Category Archives: Demonstrasi

Penghuni Signature Park Apartemen Demo (Sindonews.com)

Eko Purwanto
Senin, 19 Oktober 2015 – 15:32 WIB

Pemilik dan penghuni Signature Park Apartemen yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Taman Sinar Pagi Apartemen melakukan aksi unjuk rasa dengan membentangkan poster dan spanduk di Jalan MT Haryono, Jakarta. Dalam aksinya mereka menuntut pihak pengelola terbuka kepada penghuni tetang hak-haknya.

(rat)

54859_highres.jpg (960×639)
Puluhan pemilik dan penghuni Signature Park Apartemen yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Taman Sinar Pagi Apartemen melakukan aksi unjuk rasa dengan membentangkan poster dan spanduk di Jalan MT Haryono, Jakarta, Senin (19/10/2015).


Para penghuni menuntut hak-hak mereka.

Sumber: http://photo.sindonews.com/view/14933/penghuni-signature-park-apartemen-demo

Advertisements

Demo atau Menggugat di Pengadilan?

Jakarta, 13 September 2015

Yang Terhormat Warga Rusun yang Sedang Berjuang,

Kalau di hitung-hitung KAPPRI telah mendapat pengaduan dari 65 Kawasan Rusun baik pengaduan lisan maupun tertulis. Konsultasi dan diskusi telah cukup intensif dilakukan. Masalah yang diadukan bisa dikatakan seragam, seperti:

  1. Status Tanah dimana Rusun dibangun yang tidak jelas.
  2. Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Laik Fungsi yang tidak jelas.
  3. PPJB yang mengandung banyak Klausul Baku yang melanggar Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.
  4. AJB atau sertifikat yang tidak kunjung datang sampai puluhan tahun.
  5. Pengelolaan oleh pelaku Pembangunan yang jauh melewati masa transisi.
  6. Pelaku Pembangunan tidak melaksanakan kewajiban memfasilitasi Pembentukan PPPSRS, meski masa transisi satu tahun telah jauh terlewati.
  7. Rekayasa Pembentukan PPPSRS oleh pelaku Pembangunan, dengan cara melawan hukum.
  8. Dihalanginya inisiatif para Pemilik membentuk PPPSRS, alasannya tidak boleh bila tidak difasilitasi oleh pelaku Pembangunan.
  9. IPL, Sinking Fund yang ditentukan sepihak oleh pelaku pembangunan tanpa berembuk dengan para Pemilik.
  10. Pemaksaan kenaikan IPL oleh pelaku Pembangunan secara sepihak.
  11. Penggunaan intimidasi bahkan teror oleh pelaku pembangunan berupa ancaman, pelaporan pidana, teror fisik, pemutusan aliran listrik atau air yang melawan Hukum terhadap Pemilik/Penghuni.
  12. Tidak adanya detail Laporan Keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada para Penghuni.
  13. Usaha-usaha pelecehan Hukum oleh Pengelola, misalnya menggunakan Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) dalam penentuan hak suara, seperti berdasarkan NPP. Padahal menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Satu Nama Pemilik Satu Suara. Juga Rekayasa Hukum dalam penggunaan Surat Kuasa dalam Rapat-rapat dengan para Penghuni.
  14. Peta Pertelaan yang dirahasiakan untuk merahasiakan hak-hak yang seharusnya terbuka/transparan.
  15. Daftar Pembeli Rusun yang dirahasiakan, sehingga antar tetangga dibuat saling tidak tahu, apalagi mengenal.
  16. Adanya mark-up tarif listrik dan air.
  17. Pengenaan PPN atas listrik dan air yang sebenarnya Pemerintah tidak mengenakan PPN.
  18. Adanya penyertifikatan Daerah/Area Bersama menjadi nama pelaku Pembangunan seperti tempat fitness, kantor pengelola.
  19. Adanya tambahan bangunan atas bangunan yang telah selesai dibangun.
  20. Di Rusun yang dipakai perdagangan, ada pembangunan kios baru di daerah Milik Bersama lalu dijual atau disewakan.
  21. dan lain-lain, masih  banyak lagi.

