Category Archives: ESDM

PERATURAN MENTERI ESDM NO 31 TAHUN 2015 HARUS KITA TOLAK!

undang-undang

Jakarta, 25 Oktober 2015

Peraturan Menteri ESDM No 31 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dari bunyi Pasal-pasalnya sangat layak diartikan bahwa yang akan diberi IUPTL adalah pelaku Pembangunan atau Pengembang Rumah Susun Hunian, non Hunian dan Campuran. Dalam Undang-Undang 20 Tahun 2011 terdapat penjelasan tentang pelaku Pembangunan, Pengelola, para Pembeli yang kemudian menjadi Pemilik, serta para Penyewa yang mendapat kuasa dari Pemilik. Sehingga dengan memiliki IUPTL posisi pelaku Pembangunan di Rusun akan menjadi lebih kuat dan tentu menjadi alasan untuk ingin/tetap berada di Rusun yang dibangunnya.

Padahal UU 20/2011 menyatakan paling lambat setelah satu tahun sejak penyerahan unit Rusun kepada Pembeli yang pertama pengelolaan Rusun harus diserahkan kepada PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) yang wajib dibentuk oleh para Pemilik atau Pembeli. Berarti kalaupun pelaku Pembangunan masih berada di Rusun ia adalah sebagai Pemilik atas unit yang belum dijual. Posisi dan hak suaranya akan sama seperti Pemilik lainnya yaitu satu suara.

PPPSRS oleh Undang-Undang diberikan hak mengelola Benda/Daerah/Tanah Bersama. PPPSRS dapat membentuk Badan Pengelola atau menunjuk Badan Pengelola untuk melakukan Pengelolaan. Kalau dilakukan tender secara benar, bisa jadi pelaku Pembangunan atau anak usahanya yang kalah dan tidak menjadi Pengelola. Berarti Pelaku Pembangunan harus meninggalkan Rusun yang dibangunnya. Dia perlu membangun Rusun  lagi di lokasi lain. Ini yang tidak diinginkan oleh Pelaku Pembangunan.

Sedangkan Pengelola menurut Undang-Undang adalah Badan yang dibentuk atau ditunjuk PPPSRS untuk melayani pemeliharaan kebersihan, keamanan dan alat-alat atau ‘utility’ agar berfungsi. Dia tidak berdomisili di Rusun yang dikelola. Dia hanya melayani.

Jadi sebenarnya yang paling masuk akal untuk mempunyai IUPTL seharusnya adalah PPPSRS. Jika PPPSRS yang mempunyai IUPTL, mengapa ada Pasal yang memungkinkan menaikkan Harga diatas Harga PLN? Padahal PPPSRS TIDAK PERLU menarik keuntungan dari dirinya sendiri.

Ada hal yang mengganggu pikiran.

Saya membaca majalah Inner City yang memuat Pertemuan antara P3RSI (Persatuan Perhimpunan Pemilik Rumah Susun Indonesia) yang dipimpin Mualim dengan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman sekitar bulan Juli 2014. P3SRI meminta diberikan kemudahan.

Apakah Peraturan Menteri ini sebagai hasil Pertemuan tadi???

P3SRI merupakan Perhimpunan PPPSRS bentukan Pengembang yang pengurusnya sebagian besar karyawan pelaku Pembangunan. Pembentukannya dengan cara mengakali para Pemilik bahwa dikatakan suara dalam Musyawarah ditentukan berdasar Nilai Perbandingan Proporsional (NPP). Pengembang memberikan kuasa kepada banyak karyawannya untuk hadir dalam Rapat dan memiliki hak suara.

Padahal seharusnya hak suara dimiliki oleh para Pemilik, tanpa tergantung berapa banyak dia memiliki unit atau ‘One Name One Vote’.

Hak suara berdasar NPP itu menerapkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, berarti yang mempunyai banyak unit mempunyai suara lebih banyak daripada yang hanya punya satu unit. Sedangkan Rusun diatur oleh UU 20 Tahun 2011 yang menerapkan Azas Demokrasi seperti Pemilu, Pilpres, atau Pilkada yaitu Satu Nama Satu Suara. Dalam Pemilu orang kaya juga hanya mencoblos satu kali sama seperti orang miskin.

