Category Archives: premanisme

Premanisme Di Kalibata City

Pada tanggal 18 April 2015 pukul 15:00, Warga Kalibata City, yang terdiri dari sekitar 14.000 unit Satuan Rusun ingin mengadakan Rapat Pembentukan Panitia Musyawarah Persiapan Pembentukan PPPSRS sebagaimana realisasi dari Pasal-pasal 74, 75,76,77 dan Undang-undang No. 20 tahun 2011.
Pasal 74 ayat 1 menyatakan Pemilik wajib membentuk PPPSRS. Dalam waktu paling lama setahun Pelaku Pembangunan harus menyerahkan Pengelolaan Benda Bersama, Daerah Bersama dan Tanah Bersama Kepada PPPSRS. Kemudian PPPSRS dapat membentuk Badan Pengelola atau menunjuk Badan Pengelola. Saat ini pelaku Pembangunan sebagai pengelola Sementara.

KAPPRI diundang Untuk menyaksikan Rapat di Selazar Herbras (Kalibata City). Sesampainya di lokasi saya kaget bukan kepalang. Dari segala arah yang menuju Herbras, ratusan orang berseragam telah siap menjaga pintu masuknya. Saya melewati mereka dengan tenang. Karena mereka tidak kenal saya.

Saya lebih kaget lagi melihat lokasi Herbras yang direncanakan sebagai lokasi Rapat. Ada sekitar 300-an orang telah menduduki tempat tersebut dan calon peserta Rapat yang kalah banyak telah terusir dan berkumpul di warung makan dekatnya. Sebanyak 300-an orang dengan baju putih, kopiah putih, sebagian besar berjenggot. Ada juga yang masih anak-anak dengan pakaian sama. Mudah ditengarai mereka adalah orang luar Kalibata City yang sengaja didatangkan untuk menggagalkan Rapat warga.

Saya menilai situasi tidak kondusif untuk melakukan Rapat dan untuk menghindari bentrok fisik, saya mengusulkan Penundaan Rapat, dan untungnya warga sepakat.

Dari peristiwa ini jelas-jelas nyata bahwa ada pihak yang telah me-RAMPAS HAK WARGA UNTUK BERSERIKAT dan MENYATAKAN PENDAPAT. Ini jelas bertentangan dengan UUD 45 kita.

Tetapi pada Titik ini Pemerintah belum hadir melindungi hak rakyat. Saya tidak melihat adanya Dinas Perumahan DKI maupun Kementerian PUPera yang hadir sebagai Pembina disitu. Masyarakat Kalibata City Seperti ternak yang ditinggalkan gembalanya. Padahal ibaratnya jelas ada Harimau bahkan singa yang mengancam. Mereka diam tak berani bersuara.

Akan sampai Kapan Pemerintah Tidak hadir membela rakyat yang hak-haknya dirampas begitu saja. Kejadian yang mirip juga dilakukan di Kawasan Rusun lain. Secara melawan Hukum pihak pengelola membentuk PPPSRS versi Pengmbang, dan lalu menunjuk pengelola yang adalah anak perusahaan pengembang.

Perjuangan kearah penerapan UU 20 Tahun 2011 sangat lah berat dirasakan kebanyakan warga Kawasan Rusun. Sangat langka unsur Pemerintah yang mau turun tangan menolong rakyat mendapatkan haknya. Dengan kata lain rakyat lepas dari kolonialisasi asing TAPI tetap dijajah dan oleh BANGSA SENDIRI!. Kapan ini Akan berakhir, kita belum tahu.

Boleh di tanyakan Kepada rumput yang bergoyang.
Brigjen TNI (Purn) Krismanto Prawirosumarto

Advertisements