Dari daftar pelanggaran diatas selalu bisa dicari secara tepat Undang-undang mana dan Pasal mana yang telah dilanggar. Tinggal kita pelajari dengan cermat dan teliti saja. Maksudnya apabila kita permasalahkan secara benar dan baik di Pengadilan dapat dikatakan akan dimenangkan oleh para Pemilik ataupun Penghuni.

Kendalanya terlalu banyak dari kita yang buta hukum, kurang percaya Hukum, ketakutan berperkara, akibat issue penyesatan yang memang sengaja dilemparkan. Disinformasi penyesatan meliputi antara lain Pengembang sangat kuat, mustahil dikalahkan, Polisi, Jaksa dan/atau Pengadilan akan memihak yang berduit, kita orang kecil yang pasti akan kalah, dan sebagainya, dan sebagainya.

Saya katakan disini bahwa kita telah banyak termakan oleh issue penyesatan itu dan kemudian patah semangat.

Padahal Kenyataannya tidaklah demikian, kita ambil contoh:

  • Gugatan warga Cambridge Condominium Medan telah berhasil membubarkan PPPSRS buatan Pelaku Pembangunan.
  • Gugatan warga Thamrin City terhadap pengesahan PPPSRS oleh Gubernur DKI telah menang. SKEP Gubernur DKI diharuskan dicabut dan PPPSRS dibekukan.
  • Gugatan Praperadilan warga GCM Jakarta Kepada Polres Jakarta Pusat telah dikabulkan Pengadilan.

Akan disusul dengan gugatan-gugatan lainnya.

Kegiatan perjuangan Warga selama ini banyak hanya saling CURHAT tanpa ARAH, saling berargumen diantara teman yang berakibat perpecahan, protes dan demo yang hasilnya tidak jelas. Malah ada yang karena terlalu emosi-nya berbuat sesuatu di luar hukum, yang berakibat Pelaku Pembangunan dapat melaporkan pidana yang bersangkutan kepada Polisi.

Membentuk PPPSRS yang menjadi hak kita malah kurang diberi prioritas, padahal akan memberi jalan ke-KEMENANGAN.

Kita masih punya Polisi, Kejaksaan, Pengadilan yang dapat kita harapkan menyelesaikan masalah yang kita hadapi.

Kita perlu belajar, konsultasi hukum atau memberi kuasa kepada Ahli Hukum agar bisa berperkara dengan baik dan benar.

Yang paling kita butuhkan adalah persatuan dan kesatuan kita untuk beraksi terarah, tidak diluar hukum, konsisten, disiplin dan tahan uji.

Fajar KEMENANGAN kebenaran dan keadilan telah merekah. Hayo kita Sambut! Selamat berjuang, hanya orang berani yang bisa menang.

Salam KAPPRI,

Krismanto Prawirosumarto

Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI)

www.kappri.org dan www.apartemen.or.id

Pemberitahuan DEMO dari Komite Konsultatif Konsumen Listrik Indonesia (K3LI)

Komite Konsultatif Konsumen Listrik Indonesia - Demo Masalah Listrik 2015_01

Komite Konsultatif Konsumen Listrik Indonesia - Demo Masalah Listrik 2015_02

Komite Konsultatif Konsumen Listrik Indonesia - Demo Masalah Listrik 2015_03

Komite Konsultatif Konsumen Listrik Indonesia - Demo Masalah Listrik 2015_04

Komite Konsultatif Konsumen Listrik Indonesia - Demo Masalah Listrik 2015_05

Komite Konsultatif Konsumen Listrik Indonesia - Demo Masalah Listrik 2015_06

Komite Konsultatif Konsumen Listrik Indonesia - Demo Masalah Listrik 2015_07

Komite Konsultatif Konsumen Listrik Indonesia - Demo Masalah Listrik 2015_08

Bantahan dan Pernyataan Terhadap Informasi yang Disampaikan Ibu Kepala Dinas Perumahan dan Bangunan DKI Jakarta

