Category Archives: Praperadilan

Hadirilah: Warga Rusun dan Investor Publik Melawan OJK, Dirjen Pajak, IDX di PN Jakarta Pusat

pn-jakpus-130613b

Undangan untuk Warga Rusun se-DKI

Mohon kehadiran Warga Rusun untuk mendukung proses persidangan
pra peradilan

Warga Rusun dan Investor Publik
Melawan OJK, Dirjen Pajak, IDX

Waktu:

  • SELASA 1 Desember 2015 Pkl 09.00 Gugatan Pemohon
  • RABU 2 Desember 2015 Pkl 09.00 Jawaban Termohon
  • KAMIS 3 Desember 2015 Pkl 09.00 Saksi Pemohon
  • JUMAT 4 Desember 2015 Pkl 09.00 Saksi Termohon
  • SENIN 5 Desember 2015 Pkl 09.00 Bukti dan Kesimpulan
  • SELASA 6 Desember 2015 Pkl 09.00 PUTUSAN

Tempat:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Lt. 3 Ruang Chanda IV
Jalan Bungur Besar Raya 22, 24, 26
JAKARTA PUSAT

Mohon untuk disebarluaskan……..
Hadirilah sebanyak-banyaknya.

INI adalah TONGGAK sejarah merontokkan GUNUNG EMAS milik warga RUSUN yang DIGELAPKAN oleh ORANG TERKAYA di NKRI dengan BACKINGAN APARAT sehingga menyebabkan Warga Pemilik tidak bersalah dipenjarakan dipidanakan di-tersangka-kan ditangkap dengan sewenang-wenang dipanggil sebagai saksi (TERROR by STATE APPARATUS). Bahkan pengerahan preman satpam security diluar dikawal Brimob/polisi mepakai ormas FBR dll. untuk merusak panel listrik milik warga (CAPITAL VIOLENCE)… karena warga melawan terus maka mereka lalu merekayasa UU, PP, Permen dll. Membeli Politisi di DPR dan DPRD untuk membungkam warga……

SEMUA SUDAH KITA KALAHKAN…..

Kini detik-detik kemenangan WARGA RUSUN MERDEKA DI RUMAH SENDIRI…..

JANGAN DIAM terhadap ulah brandal politik dan bandit ekonomi yang mengantar NKRI punah….

Mohon DUKUNGAN untuk SUSPEND SAHAM DUTI & BSDE yg menipu investor publik…..

PENGGUGAT:

  1. Triana
  2. Brigjen TNI (Purn) dr. Krismanto Prawirosumarto, Ketum KAPPRI (Kesatuan Aksi Pemilik Penghuni Rusun Indonesia)
  3. Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, Ketua Umum AII (ASosiasi Investor Indonesia)
  4. MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia)
Advertisements

Saurip Kadi Menang Gugatan Praperadilan Penangkapan Tidak Sah Di PN Jakpus dan Akan Dilanjutkan Gugatan Ganti Kerugian Secara Perdata

PRESS RELEASE

  1. Bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 16 September 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenangkan gugatan Praperadilan Penangkapan Tidak sah yang diajukan oleh Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi dan Suresh Bhagwandas Bhavnani melawan Kapolrestro Jakarta Pusat dan Kapolsektro Kemayoran. Hakim Tunggal sidang Bapak Abdul Kohar, SH, Panitera Pengganti Ibu Yeti dengan perkara No. 08/ PID.PRAP/2015/PN.Jkt.Pst;
  2. Bahwa Pemohon beserta 3 orang lainnya sebagai Pemilik Satuan Rumah Susun (Sarusun) Grha Cempaka Mas (GCM) telah dijadikan korban kriminalisasi melalui Penangkapan tidak sah pada kurun waktu sekitar tanggal 20-21` Januari 2014 oleh Kepolisian Metro Jakarta Pusat; ditangkap sekitar jam 19.00 tanggal 20 Januari 2014, dibawa ke kantor polisi dengan mobil tahanan, jam 03.00 tanggal 21 Januari 2014 dilakukan BAP oleh polisi reserse sampai jam 06.00, baru jam 07.00 dilepas boleh pulang.
  3. Bahwa proses penangkapan dengan cara kasar, terjadi pemukulan pinggang terhadap Saurip Kadi, HP dan KTP dirampas, namun tanpa adanya surat penangkapan dan juga tidak didasari alasan ditangkap karena melakukan tindak pidana.
  4. Bahwa atas dasar tidak rela karena ditangkap dan disita barangnya dengan cara semena-mena melanggar HAM dan melanggar KUHAP maka diajukan gugatan Praperadilan pada tanggal 21 Agustus 2015 dan setelah melalui proses persidangan selama 7 hari berturut-turut maka hari ini tgl 9 September 2015 gugatan telah dimenangkan;
  5. Bahwa isi putusan berisi pada intinya :
    a. Menyatakan TIDAK SAH tindakan Para Termohon melakukan Penangkapan terhadap  Pemohon I dan Pemohon II;
    b. Menyatakan Tidak Sah tindakan Penangkapan oleh Para Termohon dengan alasan tidak adanya Surat Perintah yang sah, dan tidak berdasar KUHAP, serta tidak adanya dugaan tindak pidana yang mendasari penangkapan;
  6. Bahwa terhadap gugatan ganti rugi atas penangkapan tidak sah Hakim tidak mengabulkan dengan alasan tidak ada Undang-Undang yang mengatur, padahal Para Pemohon menuntut ganti rugi sebesar Rp. 5,5 Milyar dan denda Rp. 100.000,-
  7. Bahwa terhadap putusan ini Kami menyatakan menerima dan dengan belum dikabulkannya ganti rugi akan menindaklanjuti dalam bentuk Gugatan secara perdata atas Perbuatan Melawan Hukum oleh para Termohon Kepolisian Metro Jakpus;
  8. Bahwa kemenangan gugatan ini telah melengkapi kemenangan sebelumnya Putusan Praperadilan Penetapan Tersangka tidak sah oleh Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Jum’at tanggal 11 September 2015 nomor perkara 09/ PID.PRAP/2015/PN.Jkt.Pst. Atas penangkapan yang tidak sah, Saurip Kadi dkk telah ditetapkan Tersangka namun sudah dimentahkan dengan putusan Praperadilan. Saurip Kadi dkk telah menang dua kali;
  9. Bahwa perkara ini awalnya adalah sengketa manajemen pengelolaan fasilisitas umum dan fasilitas sosial apartemen antara penghuni/pemilik apartemen dengan Pengelola dari Pengembang PT Duta Pertiwi. Penghuni/Pemilik apartemen merasa berhak atas dasar Undang-Undang untuk mengelola dirinya termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang didalamnya rekening listrik/air, namun hal ini tetap dikuasa Pengelola Pengembang sehingga menimbulkan konflik dimana Kepolisian kurang tepat memnempatkan diri karena tidak membela warga penghuni/pemilik yang sah. Kedepan semestinya polisi harus membela kebenaran dan keadilan untuk mencegah kekalahan Praperadilan berulang kembali;

