Category Archives: Bpk. Krismanto Prawirosumarto

Anggota DPRD Corong Pengembang

DPRD-LOGO

Jakarta, 6 Juli 2015
Gerakan yang perlu kita Waspadai

Seorang anggota DPRD DKI yang juga perantara menjual lapak-lapak atau pun kios BODONG yang dibangun oleh Pengembang nakal di daerah milik Bersama sebuah Pusat Perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat dekat Grand Indonesia, mewacanakan perbaikan Undang-Undang No 20 tahun 2011 di koran Pos Kota kemarin. Alasan yang dipakai karena UU 20/2011 merugikan para pembeli maupun penjual.  Dalam praktek selama ini pengembang nakal sangat  bisa menarik manfaat dengan cara me melintir UU itu dengan ngotot menafsirkan pemberian hak suara dalam rapat didasarkan atas Nilai Perbandingan Proporsional (NPP).  Penerapan NPP ini nyata bertentangan dengan UUD 45 yang mendasari UU Pemilu yang menyatakan bahwa hak suara sama dimiliki orang perorang tanpa memandangnya apakah dia kaya atau miskin. Bila NPP sebagai dasar penentuan hak suara dalam Rapat  diterapkan, berarti orang kaya punya hak suara lebih banyak dari orang miskin.  Kalau dia memiliki 10 unit Rusun maka dia akan memiliki hak suara 10. Sedangkan yang memiliki 1 unit memiliki 1 hak suara.

Pada dasarnya  pengembang nakal tidak ingin UU itu dijalankan. Gerakan mereka selama ini mendekati  pejabat terkait agar jangan sampai muncul Peraturan Pemerintah (PP) yang akan memperkuat UU itu dalam praktek, atau mempengaruhi biro Hukum konseptor PP agar membelokkan PP Dari UU demi keuntungan mereka yang nakal.  Sampai sekarang telah 5 tahun mereka berhasil mencegah PP dilahirkan.

Pengembang nakal sangat ketakutan kalau sampai UU itu lengkap dengan PP-nya ada dan dijalankan. Agar UU itu tidak dapat berjalan maka diwacanakan Untuk memperbaiki UU No 20 Tahun 2011 itu.  Dalam UU No 20 tahun 2011 hak-hak para pembeli dijamin disitu.

KAPPRI telah mencium gerakan ini. KemenPUPera sedang memfinalisasi PP untuk UU No 20 Tahun 2011 dan tidak lama lagi akan keluar. KAPPRI sangat ingin PP segera Lahir. Oleh karena itu berbagai jurus maupun usaha baik illegal maupun legal perlu dilancarkan agar UU itu jangan sampai berlaku.
Pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 jelas menyatakan bahwa yang mempunyai hak mengelola Rusun adalah representasi para pembeli dalam PPPSRS, baik dengan cara membentuk atau menunjuk Badan Pengelola.

Pasal 75, 76, dan 77 serta penjelasannya lebih tegas lagi menyatakan hak para pemilik. Selama masa transisi yang dibatasi paling lama setahun pengembang diberi hak mengelola sementara.  Nikmatnya, mengelola Rusun sangat menarik. Kenyataannya pengelolaan dilakukan tertutup tanpa transparansi keuangan. Pembentukan PPPSRS direkayasa seolah dibentuk oleh para pembeli. Tetapi kenyataannya dengan menerapkan NPP sebagai dasar hak suara , pengembang bisa menempatkan pegawainya menguasai PPPSRS dan memberikan mandat palsu kepada Pengelola, yaitu anak perusahaan pengembang nakal itu untuk menjalankan pengelolaan.

Pengembang tidak ingin Pengelolaan Rusun yang dia bangun dan dia jual lepas dari tangannya, tentu karena mendatangkan keuntungan sangat Besar.

