Category Archives: No. 31

Menanggapi Permen ESDM No. 31 Tahun 2015

Logo Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemerintah selalu mengeluarkan pernyataan jangan gunakan calo dalam mengurus kepentingan yang berhubungan dengan aparat. Tapi anehnya pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No 31 tahun 2015 yang malah mengizinkan calo beroperasi.

Sungguh tidak habis saya mengerti kenapa hubungan yang bisa dilakukan langsung dengan PLN (penyedia tenaga listrik milik pemerintah) sekarang malah membuat sekat dengan konsumen dengan membuat peraturan yang menciptakan suatu badan usaha untuk menjembatani PLN dengan konsumen dengan nama pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga listrik (IUPTL).

Dengan adanya perusahaan jasa yang membeli listrik dari PLN dan kemudian menjual kepada konsumen (konsumen kawasan terbatas seperti rumah susun, kios, perkantoran dll), tidakkah ini akan membuat biaya yang dikeluarkan konsumen kawasan terbatas ini akan meningkat?

Sebagai contoh saat ini semua rumah susun yang belum menggunakan listrik prabayar membayar pemakaian tenaga listrik dengan sistem curah dimana konsumen hanya membayar sesuai tagihan dari pemakaian unit di rumah susunnya saja dan biaya service charge yang sudah dimasukkan biaya terhadap pengunaan tenaga listrik untuk fasilitas umum, dengan adanya Permen ini konsumen selain dikenakan biaya pemakaian tenaga listrik di unit miliknya dan biaya service charge juga dikenakan biaya tambahan lagi yaitu biaya pemakaian daya reaktif, biaya beban dan biaya pemakaian tenaga listrik bagian bersama dan benda bersama, biaya pajak penerangan jalan, dan lain-lain.

Dan tarif listrik yang dibayarkan ke pemegang IUPTL ini ditentukan oleh pemegang IUPTL bukan pemerintah lagi. Sungguh kacau negeri ini.

Inilah yang saya mengerti dari isi Permen ESDM no 31 tahun 2015 yang ditetapkan dan diundangkan pada 29 September 2015 yang mana ketika pembahasan Permen ini yang saya ketahui melalui rekan saya, saya sudah menyatakan TIDAK SETUJU karena pemerintah menciptakan calo.

Apa yang masyarakat rumah susun bisa lakukan sekarang jika pengembang sengaja bekerjasama dengan pemegang IUPTL yang adalah perusahaan milik pengembang juga? Permen ini ditetapkan berlaku 3 bulan setelah diundangkan.

Ada yang mau berusaha untuk menolak atau membatalkan Permen ESDM no 31 tahun 2015 ini?

Khoe Seng Seng