Category Archives: Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Sudah Sangat Memadai untuk Perlindungan Hak-hak Para Pembeli dan Tidak Ada Pasal yang Merugikan Pelaku Pembangunan, Pengelola, Maupun Pihak Lain

Jakarta, 1 Oktober 2015

Perihal  : Sebanyak mungkin pemilik Sarusun secara pribadi, Forum Komunikasi,  P3SRS segera menulis surat SEPERTI CONTOH menanggapi uji materi yang di ajukan oleh Real Estate Indonesia (REI) terhadap UU No. 20 Tahun 2011

Sifat       : SANGAT PENTING

Derajat : SANGAT SEGERA

Yang Terhormat Para Pejuang, Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun

  1. Uji materi terhadap UU No.20 Tahun 2011 yang di ajukan REI dengan perkara nomor 85/PUU-XIII/2015 sangat membayahakan posisi para pemilik antara lain
  2. Masa transisi yang di tentukan satu tahun minta diubah menjadi tiga tahun
  3. Hak para pemilik untuk membentuk P3SRS akan dihalangi dengan banyak cara
  4. REI masih merasa kurang leluasa dalam merekayasa pengaturan rumah susun yang selama ini telah sangat menguntungkan pengembang dan merugikan para pembeli maupun penyewa.
  5. Dianjurkan dengan sangat agar para pembeli/pemilik dan penghuni secara pribadi, dan atau Forum Komunikasi dan atau P3SRS untuk segera ulangi segera menulis surat di tujukan kepada Mahkamah Konstitusi dll spt contoh, tembusan , Ketua DPRD DKI, KAPPRI dengan contoh surat sebagai berikut :

CONTOH SURAT.

————————————————————————————————————————

Jakarta, Tanggal ……

No Surat              : …..

Perihal                 : UU No.20 Tahun 2011 Sudah Sangat Memadai untuk Perlindungan Hak-hak Para Pembeli dan Tidak Ada Pasal yang Merugikan Pelaku Pembangunan, Pengelola, Maupun Pihak Lain

Sifat                       : SANGAT PENTING.

Derajat                 : SANGAT SEGERA.

Kepada Yth,

  1. Ketua DPR RI
  2. Komisi III DPR RI
  3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
  4. Menteri Hukum dan Ham
  5. Menteri PU Pera
  6. Ketua DPRD DKI
  7. Gubernur DKI

Dengan Hormat

  1. Mempelajari adanya perkara nomor 85/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rumah Susun Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. UU No. 20 Tahun 2011 dalam pasal-pasalnya kami anggap telah melindungi hak-hak para pembeli rumah susun serta tidak ada pasal yang merugikan pihak pelaku pembangunan pengelola maupun pihak lain
  3. Tetapi dalam prakteknya Undang-Undang No.20 Tahun 2011 ini belum sepenuhnya bisa terlaksana secara semestinya antara lain karena
  4. Adanya usaha-usaha pihak pengembang untuk membelokkan dalam praktek dengan cara menafsirkan untuk kepentingan pihaknya yang di tuangkan dalam AD ART, House Rule yang melenceng dari undang-undang tersebut dan dipaksakan menjadi pedoman di dalam pengelolaan rumah susun
  5. Adanya pasal tentang fasilitasi yang di selewengkan untuk menhambat inisiatif para pemilik untuk membentuk P3SRS
  6. Dibanyak kawasan pelaku pembangunan merekayasa pembentukan P3SRS versinya sendiri mendahului para pemilik yang merugikan para pemilik dan penghuni yang sampai sekarang menjadi masalah besar sehingga tidak terwujud keadilan dan kebenaran yang di inginkan oleh para pembuat Undang-Undang
  7. Adapun kekurangannya dalam praktek karena belum adanya Peraturan Pemerintah (PP)yang menjabarkan secara jelas pasal demi pasal UU No.20 Tahun 2011. Sampai tahun ini 2015 PP yang di maksud tidak pernah di terbitkan dengan alasan yang tidak jelas
  8. Kami tegaskan lagi disini bahwa kami tidak ingin UU No.20 Tahun 2011 di Ubah/Revisi/Amandemen , kami melawan usaha-usaha untuk melakukan segala macam bentuk pengubahan/Revisi/Amandemen. Dan sikap kami ini telah sejalan dengan keterangan DPR RI, Pemerintah RI (yang disampaikan Menkum HAM dan MenPU Pera) di depan sidang Mahkamah Konstitusi yang di terbitkan sbg Risalah Sidang pada hari Rabu, 2 September 2015
  9. Kami percaya Mahkamah Konstitusi akan memutuskan yang terbaik bagi rakyat, meski masih ada usaha-usaha untuk membelokan dari pihak tertentu.