Dalam RUPS, laporan keuangan pengembang Tbk tertentu menyajikan  keuntungan bersih lebih dari 750 milyar pertahun dari pengelolaan Rusun sebanyak 9 Kawasan saja tanpa membangun Rusun baru. Oleh karena itu apapun taruhannya, pengelolaan Rusun harus tetap dipertahankan.

Kalau kita Pelajari dengan saksama Laporan Keuangan RUPS pengembang Tbk masih banyak Tanah Kawasan Rusun yang telah dijual kepada masyarakat masih dimasukkan sebagai kekayaan perusahaan yang telah menjual saham atau listing di Pasar modal.

Pernyataan ini benar adanya, barang siapa meragukannya, maka harus mempelajarinya dalam laporan keuangan RUPS itu dan UU 20 Tahun 2011 tentang Rusun. Kalau seandainya dilakukan koreksi dalam Laporan Keuangan RUPS itu saya kuatir kekayaan Perusahaan Tbk itu akan susut banyak  dan berpengaruh negatif terhadap Harga saham. Para investor perlu tahu.

Krismanto Prawirosumarto

Advertisements

Sambutan Ketua KAPPRI Atas Deklarasi Kemerdekaan Graha Cempaka Mas

Pak Krismanto - Ketua KAPPRI

Yang Terhormat Segenap Warga Graha Cempaka Mas,

KAPPRI dengan segenap jajarannya menyambut baik Deklarasi Kemerdekaan Graha Cempaka Mas. Kalau seandainya pihak pelaku pembangunan dan pengelola sementara GCM sadar dan taat Hukum semestinya tidak perlu sampai terjadi proses yang demikian, sampai mirip Perang Kemerdekaan. Semuanya dapat dibahas di atas meja perundingan untuk mencapai solusi.

Undang-undang telah jelas menegaskan bahwa dalam masa paling lama setahun setelah pembangunan selesai, pelaku pembangunan wajib memfasilitasi Pembentukan PPPSRS yang merupakan representasi para pemilik Penghuni. Selama tahun pertama itu pelaku pembangunan wajib mengelola Rusun yang dibangunannya.

Kemudian pelaku pembangunan menyerahkan benda/daerah/tanah Bersama Kepada PPPSRS.

Kemudian PPPSRS bisa membentuk Badan Pengelola atau menunjuk Badan pengelola dengan cara tender terbuka, agar ditunjuk Badan Pengelola yg memenuhi persyaratan dari segi legalitas, kemampuan manajemen serta kemampuan teknis pengelolaan gedung tinggi. Tidak mustahil dengan cara yang benar Badan Pengelola sementara dapat mengikuti tender.

Karena Prinsip yang di perjuangkan warga adalah keterbukaan manajemen yang ber-orientasi bagi kepentingan orang banyak.

Warga juga wajib berterima kasih kepada PEKAT yang telah membantu perjuangan, dan juga kepada pihak lainnya. Untuk kemudian dapat ditunjuk Badan Pengelola Sementara.

Pesan dan harapan KAPPRI Kepada segenap warga GCM:

  1. Jangan larut dalam euphoria seolah menang Perang, sebenarnya anda baru masuk ke dalam proses kehidupan yang diharapkan akan wajar tanpa pengecualian.
  2. Segera perkuat PPPSRS Dengan Penataan Staf yang kuat secara manajemen.
  3. Membentuk atau menunjuk Badan Pengelola yang fair, kredibel dan accountable berdasarkan fair competition.
  4. Melakukanan PENGAWASAN dengan cara-cara profesional sesuai Undang-Undang No 20 tahun 2011.
  5. Segera fungsikan PPPSRS dalam hal yang ada hubungan dengan Pemerintahan.
  6. Melakukan kerjasama yang baik dengan Badan-badan Pemerintahan.
  7. Yang tidak kalah penting adalah selalu mawas diri, agar jangan ada niat menguntungkan perorangan atau kelompok.
  8. Jangan lupa juga meng-advokasi Kawasan Rusun lain yang masih berjuang.

