Category Archives: Kompas.com

Polda Metro Jaya Akan Bentuk Satgas Anti-Mafia Rusunawa (Kompas.com)

Apakah ini adalah salah satu akibat dari Gugatan Praperadilan warga Graha Cempaka Mas, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan KAPPRI terhadap Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya? 

News/Megapolitan

Jumat, 28 Agustus 2015 | 07:34 WIB

KOMPAS.com/Tangguh SRKondisi jendela kamar salah satu warga rusunawa Jatinegara Barat yang copot, Minggu (23/8/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com – Polda Metro Jaya akan membentuk satuan tugas satgas) untuk mencegah jual beli unit rumah susun sederhana sewa milik pemerintah. Rencana ini akan direalisasikan pada September mendatang.

“Dari Polda akan membentuk satgas untuk menyelidiki kemungkinan adanya mafia jual beli rusun. September akan kami bentuk,” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Menurut Tito, rusunawa milik pemerintah dibangun untuk warga tidak mampu, khususnya warga korban penggusuran. Oleh karena itu, pengambilalihan unit rusunawa oleh warga mampu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum.

“Rusunawa harusnya untuk rakyat. Kalau kemudian dibeli oleh oknum-oknum tertentu, setelah itu disewakan, itu kan enggak benar. Harus ditindak,” ujar mantan Kepala Densus Antiteror 88 ini.

Pemprov DKI baru saja mengoperasikan rusunawa Jatinegara Barat. Rusunawa yang terletak di Jatinegara, Jakarta Timur itu diperuntukkan bagi warga korban penggusuran di Kampung Pulo. Tak lama setelah dioperasikan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengingatkan agar penghuni rusunawa tidak menjual unit yang mereka tempati kepada pihak lain. Ia tidak ingin kejadian-kejadian sebelumnya yang pernah terjadi, salah satunya di rusunawa Muara Baru terulang kembali.

Beberapa waktu lalu, para penghuni unit rusunawa Muara Baru diketahui ada yang memiliki mobil. Saat ditelusuri, ternyata mereka bukan warga penghuni asli rusunawa yang seharusnya diperuntukkan bagi warga korban penggusuran di Waduk Pluit itu.

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/28/07343691/Polda.Metro.Jaya.Akan.Bentuk.Satgas.Anti-Mafia.Rusunawa

Advertisements

“Dijual Apartemen Carut Marut, Jika Berminat Hubungi Gubernur DKI Jakarta” (Kompas.com)

APARTEMEN
Penulis : Dimas Jarot Bayu | Rabu, 11 Maret 2015 | 06:00 WIB

Dimas Jarot Bayu/Kompas.com

Selebaran ala brosur promosi berisikan tuntutan yang diberikan oleh para pengunjuk rasa saat demonstrasi di depan gedung Balai Kota DKI jakarta, Selasa (10/3/2015).

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Ada hal menarik dalam unjuk rasa para pemilik, dan penghuni apartemen strata atau rumah susun hak milik (rusunami) yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/3/2015) pagi tadi.

Selain melakukan orasi, para pengunjuk rasa juga menyebarkan brosur yang biasa dibagikan pengembang dalam mempromosikan produk propertinya. Hanya, “materi promosi” dalam brosur tersebut justru ungkapan sarkasme atas pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan rusunami.

Isi brosur tersebut, adalah:

DIJUAL
APARTEMEN CARUT MARUT
DI LOKASI STRATEGIS

Dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) adalah Boneka Pengembang dengan pemilihan pengurus dilakukan dengan cara rekayasa negatif;
2. Rekayasa AD/ART yang bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
3. Rapat Umum Tahunan (RUTA) selalu direkayasa negatif oleh pengembang yang berganti wajah menjadi pengelola;
4. P3SRS/PPRS tidak mempertanggungjawabkan keuangan sebagaimana ketentuan UU No. 20 Tahun 2011 dan AD/ART dan tidak pernah mau diajak bertemu dan membahas permasalahan Apartemen dengan Penghuni/Pemilik;
5. Merahasiakan status hak atas tanah kawasan Rumah Susun;
6. Penunjukan Langsung Pengelola tanpa tender dengan kontrak borongan (lumpsum);
7. Asset milik bersama dan fasilitas umum tetap dikuasai Pengembang yang kemudian berubah menjadi pengelola dan kemudian digunakan untuk mencari keuntungan secara illegal;
8. Mark up tarif listrik dan penetapan sepihak besaran tarif service charge/Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), menarik pungutan PPN 10% yang bertentangan dengan hukum;
9. Pembayaran asuransi dibebankan kepada warga/penghuni/pemilik, tanpa tender, pemegang polis atas nama pengembang/pengelola sehingga klaim yang berhak mendapatkan bukan warga melalui P3SRS;
10. Tagihan warga masuk ke rekening pengembang, bukan ke rekening PPPSRS sebagaimana ketentuan AD/ART;
11. Pengelola menggunakan kekerasan/intimidasi dan kriminalisasi kepada pemilik/penghuni yang memprotes kesewenangan dan ketidakjujuran kepengelolaan.
12. Kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada saat penjualan.
13. Merekayasa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan banyak klausul baku yang panjang lebar, sehingga calon pembeli tidak terkecoh dan terjebak dalam perikatan yang merugikan pembeli;