Demikian surat kami untuk menjadi perhatian Yang Mulia para Hakim Mahkamah Konstitusi.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,

A/N Pribadi/Forkom/P3SRS

Tembusan  Kepada Yang Terhormat:

  1. DPRD DKI Jakarta
  2. Jl Raya Mabes TNI 39A, Cilangkap, Jakarta 13970
  3. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
  4. KontraS Jl Borobudur 14 Jakarta Pusat

————————————————————————————————————————

Nb :

Kita harus menulis surat sejenis ini, yang boleh dikoreksi atau diubah asal tujuannya sama dan secepatnya dikirim pada alamat di atas.

Silakan diunduh disini untuk templatenya (klik/ketuk disini) : SURAT UNTUK UJI MATERI REI – draft

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA.

Advertisements

Uji Materi UU 20 Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi yang Diajukan Anggota REI

Jakarta, 3 Sept 2013
Saudara-saudara Seperjuangan,

  • Gugatan PTUN Medan oleh warga Apartemen Cambridge telah dimenangkan dan PPPSRS bentukan Pelaku pembangunan harus dibubarkan.
  • Gugatan warga Thamrin City terhadap SKEP pengesahan Gubernur DKI terhadap PPPSRS bentukan Pengembang telah menang dan Surat Pengesahan Gubernur dibatalkan dan PPPSRS bohong dibekukan. Tidak boleh berkegiatan.
  • Gugatan Pra Peradilan yang diajukan warga GCM, MAKI dan KAPPRI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berhasil.

Uji Materi terhadap UU 20 tahun 2011 nampaknya akan membawa berkah kepada para Pemilik Rusun yang selama ini berjuang merebut haknya. Selama ini nampaknya seperti berjuang sendiri, tidak Ada yang membantu. Oknum-oknum Pemerintah yang seharusnya menerapkan UU 20 tahun 2011 malah sibuk bermain mata dengan para pelaku Pembangunan yang menafsirkan secara sepihak atas Undang-undang itu untuk sebanyak mungkin menarik keuntungan darinya.

Menyimak keterangan Pemerintah dalam sidang uji Materi yang diajukan para anggota Real Estate Indonesia (“REI”) , kita boleh merasa menjadi lebih Aman. Keterangan Pemerintah justru sangat MEMBUAT gamblang akan hak-hak para pemilik Penghuni yang tercantum dalam Pasal 74 ayat 1 dan 2, Pasal 75 ayat 1 dan 2 serta Pasal berikutnya.

Pasal-pasal itu  menegaskan tentang fasilitasi pengembang yang merupakan kewajiban dan bukan hak, bahwa tanpa difasilitasi para pemilik tetap dapat membentuk PPPSRS, pemilik yang wajib membentuk PPPSRS. Juga Pasal tentang kewajiban pelaku pembangunan untuk menyerahkan pengelolaan kepada PPPSRS dalam waktu yang ditentukan Undang-undang.

Ini Seperti Blessing in Disguise, karena mengapa yang meminta uji Materi malahan para anggota REI yang selama ini memutarbalikkan Undang-undang 20 tahun 2011 itu bagi keuntungannya. Mereka telah menikmati kaburnya tafsir Undang-undang, tetapi karena SERAKAH ingin agar Undang-undang diubah untuk lebih menguntungkan mereka lagi. Tetapi penjelasan Pemerintah justru berakibat sebaliknya.
Nanti keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan muncul dapat menjadi senjata yang melindungi para Pemilik untuk berjuang merebut hak-haknya. Para oknum Pemerintah curang serta para Pengembang nakal TIDAK AKAN bisa berdalih lagi. PPPSRS yang telah kita bentuk dengan susah payah pengesahannya justru diambangkan ditingkat Disperum dengan banyak alasan.

Mari kita simak terus perkembangan situasi. Maju terus perjuangan kita.

Salam KAPPRI, Krismanto P

MK

Mahkamah Konstitusi: Dimajukannya Waktu Sidang Menjadi 30 April 2015 untuk Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon

Mohon kehadirannya pada Sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 April 2015 untuk mendengarkan keterangan saksi pemohon seperti informasi dibawah ini:
Undangan MK 30 April 2015

Sidang Mahkamah Konstitusi Warga Rumah Susun Mengenai UU No. 20/2011 Tentang Rumah Susun

SIDANG KEDUA JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
Mahkamah Konstitusi, Selasa 7 April 2015 Pukul 10.30 WIB

Warga dari beberapa apartemen se-DKI menghadiri sidang Ke-2 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 107 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sidang kedua ini dilaksanakan pada:
Selasa, 7 april 2015 Pukul 10.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

Untuk menjadi catatan, berikut adalah pasal-pasal yang multitafsir dan sering dikangkangi oleh pengembang dengan kekuatan uangnya:

UU 20/2011
Pasal 75 (1)
Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir

Pasal 107
Setiap orang yang menyelenggarakan rumah susun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 30, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66, Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Sumber: http://www.citizenjurnalism.com/