Bahwa kami, perwakilan warga dari berbagai apartemen yang bergabung dalam DEMO ke Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta tanggal 10 Maret 2015 lalu, menyatakan apa yang diinfomasikan ibu Kadis (Ibu Ika Lestari Aji, SE, MM. NIP. 196512151985032003) bersama Mualim Wijoyo (COO PT Prima Buana Internusa (PBI)/PT Agung Podomoro Land ) dan Erwin Kallo adalah TIDAK BENAR.

Bahwa DEMO kami adalah penegasan untuk pelaksanaan UU No. 20 yang dilanggar oleh Pengembang dan di-“BIARKAN” oleh Disperum selaku “Pembina”. Bukan seperti yang diinfomasikan kepada masyarakat pertanggal 26 Maret 2015 melalui Radio Sonora (www.sonora.co.id):

  1. Erwin Kallo menyatakan bahwa staff Pengembang menjadi Pengurus (dengan surat kuasa) mewakili Pengembang selaku pemilik (yang mana melanggar UU No. 20 Pasal 74 bahwa surat kuasa tidak bisa untuk memilih dan dipilih).
  2. Oleh Ibu Kadis DisPerum, seakan mengiyakan (menyetujui) pelanggaran tersebut dengan menyatakan: “sangat setuju dengan ahli properti -Erwin Kallo, bahwa demo dan perselisihan hanya masalah “selisih paham”. Faktanya kami menegaskan Demo bukan selisih paham, tetapi kami demo atas penyelewengan UU No. 20 oleh pengembang, perampas hak warga yang di “biarkan” oleh “Pembina”.
  3. Mualim menyataan: “Kami, melakukan provokasi yang sangat besar”. Yang benar: bahwa Kami membantu pemerintah memperjuangkan amanat UU No. 20 Thn 2011 dan keberatan difitnah dengan kata “memprovokasi”.
  4. Oleh Kadis Perum selaku Pembina, mendiamkan pernyataan tersebut, signal setuju dan mendukung dengan memperjelas bahwa “Kadis punya data pengurus PPRS/P3SRS, dan hanya 18% yg ribut. “ Kami tegaskan: Pelanggaran Undang-undang tidak perlu menunggu 100% warga demo baru ditegakkan!
  5. Data pengurus PPRS/P3SRS yang dimiliki Ibu Kadis dimana adanya Mualim dan Ajit selaku kuasa pengembang yang menjabat pengurus dimana-mana, sbg bukti pelanggaran UU No. 20 Pasal 74 (hak surat kuasa) dan pelanggaran Kepmen tentang pengurus wajib ber domisili/KTP dan KK setempat, tapi ibu Kadis masih “membiarkan” dan seakan IKUT setuju agar warga pejuang UU No. 20 sebaiknya tiarap “agar tidak memprovokasi”.

Kami harapkan Ibu kadis dapat mencabut kembali pernyataan dan mengoreksi selaku Pembina :

“Bahwa PERJUANGAN MENEGAKAN AMANAT UU RI adalah TUGAS KITA BERSAMA, dan perjuangan ini bukan “PROVOKASI”!

cc: Warga apartemen

“Dijual Apartemen Carut Marut, Jika Berminat Hubungi Gubernur DKI Jakarta” (Kompas.com)

APARTEMEN
Penulis : Dimas Jarot Bayu | Rabu, 11 Maret 2015 | 06:00 WIB

Dimas Jarot Bayu/Kompas.com

Selebaran ala brosur promosi berisikan tuntutan yang diberikan oleh para pengunjuk rasa saat demonstrasi di depan gedung Balai Kota DKI jakarta, Selasa (10/3/2015).

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Ada hal menarik dalam unjuk rasa para pemilik, dan penghuni apartemen strata atau rumah susun hak milik (rusunami) yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/3/2015) pagi tadi.

