Category Archives: Pengembang

Bahan Pengaduan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

logo-kpk

Yang Terhormat para Pejuang Rusun,

Saat ini telah tiba kesempatan kita untuk mengadu dengan mengirimkan SURAT ke KPK. Untuk memberikan bukti kerjasama busuk antara aparat dengan pengembang nakal. Jangan sampai momentum ini lewat begitu saja.

Fakta yang dapat mendukung bukti laporan kepada KPK:
1. Bahwa pengadu adalah pembeli Rusun, KTP,  bukti PPJB, AJB atau Sertifikat. Pembeli telah membayar lunas dengan uang sendiri, atau pinjaman bank.
Hak sebagai pembeli adalah:
a. Hak memiliki barang yang dibeli
b. Hak memanfaatkan barang yang dibeli, bisa dihuni atau disewakan
c. Hak mengelola atas barang yang dibeli
d. Hak hipotik atas barang yang dibeli
e. Hak untuk memindahkan hak atas barang yang dibeli dengan cara hibah, menjual, mewariskan seluruh hak perdata yang dilindungi undang-undang perdata ini tidak dapat dinikmati karena penjual menunda AJB, sertifikat dan balik nama dan mengatakan pembeli bukan pemilik

2. Pembeli adalah warga negara yang mempunyai hak:
a. Hak memilih dan dipilih
b. Hak menyatakan pendapat
c. Hak berkumpul dan berserikat
d. Hak bebas dari kekurangan
e. Hak bebas dari rasa takut/intimidasi/teror
f. Hak bebas mengejar kebahagiaan
g. Hak azasi manusia
Hak-hak itu tidak dapat dijalankan karena dilarang/dihilangkan oleh pelaku Pembangunan/Pengelola yang melawan hak-hak yang tercantum dalam UUD 45.

3. Pembeli adalah KONSUMEN yang dijamin haknya oleh UU Perlindungan konsumen, hak yang tidak diberikan seperti:
a. Hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Selalu terganggu bila tinggal di Rusun yang dibeli
b.Hak untuk memilih barang/jasa sesuai dengan Nilai
c. Hak informasi yang jelas  dan jujur mengenai kondisi barang yang dibeli
d. Hak didengar pendapat dan keluhan atas barang/jasa yang dibeli
e. Hak mendapat advokasi dan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
f. Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
g. Hak diperlakukan dan di layani secara benar, jujur, tidak diskriminatif
h. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi penggantian bila barang yang dibeli tidak sesuai
i. Hak-hak lain yang diatur UU lain.

4. Undang-Undang 20 Tahun 2011 Pasal 74, 75, 76, 77
a. Tentang kewajiban pelaku pembangunan memfasilitasi pembentukan PPPSRS yang tidak pernah dijalankan, justru diartikan bahwa kalau pelaku pembangunan tidak mengijinkan, para pembeli dilarang membentuk PPPSRS. Buktinya pelaku pembangunan membentuk PPPSRS sendiri, dengan mendudukkan pegawainya sebagai Pengurus.
b. Pelaku pembangunan merasa berhak membentuk PPPSRS dengan Rekayasa Surat kuasa yang melanggar UU.
c. Bila para pemilik/pembeli menjalankan kewajibannya membentuk PPPSRS, dihalangi, dilarang, dibuatkan kembarannya agar saling berkonflik.
d. Setelah terjadi PPPSRS kembar (double), pejabat Pemerintah tidak memihak pada  pemilik/pembeli tetapi mengaku harus bersikap netral, padahal ingin menguntungkan pelaku pembangunan.
e. Dengan memakai PPPSRS bentukannya sendiri pelaku pembangunan seolah mewakili para Pembeli membentuk Badan Pengelola, untuk mengelola Rusun.
f. Pengelola gadungan kemudian bersikap sewenang-wenang dalam menetapkan tarif sepihak, dan memaksa Pemilik dan Penghuni untuk patuh mengikuti tarif mereka. Bagi Pemilik dan Penghuni yang tidak patuh, aliran listrik dan airnya dimatikan agar terintimidasi, tersiksa dan tunduk. Sesungguhnya hak mematikan listrik hanya dimiliki oleh PLN bila tidak membayar uang langganan. Hak mematikan air ada pada PDAM bila tidak membayar langganan air.

Barang atau Alat Bukti yang bisa kita pakai:
– PPJB,AJB, sertifikat
– Bukti pembayaran IPL, listrik air
– Bukti tagihan
– Bukti surat edaran kenaikan tarif dan ancaman pemutusan listrik dan air
– Bukti Tarif listrik dan air yang di-mark up diatas ketentuan
– Bukti himbauan untuk tidak mengikuti Rapat Paguyuban
– Bukti surat-surat Pembentukan PPPSRS
– Bukti surat permintaan kerjasama pengembang dengan PPPSRS warga yang diabaikan
– Bukti bahwa pengembang membentuk PPPSRS secara melawan Hukum
– Surat permohonan pengesahan PPPSRS ke DKI yang berulang-ulang dan tidak dijawab
– Bukti Rapat Mediasi oleh Dinas Perumahan yang tak pernah ada hasil. Seharusnya yang dilakukan bukan mediasi tetapi eksekusi untuk menjalankan hak para Pembeli yang dilindungi UU
– Khusus Kenari Mas bukti bahwa serah terima tidak bisa dilakukan dan dibiarkan saja tanpa ada keberpihakan Pemda kepada para Pembeli/Pemilik
– Bukti laporan polisi dari kita yang tidak ditanggapi
– Bukti laporan polisi oleh pengembang yang selalu direspons polisi
– Bukti sidang-sidang di PN, Pra peradilan, Risalah sidang MK tentang Uji Materi UU 20 tahun 2011 oleh REI
– Bukti pembuatan dan pemakaian AD ART yang diplesetkan “Terutama pemilik wajib membentuk PPPSRS” Pasal 74 UU 20 tahun 2011. Silakan untuk bahannya ditambah sendiri sesuai keadaan masing-masing. Selamat mengirimkan SURAT ke KPK.