Jika berminat/ingin tahu informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
1. GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA
2. Dinas Perumahan & Gedung Proponsi DKI Jakarta :
IBU EKA LESTARI AJI (Kepala Dinas)
IBU ANI SURYANI
BAPAK FAISAL

Sebelumnya diberitakan, puluhan pemilik, dan penghuni rumah rusunami yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik, dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Aksi tersebut dilakukan untuk menentang berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap hanya menguntungkan pengembang. Selain itu, pihak KAPPRI meminta adanya pemilihan ulang Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang diduga dibentuk secara sepihak oleh pengembang.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, beberapa pemilik, dan penghuni rusunami yang melakukan unjuk rasa berasal dari apartemen ITC Mangga Dua, Graha Cempaka Mas, Green Pramuka, Kalibata City, dan Marina Ancol.

Sumber: http://properti.kompas.com/read/2015/03/11/060000421/.Dijual.Apartemen.Carut.Marut.Jika.Berminat.Hubungi.Gubernur.DKI.Jakarta.

Tentang Kebijakan Pengelolaan, Penghuni Apartemen Demo di Balai Kota (Kompas.com)

Penulis : Dimas Jarot Bayu | Selasa, 10 Maret 2015 | 15:00 WIB
KOMPAS.com/Ai Chintia Ratnawati
Penghuni Kalibata City melakukan aksi dalam menolak kenaikan biaya iuran pemeliharaan lingkungan (IPL) yang ditentukan oleh pengelola, Sabtu (14/2/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com – Puluhan penghuni apartemen strata atau rumah susun hak milik (rusunami) yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Aksi tersebut dilakukan untuk menentang berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dianggap hanya menguntungkan pengembang. Selain itu, pihak KAPPRI meminta adanya pemilihan ulang Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dibentuk secara sepihak oleh pengembang.

Salah satu pengunjuk rasa, Simson, mengatakansaat ini banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang dalam pengelolaan rusunami. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun), pengelolaan rusunami harus diserahkan pada pemilik dan penghuninya.

“Pada kenyataannya, sebanyak 60 rusunamj yang ada di Jakarta justru dikuasai oleh pengembang. Itu semuanya didukung oleh Pemprov DKI,” ujar Simson saat diwawancarai Kompas.com, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/32015).

Simson melanjutkan, seharusnya tugas Pemprov adalah mengawasi dan membina pengelolaan rusunami di Jakarta. Sayangnya, tugas tersebut tak dijalankan.

“Ada 60 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) rusunami yang melanggar UU justru dikasih Surat Keputusan (SK) Gubernur. Berarti tugas Pemprov sebagai dewan pembina itu disalahgunakan,” tambah Simson.

Saat ini, pihak KAPRI telah melakukan mediasi dengan Pemprov mengenai masalah rusunami tersebut. Ada pun hasilnya, Simson menjelaskan bahwa para penghuni  yang melakukan unjuk rasa nantinya akan dipertemukan dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

“Hasil pertemuannya positif. Dalam waktu dekat kami akan dipertemukan dengan Ahok (panggilan Basuki) untuk kembali membahas masalah ini. Tapi bila mediasi kembali tidak berjalan, kami akan lakukan demo yang lebih besar,” tukas Simson.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, beberapa penghuni rusunami yang melakukan unjuk rasa berasal dari apartemen ITC Mangga Dua, Graha Cempaka Mas, Green Pramuka, Kalibata City, dan Marina Ancol.