Untuk Kawasan lain yang masih berjuang KAPPRI berharap, pelajari aturan dan hukum terkait Rumah Susun. Galang persatuan dan kesatuan warga di Kawasan sendiri. Jalin kerjasama yang erat dengan Kawasan lain. Lakukan koordinasi yang efektif efisien dengan pihak terkait.

PERJUANGAN MASIH PANJANG DAN KOMPLEKS. WASPADA TERHADAP DINAMIKA SITUASI YANG ADA. MAJU TERUS!!!

Jakarta, 8 Juni 2015

KAPPRI.org

Logo KAPPRI - small

 

Pembohongan Itu Terus Berlanjut

Pak Krismanto - Ketua KAPPRI

Para Pemilik dan Penghuni Rusun yang Terhormat,
 
Telah lama Saudara menderita, karena manipulasi Hukum Rumah Susun yang dilakukan banyak Pengembang, dibantu beberapa Pejabat terkait di Bidang Rumah Susun, baik yang ada di Kementerian maupun yang berada di Dinas Perumahan DKI Jakarta. 
 
Pasal 74 Undang-undang No. 20 Tahun 2011 ayat 1 secara tegas menyatakan Pemilik wajib MEMBUAT Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan  Rumah Susun (PPPSRS). Ayat 2  menyatakan Anggota PPPSRS adalah Pemilik dan Penghuni yang mempunyai Surat kuasa dari Pemilik. Siapakah yang wajib membentuk PPPSRS? Jawabannya adalah Pemilik.
Siapa Anggota PPPSRS? Jawabannya Pemilik dan Penghuni (Non Pemilik). Pasal ini selalu di-manipulasi, sehingga Developer dapat memberikan Surat Kuasa kepada orang-orangnya untuk masuk kedalam Rapat dan meminta untuk mempunyai hak suara.
 
Sebenarnya,
Hak suara dalam Pembentukan PPPSRS dan Pemilihan Pengurus PPPSRS hanya dimiliki oleh pemilik yang menghuni. Baik hak memilih atau hak dipilih. Sedangkan pemilik yang TIDAK menghuni memberi kuasa Kepada orang yang mengontrak Untuk hadir  Rapat. Akan tetapi dikarenakan mereka bukan Pemilik, maka mereka TIDAK WAJIB ikut membentuk PPPSRS. Juga perlu diketahui bahwa kewajiban adalah bukan hak. Jadi Penghuni Non Pemilik juga TIDAK punya hak Untuk ikut membentuk PPPSRS.
 
Karena Penyelewengan Pasal ini selalu didukung oleh oknum Pemerintah, maka pengembang selalu menang dalam membentuk PPPSRS.
 
Kemudian Penyelewengan Hukum ini dicantumkan dalam AD ART, yang disahkan oleh Pemda DKI selaku Pembina. Jadilah lebih “kuat”.
Pemilik Murni yang Tidak setuju diminta diam atas manipulasi itu. Yang memprotes diancam pidana dengan bantuan oknum polisi nakal.
 
Akibat manipulasi Hukum itu, maka:

  1. PPPSRS selalu dikuasai oleh orang-orang Pengembang yang diberi TUGAS sebagai Pengurus.
  2. PPPSRS berwenang membentuk atau menunjuk Pengelola. PPPSRS menunjuk Pengembang atau Anak Perusahaanya  sebagai Pengelola.
  3. Secara Hukum PPPSRS berhak menentukan Tarif Pengelolaan, menarik uang apapun yang diputuskan dalam rapat dalam rangka pengelolaan Rumah Susun. Karena PPPSRS-nya telah dikuasai Pengembang maka pengembang berkuasa atas apa saja.

Inilah sebenarnya Penyakit dalam Rumah Susun.

