Category Archives: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

POTENSI KERUGIAN PAJAK PENDAPATAN NEGARA DAN POTENSI PEMAKSAAN

BISNIS ABAL-2 + TARIF TD BERKEADILAN_01BISNIS ABAL-2 + TARIF TD BERKEADILAN_02

KAPPRI Mendatangi KPK Tuntut Dugaan Korupsi Pengembang Nakal Dibongkar (Jayapos)

Senin, 18 April 2016 – 07:13:04 WIB
Kategori: Bedah Jaya Pos

Jakarta, Jaya Pos

Sebayak 35 Perwakilan Rumah Susun di Jakarta mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jl. Rasuna Said Jakarta dan menyampaikan tuntutannya agar dugaan korupsi pengembang nakal di bongkar.

Aksi demo damai massa kurang lebih 100 warga rumah susun dipimpin Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) Brigjen TNI (Purn) Dr Krismanto Prawirosumarto pada Jumat 8/4/2016.

Setelah melakukan orasi didepan gedung KPK kemudian langsung diterima bagian humas KPK dan hanya boleh masuk 20 orang. “Intinya kami melaporkan adanya dugaan korupsi dan kerjasama jahat antara pejabat pemerintah dan pengembang nakal. Terjadi bukan hanya di reklamasi Teluk Jakarta tetapi kami juga melaporkan hal kejahatan itu yang terjadi di rumah susun mulai dari pembeliannya,”papar Krismanto.

“Kami telah membayar pajak sudah 5 dan 10 tahun, tetapi pajak yang kami bayar tidak disetor ke pemerintah, buktinya tidak ada terjadi Akte Jual Beli (AJB). Pajak 5% dibayar adalah proses pengalihan hak akibat adanya jual beli, namun proses jual beli itu sampai sekarang tidak ada tandanya.
Tandanya hanyalah perjanjian pengikatan jual beli yang ditanda tangani pada saat barang yang dijual belikan itu belum ada. Karena waktu itu belum ada peraturan pemberi jalan bahwa niat menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB),”lanjutnya.

“Pajak berikutnya yang kami curigiai digelapkan adalah adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan untuk Iuran Pemeliharaan lingkungan (IPL), Listrik dan Air. Pemerintah tidak mewajibkan PPN untuk tiga hal ini. Namun kami menderita karena kami dipungut PPN tersebut dan disetor kemana kami tidak tahu yang jelas. Adanya mark up harga listrik dan air diatas ketentuan yang ditetapkan pemerintah, listrik dan air itu disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat dan hak pemerintahlah yang memperdagangkannya atau mensuplaynya dan bukan hak orang lain untuk,”tandasnya.

Ada perbedaan harga antara PPJB yang kemudian kami bayar dengan AJB yang mewajibkan setor pajak ke pemerintah, contoh nilai perunit 100 juta ada nilai PPNnya 10 % yaitu 10 juta kemana uang ini menguap?, karena pemerintah tidak mewajibkan untuk menyetor. Pemerintah hanya mewajibkan untuk menyetor apa harga yang tercantum dalam AJB.

Masalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dari namanya itu adalah Perhimpunan para Pembeli dan para Pemilik, namun oleh pengembang nakal itu dijadikan haknya pengembang untuk membentuk P3SRS dengan cara memanipulasi hukum, membuat rapat umum dengan menghadirkan karyawan mereka dan diberi surat kuasa seolah-olah dari pembeli. Sedangkan Undang-undang mengatakan untuk membentuk P3SRS memilih dan dipilih hanyalah para pemilik/pembeli bukan orang lain dan tidak boleh menguasakan kepada orang lain.

Istilah pemilik ini segaja diplesetkan karena karena pembeli tidak punya sertifikat dan tidak pernah ber AJB dan semuanya bukan pemilik sedangkan KUH Perdataan mengatakan kalau orang yang sudah membayar lunas atas barang yang dibeli, ia resmi menjadi pemilik atas barang yang dibeli. UU Keperdataan itu dilawan dengan menduh kami bukan pemilik,ungkapnya.