UU 20 tahun 2011 melindungi para pemilik Dengan cara “yang punya hak suara dalam PPPSRS hanyalah pemilik yang sekaligus Penghuni”. Sangat tidak masuk akal apabila bukan Pemilik atau Penghuni yang tinggal di tempat lain diberi hak mengelola.

Akibat yang sangat mungkin timbul bila Peraturan Menteri 31/2015 diberlakukan:

  1. Pelaku Pembangunan dengan memiliki IUPTL akan menjadi punya alasan untuk bercokol terus di Rusun yang dibangunnya sebagai pemasok tenaga listrik.
  2. Dia akan membentuk PPPSRS dan Badan Pengelola dengan segala cara, agar dapat seterusnya mengelola, seperti upaya yang dilakukan sampai saat ini.
  3. Dengan memiliki IUPTL Pengembang akan menjadi supplier listrik di Rusun.
  4. Pengembang akan berhak menaikkan harga listrik diatas Harga PLN dengan alasan yang tercantum di Peraturan Menteri 31/2015.
  5. Pengembang akan merasa lebih berhak lagi untuk memutus saluran listrik karena dialah yang menjual listrik dan punya ijin IUPTL, dengan alasan apapun. Sekarang saja memutus listrik tanpa hak tidak diberikan sanksi.
  6. Penderitaan para Penghuni yang terjadi saat ini akan bertambah parah Setelah Peraturan Menteri 31/2015 diberlakukan.
  7. Pengelola/pelaku pembangunan Akan lebih bebas dan berdaya tawar lebih tinggi untuk berlaku sewenang-wenang kepada Penguni Rusun.

Kesimpulan:

  1. Peraturan Menteri 31/2015 akan MEMBUAT warga Penghuni Rusun lebih Sakit lagi. Ibaratnya orang Sakit TAPI diberikan HIV AIDS agar daya tahan tubuhnya lebih rusak.
  2. Peraturan Menteri 31/2015 tidak layak diterapkan dan harus dicabut.
  3. Karena menerbitkan Peraturan Menteri 31/2015 ini  Kementerian ESDM dan MenKumHAM harus meminta maaf kepada masyarakat atas kesalahan-nya dikarenakan Peraturan Menteri yang diterbitkan melawan Undang-Undang 20 Tahun 2011.

Selanjutnya KAPPRI menganjurkan agar siapapun yang sebagai calon korban Peraturan Menteri ini segera mengajukan Surat keberatan. Kalau sampai tidak dicabut, harus dilawan di Pengadilan.

Selamat berjuang, kita pasti menang karena hanya ingin Undang-Undang 20 Tahun 2011 diterapkan secara Murni dan Konsekwen, tidak ada yang lain.

Warga Bersatu Tak Dapat Dikalahkan – Kappri.org

” Perjuanganku lebih ringan karena melawan Penjajah. Perjuanganmu nanti lebih berat karena melawan Bangsa sendiri” – Bung Karno

Advertisements

Menanggapi Permen ESDM No. 31 Tahun 2015

Logo Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemerintah selalu mengeluarkan pernyataan jangan gunakan calo dalam mengurus kepentingan yang berhubungan dengan aparat. Tapi anehnya pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No 31 tahun 2015 yang malah mengizinkan calo beroperasi.

Sungguh tidak habis saya mengerti kenapa hubungan yang bisa dilakukan langsung dengan PLN (penyedia tenaga listrik milik pemerintah) sekarang malah membuat sekat dengan konsumen dengan membuat peraturan yang menciptakan suatu badan usaha untuk menjembatani PLN dengan konsumen dengan nama pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga listrik (IUPTL).

Dengan adanya perusahaan jasa yang membeli listrik dari PLN dan kemudian menjual kepada konsumen (konsumen kawasan terbatas seperti rumah susun, kios, perkantoran dll), tidakkah ini akan membuat biaya yang dikeluarkan konsumen kawasan terbatas ini akan meningkat?

