Category Archives: Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI

Kisruh Apartemen Graha Cempaka Mas, Dimanakah Pemerintah Berada?

Kompasiana.com

ce Huang

25 May 2015 | 20:54

Lokasi Apartemen Graha Cempaka Mas terdapat di Kelurahan  Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Wilayah Kota Jakarta Pusat atau tepatnya di Jln Letnan Jenderal  Soeprapto No 1 Jakarta Pusat yang berada di jalan utama antara Senen-Pulogadung, dan letaknya;

1)Hanya sekitar 10 Km dari Istana Negara tempat pusat kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia (lokasi Presiden Jokowi berkantor)  atau

2)Hanya sekitar hanya 8 Km dari Pusat Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (lokasi Gubernur Ahok berkantor)

Sungguh suatu ironi bagi saya sebagai warga negara  yang menjadi penghuninya karena kekisruhan sudah dimulai dari 2 tahun yang lalu, yang jadi pertanyaan? dimanakah pemerintah  khususnya Kementerian Perumahan atau Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi selaku Pembina Dibidang Urusan Perumahan (Kata Pembinaan meliputi Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan)  yang konon katanya pemerintahan pasca reformasi menerapkan kata keren “Good Governance” dimana dari good governance ada pihak  Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat didalamnya untuk menciptakan “Demokrasi”, Semua kata-kata ini lenyap hanya terbaca didalam buku saja, implementasinya nol besar karena sebagai warga apartemen belum merasakan realitas “good governance” kata-kata manis tersebut.

Kekisruhan terjadi karena beberapa tuntutan warga apartemen menuntut transparansi dan keadilan terhadap beberapa permasalahan, diantaranya;

1)Pengelola apartemen menjual air hasil recycle dengan harga PAM tanpa hak (illegal), supply air dari PDAM hanya 20% sedangkan 80% hasil recycle limbah dijual dengan harga PDAM (kualitas 0,8 pdhl standar PDAM 0,2 jadi jauh kualitasnya).

2)Pengelola apartemen menaikan harga listrik (illegal) dari ketentuan pemerintah. Dari tarif listrik pemerintah ditambah sekitar 45%.

3)Pengelola apartemen menarik pajak PPN tanpa hak (illegal). Setiap pembayaran IPL ditarik pajak termasuk pembayaran listrik dan air dipajaki juga.

4)Sinking Fund tidak disimpan dalam rekening khusus PPRS dan bahkan tanpa pertanggung jawaban sebagaimana ketentuan AD ART.

5)Menggunakan listrik untuk antene BTS, padahal dalam kontrak PLN hanya untuk kepentingan listrik warga.

6)Pengelola apartemen mengkomersilkan tanah, barang dan benda milik bersama warga.

7)Penghuni apartemen/warga mempertanyakan hasil pemasukan dari dana Parkir, dana sewa Kantin, dan sewa Iklan/reklame, dana sewa BTS yang seharusnya milik warga dan menjadi pemasukan bagi PPRS tetapi menjadi pendapatan pengelola PT Duta Pertiwi.

8)Penghuni apartemen/warga mempertanyakan klausul asuransi unit apartemen, karena apabila terjadi musibah yang menerima asuransi adalah pengelola tapi yang bayar premi adalah warga.

9)Penghuni apartemen/warga mempertanyakan balik nama tanah induk apartemen dari PT Duta Pertiwi Tbk menjadi nama PPRS Graha Cempaka Mas. Karena hampir sudah 18 tahun Hak Guna Bangunan belum dibalik nama menjadi PPRS sebagai wali amanah warga.

Inilah awal kekisruhan terjadi, dimana pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk menutupi borok yang berbau busuk sudah mereka simpan hampir 18 tahun berjalan, sehingga pemilik/warga yang syah dan legal menuntut kepada  pengelola untuk transparan, tapi manajemen PT Duta Pertiwi Tbk tidak pernah mau untuk melakukannya, ada apa ini? Tentunya  kita tahu  bisnis dan keuntungan ada didalamnya. Jaman demokrasi dan transparansi  menuntut keterbukaan, sayang PT Duta Pertiwi Tbk belum mau melakukannya, kenapa belum? Karena keuntungan uang ada didalamnya, kalau kenikmatan yang selama ini lepas berarti bencana, walaupun sebagian keuntungan itu didapat dengan menghisap darah warga yang seyogyanya rakyat Indonesia.