Tetapi para Pemilik dan/atau Penghuni yang protes banyak yang mempermasalahkan gejala PENYAKIT-nya tetapi tidak bisa FOKUS Kepada penyakitnya. Celakanya lagi mereka sulit untuk BERSATU dalam perjuangan. Terlalu  gampang diadu domba. Ada juga yang disuap agar memusuhi teman sendiri.
Ada juga yang diumpani informasi yang salah tentang kejelekan teman untuk disebarluaskan. Ada juga yang mau ditokohkan tetapi buat melawan teman sendiri.

Banyak yang Tidak mau belajar undang-undang, sehingga mudah dijebak dalam perundingan.
Banyak yang Tidak bisa Mencium bahaya. Mungkin Karena jiwanya murni (bersih), sulit ber-curiga.

Yang saya maksud gejala ialah akibat yang timbul Seperti,

  1. Tarip IPL yang sering naik.
  2. Sinking fund yang TIDAK jelas rimbanya.
  3. Penghuni yang harus membayar parkir di RUMAH SENDIRI.
  4. Tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan Kepada para Pemilik.
  5. Mark up harga listrik dan air.
  6. Pengenaan PPN atas barang yg seharusnya TIDAK terkena PPN.
  7. Penyewaan atas barang Milik Bersama dan daerah Milik Bersama, dimana uangnya TIDAK dilaporkan. Contoh kantin, Base Transmision Station, dll.

Marilah kita FOKUS kepada PENYAKIT, jangan hanya sibuk dengan Curhat-curhatan “gejala penyakit”-nya saja.

Singkatnya perjuangan harus FOKUS bukan kepada gejala penyakit tetapi FOKUS pada PENYAKITNYA.

Maju terus ” Kalau kita BERSATU tak dapat dikalahkan”
Selamat berjuang. Ever Onward never Retreat.

http://www.kappri.org

Ini Surat Terbuka Penghuni Rusun ke Jokowi

Duka Tinggal di Rusun

Wiji Nurhayat – detikfinance
Selasa, 30/09/2014 15:54 WIB
//images.detik.com/content/2014/09/30/1016/160153_rusun2.jpg

Jakarta -Kalangan penghuni rumah susun atau apartemen mengeluhkan soal hak-haknya yang terabaikan sebagai konsumen oleh pengembang properti. Mereka menuding pengembang banyak melakukan pelanggaran soal rusun, sehingga merugikan konsumen atau penghuni rusun.Ketua Kesatuan Aksi Pemilik Dan Penghuni Rusun (KAPPRI) Krismanto Prawirosumarto mencoba menyampaikan masalah ini kepada Presiden Terpilih Jokowi. Berdasarkan surat terbuka tanggal 18 September 2014 di situs resmi KAPPRI, mereka menyampaikan surat terbuka soal keluhannya.

Berikut petikan surat terbuka tersebut:

Kepada Bpk. Joko Widodo

Dengan segala hormat,

Masyarakat Penghuni Rusun telah sangat lama menderita karena TIDAK dijalankan-nya UNDANG-UNDANG RUMAH SUSUN NO 20 tahun 2011 yang mewajibkan pengembang, tetapi TIDAK dijalankan antara lain:

  1. Tidak dijalankan kewajiban pengembang memberikan info tentang status tanah, izin IMB, izin penghunian, dan pertelaan pada saat menjual rusun kepada pembeli.
  2. Pengembang mengiklankan Rusun yang dijualnya jauh melebihi keadaan yang sebenarnya.
  3. Perjanjian pengikatan jual beli ditambah klausul-klausul yang memberatkan pembeli, dengan segala macam sanksi yang Menurut UU seharusnya Tidak Ada.
  4. Penundaan Penyerahan sertifikat kepada pembeli baru bertahun tahun kemudian.
  5. Kewajiban sosialisasi UU Tidak dijalankan, sehingga pembeli buta informasi tentang Rusun
  6. Pengembang mengakali pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dimana sesuai UU badan inilah yang berkuasa atas pengelolaan Rusun. Badan ini di hegemony oleh pengembang dengan mendudukkan karyawannya dalam P3SRS.
  7. Dengan demikian pengembang bisa menjelma jadi pengelola atas mandat dari P3SRS palsu yang dibuatnya serta dengan akibat-akibatnya
  8. Tidak ada pengawasan keuangan oleh perwakilan para pemilik, karena akses telah ditutup.
  9. Tidak berdayanya para Pemilik berakibat harga dan biaya apapun di tentukan sepihak oleh pengembang, misalnya harga iuran pengelolaan Lingkungan, harga listrik yg dinaikkan pengembang, harga air
  10. Kewajiban laporan keuangan Tidak pernah dijalankan.