Jakarta, 16 September 2015
Kuasa Hukum Para Pemohon

BOYAMIN SAIMAN dan HARJADI JAHJA, SH.MH. ( HP. 08122611739)

Menang Praperadilan, 2 Tersangka Perusakan Gembok Akhirnya Bebas (Liputan6.com)

 By

Liputan6.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan 2 warga Apartemen Graha Cempaka Mas, atas penetapan tersangka oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

2 Warga yang bernama Mayjen TNI Saurip Kadi dan Charly Siantury itu dijadikan tersangka, kasus dugaan perusakan gembok panel gardu listrik di Apartemen Graha Cempaka Mas, oleh pengelola apartemen, yakni PT Duta Pertiwi Tbk.

“Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan, penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka oleh‎ pihak Termohon (PT Duta Pertiwi),” kata Ketua Majelis Hakim Tunggal Sukotriono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Pengacara para Pemohon, Boyamin Saiman mengatakan, kasus ini bermula saat Saurip bersama sejumlah warga membuka gembok panel gardu listrik di Apartemen Graha Cempaka Mas pada 20 Januari 2014. Tindakan Saurip dan warga itu dilaporkan PT Duta Pertiwi ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya 12 Juni 2014, penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Saurip dan Charly sebagai tersangka dugaan perusakan gembok panel gardu listrik. Tak terima atas penetapan tersangka itu, keduanya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2015.

Boyamin mengatakan, kliennya bukan berniat merusak panel gardu listrik. Justru warga apartemen ingin memperbaiki listrik yang mati ketika itu.

“Mereka itu cuma ingin memperbaiki listrik yang mati. Sudah begitu, gemboknya itu gembok yang dibeli lewat iuran warga. Artinya, milik warga, bukan milik pengelola,” ujar dia.

Kini, upaya Suarip dan Charly membuahkan hasil. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan mengabulkan praperadilan atas penetapan tersangka itu.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai, upaya Saurip dan Charly bukan perusakan, tetapi memperbaiki kelistrikan yang rusak. Kemudian, bukti-bukti dalam penetapan tersangka itu juga dipertimbangkan Majelis Hakim tidak lengkap.

“2 Alat bukti untuk penetapan itu dianggap tidak cukup. Penyidik hanya mengajukan laporan polisi sebagai bukti. Sementara bukti-bukti lain terhadap perusakan, seperti saksi-saksi dan dokumen-dokumen lain tidak cukup kuat,” ujar dia.

Boyamin menilai, putusan Majelis Hakim sudah tepat. Dia pun mengapresiasi hakim dapat memutus secara objektif. “Putusan ini juga menjadi warning, bahwa penegak hukum jangan main asal menetapkan tersangka. Haruslah sesuai barang bukti,” ucap dia.

Sementara Biro Hukum Polda Metro Jaya yang mewakili Polres Metro Jakarta Pusat belum bersedia berkomentar atas putusan praperadilan ini. (Rmn/Ein)

Sumber: http://news.liputan6.com/read/2315517/menang-praperadilan-2-tersangka-perusakan-gembok-akhirnya-bebas

Keadilan Harus Ditegakkan: Praperadilan yang Dimenangkan Warga Rusun

Sidang Praperadilan yang Dimenangkan oleh Warga Rusun telah dilaksanakan pada hari Jumat, 11 September 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

STOP Kriminalisasi oleh Konglomerat Hitam!!

STOP penyalahgunaan wewenang oleh aparat Kepolisian yang menjadi kaki tangan konglomerat hitam dengan memanfaatkan perangkat dan fasilitas negara untuk mengkriminalisasi Rakyat NKRI!!!

APengadilan Jakarta Pusat - Praperadilan dimenangkan warga rusun Pengadilan Jakarta Pusat - Praperadilan dimenangkan warga rusun A Pengadilan Jakarta Pusat - Praperadilan dimenangkan warga rusun B

Hadirilah Kesaksian Warga Rusun dan Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (8 – 11 September 2015)

Mohon kehadirannya dalam Kesaksian Warga Rusun dan Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal:

  • 8 September 2015 (Selasa) untuk Kesaksian Warga 
  • 9 September 2015
  • 10 September 2015
  • 11 September 2015 (Jumat) untuk Putusan

Pukul 09:30 s/d Selesai. Mohon hadir tepat waktu.

PN Jakarta Pusat

STOP Kriminalisasi oleh Konglomerat Hitam!!

STOP penyalahgunaan wewenang oleh aparat Kepolisian yang menjadi kaki tangan konglomerat hitam dengan memanfaatkan perangkat dan fasilitas negara untuk mengkriminalisasi Rakyat NKRI!!!

Polda Metro Jaya Akan Bentuk Satgas Anti-Mafia Rusunawa (Kompas.com)

Apakah ini adalah salah satu akibat dari Gugatan Praperadilan warga Graha Cempaka Mas, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan KAPPRI terhadap Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya? 

News/Megapolitan

Jumat, 28 Agustus 2015 | 07:34 WIB

KOMPAS.com/Tangguh SRKondisi jendela kamar salah satu warga rusunawa Jatinegara Barat yang copot, Minggu (23/8/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com – Polda Metro Jaya akan membentuk satuan tugas satgas) untuk mencegah jual beli unit rumah susun sederhana sewa milik pemerintah. Rencana ini akan direalisasikan pada September mendatang.

“Dari Polda akan membentuk satgas untuk menyelidiki kemungkinan adanya mafia jual beli rusun. September akan kami bentuk,” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Menurut Tito, rusunawa milik pemerintah dibangun untuk warga tidak mampu, khususnya warga korban penggusuran. Oleh karena itu, pengambilalihan unit rusunawa oleh warga mampu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum.

“Rusunawa harusnya untuk rakyat. Kalau kemudian dibeli oleh oknum-oknum tertentu, setelah itu disewakan, itu kan enggak benar. Harus ditindak,” ujar mantan Kepala Densus Antiteror 88 ini.

Pemprov DKI baru saja mengoperasikan rusunawa Jatinegara Barat. Rusunawa yang terletak di Jatinegara, Jakarta Timur itu diperuntukkan bagi warga korban penggusuran di Kampung Pulo. Tak lama setelah dioperasikan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengingatkan agar penghuni rusunawa tidak menjual unit yang mereka tempati kepada pihak lain. Ia tidak ingin kejadian-kejadian sebelumnya yang pernah terjadi, salah satunya di rusunawa Muara Baru terulang kembali.

Beberapa waktu lalu, para penghuni unit rusunawa Muara Baru diketahui ada yang memiliki mobil. Saat ditelusuri, ternyata mereka bukan warga penghuni asli rusunawa yang seharusnya diperuntukkan bagi warga korban penggusuran di Waduk Pluit itu.

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/28/07343691/Polda.Metro.Jaya.Akan.Bentuk.Satgas.Anti-Mafia.Rusunawa

Gugatan Praperadilan yang Diajukan Warga Graha Cempaka Mas

300230883-praperadilan

Pada hari Jumat, 20 Agustus 2015 masih berlangsung gugatan Praperadilan yang diajukan oleh warga Graha Cempaka Mas, Masyarakat anti Korupsi Indonesia, KAPPRI terhadap Polres Jakarta Pusat.

Pada hari itu dilaksanakan tahap pemeriksaan Saksi-saksi. Laporan polisi yang dibuat pelaku pembangunan diproses cepat oleh polisi, tetapi banyak laporan warga tentang perilaku pelaku pembangunan banyak terhenti tanpa kesimpulan, apakah SP3, P 21 atau P19. Ada laporan yang berumur hampir dua tahun, tanpa kabar. Kemarin juga telah dimasukkan lagi gugatan Praperadilan dengan tergugat serta penggugat sama tentang penganiayaan terhadap 4 (empat) jurnalis oleh oknum Satpam GCM yang berakhir senyap Tanpa Ada Persidangan. Penganiayaan bukan delik aduan, yang mudah selesai Dengan perdamaian, tetapi adalah delik pidana yang wajib ditindaklanjuti oleh polisi.

Kita simak proses Praperadilan ini Bersama-sama.