Siapakah pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk yang kami sebut “Duper” adalah sebuah perusahaan terbuka yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, Singapore, Australia bahkan di Wall Street Amerika  dengan sebutan “DUTI” dipimpin oleh;

Komisaris Utama ; Muhktar Widjaja.

Direktur Utama ; Lie Janie Harjanto.

Wakil Direktur ; Teky Malloa.

Direktur ; Hongky Jeffry Nantung.

Direktur ; Stevanus Hartono Adiputro.

Direktur Independen; Handoko Wibowo.

Keuntungan perusahaan PT Duta Pertiwi Tbk tahun 2014 hasil RUPS tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp 585 milyar.

Apa yang terjadi antara pemerintah dan pengusaha dalam kisruh antara warga vs pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk? Perselingkuhan telah terjadi dimana keberpihakan pemerintah hampir 95% untuk pengusaha pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk sebuah anak perusahaan Sinar Mas Group milik taipan  Eka Tjipta Widjaja, sedangkan porsi kewenangan pemerintah buat kami warga penghuni hanya sekitar 5% saja, hal ini terlihat keberpihakan pemerintah dan pengusaha dengan perselingkuhan didalamnya beraroma sedap uang setoran tercium oleh warga karena kami sebagai warga sangat merasakan akibatnya dari keberpihakan pemerintah kepada PT Duta Pertiwi Tbk.

Contoh kongkrit yang kami rasakan keberpihakan pemerintah ke pengusaha pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk adalah;

1)Keberpihakan aparat pihak Kepolisian (khususnya Korp Brimob Kwitang Jakarta Pusat) terhadap Pengelola Apartemen Duta Pertiwi, kami merasakan sertamenyaksikan langsung bagaimana pihak aparat kepolisian Korp Brimob Kwitang dengan baju seragam lengkap memakai senjata laras panjang menjadi pengawal Satpam & Tehnisi dan juga Preman  untuk mematikan listrik di unit warga, dimana kami dituduh tidak membayar listrik oleh mereka, padahal bisa kami  buktikan 100% sebagai warga taat membayar listrik tiap bulan ke Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) yang menjadi bentukan warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beralamat di Komplek Apartemen Graha Cempaka Mas Tower A.10, sayangnya personil Kepolisian yang berjumlah dalam satu rombongan  20 Personil selalu mengatakan bahwa  kami melaksanakan tugas dari atasannya, tapi kami sebagai warga tidak pernah diajak komunikasi oleh Pimpinan Polri Brimob tersebut untuk diminta apa permasalahan yang terjadi, saya yakin pimpinan Korp Brimob hanya mendengar sepihak alasan permasalahan dari pihak pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk serta para Komandaan Brimob kwitang sangat mempercayai pengusaha 1000% laporannya kalau tidak ada uberampe didalamnya mana mungkin, karena para Komandan ini adalah orang terhormat dan lulusan sekolah terbaik juga disumpah oleh Negara untuk membela rakyatnya, tapi sayang kepintaran dan kekuasaan yang mereka punya tidak pernah sedikitpun untuk melakukan atau mendengar keluh kesah warga apartemen. Dengan kehadiran Brimob yang selalu berada di lingkungan apartemen berjumlah 20 personil dengan perlengkapan senjata laras panjang dan sepeda motor trailnya, apakah kami sebagai warga sudah dianggap teroris, karena kalau Brimob turun atau berada disuatu lokasi yang saya lihat di Televisi jika ada penangkapan teroris. Kepada pihak kepolisian dibenarkankah penanganan warga yang kisruh dengan pengelola apartemen prosedurnya demikian menempatkan Korp Brimob dilingkungan apartemen?

Hanya dengan keberanian akan kebenaran warga khususnya ibu-ibu dengan peralatan dapur sedaanya telah menyandera sekitar 3 Jam  4 personil Brimob pada suatu kejadian awal bulan mei ini.

2)Keberpihakan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI (Ika Lestari Adji)  sangat kami rasakan berpihak banget dengan pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk, kami sudah puluhan kali berusaha untuk bertemu dan mau menyampaikan permasalahan kekisruhan pengelolaan apartemen ke Kepala Dinas Perumahan DKI ini, tapi Kadis selalu menghindar dan menghindar tidak pernah mau ketemu rakyatnya warga apartemen Graha Cempaka Mas,  yang ada dalam benak saya, kami hanya warga biasa dengan bau busuk, tetapi untuk  ketemu pihak pengelola apartemen PT Duta Pertiwi Tbk, Kadis ini dengan senyum sumringah menerima dikantor atau janjian disuatu tempat dengan tangan terbuka,  dan pertemuan Kadis Perumahan dengan Pengelola Apartemen PT Duta Pertiwi Tbk bukan hanya dikantor saja, tapi bisa bertemu di suatu Mall sambil makan siang.