(hen/hds)

Ini Ragam Tudingan ‘Miring’ Penghuni Rusun ke Pengembang

Duka Tinggal di Rusun

Wiji Nurhayat – detikfinance
Rabu, 01/10/2014 14:11 WIB
//images.detik.com/content/2014/10/01/1016/141918_rusunkemayoran.jpg
Jakarta -Banyak pemilik dan penghuni rumah susun (rusun) atau apartemen tak puas bahkan merasa menjadi ‘sapi perah’ pengembang yang mengelola rusun. Masalah pengelolaan rusun/apartemen belakangan ini menjadi konflik antara penghuni dengan pengembang, maklum saja dana kelolaan rusun menyangkut uang yang tak sedikit.

Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) Krismanto Prawirosumarto mencoba merinci apa saja yang menjadi konsen para penghuni rusun selama ini terhadap perilaku pengembang.

Permasalahan yang disampaikan mulai dari proses pembelian, hingga perilaku pengembang rusun yang dianggap menyimpang. Berdasarkan catatannya, keluhan penghuni rusun muncul dari berbagai kawasan rusun di Jakarta, Medan, dan Surabaya.

“Kami telah menerima pengaduan dari 57 Kawasan Rusun di Jakarta, Medan, Semarang, Bali, Surabaya mengenai keluhan para penghuni rusun,” kata Krismanto Prawirosumarto, dalam surat elektroniknya, Rabu (1/10/2014).

Menurut Krismanto, dari berbagai keluhan tersebut umumnya terkait keluhan para pembeli tidak mendapatkan hak-haknya hingga modus rekayasa oleh pengembang.

Berikut penyimpangan yang dilakukan pengembang menurut versi KAPPRI, antara lain:

  • Pengembang memasarkan rusun sejak dalam bentuk gambar, belum dibangun, sedangkan ketentuan aturan boleh dipasarkan bila telah ada IMB, Izin Layak Huni, sertifikat telah dipecah pecah, PETA pertelaan jelas.
  • Pembeli diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli yang menyimpang dari aturan, yang banyak memuat ancaman sanksi kepada pembeli, bila tidak menurut aturan-aturan dalam pengelolaan rusun, sanksi ditentukan pengembang sama sekali tak ada hubungan dengan proses jual beli.
  • Dalam UU rusun disebutkan bahwa para pemilik/pembeli wajib bergabung dalam Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rusun (PPPSRS). PPPSRS ini oleh UU No 20/2011 tentang Rusun diberikan wewenang mengelola rusun, atau menunjuk pengelola.
  • Menurut UU, PPPSRS ini berkuasa, maka pengembang bernafsu menguasai PPPSRS, dengan cara membentuk PPPSRS palsu, yang terdiri dari karyawan pengembang. “Salah Satu Pemilik yang dapat dibeli. Boleh duduk di Pengurus PPPSRS, buat kamuflase,” kata Krismanto.
  • Pengembang membentuk badan usaha yang ditunjuk PPPSRS palsu menjadi pengelola rusun tanpa persetujuan warga pemilik.
  • Pemilik dipersulit untuk hadir dalam Rapat PPPSRS palsu, sehingga seolah olah tak ada masalah. Pemilik dijauhkan dari media buat protes.
  • Keputusan tentang Harga Iuran Pemeliharaan Lingkungan, listrik, air, parkir diambil tanpa keterlibatan pemilik atau penghuni.
  • Semua keputusan Rapat PPPSRS palsu dimintakan pengesahan pemerintah daerah.
  • Pemilik yang sadar hak dan kritis diteror, intimidasi, dilaporkan polisi dengan alasan macam-macam agar dapat dipidana. Mobil yang dimiliki oleh penghuni yang kritis oleh pengembang dirusak, ban dicoblos, dan sebagainya. “Sampai sekarang hegemoni pengembang ini kokoh berdiri, dibantu aparat korup perjuangan para pemilik dan penghuni sedikit yang membantu. Para pejuang distigma ‘sebagian kecil orang rewel yang nggak mau bayar iuran’. Padahal mereka taat membayar dan hanya keberatan tarip naik terus di luar akal sehat,” katanya.
  • Pemilik ingin laporan keuangan pengelolaan namun tidak pernah ada, ironisnya aparat pemerintah kebanyakan percaya saja.
  • Pengembang yang telah jadi perusahaan terbuka membukukan unit-unit rusun yang telah dijual dalam kekayaan perusahaan Tbk sebagai aset perusahaan dengan cara disamarkan dalam sertifikat induk yang tidak dipecah pecah.