Sebagai contoh saat ini semua rumah susun yang belum menggunakan listrik prabayar membayar pemakaian tenaga listrik dengan sistem curah dimana konsumen hanya membayar sesuai tagihan dari pemakaian unit di rumah susunnya saja dan biaya service charge yang sudah dimasukkan biaya terhadap pengunaan tenaga listrik untuk fasilitas umum, dengan adanya Permen ini konsumen selain dikenakan biaya pemakaian tenaga listrik di unit miliknya dan biaya service charge juga dikenakan biaya tambahan lagi yaitu biaya pemakaian daya reaktif, biaya beban dan biaya pemakaian tenaga listrik bagian bersama dan benda bersama, biaya pajak penerangan jalan, dan lain-lain.

Dan tarif listrik yang dibayarkan ke pemegang IUPTL ini ditentukan oleh pemegang IUPTL bukan pemerintah lagi. Sungguh kacau negeri ini.

Inilah yang saya mengerti dari isi Permen ESDM no 31 tahun 2015 yang ditetapkan dan diundangkan pada 29 September 2015 yang mana ketika pembahasan Permen ini yang saya ketahui melalui rekan saya, saya sudah menyatakan TIDAK SETUJU karena pemerintah menciptakan calo.

Apa yang masyarakat rumah susun bisa lakukan sekarang jika pengembang sengaja bekerjasama dengan pemegang IUPTL yang adalah perusahaan milik pengembang juga? Permen ini ditetapkan berlaku 3 bulan setelah diundangkan.

Ada yang mau berusaha untuk menolak atau membatalkan Permen ESDM no 31 tahun 2015 ini?

Khoe Seng Seng

Hasil Audiensi Warga Apartemen kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

Hasil audience Warga Apartemen kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia pada hari Rabu, 3 Desember 2014 terdiri dari :

1. Penjelasan atau penegasan Regulasi Undang-undang No. 30 Tahun 2009

a. Penyediaan tenaga listrik, distribusi dan penjualan listrik harus memiliki izin dari Kepala Daerah atau Gubernur
b. Menaikkan tarif listrik oleh pemegang ijin harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah/Gubernur dan DPRD.

2. Kenyataannya semua pengelola rusun dalam hal distribusi dan penjualan listrik tidak mempunyai ijin usaha dan ijin operasional.

3. Di semua rumah susun tarif listriknya dinaikkan pengelola dengan melanggar Undang-undang.

4. Dapat dikenakan Pasal 49 dan Pasal Pidana dalam UU RI No. 30 Thn 2009 dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara dan denda 4 (empat) milyar Rupiah.

5. Diminta agar PPNS Dirjen Ketenagalistrikan dapat memproses tindak pidana kelistrikan dan apabila tidak mau maka dapat dikenakan Pasal 55, 56, 57 KUPH yo pasal 49 UU RI No.30 Tahun 2009 yaitu melakukan pembiaran, turut serta dan turut membantu kejahatan kelistrikan.

6. Atas laporan warga rusun di Krimsus Polda Metro dan dari Dirjen Ketenagalistrikan akan diminta bantuannya.

7. Diungkapkan juga bahwa baik sengaja maupun tidak sengaja Dirjen kelistrikan dan PLN telah melakukan kesalahan fatal dengan membuat perjanjian jual beli listrik kepada pengelola atau perusahaan developer sementara mereka belum mempunyai izin usaha dan izin operasional.

8. Mengenai pengaturan Kelistrikan, warga Rumah Susun meminta PLN agar melayani langsung ke unit Rumah Susun, serta agar Penghuni ditagih langsung oleh PLN. Pada pertemuan ini telah disanggupi untuk diusahakan. Serta warga Rumah Susun menolak apabila pengelola diberikan Ijin Usaha Kelistrikan.
 
Berikut foto pada saat dilakukan pertemuan tersebut:

Pertemuan Warga Apartemen dengan Ditjen Ketenagalistrikan ESDM