Dan yang paling terlihat dengan jelas keberpihakan tersebut dikeluarkannya surat Kadis Perumahan dan Gedung DKI nomor; 492/ 1.796.55 tanggal 11 Februari 2015 tentang pemberitahuan yang isinya Iuran Pengelolaan disetor ke Badan Pengelola, inilah biang kekisruhan lanjutan dari buah kebijakan Kadis Perumahan dan Gedung DKI.

Dengan aspek kebijakan tersebut Satuan Pengaman (Satpam) beserta Teknisi dan Preman berbaju satpam serta Teknisidan  Brimob Kwitang bergerombol sekitar 30 orang memadamkan listrik warga bahkan merusak panel beserta kabel-kabelnya mereka copot, seolah kewenangan mereka melebihi kewenangan TNI untuk pengamanan Negara, melebihi kewenangan  Polri dalam menindak warga, serta melebihi kewenangan PPNS dibidang Energi Kelistrikan bisa memutuskan listrik warga seenaknya sampai dalam 1 (satu) hari 3x pemutusan. Sungguh kejadian yang luar  biasa dalam satu kawasan apartemen dimana  preman, satpam gadungan dan teknisi didampingi oleh satuan Brimob untuk menindas warga dengan cara memadamkan listrik, mengintimidasi, menakuti warga yang hanya membela hak-hak dasarnya sebagai pemilik apartemen yang syah dan legal.

3)Kemanakah aparat pemerintah lainnya, seperti RT-RW sekitar apartemen termasuk Lurah Sumur Batu dan Camat Kemayoran, KaPolsek Kemayoran, Kapolrest Jakarta Pusat, Kapolda Metro dan jajaran lainnya. Kenapa Diam?Ini yang jadi pertanyaan warga? Apakah tidak tahu ada kisruh di apartemen Graha Cempaka Mas, padahal sebagian warga telah melaporkan bahkan membuat LP kejadian pengrusakan listrik dilingkungan apartemen tapi tidak pernah ada tindak lanjut oleh pihak kepolisian.

4)Kemanakah wakil rakyat (DPR dan DPRD-DKI), silahkan bapak&ibu yang terhormat untuk berkunjung ke apartemen kami di Graha Cempaka Mas di Tower A.10 untuk tahu apa yang terjadi disini, karena masih terjadi penindasan serta pendzoliman terhadap warganya, bapak&ibu yang terhormat yang duduk dikantor dewan, mungkin kami juga yang memilih serta mencoblosnya, sayang kalau Dewan yang terhormat sampai tidak tahu kondisi warganya yang merasa dijajah oleh pengusaha.

5)Yang paling menarik dari kekisruhan ini adalah pandangan dan pendapat warga bahwa PT Duta Pertiwi Tbk bersikukuh menutupi secara ketat kebusukan selama 18 tahun agar tidak terungkap secara rapat, meminta aparat pemerintah untuk membela mereka mati-matian, ada apakah ini?

Kerjasama aparat pemerintah sangat diperlukan oleh PT Duta Pertiwi Tbk untuk tetap menguasai Sertifikat Induk (SHGB) kawasan yang bisa dijaminkan di Bank atau dicantumkan dalam perhitungan saham dipasar modal, ini merupakan praktek kejahatan keuangan luar biasa dan sudah menjadi global dengan dijualnya di saham Singapore, Australia, dan Amerika. Artinya PT Duta Pertiwi meminjam dana dari keuangan nasional dan global atas dasar jaminan asset yang sudah terjual menjadi milik warga, dan apabila perusahaan ini bangkrut atau pailit (PT Duta Pertiwi Tbk) maka investor luar negeri akan mengejar asset underlying yang sudah terjual kepada pemilik unit Sarusun Graha Cempaka Mas.

Kita tunggu akhir cerita kisruh warga apartemen ini dengan adanya pembiaran oleh pemerintah bahwa telah terjadinya mafia praktek hukum dan keuangan global yang berada dijantung pemerintahan dan hanya berjarak 10 KM dari Kantor Pemerintahan Kekuasaan Presiden Jokowi-JK.