“Kami siap mengungkap modus rekayasa yang merugikan rakyat banyak. Mungkin ini pantas digolongkan mafia yang harus dibasmi,” katanya protes. (hen/hds)

Cerita Penghuni Rusun Ingin Bebas dari ‘Sapi Perah’ Pengembang

Duka Tinggal di Rusun
Suhendra – detikfinance
Kamis, 02/10/2014 12:14 WIB
//images.detik.com/content/2014/10/02/1016/121642_rusunkemayoran.jpg
Jakarta -Dari ratusan kawasan apartemen atau rusun di Indonesia, tak banyak yang dikelola langsung oleh para penghuni sebagai amanat UU No 20 Tahun 2011 tentang rusun. Namun ada beberapa penghuni rusun yang sudah berhasil keluar atau masih dalam proses keluar dari jeratan ‘sapi perah‘ pengelola/pengembang rusun.Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) Krismanto Prawirosumarto mengatakan, ada beberapa kasus penghuni rusun mencoba merebut Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dari pihak pengembang.Namun untuk mencapai itu tak mudah, karena prosesnya panjang, bahkan harus menempuh jalur hukum di pengadilan. Ia mencontohkan, proses ‘merebut’ PPRS dari pengembang oleh penghuni terjadi di sebuah apartemen di Kota, Medan, Sumatera Utara.

“Kasus apartemen di Medan, warga menuntut agar PPRS dibubarkan yang dibentuk oleh pengembang, putusan pengadilan akhirnya memenangkan warga, tapi faktanya belum dieksekusi,” kata Krismanto kepada detikFinance, Kamis (2/10/2014)

Ia mengaku sampai mengirim tim ahli dari Jakarta ke Medan dalam proses pengadilan. Hasilnya memang positif, karena pengadilan mengacu pada UU No 20 Tahun 2011 tentang rusun, sehingga gugatan penghuni rusun dikabulkan.

Cerita lain, datang dari Jakarta, namun kali ini rusun non hunian (kios) yang berada di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Para pemilik kios berhasil membentuk PPRS sendiri, di luar pengembang. Namun berselang beberapa lama, muncul PPRS ‘tandingan’ yang diduga dibentuk oleh pengembang.

“Sekarang PPRS masih proses disahkan oleh Pemda DKI, tapi sudah 3 bulan belum ada pengesahan. Pak ahok berjanji akan mengesahkan, tapi sampai hari ini kami belum terima. kenapa? Karena pengembang membentuk PPRS, dengan melibatkan belasan pemilik kios, mereka minta disahkan,” keluhnya.

