Category Archives: Rumah Susun

Bahan Pengaduan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

logo-kpk

Yang Terhormat para Pejuang Rusun,

Saat ini telah tiba kesempatan kita untuk mengadu dengan mengirimkan SURAT ke KPK. Untuk memberikan bukti kerjasama busuk antara aparat dengan pengembang nakal. Jangan sampai momentum ini lewat begitu saja.

Fakta yang dapat mendukung bukti laporan kepada KPK:
1. Bahwa pengadu adalah pembeli Rusun, KTP,  bukti PPJB, AJB atau Sertifikat. Pembeli telah membayar lunas dengan uang sendiri, atau pinjaman bank.
Hak sebagai pembeli adalah:
a. Hak memiliki barang yang dibeli
b. Hak memanfaatkan barang yang dibeli, bisa dihuni atau disewakan
c. Hak mengelola atas barang yang dibeli
d. Hak hipotik atas barang yang dibeli
e. Hak untuk memindahkan hak atas barang yang dibeli dengan cara hibah, menjual, mewariskan seluruh hak perdata yang dilindungi undang-undang perdata ini tidak dapat dinikmati karena penjual menunda AJB, sertifikat dan balik nama dan mengatakan pembeli bukan pemilik

2. Pembeli adalah warga negara yang mempunyai hak:
a. Hak memilih dan dipilih
b. Hak menyatakan pendapat
c. Hak berkumpul dan berserikat
d. Hak bebas dari kekurangan
e. Hak bebas dari rasa takut/intimidasi/teror
f. Hak bebas mengejar kebahagiaan
g. Hak azasi manusia
Hak-hak itu tidak dapat dijalankan karena dilarang/dihilangkan oleh pelaku Pembangunan/Pengelola yang melawan hak-hak yang tercantum dalam UUD 45.

3. Pembeli adalah KONSUMEN yang dijamin haknya oleh UU Perlindungan konsumen, hak yang tidak diberikan seperti:
a. Hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Selalu terganggu bila tinggal di Rusun yang dibeli
b.Hak untuk memilih barang/jasa sesuai dengan Nilai
c. Hak informasi yang jelas  dan jujur mengenai kondisi barang yang dibeli
d. Hak didengar pendapat dan keluhan atas barang/jasa yang dibeli
e. Hak mendapat advokasi dan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
f. Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
g. Hak diperlakukan dan di layani secara benar, jujur, tidak diskriminatif
h. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi penggantian bila barang yang dibeli tidak sesuai
i. Hak-hak lain yang diatur UU lain.

4. Undang-Undang 20 Tahun 2011 Pasal 74, 75, 76, 77
a. Tentang kewajiban pelaku pembangunan memfasilitasi pembentukan PPPSRS yang tidak pernah dijalankan, justru diartikan bahwa kalau pelaku pembangunan tidak mengijinkan, para pembeli dilarang membentuk PPPSRS. Buktinya pelaku pembangunan membentuk PPPSRS sendiri, dengan mendudukkan pegawainya sebagai Pengurus.
b. Pelaku pembangunan merasa berhak membentuk PPPSRS dengan Rekayasa Surat kuasa yang melanggar UU.
c. Bila para pemilik/pembeli menjalankan kewajibannya membentuk PPPSRS, dihalangi, dilarang, dibuatkan kembarannya agar saling berkonflik.
d. Setelah terjadi PPPSRS kembar (double), pejabat Pemerintah tidak memihak pada  pemilik/pembeli tetapi mengaku harus bersikap netral, padahal ingin menguntungkan pelaku pembangunan.
e. Dengan memakai PPPSRS bentukannya sendiri pelaku pembangunan seolah mewakili para Pembeli membentuk Badan Pengelola, untuk mengelola Rusun.
f. Pengelola gadungan kemudian bersikap sewenang-wenang dalam menetapkan tarif sepihak, dan memaksa Pemilik dan Penghuni untuk patuh mengikuti tarif mereka. Bagi Pemilik dan Penghuni yang tidak patuh, aliran listrik dan airnya dimatikan agar terintimidasi, tersiksa dan tunduk. Sesungguhnya hak mematikan listrik hanya dimiliki oleh PLN bila tidak membayar uang langganan. Hak mematikan air ada pada PDAM bila tidak membayar langganan air.