Selain melakukan orasi, para pengunjuk rasa juga menyebarkan brosur yang biasa dibagikan pengembang dalam mempromosikan produk propertinya. Hanya, “materi promosi” dalam brosur tersebut justru ungkapan sarkasme atas pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan rusunami.

Isi brosur tersebut, adalah:

DIJUAL
APARTEMEN CARUT MARUT
DI LOKASI STRATEGIS

Dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) adalah Boneka Pengembang dengan pemilihan pengurus dilakukan dengan cara rekayasa negatif;
2. Rekayasa AD/ART yang bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
3. Rapat Umum Tahunan (RUTA) selalu direkayasa negatif oleh pengembang yang berganti wajah menjadi pengelola;
4. P3SRS/PPRS tidak mempertanggungjawabkan keuangan sebagaimana ketentuan UU No. 20 Tahun 2011 dan AD/ART dan tidak pernah mau diajak bertemu dan membahas permasalahan Apartemen dengan Penghuni/Pemilik;
5. Merahasiakan status hak atas tanah kawasan Rumah Susun;
6. Penunjukan Langsung Pengelola tanpa tender dengan kontrak borongan (lumpsum);
7. Asset milik bersama dan fasilitas umum tetap dikuasai Pengembang yang kemudian berubah menjadi pengelola dan kemudian digunakan untuk mencari keuntungan secara illegal;
8. Mark up tarif listrik dan penetapan sepihak besaran tarif service charge/Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), menarik pungutan PPN 10% yang bertentangan dengan hukum;
9. Pembayaran asuransi dibebankan kepada warga/penghuni/pemilik, tanpa tender, pemegang polis atas nama pengembang/pengelola sehingga klaim yang berhak mendapatkan bukan warga melalui P3SRS;
10. Tagihan warga masuk ke rekening pengembang, bukan ke rekening PPPSRS sebagaimana ketentuan AD/ART;
11. Pengelola menggunakan kekerasan/intimidasi dan kriminalisasi kepada pemilik/penghuni yang memprotes kesewenangan dan ketidakjujuran kepengelolaan.
12. Kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada saat penjualan.
13. Merekayasa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan banyak klausul baku yang panjang lebar, sehingga calon pembeli tidak terkecoh dan terjebak dalam perikatan yang merugikan pembeli;

Jika berminat/ingin tahu informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
1. GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA
2. Dinas Perumahan & Gedung Proponsi DKI Jakarta :
IBU EKA LESTARI AJI (Kepala Dinas)
IBU ANI SURYANI
BAPAK FAISAL

Sebelumnya diberitakan, puluhan pemilik, dan penghuni rumah rusunami yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik, dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Aksi tersebut dilakukan untuk menentang berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap hanya menguntungkan pengembang. Selain itu, pihak KAPPRI meminta adanya pemilihan ulang Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang diduga dibentuk secara sepihak oleh pengembang.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, beberapa pemilik, dan penghuni rusunami yang melakukan unjuk rasa berasal dari apartemen ITC Mangga Dua, Graha Cempaka Mas, Green Pramuka, Kalibata City, dan Marina Ancol.

Sumber: http://properti.kompas.com/read/2015/03/11/060000421/.Dijual.Apartemen.Carut.Marut.Jika.Berminat.Hubungi.Gubernur.DKI.Jakarta.

Residents Demand Full Participation (Jakarta Post)

Residents demand full participation | The Jakarta Post
Corry Elyda, The Jakarta Post, Jakarta | Jakarta | Thu, March 12 2015, 8:01 AM

High-rise problems: Apartment residents stage a protest in front of City Hall in Central Jakarta on Tuesday. They demanded the city administration enforce a law related to apartment management. Antara/Vitalis yogi Trisna

High-rise problems: Apartment residents stage a protest in front of City Hall in Central Jakarta on Tuesday. They demanded the city administration enforce a law related to apartment management. Antara/Vitalis yogi Trisna

Residents of a number of strata-title apartment buildings in Jakarta have voiced their concern over the questionable management of their apartment buildings through blogs and social media.