Krismanto menambahkan, kasus di Medan termasuk kasus langka, karena selama ini jika penghuni menggugat ke pengadilan umumnya selalu gagal. Selain itu, para penghuni yang bersikap kritis terhadap pengembang menjadi pihak yang paling sengsara.”Ada kasus lain di Jakarta, prosesnya sampai ke peninjauan kembali (PK), si penghuni justru sempat kena denda Rp 1 miliar,” katanya.Ia tetap optimistis, pemerintah daerah DKI Jakarta di bawah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa menyelesaikan konflik penghuni rusun dengan pengembang.

“Cuma memang warga DKI masih belum dibantu oleh Pak Ahok, saja,” katanya.

Diancam oleh Pengembang, Ini yang Harus Dilakukan Penghuni Rusun

Duka Tinggal di Rusun

Wiji Nurhayat – detikfinance
Jumat, 03/10/2014 12:40 WIB
//images.detik.com/content/2014/10/03/1016/124414_rusunsubsidi3.jpg
Jakarta -Berdasarkan laporan Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI), beberapa penghuni rusun yang kritis terhadap kebijakan pengembang/pengelola rusun mendapat intimidasi. Intimidasi yang terjadi dalam bentuk mematikan listrik untuk unit tertentu hingga gangguan terhadap kendaraan mereka.Dirjen Standarisasi Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Widodo mengakui tindakan intimidasi yang sering banyak ditemukan di apartemen/rusun terutama terkait kasus listrik. Yaitu pengelola yang mematikan aliran listrik ke unit penguni rusun tertentu dengan berbagai alasan seperti soal pembayaran IPL dan sebagainya.

“Kalau ada intimidasi-intimidasi seperti listrik akan dimatikan. Intimidasi itu sudah pidana sudah seharusnya ke polisi,” kata Widodo kepada detikFinance, Jumat (3/10/2014).

Menurut Widodo sesuai ketentuan urusan penanganan dan pengelolaan listrik di rusun, seharusnya sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Daerah atas rekomendasi PT PLN.

“Intimidasi matikan dan menaikkan tarif listrik tidak boleh ada. Tarif listrik seharusnya dikelola Pemerintah Daerah. Pemda itu meminta PLN membuat di sebuah area dan menyerahkan kepada Pemda. Sebetulnya kalau terkait listrik itu Pemda, intimidasi itu sudah masuk ke ranah polisi,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, terkait adanya intimidasi oleh pihak pengelola rusun/apartemen melalui sebuah perusahaan yang ditunjuk Perhimpunan Penghuni rumah Susun (PPRS), tetap tidak dibenarkan. Selain pidana, masalah ini juga masuk ke dalam ranah hukum perdata.

“Yang ngancam siapa? pengembang atau PT A yang ditunjuk PPRS. Kalau PT A yang ditunjuk PPRS dia tidak berhak,” tegasnya.

Laporan KAPPRI menyebutkan pemilik rusun yang sadar hak dan kritis diteror, intimidasi. Misalnya mobil yang dimiliki oleh penghuni yang kritis oleh pengembang dirusak, ban dicoblos, dan sebagainya.”Sampai sekarang hegemoni pengembang ini kokoh berdiri, dibantu aparat korup perjuangan para pemilik dan penghuni sedikit yang membantu. Para pejuang distigma ‘sebagian kecil orang rewel yang nggak mau bayar iuran’. Padahal mereka taat membayar dan hanya keberatan tarip naik terus di luar akal sehat,” kata Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) Krismanto Prawirosumarto.

Seperti diketahui konflik soal PPRS antara penghuni/pemilik dengan pengembang kerap terjadi, tak hanya di rusun Jakarta tapi kota-kota lainnya seperti Medan hingga Surabaya.

Penghuni menuding pengembang membentuk PPRS hanya sebagai kamuflase, dengan menempatkan perwakilannya, agar tetap terus mengelola rusun/apartemen. Mengelola rusun merupakan bisnis yang mengiurkan karena menyangkut uang miliaran rupiah per tahun.