Category Archives: netralitas.com

Usut Mafia Rusun, Massa KAPPRI datangi KPK (Netralitas.com)

Massa yang berunjuk rasa mencium adanya kerjasama busuk antara pejabat pemerintah dengan pengembang nakal (Foto : Netralitas)

JAKARTA (Netralitas.com)–Massa dari Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) melakukan aksi damai di depan gedung KPK  di Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta pada Jumat (08/04).

Massa ini datang berorasi setelah mencium adanya kerjasama busuk antara pejabat pemerintah dengan pengembang nakal. Mereka berpendapat dengan tertangkapnya Presdir Agung Podomoro menjadi momentum untuk mengungkap dugaan korupsi rumah susun kepada publik.

Ketua KAPPRI, Brigjen TNI (Purn) Krismanto Prawirosumarto menyebutkan terdapat persoalan pelik di rusun yang diduga menyangkut korupsi yang dilakukan oleh pengembang dan gratifikasi kepada penjabat. Dalam aksi damai ini, tampak spanduk bertuliskan “usut dan tangkap mafia rumah susun” dibentangkan.

“Saya akan menjelaskan mengenai penggelapan pajak yang layak diduga terjadi didalam rumah susun, dan kami mendukung upaya KPK dalam pengusutan mafia rumah susun sampai ke akarnya,” ucap Krismanto di depan gedung KPK pada Jumat, (8/4).

Krismanto mengatakan harga jual beli setelah pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pemilik rumah susun setelah diterimanya akta jual beli berbeda dengan pembayaran yang telah dilakukan selama proses pembayaran. Bahkan sebagian pemilik sampai sekarang belum menerima akta jual beli itu.

“Para pembeli rusun sudah membayar  beberapa tahun yang lalu, pembayaran itu untuk akta jual beli. Namun akta jual beli (AJB) itu sampai sekarang tidak terwujud. Sebagian sudah ada yang terima namun harga AJB itu berbeda dengan yang dibayar. Itu rata-rata selisih Rp 100 juta, jadi ada pajak 10% dari Rp 100 juta itu yang seharusnya disetor kepada pemerintah tetapi tidak disetor yang mana ini merugikan negara. Nilai AJB nya lebih kecil dari nilai yang kami bayar.” Ucap Krismanto.

Selain itu Krismanto juga mengatakan ada PPN yang diwajibkan kepada para pemilik Rusun untuk pembayaran listrik dan air.

“Ada pajak pertambahan nilai yang dikenakan terhadap listrik dan air yang sebenarnya pemerintah tidak mengenakan pajak tersebut. Jadi disitu ada pungutan pajak yang digelapkan,” ucap Krismanto.

Selain masalah dugaan korupsi pelaku pembangunan masih menguasai pengelolaan Rusun yang mana seharusnya setahun setelah serah terima satuan rumah susun pengelolaan rumah susun harus diserahkan kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Para pengembang melalui badan pengelola yang mereka tunjuk melakukan intimidasi kepada warga Rusun dengan cara pemadaman listrik dan air agar pemilik mau membayar IPL dengan jumlah yang ditetapkan secara semena-mena dan tidak jelas.

“Iuran Pemeliharaan Lingkungan seharusnya tidak ada PPN tapi kami di kenakan pembayaran PPN. Yang jadi pertanyaan kemana larinya PPN tersebut,” tambah Krismanto.

“Kami berharap KPK membongkar kejahatan-kejahatan itu, sementara ini KPK baru mendapat puncak gunung esnya. Soal pengembang nakal, masih ada hal besar sekali yang harus dibongkar KPK,” tutup Krismanto dalam orasinya.

Penulis : M Permata Samudera
Advertisements