For example, some residents of Kalibata City apartments in South Jakarta have posted their complaints on the jaringkalibatacity.blogspot.com weblog, while dissatisfied residents of The Green Pramuka Apartments in East
Jakarta lashed out on a Twitter account @dgreenpramukaku.

On Tuesday, they took their frustration to the streets.

The residents, grouped under the United Action of Indonesia Apartment Owners and Tenants (KAPPRI), staged a protest in front of City Hall, demanding the city administration settle their disputes with apartment managements.

The group also demanded a proper election of tenants and owners associations (P3SRS), as stipulated by law. Simson, one of the residents, said Law no 20/2011 on apartments stated that management of strata- title apartments should be handed over to the owners and tenants who will later assign a contractor.

“The reality is around 60 apartment complexes are still controlled by the developers,” he said, as quoted by kompas.com, adding that the city administration was supposed to monitor and control apartment management.

Residents who participated in the protest were from ITC Mangga Dua apartments in West Jakarta, Graha Cempaka Emas in Central Jakarta, Green Pramuka in East Jakarta, Kalibata City in South Jakarta and Marina Ancol in North Jakarta.

Issues like unreasonable hikes in maintenance, electricity and water charges as well as the misuse of public and social facilities for commercial purposes usually emerge as issues when apartment residents are unsatisfied with financial reports or are not involved in the P3SRS.

An example cited was the 18-tower Kalibata City complex. The management of the building, PT Prima Buana Internusa, a subsidiary of the developer Agung Podomoro Group, increased the maintenance costs from Rp 2.3 million (US$174.8) per year in 2014 to Rp 3.29 million per year this year for Kalibata Residence and Kalibata Regency and Rp 4.5 million to Rp 6.1 million for Kalibata Green.

One of the residents, Umi Hanif, said the management had failed to produce convincing financial reports on the income and expenditure of the maintenance costs when the residents asked for transparency.

Umi, who has been living in Kalibata City since 2011, said the tenants were also not informed about the formation of the P3SRS in Kalibata City. “Without the residents being told anything, we heard the committee members for the [election of the P3SRS] had been inaugurated,” she said.

Umi said the committee could decide the eligible candidates for P3SRS membership. “However, many of the committee members are related to the management or developer,” she said.

Responding to the complaint, general manager of Kalibata City Evan T Walad denied the formation of the committee to hold the election for the P3SRS was unilateral. He said that as a representative of the developer, his company fully supported the formation of the P3SRS and would facilitate it.

Evan said he would also be available to meet residents who were unsatisfied with the committee.

“We will try to accommodate all interests in forming the P3SRS. We have around 13,000 residents, so it will be hard to satisfy everyone,” he said, as quoted by kompas.com.

*******************
Please click/tap here to find the solutions for apartemen management : https://kappri.org/2015/03/03/solusi-penertiban-pengelolaan-rumah-susun/
Also information from owners and tenants of Kalibata City complex are available here : http://jaringkalibatacity.blogspot.com/

Demo Warga Rusun Jakarta Tentang Penegakan UU Rusun Yang Diabaikan PEMDA DKI Jakarta (Citizenjurnalism.com)

11046484_10205157485189804_8197641460410840499_n

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam kesatuan Aksi Pemilik & Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, dan Kantor dinas perumahan DKI Jakarta, Selasa (10/3).

Mereka menuntut Penegakan Undang-Undang Rusun no.20 th 2011, dan memberikan sangsi kepada developer karena melanggar undang-undang yang ada, serta digantinya seluruh pengurus Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang bukan dari kalangan pemilik dan penghuni rumah rusun.

Menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk segera menyelesaikan permasalahan antara KPPRI dengan pihak pengembang/developer, dimana dalam undang-undang rusun dinyatakan jelas bahwa tugas dan kewajiban Pemda sebagai Dewan Pembina P3SRS.

Video Rekaman Demo: