ini. Kalau demikian alasannya sungguh kasihan dia, belum sadar dengan situasi ini. Tapi apa benar sekelas beliau bisa seperti itu?
 
Pengalaman kita masa lalu MEMBUAT kita harus pandai menganalisa tentang peristiwa apapun. Karena bukti-bukti yang kita miliki, pejabat manapun bisa ter-“motivasi” menghambat perjuangan kita atau memberi kemudahan pihak sana. Bisa oknum Dinas, bisa oknum KEMENPUPERA, bisa oknum polisi. Bisa mantan pejabat tinggi. Posisi yang dapat dicapai pengembang saat ini TIDAK MUNGKIN hanya kerja mereka sendiri. Pasti banyak pihak yang secara sadar atau tidak sadar telah membantu.
 
Perjuangan melawan Rekayasa Hukum yang telah berlangsung lama dan dimana opini telah terbentuk bahwa perbuatan Rekayasa (negatif) itu bisa dianggap normal-normal saja, bahkan oleh kawan kita sendiri. Tragis memang, tetapi itulah kenyataannya.
 
Jalan kita mendaki, panjang dan berliku. Kalau anda rasa capek ambil napaslah sejenak, lalu  lanjutkan perjuangan lagi. Fajar keberhasilan telah merona warnanya.

Salam KAPPRI,

Brigjen TNI (Purn) Krismanto Prawirosumarto

Kappri.org

Ombudsman untuk DP - GCM