Category Archives: Peraturan Menteri

PERATURAN MENTERI ESDM NO 31 TAHUN 2015 HARUS KITA TOLAK!

undang-undang

Jakarta, 25 Oktober 2015

Peraturan Menteri ESDM No 31 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dari bunyi Pasal-pasalnya sangat layak diartikan bahwa yang akan diberi IUPTL adalah pelaku Pembangunan atau Pengembang Rumah Susun Hunian, non Hunian dan Campuran. Dalam Undang-Undang 20 Tahun 2011 terdapat penjelasan tentang pelaku Pembangunan, Pengelola, para Pembeli yang kemudian menjadi Pemilik, serta para Penyewa yang mendapat kuasa dari Pemilik. Sehingga dengan memiliki IUPTL posisi pelaku Pembangunan di Rusun akan menjadi lebih kuat dan tentu menjadi alasan untuk ingin/tetap berada di Rusun yang dibangunnya.

Padahal UU 20/2011 menyatakan paling lambat setelah satu tahun sejak penyerahan unit Rusun kepada Pembeli yang pertama pengelolaan Rusun harus diserahkan kepada PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) yang wajib dibentuk oleh para Pemilik atau Pembeli. Berarti kalaupun pelaku Pembangunan masih berada di Rusun ia adalah sebagai Pemilik atas unit yang belum dijual. Posisi dan hak suaranya akan sama seperti Pemilik lainnya yaitu satu suara.

PPPSRS oleh Undang-Undang diberikan hak mengelola Benda/Daerah/Tanah Bersama. PPPSRS dapat membentuk Badan Pengelola atau menunjuk Badan Pengelola untuk melakukan Pengelolaan. Kalau dilakukan tender secara benar, bisa jadi pelaku Pembangunan atau anak usahanya yang kalah dan tidak menjadi Pengelola. Berarti Pelaku Pembangunan harus meninggalkan Rusun yang dibangunnya. Dia perlu membangun Rusun  lagi di lokasi lain. Ini yang tidak diinginkan oleh Pelaku Pembangunan.

Sedangkan Pengelola menurut Undang-Undang adalah Badan yang dibentuk atau ditunjuk PPPSRS untuk melayani pemeliharaan kebersihan, keamanan dan alat-alat atau ‘utility’ agar berfungsi. Dia tidak berdomisili di Rusun yang dikelola. Dia hanya melayani.

Jadi sebenarnya yang paling masuk akal untuk mempunyai IUPTL seharusnya adalah PPPSRS. Jika PPPSRS yang mempunyai IUPTL, mengapa ada Pasal yang memungkinkan menaikkan Harga diatas Harga PLN? Padahal PPPSRS TIDAK PERLU menarik keuntungan dari dirinya sendiri.

Ada hal yang mengganggu pikiran.

Saya membaca majalah Inner City yang memuat Pertemuan antara P3RSI (Persatuan Perhimpunan Pemilik Rumah Susun Indonesia) yang dipimpin Mualim dengan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman sekitar bulan Juli 2014. P3SRI meminta diberikan kemudahan.

Apakah Peraturan Menteri ini sebagai hasil Pertemuan tadi???

P3SRI merupakan Perhimpunan PPPSRS bentukan Pengembang yang pengurusnya sebagian besar karyawan pelaku Pembangunan. Pembentukannya dengan cara mengakali para Pemilik bahwa dikatakan suara dalam Musyawarah ditentukan berdasar Nilai Perbandingan Proporsional (NPP). Pengembang memberikan kuasa kepada banyak karyawannya untuk hadir dalam Rapat dan memiliki hak suara.

Padahal seharusnya hak suara dimiliki oleh para Pemilik, tanpa tergantung berapa banyak dia memiliki unit atau ‘One Name One Vote’.

Hak suara berdasar NPP itu menerapkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, berarti yang mempunyai banyak unit mempunyai suara lebih banyak daripada yang hanya punya satu unit. Sedangkan Rusun diatur oleh UU 20 Tahun 2011 yang menerapkan Azas Demokrasi seperti Pemilu, Pilpres, atau Pilkada yaitu Satu Nama Satu Suara. Dalam Pemilu orang kaya juga hanya mencoblos satu kali sama seperti orang miskin.

UU 20 tahun 2011 melindungi para pemilik Dengan cara “yang punya hak suara dalam PPPSRS hanyalah pemilik yang sekaligus Penghuni”. Sangat tidak masuk akal apabila bukan Pemilik atau Penghuni yang tinggal di tempat lain diberi hak mengelola.

Akibat yang sangat mungkin timbul bila Peraturan Menteri 31/2015 diberlakukan:

  1. Pelaku Pembangunan dengan memiliki IUPTL akan menjadi punya alasan untuk bercokol terus di Rusun yang dibangunnya sebagai pemasok tenaga listrik.
  2. Dia akan membentuk PPPSRS dan Badan Pengelola dengan segala cara, agar dapat seterusnya mengelola, seperti upaya yang dilakukan sampai saat ini.
  3. Dengan memiliki IUPTL Pengembang akan menjadi supplier listrik di Rusun.
  4. Pengembang akan berhak menaikkan harga listrik diatas Harga PLN dengan alasan yang tercantum di Peraturan Menteri 31/2015.
  5. Pengembang akan merasa lebih berhak lagi untuk memutus saluran listrik karena dialah yang menjual listrik dan punya ijin IUPTL, dengan alasan apapun. Sekarang saja memutus listrik tanpa hak tidak diberikan sanksi.
  6. Penderitaan para Penghuni yang terjadi saat ini akan bertambah parah Setelah Peraturan Menteri 31/2015 diberlakukan.
  7. Pengelola/pelaku pembangunan Akan lebih bebas dan berdaya tawar lebih tinggi untuk berlaku sewenang-wenang kepada Penguni Rusun.

Kesimpulan:

  1. Peraturan Menteri 31/2015 akan MEMBUAT warga Penghuni Rusun lebih Sakit lagi. Ibaratnya orang Sakit TAPI diberikan HIV AIDS agar daya tahan tubuhnya lebih rusak.
  2. Peraturan Menteri 31/2015 tidak layak diterapkan dan harus dicabut.
  3. Karena menerbitkan Peraturan Menteri 31/2015 ini  Kementerian ESDM dan MenKumHAM harus meminta maaf kepada masyarakat atas kesalahan-nya dikarenakan Peraturan Menteri yang diterbitkan melawan Undang-Undang 20 Tahun 2011.

Selanjutnya KAPPRI menganjurkan agar siapapun yang sebagai calon korban Peraturan Menteri ini segera mengajukan Surat keberatan. Kalau sampai tidak dicabut, harus dilawan di Pengadilan.

Selamat berjuang, kita pasti menang karena hanya ingin Undang-Undang 20 Tahun 2011 diterapkan secara Murni dan Konsekwen, tidak ada yang lain.

Warga Bersatu Tak Dapat Dikalahkan – Kappri.org

” Perjuanganku lebih ringan karena melawan Penjajah. Perjuanganmu nanti lebih berat karena melawan Bangsa sendiri” – Bung Karno

Advertisements