Category Archives: dprd

Anggota DPRD Corong Pengembang

DPRD-LOGO

Jakarta, 6 Juli 2015
Gerakan yang perlu kita Waspadai

Seorang anggota DPRD DKI yang juga perantara menjual lapak-lapak atau pun kios BODONG yang dibangun oleh Pengembang nakal di daerah milik Bersama sebuah Pusat Perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat dekat Grand Indonesia, mewacanakan perbaikan Undang-Undang No 20 tahun 2011 di koran Pos Kota kemarin. Alasan yang dipakai karena UU 20/2011 merugikan para pembeli maupun penjual.  Dalam praktek selama ini pengembang nakal sangat  bisa menarik manfaat dengan cara me melintir UU itu dengan ngotot menafsirkan pemberian hak suara dalam rapat didasarkan atas Nilai Perbandingan Proporsional (NPP).  Penerapan NPP ini nyata bertentangan dengan UUD 45 yang mendasari UU Pemilu yang menyatakan bahwa hak suara sama dimiliki orang perorang tanpa memandangnya apakah dia kaya atau miskin. Bila NPP sebagai dasar penentuan hak suara dalam Rapat  diterapkan, berarti orang kaya punya hak suara lebih banyak dari orang miskin.  Kalau dia memiliki 10 unit Rusun maka dia akan memiliki hak suara 10. Sedangkan yang memiliki 1 unit memiliki 1 hak suara.

Pada dasarnya  pengembang nakal tidak ingin UU itu dijalankan. Gerakan mereka selama ini mendekati  pejabat terkait agar jangan sampai muncul Peraturan Pemerintah (PP) yang akan memperkuat UU itu dalam praktek, atau mempengaruhi biro Hukum konseptor PP agar membelokkan PP Dari UU demi keuntungan mereka yang nakal.  Sampai sekarang telah 5 tahun mereka berhasil mencegah PP dilahirkan.

Pengembang nakal sangat ketakutan kalau sampai UU itu lengkap dengan PP-nya ada dan dijalankan. Agar UU itu tidak dapat berjalan maka diwacanakan Untuk memperbaiki UU No 20 Tahun 2011 itu.  Dalam UU No 20 tahun 2011 hak-hak para pembeli dijamin disitu.

KAPPRI telah mencium gerakan ini. KemenPUPera sedang memfinalisasi PP untuk UU No 20 Tahun 2011 dan tidak lama lagi akan keluar. KAPPRI sangat ingin PP segera Lahir. Oleh karena itu berbagai jurus maupun usaha baik illegal maupun legal perlu dilancarkan agar UU itu jangan sampai berlaku.
Pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 jelas menyatakan bahwa yang mempunyai hak mengelola Rusun adalah representasi para pembeli dalam PPPSRS, baik dengan cara membentuk atau menunjuk Badan Pengelola.

Pasal 75, 76, dan 77 serta penjelasannya lebih tegas lagi menyatakan hak para pemilik. Selama masa transisi yang dibatasi paling lama setahun pengembang diberi hak mengelola sementara.  Nikmatnya, mengelola Rusun sangat menarik. Kenyataannya pengelolaan dilakukan tertutup tanpa transparansi keuangan. Pembentukan PPPSRS direkayasa seolah dibentuk oleh para pembeli. Tetapi kenyataannya dengan menerapkan NPP sebagai dasar hak suara , pengembang bisa menempatkan pegawainya menguasai PPPSRS dan memberikan mandat palsu kepada Pengelola, yaitu anak perusahaan pengembang nakal itu untuk menjalankan pengelolaan.

Pengembang tidak ingin Pengelolaan Rusun yang dia bangun dan dia jual lepas dari tangannya, tentu karena mendatangkan keuntungan sangat Besar.

Dalam RUPS, laporan keuangan pengembang Tbk tertentu menyajikan  keuntungan bersih lebih dari 750 milyar pertahun dari pengelolaan Rusun sebanyak 9 Kawasan saja tanpa membangun Rusun baru. Oleh karena itu apapun taruhannya, pengelolaan Rusun harus tetap dipertahankan.

Kalau kita Pelajari dengan saksama Laporan Keuangan RUPS pengembang Tbk masih banyak Tanah Kawasan Rusun yang telah dijual kepada masyarakat masih dimasukkan sebagai kekayaan perusahaan yang telah menjual saham atau listing di Pasar modal.

Pernyataan ini benar adanya, barang siapa meragukannya, maka harus mempelajarinya dalam laporan keuangan RUPS itu dan UU 20 Tahun 2011 tentang Rusun. Kalau seandainya dilakukan koreksi dalam Laporan Keuangan RUPS itu saya kuatir kekayaan Perusahaan Tbk itu akan susut banyak  dan berpengaruh negatif terhadap Harga saham. Para investor perlu tahu.

Krismanto Prawirosumarto

Advertisements