Category Archives: GCM

Tan Malaka dan GCM: Tuan Rumah Tak Akan Berunding dengan Maling Yang Menjarah Rumahnya

Tan Malaka dan GCM: Tuan Rumah Tak Akan Berunding dengan Maling Yang Menjarah Rumahnya. 

WARGA GRAHA CEMPAKA MAS (GCM) MENOLAK RUTA ILEGAL AGUS ISKANDAR

IMG-20151118-WA0002

Saurip Kadi : Kepengurusan PPPSRS Kubu Agus Iskandar Menyesatkan (Lintas7.com)

apartemen

LINTAS7.COM – JAKARTA – Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Graha Cempaka Emas (GCM) kubu Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi terus berupaya keras demi mencari kebenaran.

Kali ini, meski pihaknya digugat oleh PPPSRS tandingan kubu Agus Iskandar terkait kepengurusan yang sah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, pihaknya yakin bahwa kepengurusan yang sah ada ditangan penghuni.

“Untuk membuktikan bahwa terjadi pelanggaran di dalam kepengurusan PPPSRS karena satu orang menjadi pengurus dibeberapa rumah susun. Sedangkan di undang-undang menentukan yang namanya pengurus adalah mutlak ya pemilik dan yang tinggal disitu artinya penghuni,” ujar Saurip Kadi di PN Jakpus, Senin (26/10/15).

Saurip menilai, kepengurusan PPPSRS kubu Agus sangat tidak masuk akal, lantaran bukan diisi oleh penghuni. Sehingga kata Saurip, dinilai menyesatkan.

“Bagaimana mungkin ada satu orang menjabat di sejumlah rusun kalau bukan job, kalau bukan cari makan,” kata Saurip.

Masih kata Saurip, PPPSRS adalah wali amanah warga dan statusnya bersifat nirlaba. Maka dari itu, ia menegaskan, sangat salah besar bila lembaga tersebut disalahgunakan.

“Padahal lembaga ini adalah lembaga wali amanah warga, statusnya Nirlaba. Bukan untuk mencari penghasilan,” tegasnya.(*)

Jurnalis : M JOKAY

Sumber: http://lintas7.com/saurip-kadi-kepengurusan-pppsrs-kubu-agus-iskandar-menyesatkan/

Polres Jakpus: Laporan Warga Apartemen Cempaka Mas Masih Terus Disidik (ForumKeadilan.co)

FORUM KEADILAN, Jakarta – Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Siswo Yuwono mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait laporan penghuni apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) Jakarta.
“Kita masih terus mememeriksa. Sudah ada saksi-saksi kita panggil dan periksa. Ini laporannya banyak. Ada 26 laporan yang masuk ke kita. Jadi butuh waktu,” kata Siswo kepada FORUM di kantornya, Jakarta, Jumat (16/10).

Ketika disinggung kapan jadwal pemanggilan terhadap Direktur PT Duta Pertiwi Tbk, Lie Janie Harjanto, Siswo tak bisa memastikannya. “Kita masih terus periksa,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, sejumlah penghuni Apartemen GCM mempertanyakan kinerja aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh PT Duta Pertiwi, Tbk.

Pasalnya, laporan warga yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Graha Cempaka Mas sampai saat ini masih terkatung-katung, bahkan tak jelas nasibnya. Warga pun curiga pihak Polres “main mata” dengan PT Duta Pertiwi sebagai perusahaan pengembang apartemen CGM.

Sebanyak tujuh warga yang  diantaranya, Bong Jan Nie, Justiani, dan Mauren Frances melaporkan Lie Janie Harjanto, direktur PT Duta Pertiwi ke Polres Jakpus, pada 1 Juli 2015.
Pada laporannya itu warga yang tergabung dalam P3SRS kubu Mayjen Purn Saurip Kadi menuding anak perusahaan PT Sinar Mas milik Taipan Eka Tjipta Wijaya elakukan serangkaian tindak pidana penggelapan dan penipuan.

Adapun tindak pidana yang dilakukan pihak pengembang adalah penggelapan terhadap tanah dan barang, menaikan harga listrik sebesar 45%, penarikan pajak illegal, serta penggunaan fasilitas umum dan sosial untuk kepentingan pengelola. Jika ditotal kerugian penghuni (P3SRS) selama 18 tahun sekitar Rp2 triliun.