Barang atau Alat Bukti yang bisa kita pakai:
– PPJB,AJB, sertifikat
– Bukti pembayaran IPL, listrik air
– Bukti tagihan
– Bukti surat edaran kenaikan tarif dan ancaman pemutusan listrik dan air
– Bukti Tarif listrik dan air yang di-mark up diatas ketentuan
– Bukti himbauan untuk tidak mengikuti Rapat Paguyuban
– Bukti surat-surat Pembentukan PPPSRS
– Bukti surat permintaan kerjasama pengembang dengan PPPSRS warga yang diabaikan
– Bukti bahwa pengembang membentuk PPPSRS secara melawan Hukum
– Surat permohonan pengesahan PPPSRS ke DKI yang berulang-ulang dan tidak dijawab
– Bukti Rapat Mediasi oleh Dinas Perumahan yang tak pernah ada hasil. Seharusnya yang dilakukan bukan mediasi tetapi eksekusi untuk menjalankan hak para Pembeli yang dilindungi UU
– Khusus Kenari Mas bukti bahwa serah terima tidak bisa dilakukan dan dibiarkan saja tanpa ada keberpihakan Pemda kepada para Pembeli/Pemilik
– Bukti laporan polisi dari kita yang tidak ditanggapi
– Bukti laporan polisi oleh pengembang yang selalu direspons polisi
– Bukti sidang-sidang di PN, Pra peradilan, Risalah sidang MK tentang Uji Materi UU 20 tahun 2011 oleh REI
– Bukti pembuatan dan pemakaian AD ART yang diplesetkan “Terutama pemilik wajib membentuk PPPSRS” Pasal 74 UU 20 tahun 2011. Silakan untuk bahannya ditambah sendiri sesuai keadaan masing-masing. Selamat mengirimkan SURAT ke KPK.

Salam KAPPRI,

http://www.kappri.org

Advertisements

PENGELOLA TELAH GAGAL TOTAL MENGELOLA KALIBATA CITY

Kalibata City merupakan Kompleks Hunian cukup elitis, yang sangat besar dengan sekitar 18 tower atau lebih dari 1300 unit hunian. Kalau kita anggap disana per unit dihuni 3 orang saja, jumlah Penghuni bisa mencapai 39.000 jiwa. Catatan yang saya dapat, sampai saat ini para pembeli Kalibata City belum mendapatkan haknya atas tempat Hunian yang mereka beli. Selain itu mereka juga belum mendapatkan haknya untuk mengelola Kalibata City secara bersama seperti yang ditetapkan undang-undang.

Pengembang belum mau mengakui FAKTA telah dibentuk nya PPPSRS oleh para Pemilik, yang telah sesuai Dengan Pasal 74 ayat 1 UU No 20 Tahun 2011. Sesuai UU ini PPPSRS diberikan hak mengelola atas Rumah Susun dimaksud.

Pengembang memaksakan kehendak dan menunjuk sendiri pengelola Kalibata City, yang sampai sekarang mengelola. Undang-undang mengijinkan Pengembang mengelola sementara Rusun yang dibangunnya paling lama setahun, sebelum ada PPPSRS. Bila PPPSRS telah terbentuk, maka Pengembang harus segera menyerahkan pengelolaan kepada PPPSRS. Namun Pengelola telah TIDAK MAMPU menciptakan hal-hal yang seharusnya disediakan bagi para Penghuni baik Pemilik maupun Penyewa. Yang saya maksud adalah para Penghuni harus dapat menikmati Pengelolaan yang mewujudkan lingkungan dengan keamanan, kebersihan, kenyamanan, terjaga-nya Nama Baik Kawasan Kalibata City.

Fakta berikut menunjukkan gagalnya Pengelola menjalankan kewajibannya, sehingga para Penghuni jangankan mendapatkan yang mestinya mereka dapat, tetapi malah mendapatkan kerugian material maupun immaterial akibat pengelolaan yang salah.

Bagaimana Tidak?

Beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu di Kalibata City terbongkar adanya jaringan bisnis Prostitusi seperti yang kita dengar maupun baca di Mass Media. Tapi anehnya kejadian itu hilang tanpa berita lanjutan seperti di ditelan  bumi.

Hari ini kita menyaksikan di Kalibata City terbongkar jaringan bisnis Narkoba.
Akibatnya tentu predikat Kalibata City sangat dirugikan, karena gagalnya pengelola melaksanakan pengelolaan dengan baik dan benar. Telah Ada 2 (dua) bukti kuat untuk menyimpulkannya.

