Category Archives: REI

Gugatan Judicial Review 85/PUU-XIII/2015, Jangan Sampai Masuk Angin

Gugatan dari orang-orang REI yang menyamar sebagai Pemilik dan Penghuni Sarusun untuk Judicial Review UU20/2011 Rusun dengan No Perkara 85/PUU-XIII/2015 dan Judicial Review UU30/ 2009 Ketenagalistrikan No Perkara 86/PUU-XIII/2015 dengan INTINYA PASAL adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 21 frasa “PARA pemilik dan penghuni rumah susun….” minta ganti SELURUH.

2. Pasal 59 ayat 1 frasa “terbentuknya P3SRS” minta ditambah “dan disahkannya badan hukum P3SRS”.

3. Pasal 59 ayat 1 frasa “sarusun belum seluruhnya terjual” terkait point 4 dibawah.

4. Pasal 59 ayat 1 frasa “paling lama 1 tahun” dianggap tidak konsisten dengan frasa poin 3 diatas.

5. Pasal 59 ayat 2 frasa “penyerahan pertama” dianggap tidak konsisten dengan frasa Point 3 dan 4 diatas.

6. Pasal 59 ayat 3 frasa “DAPAT bekerjasama dengan pengelola” minta diganti dengan WAJIB.

7. Pasal 59 ayat 4 frasa “pelaku pembangunan dan pemilik sarusun” minta ditambah dengan “penghuni” (kewajiban membiayai pengelolaan).

8. Pasal 74 ayat 1 frasa “pemilik sarusun wajib membentuk P3SRS” minta ditambah dengan “wajib pengesahan badan hukum oleh pejabat berwenang”.

9. Pasal 74 ayat 2 frasa “pemilik atau penghuni yg mendapat….” minta ditambah dengan “SELURUH pemilik ….”

10. Pasal 75 ayat 1 frasa “memfasilitasi terbentuknya P3SRS” minta diganti dengan “pelaku pembangunan WAJIB memfasilitasi terbentuknya P3SRS”

11. Pasal 75 ayat 2 frasa “P3SRS telah terbentuk” diminta seperti Point diatas wajib disahkan ….

12. Pasal 75 ayat 3 frasa “PARA pemilik dan penghuni” minta diganti “SELURUH pemilik…”

13. Pasal 75 ayat 4 frasa “DAPAT” minta ganti “WAJIB”

14. Pasal 76 frasa “para penghunian” adalah aspek administrasi kependudukan sedang P3SRS adalah badan hukum perdata.

15. Pasal 77 ayat 2 frasa “penghunian dan setiap anggota berhak memberikan satu suara” dianggap tidak adil. Maunya NPP untuk menentukan suara.

INTI GUGATAN ORANG-ORANG REI (YANG BERKEDOK PEMILIK SARUSUN) amat jelas agendanya. Yaitu untuk  kepentingan DEVELOPER sebagai berikut:

1. Masa transisi sebelum pembentukan P3SRS minta diubah dari 1 (satu) tahun ke 3 (tiga) tahun dengan alasan tanggung jawab. Developer mau enaknya saja, 1 tahun kok sudah harus diserahkan, maunya lebih lama lagi ditangan Developer.

2. P3SRS WAJIB di-fasilitasi oleh Developer dan WAJIB disahkan oleh instansi berwenang (Gubernur DKI)

FAKTA: Jawaban dari Kemen PUPR dan DPR amat jelas bahwa soal pembentukan P3SRS adalah KEWAJIBAN Pengembang bukan HAK Pengembang. Kok mau dibelokkan jadi HAK (WAJIB) Pengembang.

FAKTA LAPANGAN: Permainan Ahok karena nyatanya P3SRS murni warga tidak di-SAH-kan oleh Ahok. P3SRS murni warga malah harus PTUN segala (kasus Thamrin City) atau digugat oleh P3SRS boneka yang didukung Ahok (kasus Kenari Mas).

3. P3SRS dikategorikan Badan Hukum Perdata BUKAN soal administrasi kependudukan sehingga PROTES soal ONE NAME ONE VOTE. Maunya suara berdasar NPP (Nilai Perbandingan Proporsional) artinya yang kaya yang menguasai suara. Ini adalah DEMOKRASI KAPITALISTIS.

4. Dan Peserta RUTA boleh memakai surat kuasa….. habis deh bakalan balik kayak praktek belasan tahun di GCM (Graha Cemapaka Mas).

Yang hadir preman suruhan PT. DUTA PERTIWI, TBK sedang warga pemilik mau masuk DIHADANG pasukan securities dan dipersulit dengan bermacam-macam cara. Juga kawasan lain mengalami modus yang sama.

Maka dari itu WARGA RUSUN harus BERGERAK berupa KIRIM SURAT. Kirim sebanyak-banyaknya kepada PARA HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) (Arief Hidayat, Aswanto, Maria Farida Indarti, Patrialis Akbar, dll) agar JANGAN SAMPAI MASUK ANGIN…….

SEBARLUASKAN………….

  • MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia)
  • KAPPRI (Kesatuan Aksi Pemilik Penghuni Rusun Indonesia)
  • TIM HUKUM PPRSC GCM

Informasi dari Ibu Justiani Sahurip