IRMAN ROBIAWAN

Sumber: http://forumkeadilan.co/hukum/polres-jakpus-laporan-warga-apartemen-cempaka-mas-masih-terus-disidik/

Duta Pertiwi Klaim P3SRS Kubu Saurip Kadi Tidak Sah

FORUM KEADILAN, Jakarta – Kuasa Hukum PT Duta Pertiwi Tbk, M Hoklie Lingga meyakini bahwa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) yang resmi tetap dipegang Duta Pertiwi. Pasalnya, P3SRS dibawah pengembang itu telah diakui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta.

“Sampai sekarang dinas perumahan dan kementerian perumahan rakyat hanya mengakui P3SRS yang dibentuk Duta Pertiwi,” ujar Lingga Jakarta, Jumat (16/10).

Menanggapi tudingan para penghuni apartemen GCM yang menyatakan bahwa Duta Pertiwi telah melakukan penipuan terhadap para penghuni, Lingga justru mempersilahkan penghuni apartemen untuk melaporkannya kepada kepolisian. “Kalau mereka menganggap telah ada penipuan silahkan lapor ke kepolisian,” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa P3SRS bentukan Mayjen Purn Saurip Kadi tidak sah secara hukum karena dibentuk melanggar AD/ART. Sehingga, Lingga kembali menegaskan pengelolaan yang sah terhadap CGM hingga detik ini masih tetap dipegang oleh Duta Pertiwi.

“Intinya kalau pun ingin membuat rapat luar biasa harus sesuai dengan mekanisme AD/ART. Nah, ini AD/ART yang diajukan harus mengatur mekanisme yang sebenar-benarnya,” kata dia.

Sebelumnya, Dewan Penasehat P3SRS Saurip Kadi menilai para hakim tidak mengetahui adanya pemalsuan keterangan yang dibuat oleh Duta Pertiwi dalam sidang yang digelar pada Jumat (09/10) lalu.

“Persoalan yang menjadi mendasar ketika sejak awal hakim tidak mengetahui adanya pemalsuan keterangan,” ujar Saurip dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (15/10) kemarin.

ADY KURNIAWAN

Sumber: http://forumkeadilan.co/hukum/polres-jakpus-laporan-warga-apartemen-cempaka-mas-masih-terus-disidik/

Pakta Integritas P3SRS Graha Cempaka Mas

Pakta Integritas - GCM

Sambutan Ketua KAPPRI Atas Deklarasi Kemerdekaan Graha Cempaka Mas

Pak Krismanto - Ketua KAPPRI

Yang Terhormat Segenap Warga Graha Cempaka Mas,

KAPPRI dengan segenap jajarannya menyambut baik Deklarasi Kemerdekaan Graha Cempaka Mas. Kalau seandainya pihak pelaku pembangunan dan pengelola sementara GCM sadar dan taat Hukum semestinya tidak perlu sampai terjadi proses yang demikian, sampai mirip Perang Kemerdekaan. Semuanya dapat dibahas di atas meja perundingan untuk mencapai solusi.

Undang-undang telah jelas menegaskan bahwa dalam masa paling lama setahun setelah pembangunan selesai, pelaku pembangunan wajib memfasilitasi Pembentukan PPPSRS yang merupakan representasi para pemilik Penghuni. Selama tahun pertama itu pelaku pembangunan wajib mengelola Rusun yang dibangunannya.

Kemudian pelaku pembangunan menyerahkan benda/daerah/tanah Bersama Kepada PPPSRS.

Kemudian PPPSRS bisa membentuk Badan Pengelola atau menunjuk Badan pengelola dengan cara tender terbuka, agar ditunjuk Badan Pengelola yg memenuhi persyaratan dari segi legalitas, kemampuan manajemen serta kemampuan teknis pengelolaan gedung tinggi. Tidak mustahil dengan cara yang benar Badan Pengelola sementara dapat mengikuti tender.

Karena Prinsip yang di perjuangkan warga adalah keterbukaan manajemen yang ber-orientasi bagi kepentingan orang banyak.

Warga juga wajib berterima kasih kepada PEKAT yang telah membantu perjuangan, dan juga kepada pihak lainnya. Untuk kemudian dapat ditunjuk Badan Pengelola Sementara.