Momentum ini semestinya dapat dipakai oleh warga Kalibata City mewujudkan pengelolaan yang lebih baik, untuk mewujudkan cita-cita mewujudkan hunian yang Aman, Nyaman, Damai, punya Nama Baik.

Kita menunggu Aksi para Pemilik dan Penghuni Kalibata City untuk mengambil alih pengelolaan Kalibata City seperti amanah undang-undang. Tentu saja dengan cara tidak melawan Hukum. Sebagai Gambaran saja, Hak yang harus dinikmati para pembeli Kalibata City adalah:
1. Hak memiliki Rusun yang dibeli.
2. Hak memanfaatkan Rusun yang dibeli.
3. Hak mengelola barang yang telah dibeli.
4. Hak untuk memindahkan hak atas Rusun yang dibeli.
5. Hak MENJADIKAN Rusun yang dibeli sebagai jaminan hutang.
Kecuali itu sebagai warga negara, para Pemilik dan Penghuni Rusun memiliki hak-hak warga negara.

Hak-hak itu antara lain,
1. Hak Untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat.
2. Hak berkumpul dan berserikat.
3. Hak memilih dan dipilih dalam Perserikatan atau yang lain.
4. Hak untuk bebas dari kekurangan.
5. Hak untuk bebas dari ketakutan, intimidasi dan teror.
6. Hak untuk mengejar kebahagiaan tanpa merugikan orang lain atau negara.

Apakah hak-hak ini akan dibiarkan saja diambil orang atau akan dapat dinikmati warga Kalibata City, tentu tergantung mereka.

Tuhan telah menciptakan momentum yang baik, TAPI apakah akan dimanfaatkan, tergantung warga Kalibata City.

Salam KAPPRI.

www.kappri.org

Saksikan Pembahasan Permasalahan Rumah Susun Bersama KAPPRI dalam Talk Show di TVRI (Selasa, 13 Oktober 2015 Pukul 13:00 WIB)

logotvribaru_jpg1

Saksikanlah, Ketua KAPPRI (Bpk. Krismanto) dalam Talk Show di TVRI yang membahas permasalahan Rumah Susun di Indonesia pada hari Selasa, 13 Oktober 2015 pukul 13:00 hingga 14:00 WIB.

P3SRS atau Badan Pengelola Tidak Berwenang Memutuskan Listrik dan Menaikkan Tarif Listrik di Apartemen

P3SRS Pengelola Tidak Berhak Mematikan Listrik

Undang-undang Ketenaga Listrikan

Kisruh Pengelolaan Apartemen di Graha Cempaka Mas (TV One & Berita Satu)

Kisruh Pengelolaan Apartemen di Graha Cempaka Mas (TV One & Berita Satu) dapat dilihat di Youtube.com sebagai berikut:

Video: Listrik Diputus, Penghuni Apartemen Ngamuk (viva.co.id)

Metro

Mereka menggeruduk dan mengambil alih paksa kantor pengelola

Selasa, 2 Juni 2015 | 10:27 WIB
Oleh : Daurina Lestari

Video: Listrik Diputus, Penghuni Apartemen Ngamuk

Listrik diputus, penghuni apartemen cempaka mas ngamuk (kabar pagi-tvOne)
VIVA.co.id – Penghuni apartemen Graha Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat menggeruduk dan mengambil alih paksa kantor pengelola, Senin malam, 1 Juni 2015. Hal itu dilakukan karena mereka tak terima listrik diputus secara sepihak oleh pengelola.

Warga yang emosi mengusir semua petugas dan satpam menggunakan alat pemadam kebakaran. Kericuhan semakin parah saat kuasa hukum pengelola yang disandera warga dievakuasi oleh petugas kepolisian. Akibat aksi tersebut, kantor pengelola apartemen rusak pada bagian pintu kaca.

Pihak pengelola apartemen Cempaka Mas, PT Duta Pertiwi, mengatakan, pemutusan listrik terpaksa dilakukan karena sejumlah warga tidak membayar tagihan listrik selama dua tahun. (Warga telah membayar listrik kepada P3SRS yang sah)  Lihat videonya di sini.

Sumber: http://metro.news.viva.co.id/news/read/633020/video–listrik-diputus–penghuni-apartemen-ngamuk

Dasar Hukum Perjuangan Para Pemilik Satuan Rumah Susun adalah UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Pak Krismanto - Ketua KAPPRI

Jakarta, 8 Mei 2015

Para Pejuang Rusun yang terhormat,

Saya ingin mengulangi, bahwa DASAR HUKUM PERJUANGAN para Pemilik Satuan Rumah Susun (“Sarusun”) adalah Undang-undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

* Pasal 59

  • Ayat 1 : Pelaku pembangunan yang membangun Rumah Susun dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wajib mengelola Rumah Susun.
  • Ayat 2 : Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lama satu tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun Kepada pemilik.