“Kami menuntut supaya dugaan korupsi yang dilaporkan ini dibongkar, karena ini ada kaitannya dengan kerjasama busuk antara pejabat pemerintah dengan pengembang nakal. Ini dikaitkan nanti dengan peristiwa reklamasi Teluk Jakarta. Kami menemukan laporan keuangan yang tidak benar tetapi pengembang tetap diberi izin go pubik.  Contohnya rumah susun yang sudah dijual pengembang dan sudah dibeli, masih dilaporkan sebagai miliknya pengembang nakal. Itupun sudah dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kami bisa ikut RUPS karena kami juga merupakan pemegang saham kecil-kecilan,”sambungnya.

“Korporasi yang tidak baik itu berakibat korupsi, suap menyuappun dilakukan kemudian terjadilah korupsi antara pejabat pemerintah dengan pengembang nakal dan dibiarkan.  Kami membentuk P3SRS yang punya hak hukum dan para warga selalu bisa dinegatifkan. Mereka tidak punya hak hukum membentuk P3SRS. Tapi ini oleh pejabat pemerintah ini dipertaruhkan seolah-olah ini adalah perebutan padahal seharusnya pejabat pemerintah membela apa yang tercantum di dalam Undang-undang tidak melihat siapapun. Saya mengatakan dugaan suap yang terjadi dalam Reklamasi itu hanyalah bagian puncak gunung es, yang ada dibawah jauh lebih besar. Oleh karena itu kami datang kesini untuk meminta KPK menjalankan kewajibannya. Pejabat pemerintah yang diduga terlibat adalah yang ada kaitannya dengan rumah susun,” katanya.

Pada saat pelaporan berlangsung, Jaya Pos menemui beberapa warga yang bersedia memberi komentar. Seperti “Kahar” yang sudah membeli di sekitar Tangerang City mengatakan.

“Saya beli rumah susun dengan cara bayar mencicil dan sudah lunas sejak tahun 2010 lalu, tetapi sampai sekarang belum menerima AJB dan Sertifikat. Pada hal kalau saya terlambat bayar saya didenda oleh pengembang tersebut,”katanya.

Demikian halnya dengan Vivi yang merasa ditipu setelah membeli property dari salah satu pengembang di daerah Mangga Dua.
“Masalah tanah ini juga sudah sampai ke Pengadilan. Dimana kita sudah beli dengan hitam diatas putih yang semula adalah Hak Guna Bangunan (HGB) murni ada tanah bersama.

Namun setelah 20 tahun kita mau perpanjang, barulah diketahui bahwa tanah yang dijual kepada kita itu bukan milik Pengembang. Tetapi tanah tersebut adalah milik Pemerintah DKI.

Sudah dilaporkan ke Pemerintah tetapi diam aja, Ada apa? Kita disuruh melapokan ke orang tertentu, usut punya usut ternyata orang tempat melaporkan itu adalah staf khusus bagian dari pengembang nakal tersebut. Pantas aja tidak jalan dan tidak ada hasilnya,”katanya dengan sedikit emosi.

“Kemungkinan ada aparat penegak hukum yang bermain mata. Kenapa bos APL bisa tertangkap tetapi pengembang tempat kami membeli itu kok belum,”katanya. Ini sudah terindikasi ada dugaan penipuan disini, orang yang tertipu kok kalah sama penipu dan developernya kok bisa menang,”lanjutnya. (Syaiful Bahri R)

Sumber: http://www.harianjayapos.com/detail-12248-kappri-mendatangi-kpk-tuntut-dugaan–korupsi-pengembang-nakal-dibongkar.html

Puluhan Warga Rumah Susun Berdemo, Desak KPK Periksa Pengembang Nakal (Detik.com)

Jumat 08 Apr 2016, 11:03 WIB
Rina Atriana – detikNews
Puluhan Warga Rumah Susun Berdemo, Desak KPK Periksa Pengembang NakalFoto: Rina Atriana/detikcom
Jakarta – KPK kedatangan demonstran dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) hari ini. Mereka menuntut KPK menindak para pengembang nakal.