Pesan dan harapan KAPPRI Kepada segenap warga GCM:

  1. Jangan larut dalam euphoria seolah menang Perang, sebenarnya anda baru masuk ke dalam proses kehidupan yang diharapkan akan wajar tanpa pengecualian.
  2. Segera perkuat PPPSRS Dengan Penataan Staf yang kuat secara manajemen.
  3. Membentuk atau menunjuk Badan Pengelola yang fair, kredibel dan accountable berdasarkan fair competition.
  4. Melakukanan PENGAWASAN dengan cara-cara profesional sesuai Undang-Undang No 20 tahun 2011.
  5. Segera fungsikan PPPSRS dalam hal yang ada hubungan dengan Pemerintahan.
  6. Melakukan kerjasama yang baik dengan Badan-badan Pemerintahan.
  7. Yang tidak kalah penting adalah selalu mawas diri, agar jangan ada niat menguntungkan perorangan atau kelompok.
  8. Jangan lupa juga meng-advokasi Kawasan Rusun lain yang masih berjuang.

Untuk Kawasan lain yang masih berjuang KAPPRI berharap, pelajari aturan dan hukum terkait Rumah Susun. Galang persatuan dan kesatuan warga di Kawasan sendiri. Jalin kerjasama yang erat dengan Kawasan lain. Lakukan koordinasi yang efektif efisien dengan pihak terkait.

PERJUANGAN MASIH PANJANG DAN KOMPLEKS. WASPADA TERHADAP DINAMIKA SITUASI YANG ADA. MAJU TERUS!!!

Jakarta, 8 Juni 2015

KAPPRI.org

Logo KAPPRI - small

 

Deklarasi Kemerdekaan Warga Graha Cempaka Mas

Warga Graha Cempaka Mas (GCM) menyatakan telah MERDEKA dari penjajahan PT Duta Pertiwi Tbk yang telah melakukan bisnis ilegal selama belasan tahun di GCM.

Deklarasi Kemerdekaan GCM 1 Deklarasi Kemerdekaan GCM 2 Deklarasi Kemerdekaan GCM 3 Deklarasi Kemerdekaan GCM 4 Deklarasi Kemerdekaan GCM 5 Deklarasi Kemerdekaan GCM 6 Deklarasi Kemerdekaan GCM 7

Deklarasi Kemerdekaan GCM 8 Deklarasi Kemerdekaan GCM 9

Kronologi Kejadian Konflik pada Aksi Warga GCM 1 juni 2015

Di Tower C1 Lantai 5 Apartemen Graha Cempaka Mas, jam 16.00 sampai dengan jam 22.00.

Sebelumnya kuasa hukum PPRS GCM, LBH Pekat, telah beberapa minggu meminta bertemu dengan orang yang mengaku sebagai kuasa hukum Pengelola (PT Duta Pertiwi), Hokli Lingga, yang dituduh warga melakukan teror pemadaman listrik tanpa hak. Beberapa hari sebelumnya akibat teror pemadaman listrik warga telah berusaha menyerang kantor Pengelola namun berhasil ditahan oleh pihak Kepolisian.

Pihak Kepolisian RI, diwakili Kapolres dan Kapolsek beritikad baik memfasilitasi pertemuan LBH Pekat, diwakili Bapak Bob Hasan dan Ridwan, bersama warga GCM, dengan Hokli Lingga mewakili Pengelola GCM. Pertemuan berlangsung di ruang PPRS yg diduduki secara tidak sah oleh Pengelola, dengan pengawalan puluhan satpam Pengelola yg menghalangi warga masuk ke ruang PPRS GCM. Pada pertemuan tersebut Hokli Lingga tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari PT Duta Pertiwi. Bapak Bob Hasan meminta jika Hokli dapat menunjukkan surat kuasa maka pertemuan dapat berlanjut hari Kamis, namun jika tidak maka pertemuan harus dilanjutkan di Polres. Hokli juga mengakui tidak memiliki hak penguasaan atas ruangan PPRS di Tower C1 Lantai 5 yang digunakan sebagai tempat negosiasi.

Alternatif solusi diusulkan oleh LBH Pekat berupa surat pernyataan tidak akan mematikan listrik agar ditandatangani Hokli. Namun alternatif ini ditolak oleh warga, mengingat hal serupa telah dilanggar berulang kali oleh Pengelola, bahkan hasil dengar pendapat DPR RI maupun surat Kepala Dinas Perumahan DKI juga telah dilanggar oleh Pengelola.