* Pasal 74

  • Ayat 1 : Pemilik wajib membentuk PPPSRS. Artinya yang wajib membentuk PPPSRS hanyalah para pemilik, berdasarkan hak  suara yang dimiliki. Dalam Rapat Umum Pembentukan PPPSRS para pemilik berhak memberikan suara dalam voting, satu nama satu suara.
  • Ayat 2 : PPPSRS sebagaimana yang dimaksud ayat 1 beranggotakan Pemilih dan Penghuni yang mendapatkan surat kuasa dari Pemilik.

Penjelasannya:

Kuasa Pemilik kepada Penghuni terbatas pada HAL PENGHUNIAN. Misalnya dalam hal penentuan besarnya iuran untuk keamanan, kebersihan atau sosial kemasyarakatan.

* Pasal  77

  • Penjelasan  Ayat 2 yang dimaksud dengan setiap anggota memberikan satu suara adalah apabila Sarusun telah dihuni, suara Pemilik dapat dikuasakan kepada setiap Penghuni Sarusun. Apabila Sarusun belum dihuni setiap Nama Pemilik hanya mempunyai satu hak suara  walaupun pemilik bersangkutan memiliki  lebih dari satu Sarusun.

Bila pelaku pembangunan masih memiliki  unit Sarusun yang belum terjual maka secara otomatis berlaku sebagai pemilik dengan satu hak suara. Dia juga dapat memberikan hak suara dalam voting pembentukan PPPSRS dan pemilihan pengurus PPPSRS, apabila yang datang ikut rapat adalah Direktur Perseroan. Bisa juga Perseroan memberikan Surat Kuasa Kepada orang lain, dan ia  akan memiliki satu suara dalam voting.

Dengan hukum yang dijelaskan diatas, para Pemilik telah cukup memiliki senjata Hukum untuk membentuk PPPSRS dan memilih Pengurus PPPSRS diantara para pemilik. Sehingga inilah satu-satunya pembentukan PPPSRS yang sah menurut Hukum.

Direktur Perseroan pelaku pembangunan berhak memilih dengan satu suara dan berhak dipilih sebagai Pengurus PPPSRS apabila  dia menghuni Sarusun itu. Tetapi karyawan lainnya, dia hanya bisa hadir sebagai Pemegang kuasa bila ia juga menghuni, tetapi tidak memiliki hak suara dalam voting pembentukan PPPSRS maupun pemilihan pengurus PPPSRS. Tetapi apabila TIDAK menghuni sama sekali berarti TIDAK punya hak suara sebagai pemilik ataupun sebagai Pemegang Surat kuasa. Yang punya  hak memilih dan dipilih hanyalah Pemilik yang menghuni.

Dengan demikian sangat jelas bahwa pelaku pembangunan, walaupun didukung seluruh karyawannya secara Hukum tidak berhak membentuk PPPSRS atau menguasai kursi Pengurus PPPSRS. Bagaimana mungkin, dia kan hanya memiliki satu hak suara dalam voting Pembentukan PPPSRS atau pemilihan Pengurus PPPSRS.

Kenyataannya sampai sekarang pelaku pembangunan membentuk PPPSRS dan menempatkan karyawannya sebagai Pengurus. Jelaslah itu merupakan pelanggaran Hukum yang telah dijelaskan diatas. Juga PPPSRS cacat Hukum  yang telah dibentuk itu  telah berserikat didalam P3RSI (http://www.p3rsi.org) yang dibentuk di Hotel Santika Bogor. Pada tanggal 4 Juli 2014 mereka mendatangi dan bertemu dengan Dirjen Ketenagalistrikan Ir. Jarman, dan meminta Badan Pengelola yang mereka bentuk untuk melawan Hukum, yaitu agar mereka dapat memiliki Surat Ijin Usaha perlistrikan dalam Rumah Susun.

Badan Pengelola merupakan Badan yang dibentuk oleh PPPSRS atau Badan yang ditunjuk oleh PPPSRS untuk mengelola Rusun, dalam arti membersihkan, menjaga keamanan, memelihara alat-alat agar berfungsi, mengatur perparkiran. Badan Hukum Pengelola bukan berdomisili di Rusun itu, karena ia hanya ditunjuk oleh PPPSRS yang berdomisili di Rusun itu.

Bagaimana mungkin mereka mendapat memiliki IJIN USAHA di Rusun itu??? 

Badan pengelola dapat bekerja bila Ada Surat Perintah Kerja Dari PPPSRS.

  • Dalam praktek curangnya Badan Pengelola ini memungut IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan), Sinking Fund, biaya listrik, biaya air, biaya parkir tanpa pernah melaporkan keuangan kepada para Pemilik.
  • Mereka juga menyewakan Barang Milik Bersama, Tanah/Area Bersama, Barang Bersama tanpa melapor kepada pemilik. Juga statusnya menjadi kabur, apakah menjadi Pelaku Pembangunan atau Badan pengelola, tetapi yang jelas hak-hak para pemilik diabaikan.
  • PPPSRS palsu buatan pelaku pembangunan kebanyakan tidak  berdomisili di Rusun tersebut, atau memiliki bank account, atau NPWP, atau persyaratan Usaha lainnya sendiri. Kebanyakan memakai bank account milik pelaku pembangunan. Tetapi mereka sangat merasa berkuasa.
  • Bahkan kepada Pemilik yang kritis mempertanyakan haknya, mereka melakukan berbagai terror, seperti melukai mobil, mengempeskan ban mobil, mematikan aliran listrik atau air.
  • Di Kalibata City bahkan membiarkan terjadinya atau jangan-jangan (diindikasikan) mengusahakan adanya bisnis Prostitusi.
  • Juga melakukan intimidasi dan teror kepada para Pemilik yang melakukan Musyawarah atau Rapat dengan Memakai  Satpam garang, bahkan memakai (‘memanfaatkan’) gerombolan berkedok agama tertentu dengan kopiah putih dan baju putih.
  • Di Graha Cempaka Mas melakukan perang “putus sambung listrik” melawan para Pemilik dan Penghuni, tanpa pertimbangan kemanusiaan kepada para bayi atau lanjut USIA. Bahkan empat jurnalis yang hanya ingin meliput Perang listrik, di-gebuki (dipukuli) oleh Satpam pe-‘rekayasa’. Sampai sekarang perkaranya sedang ditangani oleh Polres Jakarta Pusat.
  • Di Kenari Mas menolak melakukan serah terima pengelolaan kepada PPPSRS yang telah sah terbentuk.
  • Di Lavande niat Pemilik membentuk PPPSRS selalu dihalangi.
  • Di Green Pramuka empat pemilik di tahan polisi Karena dituduh menganiaya.
  • Di Kawasan Rusun lain mencegah terbentuknya PPPSRS oleh pemilik dengan berbagai cara.
  • Di Kawasan lain lagi perekayasa mendahului para pemilik membentuk PPPSRS palsu.
  • Adanya PPPSRS kembar telah biasa, bila para pemilik membentuk PPPSRS. Misalnya terjadi di Marina Ancol.

Saudara para pemilik,

Telah jelas Negara ini adalah Negara HUKUM. Mari berjuang dengan bersenjatakan  HUKUM, agar HUKUM khususnya UNDAN-UNDANG  NO 20 TAHUN 2011 dapat berlaku secara benar di RUMAH SUSUN sehingga hak-hak para Pemilik dapat dinikmati.

Sayangnya oknum Pemerintah banyak yang Tidak Paham Hukum. Sebagian ada yang paham Hukum TAPI menunggangi situasi Kisruh untuk kepentingan Pribadi. Sebagian lagi bahkan membantu perekayasa melawan para pejuang, membantu melakukan berbagai teror.

Mari kita terus berjuang sambil memberi pengertian Hukum kepada yang belum paham, kepada para pemancing di air keruh, kepada para pembantu Rekayasa Hukum, Kepada para pengacara tertentu yang asal dapat klien, tanpa peduli Hukum direkayasa (negatif).

Hanya dengan perjuangan terus dan berpegang kepada Hukum dan Undang-undang maka kita akan menang, hanya orang berani yang bisa menang. Kita berani karena benar. Jangan pakai kekerasan.

Ever onward never retreat. Even the road to success seems very long, uphill, many curves and even the fund seems limited, even tired is coming, we only manage to take rest, but not quit.

DON’T QUIT, DON’T QUIT, ALWAYS MOVE FORWARD TO SUCCES. WHO DARES WIN.