Prinsipnya kami sebagai warga apartemen hanya ingin difasilitasi oleh pemerintah, jikalau pemerintah ini masih ada dan mendudukan diri sebagaimana pemerintahan yang good governance yang melakukan Pembinaan (pengaturan, pengendalian dan pengawasan)  untuk mempertemukan antara keinginan kami-kami selaku warga dengan pihak pengelola PT Duta Pertiwi Tbk untuk menanyakan dan minta pertanggungjawaban terhadap 9 (Sembilan ) point tuntutan warga, kiranya warga sangat rasional untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak pengelola yang sudah 18 tahun menindas dengan ketidak transparanan serta ketidak adilan.

Tidaklah kami macam-macam menuntut hak dan milik kami sebagai pemilik apartemen yang selama ini dibohongi serta ditindas oleh pengelola apartemen yang bernama PT Duta Pertiwi Tbk.

Semoga informasi ini dapat menggugah pihak pemerintah maupun pembela hak azasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk pihak yang berkepentingan dalam keuangan global untuk dapat mewaspadainya kejadian kekisruhan ini serta membantu menyuarakan hak warga Apartemen Graha Cempaka Mas yang posisinya berada di jantung kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Pasar Saham Bursa Effek Indonesia dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan hukum serta keuangan global untuk dapat mewaspadai bahwa perusahaan PT Duta Pertiwi Tbk telah terindikasi terjadinya mafia hukum serta kejahatan keuangan global yang siap meledak secara global.

Senjata warga Apartemen Graha Cempaka Mas adalah semangat keberanian untuk kebenaran menuntut hak dasarnya sebagai pemilik untuk apartemen, dibarengai dengan peralatan; Centong Nasi dan Dandang untuk memukul, sempritan untuk membuat suara gaduh serta linggis apabila kami diserang para preman suruhan PT Duta Pertiwi Tbk.

Atau kami warga akan menentukan caranya sendiri untuk mengenyahkan PT Duta Pertiwi Tbk  berdasarkan kapasitas serta hukum ala warga sendiri.

Kami sangat yakin seyakin-yakinnya keburukan akan terbuka dan lenyap sedangkan  keadilan akan hadir, walau perjuangan warga terus berlangsung dengan motto “Warga Bersatu Tak Terkalahkan” serta “Kami Hidup Disini, Juga Kami Akan Mati Disini” heroik yel-yel yang selalu kami kumandangkan saat melakukan demo maupun saat terjadi pemadaman listrik warga oleh gerombolan preman yang didukung aparat Kepolisian.

Hidup warga apartemen…….mari kita merdeka dari penindasan PT Duta Pertiwi Tbk, sekali lagi warga bersatu tak terkalahkan, serta kami hidup disini juga akan mati disini. Wassalam.

Sumber: http://m.kompasiana.com/post/read/719619/3/kisruh-apartemen-graha-cempaka-mas-dimanakah-pemerintah-berada.html

Advertisements

Tentang Kebijakan Pengelolaan, Penghuni Apartemen Demo di Balai Kota (Kompas.com)

Penulis : Dimas Jarot Bayu | Selasa, 10 Maret 2015 | 15:00 WIB
KOMPAS.com/Ai Chintia Ratnawati
Penghuni Kalibata City melakukan aksi dalam menolak kenaikan biaya iuran pemeliharaan lingkungan (IPL) yang ditentukan oleh pengelola, Sabtu (14/2/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com – Puluhan penghuni apartemen strata atau rumah susun hak milik (rusunami) yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Aksi tersebut dilakukan untuk menentang berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dianggap hanya menguntungkan pengembang. Selain itu, pihak KAPPRI meminta adanya pemilihan ulang Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dibentuk secara sepihak oleh pengembang.

Salah satu pengunjuk rasa, Simson, mengatakansaat ini banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang dalam pengelolaan rusunami. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun), pengelolaan rusunami harus diserahkan pada pemilik dan penghuninya.

“Pada kenyataannya, sebanyak 60 rusunamj yang ada di Jakarta justru dikuasai oleh pengembang. Itu semuanya didukung oleh Pemprov DKI,” ujar Simson saat diwawancarai Kompas.com, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/32015).

Simson melanjutkan, seharusnya tugas Pemprov adalah mengawasi dan membina pengelolaan rusunami di Jakarta. Sayangnya, tugas tersebut tak dijalankan.

“Ada 60 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) rusunami yang melanggar UU justru dikasih Surat Keputusan (SK) Gubernur. Berarti tugas Pemprov sebagai dewan pembina itu disalahgunakan,” tambah Simson.