Warga yang dipimpin korlap Bapak Mustad, salah satu pemilik sarusun GCM, menuntut agar Polisi menangkap Hokli karena dinilai telah memerintahkan melakukan tindak teror pada warga. Ditengah negosiasi sejumlah preman dari dalam ruang Pengelola di sebelah ruang PPRS menyerang warga dengan cairan kimia yg menyebabkan kulit gatal dan kemerahan. Hal ini memicu warga melakukan siraman air balasan.

Bapak Mayor Jenderal TNI (purn) Saurip Kadi bersama Bapak Herman Rachman masuk ke ruang negosiasi setelah kembali dari pertemuan dengan Menteri Pupera jam 17.00, yang membahas masalah konflik di GCM. Bapak Mayjen TNI (purn) Saurip Kadi memberikan jaminan keselamatan pada Hokli utk meninggalkan lokasi. Dikawal oleh LBH Pekat Hokli turun ke lobby C1.

Dalam proses keluarnya Hokli terjadi bentrok antara warga dengan satpam dan preman Pengelola. Bapak Mayjen (purn) TNI Saurip Kadi terluka tangannya oleh Satpam Pengelola. Warga diserang dengan puluhan APAR yg sudah disiapkan sebelumnya oleh Pengelola. Warga dipukul mundur dengan serangan gas APAR sampai ke tower C2. Warga berhasil merebut sebuah APAR yg disiapkan pihak Pengelola dan melakukan serangan balik. Sebanyak 4 orang warga, termasuk korlap warga Bapak Mustad dikurung di ruang PPRS dalam kondisi gas APAR menyesakkan nafas selama beberapa lama sehingga terancam jiwanya. Wakil warga Ibu Heddy kemudian ditemani Kepolisian utk memastikan tidak ada warga lain yg dikurung dan agar para satpam dan preman Pengelola keluat dari Tower C1.

Pihak kepolisian mengambil sikap tegas membubarkan satpam PT Duta Pertiwi. Namu sejumlah Preman dan Satpam berkeras bertahan di ruang Pengelola dan terus menyerang warga dengan APAR dan cairan kimia.

Hingga akhirnya ketua PPRS GCM Bapak Toni Soenanto datang dan selaku wali amanah milik bersama warga memerintahkan agar pintu didobrak. Warga pemilik sarusun tower C1 kemudian membuka paksa pintu kantor Pengelola dan memaksa para perusuh untuk keluar dan diserahkan kepada aparat kepolisian. Sempat terjadi kerusuhan di dalam ruang Pengelola sebelum kemudian seluruh perusuh berhasil di evakuasi oleh pihak kepolisian.

Beberapa staf pengelola diam-diam berusaha masuk untuk mengambil sesuatu. Hal ini menimbulkan kemarahan warga mengingat seluruh aset kantor Pengelola merupakan milik bersama warga.

Pihak kepolisian kemudian memutuskan memasang garis polisi di pintu masuk ruang Pengelola dan ruang PPRS.

Setelah itu warga berkumpul di pelataran lantai 5 dipimpin oleh Bapak Mayjen TNI (purn) Saurip Kadi selaku Dewan Penasehat PPRS, Bapak Tonny Soenanto selaku Ketua PPRS, dan Bapak Bob Hasan dari LBH Pekat. Pada pertemuan tersebut PPRS menyatakan memutuskan mengganti Pengelola dengan Pengelola baru sementara dari LBH Pekat didukung swadaya warga PPRS GCM.

Penggantian Pengelola GCM 1 Penggantian Pengelola GCM 2 Penggantian Pengelola GCM 3 Penggantian Pengelola GCM 4 Penggantian Pengelola GCM 5 Penggantian Pengelola GCM 6 Penggantian Pengelola GCM 7

Penggantian Pengelola GCM 8 Penggantian Pengelola GCM 9 Penggantian Pengelola GCM 10

Kisruh Pengelolaan Apartemen di Graha Cempaka Mas (TV One & Berita Satu)

Kisruh Pengelolaan Apartemen di Graha Cempaka Mas (TV One & Berita Satu) dapat dilihat di Youtube.com sebagai berikut: