Category Archives: Disperum

Bantahan dan Pernyataan Terhadap Informasi yang Disampaikan Ibu Kepala Dinas Perumahan dan Bangunan DKI Jakarta

Bahwa kami, perwakilan warga dari berbagai apartemen yang bergabung dalam DEMO ke Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta tanggal 10 Maret 2015 lalu, menyatakan apa yang diinfomasikan ibu Kadis (Ibu Ika Lestari Aji, SE, MM. NIP. 196512151985032003) bersama Mualim Wijoyo (COO PT Prima Buana Internusa (PBI)/PT Agung Podomoro Land ) dan Erwin Kallo adalah TIDAK BENAR.

Bahwa DEMO kami adalah penegasan untuk pelaksanaan UU No. 20 yang dilanggar oleh Pengembang dan di-“BIARKAN” oleh Disperum selaku “Pembina”. Bukan seperti yang diinfomasikan kepada masyarakat pertanggal 26 Maret 2015 melalui Radio Sonora (www.sonora.co.id):

  1. Erwin Kallo menyatakan bahwa staff Pengembang menjadi Pengurus (dengan surat kuasa) mewakili Pengembang selaku pemilik (yang mana melanggar UU No. 20 Pasal 74 bahwa surat kuasa tidak bisa untuk memilih dan dipilih).
  2. Oleh Ibu Kadis DisPerum, seakan mengiyakan (menyetujui) pelanggaran tersebut dengan menyatakan: “sangat setuju dengan ahli properti -Erwin Kallo, bahwa demo dan perselisihan hanya masalah “selisih paham”. Faktanya kami menegaskan Demo bukan selisih paham, tetapi kami demo atas penyelewengan UU No. 20 oleh pengembang, perampas hak warga yang di “biarkan” oleh “Pembina”.
  3. Mualim menyataan: “Kami, melakukan provokasi yang sangat besar”. Yang benar: bahwa Kami membantu pemerintah memperjuangkan amanat UU No. 20 Thn 2011 dan keberatan difitnah dengan kata “memprovokasi”.
  4. Oleh Kadis Perum selaku Pembina, mendiamkan pernyataan tersebut, signal setuju dan mendukung dengan memperjelas bahwa “Kadis punya data pengurus PPRS/P3SRS, dan hanya 18% yg ribut. “ Kami tegaskan: Pelanggaran Undang-undang tidak perlu menunggu 100% warga demo baru ditegakkan!
  5. Data pengurus PPRS/P3SRS yang dimiliki Ibu Kadis dimana adanya Mualim dan Ajit selaku kuasa pengembang yang menjabat pengurus dimana-mana, sbg bukti pelanggaran UU No. 20 Pasal 74 (hak surat kuasa) dan pelanggaran Kepmen tentang pengurus wajib ber domisili/KTP dan KK setempat, tapi ibu Kadis masih “membiarkan” dan seakan IKUT setuju agar warga pejuang UU No. 20 sebaiknya tiarap “agar tidak memprovokasi”.

Kami harapkan Ibu kadis dapat mencabut kembali pernyataan dan mengoreksi selaku Pembina :

“Bahwa PERJUANGAN MENEGAKAN AMANAT UU RI adalah TUGAS KITA BERSAMA, dan perjuangan ini bukan “PROVOKASI”!

cc: Warga apartemen