Saat ini, pihak KAPRI telah melakukan mediasi dengan Pemprov mengenai masalah rusunami tersebut. Ada pun hasilnya, Simson menjelaskan bahwa para penghuni  yang melakukan unjuk rasa nantinya akan dipertemukan dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

“Hasil pertemuannya positif. Dalam waktu dekat kami akan dipertemukan dengan Ahok (panggilan Basuki) untuk kembali membahas masalah ini. Tapi bila mediasi kembali tidak berjalan, kami akan lakukan demo yang lebih besar,” tukas Simson.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, beberapa penghuni rusunami yang melakukan unjuk rasa berasal dari apartemen ITC Mangga Dua, Graha Cempaka Mas, Green Pramuka, Kalibata City, dan Marina Ancol.


Permintaan Audiensi Kenari Mas Ke Dinas Perumahan dan Gedung DKI

Sebagai referensi, berikut adalah isi surat mengenai Permintaan Audiensi Kenari Mas terhadap Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta yang dapat dilakukan juga oleh seluruh Rumah Susun di Indonesia:

**************************************************************************

Jakarta, 16 Februari 2015

No. 049/TF-LAW/II/2015

Kepada Yth,

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan

Provinsi DKI Jakarta.

Jl. Taman Jatibaru No.1 Jakarta Pusat.

Perihal           : PERMINTAAN AUDIENSI

 

Dengan hormat,

SYAFRIZAL FARID, SH. MH dan SUARTINI SUPENDI, SH. MH, masing-masing advokat dan konsultan hukum pada kantor “TARIGAN & FARID Law Firm”, beralamat Graha Mustika Ratu, 5th Floor #505 Jln. Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta 12870, Phone : (62 21) – 8370 3374 Fax : (62 21) – 8370 5486, Email: tflaw28@yahoo.com, bertindak untuk dan atas nama Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Non Hunian (P3SRSNH) Plaza Kenari Mas Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Februari 2015, terlampir.

Untuk dan atas nama klien kami sebagaimana tersebut diatas, bersama ini kami memohon kepada Ibu Kepala Dinas Perumahan berkenan memberikan waktu kepada kami untuk audiensi. Adapun dasar dan alas annya adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa, klien kami adalah sebagai pemilik dan sekaligus pedagang/penghuni rumah susun bukan hunian Kenari Mas Jakarta Pusat;
  1. Bahwa, klien kami telah membeli unit-unit satuan rumah susun tersebut berikut bagian, benda dan tanah bersama (gedung) sejak tahun 2005 dari bekas pengembang/bekas penjual, PT. Catur Mas, telah membayar lunas dan telah terjadi serah terima baik secara yuridis melalui pejabat PPAT maupun secara fisik oleh PT.Catur Mas sendiri;
  1. Bahwa, secara hukum maupun secara tradisi, barang yang telah dibeli oleh klien kami beli tersebut merupakan tanggungjawab klien kami dalam hal pemeliharaan dan perawatannya yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan perbaikan atas bagian-bagian yang rusak baik unit satuan rumah susun maupun bagian, benda dan tanah bersama;
  1. Bahwa, apalagi dengan telah disahkannya perhimpunan pemilik dan penghuni oleh Pemda DKI Jakarta, maka klien kami bertanggungjawab penuh dalam hal pemeliharaan dan perawatan bagian, benda dan tanah bersama rumah susun tersebut;
  1. Bahwa, akan tetapi hingga saat masih ada pihak-pihak yang keberadaannya pada rumah susun Kenari Mas tersebut mengatasnamakan bekas pengembang/bekas penjual, padahal gedung Kenari Mas bukan lagi milik bekas pengembang;
  1. Bahwa, keberadaan pihak-pihak tersebut sangat meresahkan klien kami karena selain tanpa izin dari klien kami sebagai pemilik, tindakannya bukan dalam hal pemeliharaan dan perawatan bagian, benda dan tanah bersama, tetapi menjadikan kami para pemilik, satuan rumah susun serta bagian, benda dan tanah bersama sebagai alat untuk memperkaya diri mereka dengan cara memeras dan merampas harta kekayaan klien kami seperti memungut iuran kepada setiap pemilik, memaksa untuk membayar tagihan listrik dan air serta menaikkan tarifnya melebihi dari yang ditetapkan oleh pemerintah, memaksa membayar pajak PPN, uang jasa operator serta membangun unit-unit baru dan menyewakan lahan bersama kepada pihak luar, dimana hasilnya adalah buat kepentingan pihak-piahk yang tidak jelas tersebut, dimana kalau diikuti oleh maka akan di intimidasi seperti pemutusan aliran listrik tanpa hak dan sebagainya;
  1. Bahwa, semua perbuatan yang mereka lakukan tersebut secara hukum merupakan perbuatan pidana yang kebetulan TKP dan modusnya terjadi pada rumah susun Kenari Mas, dimana baik menurut UU dimana Dinas Perumahan dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi klien kami sebagai warga Negara dan sebagai pemilik/penghuni rumah susun Kenari Mas dari perbuatan pidana tersebut;
  1. Bahwa, untuk lebih jelasnya, maka bersama ini kami meminta kepada Ibu Kepala Dinas sebagai pejabat yang bertanggunjawab pada rumah susun dan keamanan serta ketertibannya, untuk menyediakan waktu kepada klien kami untuk audiensi dengan waktu dan saudari tentukan;

Demikian permohonan kami, atas berkenannya Ibu, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

TARIGAN & FARID Law Firm

 

SYAFRIZAL FARID, SH. MH               SUARTINI SUPENDI, SH., MH

Termbusan, kepada yth :

  1. Gubernur KDKI Jakarta,
  2. Klien,
  3. Arsip.

 
Untuk versi MS Word silakan download disini: PERMINTAAN AUDIENSI KENARI MAS KE DISPERUM – SURAT

Tegakkan Wibawa Pemerintah dengan Melarang RUTA Developer Versi Manapun

Yang Terhormat: Kadis Perumahan DKI

Terdapat info bahwa Dinas Perumahan akan HADIR pada RUTA  versi Duta Pertiwi (DUTI) 12 Februari 2015 (besok sore) di Hotel Patra Jasa Cempaka Putih.

Dinas Perumahan DKI

Apabila itu sampai terjadi dengan terpaksa kami warga Graha Cempaka Mas (“GCM”) akan berhadapan dengan jajaran Dinas Perumahan DKI Jakarta.

Kami harus menegakkan wibawa Pemerintah yang telah melarang RUTA Developer versi manapun.

Dan merupakan kebohongan besar apabila jajaran Dinas Perumahan DKI  tidak tahu menahu bahwa P3SRS Agus Iskandar adalah boneka DUTI dan RUTA tersebut hanyalah siasat untuk kepentingan  legalitas DUTI semata. Karena mereka telah habis waktu masa baktinya pada tanggal 3 Februari 2015 yang telah lalu.

Alasan untuk  pertanggungjawaban P3SRS mereka kepada warga dapat dengan mudah diakomodasi pada RUTA yang akan diselenggarakan atau difasilitasi oleh TIM PEMDA sebagaimana yang telah dibentuk dengan KEPUTUSAN GUBERNUR  DKI JAKARTA.

Sementara itu pengurus P3SRS (Bentukan warga melalui RULB yang DIFASILITASI oleh DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG DKI JAKARTA) tetap patuh tidak menyelenggarakan RUTA yang sesuai AD – ART dilaksanakan pada akhir Januari 2015 lalu.

Serta pengurus P3SRS GCM juga telah memberi jaminan tertulis bahwa sampai dengan kepengurusan baru hasil RUTA yang akan  difasilitasi oleh TIM bentukan Pemda DKI, PT. DUTI ( DUTA PERTIWI) tetap bertindak sebagai BADAN PENGELOLA APARTEMEN GRAHA CEMPAKA MAS.

Semoga jajaran Dinas Perumahan TIDAK  MENISTAKAN KEBENARAN dan menutup HATI NURANI masing-masing dan  menghinakan wibawa diri sendiri selaku bagian dari Pemerintah, sebaliknya mari kita bersama-sama warga GCM menegakkan UU dan tidak memberi kesempatan untuk DUTA PERTIWI sebagai perusahaan GO PUBLIK terus melakukan bisnis illegal.

Terima kasih.

Salam,

Saurip Kadi

Graha Cempaka Mas

Tembusan:
1. Kepala Staf Kepresidenan
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
3. Kapolda Metro Jaya
4. Gubernur DKI
5. Dir Reskrim Umum Polda Metro Jaya
6. Kapolres Jakarta Pusat

Penanganan Permasalahan di Apartemen dan Rukan Dilakukan Pemprov DKI

Berikut adalah surat dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah – Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait proses penanganan permasalahan di Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui tim yang telah ditentukan:

Surat Dinas Perumahan dan Gedung DKI 02 Surat Dinas Perumahan dan Gedung DKI 01