Salam KAPPRI,

http://www.kappri.org

Advertisements

Anggota DPRD Corong Pengembang

DPRD-LOGO

Jakarta, 6 Juli 2015
Gerakan yang perlu kita Waspadai

Seorang anggota DPRD DKI yang juga perantara menjual lapak-lapak atau pun kios BODONG yang dibangun oleh Pengembang nakal di daerah milik Bersama sebuah Pusat Perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat dekat Grand Indonesia, mewacanakan perbaikan Undang-Undang No 20 tahun 2011 di koran Pos Kota kemarin. Alasan yang dipakai karena UU 20/2011 merugikan para pembeli maupun penjual.  Dalam praktek selama ini pengembang nakal sangat  bisa menarik manfaat dengan cara me melintir UU itu dengan ngotot menafsirkan pemberian hak suara dalam rapat didasarkan atas Nilai Perbandingan Proporsional (NPP).  Penerapan NPP ini nyata bertentangan dengan UUD 45 yang mendasari UU Pemilu yang menyatakan bahwa hak suara sama dimiliki orang perorang tanpa memandangnya apakah dia kaya atau miskin. Bila NPP sebagai dasar penentuan hak suara dalam Rapat  diterapkan, berarti orang kaya punya hak suara lebih banyak dari orang miskin.  Kalau dia memiliki 10 unit Rusun maka dia akan memiliki hak suara 10. Sedangkan yang memiliki 1 unit memiliki 1 hak suara.

Pada dasarnya  pengembang nakal tidak ingin UU itu dijalankan. Gerakan mereka selama ini mendekati  pejabat terkait agar jangan sampai muncul Peraturan Pemerintah (PP) yang akan memperkuat UU itu dalam praktek, atau mempengaruhi biro Hukum konseptor PP agar membelokkan PP Dari UU demi keuntungan mereka yang nakal.  Sampai sekarang telah 5 tahun mereka berhasil mencegah PP dilahirkan.

Pengembang nakal sangat ketakutan kalau sampai UU itu lengkap dengan PP-nya ada dan dijalankan. Agar UU itu tidak dapat berjalan maka diwacanakan Untuk memperbaiki UU No 20 Tahun 2011 itu.  Dalam UU No 20 tahun 2011 hak-hak para pembeli dijamin disitu.

KAPPRI telah mencium gerakan ini. KemenPUPera sedang memfinalisasi PP untuk UU No 20 Tahun 2011 dan tidak lama lagi akan keluar. KAPPRI sangat ingin PP segera Lahir. Oleh karena itu berbagai jurus maupun usaha baik illegal maupun legal perlu dilancarkan agar UU itu jangan sampai berlaku.
Pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 jelas menyatakan bahwa yang mempunyai hak mengelola Rusun adalah representasi para pembeli dalam PPPSRS, baik dengan cara membentuk atau menunjuk Badan Pengelola.

Pasal 75, 76, dan 77 serta penjelasannya lebih tegas lagi menyatakan hak para pemilik. Selama masa transisi yang dibatasi paling lama setahun pengembang diberi hak mengelola sementara.  Nikmatnya, mengelola Rusun sangat menarik. Kenyataannya pengelolaan dilakukan tertutup tanpa transparansi keuangan. Pembentukan PPPSRS direkayasa seolah dibentuk oleh para pembeli. Tetapi kenyataannya dengan menerapkan NPP sebagai dasar hak suara , pengembang bisa menempatkan pegawainya menguasai PPPSRS dan memberikan mandat palsu kepada Pengelola, yaitu anak perusahaan pengembang nakal itu untuk menjalankan pengelolaan.

Pengembang tidak ingin Pengelolaan Rusun yang dia bangun dan dia jual lepas dari tangannya, tentu karena mendatangkan keuntungan sangat Besar.

Dalam RUPS, laporan keuangan pengembang Tbk tertentu menyajikan  keuntungan bersih lebih dari 750 milyar pertahun dari pengelolaan Rusun sebanyak 9 Kawasan saja tanpa membangun Rusun baru. Oleh karena itu apapun taruhannya, pengelolaan Rusun harus tetap dipertahankan.

Kalau kita Pelajari dengan saksama Laporan Keuangan RUPS pengembang Tbk masih banyak Tanah Kawasan Rusun yang telah dijual kepada masyarakat masih dimasukkan sebagai kekayaan perusahaan yang telah menjual saham atau listing di Pasar modal.

Pernyataan ini benar adanya, barang siapa meragukannya, maka harus mempelajarinya dalam laporan keuangan RUPS itu dan UU 20 Tahun 2011 tentang Rusun. Kalau seandainya dilakukan koreksi dalam Laporan Keuangan RUPS itu saya kuatir kekayaan Perusahaan Tbk itu akan susut banyak  dan berpengaruh negatif terhadap Harga saham. Para investor perlu tahu.

Krismanto Prawirosumarto