Category Archives: Harian Jayapos Online

KAPPRI Mendatangi KPK Tuntut Dugaan Korupsi Pengembang Nakal Dibongkar (Jayapos)

Senin, 18 April 2016 – 07:13:04 WIB
Kategori: Bedah Jaya Pos

Jakarta, Jaya Pos

Sebayak 35 Perwakilan Rumah Susun di Jakarta mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jl. Rasuna Said Jakarta dan menyampaikan tuntutannya agar dugaan korupsi pengembang nakal di bongkar.

Aksi demo damai massa kurang lebih 100 warga rumah susun dipimpin Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) Brigjen TNI (Purn) Dr Krismanto Prawirosumarto pada Jumat 8/4/2016.

Setelah melakukan orasi didepan gedung KPK kemudian langsung diterima bagian humas KPK dan hanya boleh masuk 20 orang. “Intinya kami melaporkan adanya dugaan korupsi dan kerjasama jahat antara pejabat pemerintah dan pengembang nakal. Terjadi bukan hanya di reklamasi Teluk Jakarta tetapi kami juga melaporkan hal kejahatan itu yang terjadi di rumah susun mulai dari pembeliannya,”papar Krismanto.

“Kami telah membayar pajak sudah 5 dan 10 tahun, tetapi pajak yang kami bayar tidak disetor ke pemerintah, buktinya tidak ada terjadi Akte Jual Beli (AJB). Pajak 5% dibayar adalah proses pengalihan hak akibat adanya jual beli, namun proses jual beli itu sampai sekarang tidak ada tandanya.
Tandanya hanyalah perjanjian pengikatan jual beli yang ditanda tangani pada saat barang yang dijual belikan itu belum ada. Karena waktu itu belum ada peraturan pemberi jalan bahwa niat menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB),”lanjutnya.

“Pajak berikutnya yang kami curigiai digelapkan adalah adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan untuk Iuran Pemeliharaan lingkungan (IPL), Listrik dan Air. Pemerintah tidak mewajibkan PPN untuk tiga hal ini. Namun kami menderita karena kami dipungut PPN tersebut dan disetor kemana kami tidak tahu yang jelas. Adanya mark up harga listrik dan air diatas ketentuan yang ditetapkan pemerintah, listrik dan air itu disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat dan hak pemerintahlah yang memperdagangkannya atau mensuplaynya dan bukan hak orang lain untuk,”tandasnya.

Ada perbedaan harga antara PPJB yang kemudian kami bayar dengan AJB yang mewajibkan setor pajak ke pemerintah, contoh nilai perunit 100 juta ada nilai PPNnya 10 % yaitu 10 juta kemana uang ini menguap?, karena pemerintah tidak mewajibkan untuk menyetor. Pemerintah hanya mewajibkan untuk menyetor apa harga yang tercantum dalam AJB.

Masalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dari namanya itu adalah Perhimpunan para Pembeli dan para Pemilik, namun oleh pengembang nakal itu dijadikan haknya pengembang untuk membentuk P3SRS dengan cara memanipulasi hukum, membuat rapat umum dengan menghadirkan karyawan mereka dan diberi surat kuasa seolah-olah dari pembeli. Sedangkan Undang-undang mengatakan untuk membentuk P3SRS memilih dan dipilih hanyalah para pemilik/pembeli bukan orang lain dan tidak boleh menguasakan kepada orang lain.

Istilah pemilik ini segaja diplesetkan karena karena pembeli tidak punya sertifikat dan tidak pernah ber AJB dan semuanya bukan pemilik sedangkan KUH Perdataan mengatakan kalau orang yang sudah membayar lunas atas barang yang dibeli, ia resmi menjadi pemilik atas barang yang dibeli. UU Keperdataan itu dilawan dengan menduh kami bukan pemilik,ungkapnya.

“Kami menuntut supaya dugaan korupsi yang dilaporkan ini dibongkar, karena ini ada kaitannya dengan kerjasama busuk antara pejabat pemerintah dengan pengembang nakal. Ini dikaitkan nanti dengan peristiwa reklamasi Teluk Jakarta. Kami menemukan laporan keuangan yang tidak benar tetapi pengembang tetap diberi izin go pubik.  Contohnya rumah susun yang sudah dijual pengembang dan sudah dibeli, masih dilaporkan sebagai miliknya pengembang nakal. Itupun sudah dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kami bisa ikut RUPS karena kami juga merupakan pemegang saham kecil-kecilan,”sambungnya.

“Korporasi yang tidak baik itu berakibat korupsi, suap menyuappun dilakukan kemudian terjadilah korupsi antara pejabat pemerintah dengan pengembang nakal dan dibiarkan.  Kami membentuk P3SRS yang punya hak hukum dan para warga selalu bisa dinegatifkan. Mereka tidak punya hak hukum membentuk P3SRS. Tapi ini oleh pejabat pemerintah ini dipertaruhkan seolah-olah ini adalah perebutan padahal seharusnya pejabat pemerintah membela apa yang tercantum di dalam Undang-undang tidak melihat siapapun. Saya mengatakan dugaan suap yang terjadi dalam Reklamasi itu hanyalah bagian puncak gunung es, yang ada dibawah jauh lebih besar. Oleh karena itu kami datang kesini untuk meminta KPK menjalankan kewajibannya. Pejabat pemerintah yang diduga terlibat adalah yang ada kaitannya dengan rumah susun,” katanya.

Pada saat pelaporan berlangsung, Jaya Pos menemui beberapa warga yang bersedia memberi komentar. Seperti “Kahar” yang sudah membeli di sekitar Tangerang City mengatakan.

“Saya beli rumah susun dengan cara bayar mencicil dan sudah lunas sejak tahun 2010 lalu, tetapi sampai sekarang belum menerima AJB dan Sertifikat. Pada hal kalau saya terlambat bayar saya didenda oleh pengembang tersebut,”katanya.

Demikian halnya dengan Vivi yang merasa ditipu setelah membeli property dari salah satu pengembang di daerah Mangga Dua.
“Masalah tanah ini juga sudah sampai ke Pengadilan. Dimana kita sudah beli dengan hitam diatas putih yang semula adalah Hak Guna Bangunan (HGB) murni ada tanah bersama.

Namun setelah 20 tahun kita mau perpanjang, barulah diketahui bahwa tanah yang dijual kepada kita itu bukan milik Pengembang. Tetapi tanah tersebut adalah milik Pemerintah DKI.

Sudah dilaporkan ke Pemerintah tetapi diam aja, Ada apa? Kita disuruh melapokan ke orang tertentu, usut punya usut ternyata orang tempat melaporkan itu adalah staf khusus bagian dari pengembang nakal tersebut. Pantas aja tidak jalan dan tidak ada hasilnya,”katanya dengan sedikit emosi.

“Kemungkinan ada aparat penegak hukum yang bermain mata. Kenapa bos APL bisa tertangkap tetapi pengembang tempat kami membeli itu kok belum,”katanya. Ini sudah terindikasi ada dugaan penipuan disini, orang yang tertipu kok kalah sama penipu dan developernya kok bisa menang,”lanjutnya. (Syaiful Bahri R)

Sumber: http://www.harianjayapos.com/detail-12248-kappri-mendatangi-kpk-tuntut-dugaan–korupsi-pengembang-nakal-dibongkar.html

Advertisements