Awalnya mereka melakukan aksi di depan lobi KPK, Jumat (8/4/2016), sekitar pukul 09.30 WIB, namun ketika massa terus bertambah, pihak keamanan mempersilakan untuk menyampaikan tuntutannya di depan gerbang KPK. Satu lajur di jalur lambat di depan KPK pun tertutup dan membuat lalu lintas sedikit tersendat.

Perwakilan Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) Brigjen TNI(Purn) Krismanto mengatakan, sudah saatnya KPK mengusut tuntas kenakalan-kenakalan yang dilakukan pengembang terhadap para penghuni. Di antaranya terkait pungutan liar hingga harga jual beli yang berbeda dengan yang dijanjikan.

“Kami berharap KPK membongkar kejahatan-kejahatan itu, sementara ini KPK baru mendapat puncak gunung esnya. Soal pengembang nakal, masih ada hal besar sekali yang harus dibongkar KPK,” kata Krismanto.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sedikitnya mereka berasal dari 20 rumah susun dari seluruh Jakarta. Beberapa perwakilan massa telah mengajukan surat permohonan untuk dapat berdialog langsung dengan pihak KPK. Hingga pukul 10.40 WIB, sebagian massa masih berada di KPK.
(rna/fdn)

Penghuni Minta KPK Bongkar Mafia Pengelola Rusun (CNN Indonesia)

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia
Jumat, 08/04/2016 12:27 WIB
Penghuni Minta KPK Bongkar Mafia Pengelola Rusun
Dasar pelaporan antara lain mengenai pajak pembelian akta jual beli yang terdapat selisih mencapai Rp100 juta per suratnya. (ANTARA/Rivan Awal Lingga)
Jakarta, CNN Indonesia — Puluhan orang yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) berdemo dan melapor untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan oleh seluruh pengelola rumah susun di Jakarta.”Kami terluka akibat adanya kerja sama busuk di antara pengembang. Ada penggelapan pajak,” ujar Ketua KAPPRI Brigadir Jenderal TNI (Purn) Krismanto Prawirosumarto di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/4).

Dia memaparkan, ada beberapa poin yang menjadi dasar pelaporannya ke KPK, antara lain mengenai pajak pembelian Akta Jual Beli (AJB) yang terdapat selisih mencapai Rp100 juta per suratnya. Hal tersebut membuat harga beli jauh lebih mahal dari harga yang tertera dalam surat AJB.

“Ada juga pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada listrik dan air, padahal pemerintah tidak menerapkan ini, serta ada markup mencapai 37 persen dalam pembayaran tagihan tersebut, dan akan langsung diputus bila tidak segera dibayar,” kata Krismanto.

Selain itu, ujar Krismanto, ada juga pajak pertambahan nilai (PPN) pada iuran pemeliharaan lingkungan yang seharusnya tidak ditarik dari pemilik bangunan.

“Kami berharap KPK membongkar kejahatan ini. KPK baru ungkap ujung gunung es. Di bawah permukaan masih banyak yang harus diusut sehingga dapat dikatakan ini mafia properti,” kata Krismanto.

Lobi pengembang-pemda

Krismanto mengatakan, salah satu bukti adanya mafia dalam pengelolaan rusun adalah soal perkara suap yang menjerat Bupati Karawang Ade Swara. Dalam perkara tersebut, Ade diduga telah menerima suap dari anak perusahaan PT Agung Podomoro Land, PT Tatar Kertabumi.

Namun dalam persidangan, perkara tersebut tiba-tiba berubah menjadi perkara pemerasan sehingga lepas dari jeratan Undang-Undang Korupsi.

“Tertangkapnya anggota DPRD DKI membuktikan bahwa tidak ada pemerasan, melainkan penyuapan pihak swasta kepada pemerintah,” ujar Krismanto.

Dalam perkara suap yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, Krismanto menilai Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land tidak bekerja sendiri. Sebab kejahatan korporasi umumnya melibatkan banyak pihak.

“Kami siap memberikan data terkait itu ke penegak hukum,” ujar Krismanto.

Aksi damai KAPPRI tersebut diikuti oleh 36 rusun yang bergabung, yaitu Mapple Park, East Park, Green Pramuka City, Belleeza, Menara Cawang, Gading Nias Residence, Palace Residence, Gading Mediteranian, Palace, Menara Latumenten, Pancoran River Side, Kalibata City, Kenari Mas, Mediterania Marina Ancol, The Lavande Residences, Thamrin City, dan Pakubuwono.

Selain itu ada juga dari Bintaro Park View, Mediternia Gajah Mada, Green Park View, Mediterania Boulevard, Sahid, Green Bay, Pluit Sea View, Mangga 2 Court, Mangga 2 Square, LTC Glodok, Teluk Intan, The Mansion at Kemang, Permata Mediterania, Hayam Wuruk, Gading Icon, Graha Cempaka Mas, Mangga 2 Mall, ITC Roxy, dan Gading Resort.(agk)

Usut Mafia Rusun, Massa KAPPRI datangi KPK (Netralitas.com)

Massa yang berunjuk rasa mencium adanya kerjasama busuk antara pejabat pemerintah dengan pengembang nakal (Foto : Netralitas)

JAKARTA (Netralitas.com)–Massa dari Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) melakukan aksi damai di depan gedung KPK  di Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta pada Jumat (08/04).

Massa ini datang berorasi setelah mencium adanya kerjasama busuk antara pejabat pemerintah dengan pengembang nakal. Mereka berpendapat dengan tertangkapnya Presdir Agung Podomoro menjadi momentum untuk mengungkap dugaan korupsi rumah susun kepada publik.

Ketua KAPPRI, Brigjen TNI (Purn) Krismanto Prawirosumarto menyebutkan terdapat persoalan pelik di rusun yang diduga menyangkut korupsi yang dilakukan oleh pengembang dan gratifikasi kepada penjabat. Dalam aksi damai ini, tampak spanduk bertuliskan “usut dan tangkap mafia rumah susun” dibentangkan.

“Saya akan menjelaskan mengenai penggelapan pajak yang layak diduga terjadi didalam rumah susun, dan kami mendukung upaya KPK dalam pengusutan mafia rumah susun sampai ke akarnya,” ucap Krismanto di depan gedung KPK pada Jumat, (8/4).

Krismanto mengatakan harga jual beli setelah pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pemilik rumah susun setelah diterimanya akta jual beli berbeda dengan pembayaran yang telah dilakukan selama proses pembayaran. Bahkan sebagian pemilik sampai sekarang belum menerima akta jual beli itu.

“Para pembeli rusun sudah membayar  beberapa tahun yang lalu, pembayaran itu untuk akta jual beli. Namun akta jual beli (AJB) itu sampai sekarang tidak terwujud. Sebagian sudah ada yang terima namun harga AJB itu berbeda dengan yang dibayar. Itu rata-rata selisih Rp 100 juta, jadi ada pajak 10% dari Rp 100 juta itu yang seharusnya disetor kepada pemerintah tetapi tidak disetor yang mana ini merugikan negara. Nilai AJB nya lebih kecil dari nilai yang kami bayar.” Ucap Krismanto.

Selain itu Krismanto juga mengatakan ada PPN yang diwajibkan kepada para pemilik Rusun untuk pembayaran listrik dan air.

“Ada pajak pertambahan nilai yang dikenakan terhadap listrik dan air yang sebenarnya pemerintah tidak mengenakan pajak tersebut. Jadi disitu ada pungutan pajak yang digelapkan,” ucap Krismanto.

Selain masalah dugaan korupsi pelaku pembangunan masih menguasai pengelolaan Rusun yang mana seharusnya setahun setelah serah terima satuan rumah susun pengelolaan rumah susun harus diserahkan kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Para pengembang melalui badan pengelola yang mereka tunjuk melakukan intimidasi kepada warga Rusun dengan cara pemadaman listrik dan air agar pemilik mau membayar IPL dengan jumlah yang ditetapkan secara semena-mena dan tidak jelas.

“Iuran Pemeliharaan Lingkungan seharusnya tidak ada PPN tapi kami di kenakan pembayaran PPN. Yang jadi pertanyaan kemana larinya PPN tersebut,” tambah Krismanto.

“Kami berharap KPK membongkar kejahatan-kejahatan itu, sementara ini KPK baru mendapat puncak gunung esnya. Soal pengembang nakal, masih ada hal besar sekali yang harus dibongkar KPK,” tutup Krismanto dalam orasinya.

Penulis : M Permata Samudera

Demonstrasi Warga Penghuni Rusun & Apartemen Minta KPK Usut Tuntas Mafia Properti (Youtube.com)

Demonstrasi Warga Penghuni Rusun & Apartemen Minta KPK Usut Tuntas Mafia Properti
Antara TV

Selalu Bayar Pajak Namun Tak Ada Laporan, Puluhan Warga Rumah Susun Demo di KPK
JPNN.com

Hari Ini: Aksi Di Gedung KPK RI Terkait Dugaan Kasus Korupsi di Rumah Susun

Logo KAPPRI - small

Undangan Menghadiri Aksi di Gedung KPK RI terkait dugaan kasus korupsi di “Rumah Susun”

Dengan Hormat,

Kami mengundang rekan-rekan Pergerakan untuk menghadiri Aksi di Gedung KPK RI (Gedung Lama) yang dilaksanakan pada:

Hari         :  Jumat

Tanggal  :  8 April 2016

Pukul       :  10.00 (Pagi) s.d selesai.

Mari kita bersatu dengan semangat gotong-royong, mendesak KPK RI untuk memeriksa para pengembang atau pengelola Rumah Susun agar mempercepat proses hukum yang melibatkan Pemprov DKI Jakarta dalam kasus pengesahan P3SRS dan juga pembiaran masalah-masalah di Rumah Susun.

“Bersatu untuk Bangkit, Bangkit untuk NKRI”

Koordinator :
Anil 081510002923
Krismanto 0818971531

Hormat Kami,
Brigjen TNI (purn) Dr. Krismanto P.

Atas nama KAPPRI “Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia”

Peserta dari 3 (tiga) unsur kalangan  masyarakat:
1. Masyarakat Petani Kerawang
2. Masyarakat Nelayan Muara angke
3. Masyarakat Warga Apartemen.

Yang hadir perwakilan dari Rumah Susun (Apartemen, Mall, ITC) dibawah ini:
1. Apt. Maple Park
2. Apt. East Park
3. Apt. Green Pramuka
4. Apt. Bellezza
5. Menara Cawang
6. Gading Nias Residence
7. Palace Residences
8. Gading Mediterania Residences
9. Mediterania Palace Residences
10. Menara Latumeten
11. Pancoran River Side
12. Green Pramuka City
13. Kenari Mas
14. MMR Ancol
15. The Lavande Residences
16. Thamrin City
17. Pakubuwono
18. Bintaro Park View
19. Mediterania Gajah Mada
20. Green Park View
21. Mediterania Boulevard
22. Sahid
23. Green Bay
24. Pluit Sea View
25. Mangga Dua Court
26. Mangga Dua Square
27. LTC Glodok
28. Teluk Intan
29. The Mansion at Kemang
30.  Permata Mediterania
31.   Kalibata city
32.  Hayam Wuruk
33.  Gading Icon.
34.  Graha Cempaka Mas
35. Mangga Dua Mall
36. ITC Roxy
37. Gading Resort /MOI
38. PGMTA Tanah Abang
39. Blog B Tanah Abang
40. Apartemen/Rumah Susun lain dan organisasi yang mewakili

Note: Mohon apabila masih terdapat yang bersedia mengikuti aksi ini agar menghubungi koordinator.