Category Archives: Pengelolaan

Bahan Pengaduan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

logo-kpk

Yang Terhormat para Pejuang Rusun,

Saat ini telah tiba kesempatan kita untuk mengadu dengan mengirimkan SURAT ke KPK. Untuk memberikan bukti kerjasama busuk antara aparat dengan pengembang nakal. Jangan sampai momentum ini lewat begitu saja.

Fakta yang dapat mendukung bukti laporan kepada KPK:
1. Bahwa pengadu adalah pembeli Rusun, KTP,  bukti PPJB, AJB atau Sertifikat. Pembeli telah membayar lunas dengan uang sendiri, atau pinjaman bank.
Hak sebagai pembeli adalah:
a. Hak memiliki barang yang dibeli
b. Hak memanfaatkan barang yang dibeli, bisa dihuni atau disewakan
c. Hak mengelola atas barang yang dibeli
d. Hak hipotik atas barang yang dibeli
e. Hak untuk memindahkan hak atas barang yang dibeli dengan cara hibah, menjual, mewariskan seluruh hak perdata yang dilindungi undang-undang perdata ini tidak dapat dinikmati karena penjual menunda AJB, sertifikat dan balik nama dan mengatakan pembeli bukan pemilik

2. Pembeli adalah warga negara yang mempunyai hak:
a. Hak memilih dan dipilih
b. Hak menyatakan pendapat
c. Hak berkumpul dan berserikat
d. Hak bebas dari kekurangan
e. Hak bebas dari rasa takut/intimidasi/teror
f. Hak bebas mengejar kebahagiaan
g. Hak azasi manusia
Hak-hak itu tidak dapat dijalankan karena dilarang/dihilangkan oleh pelaku Pembangunan/Pengelola yang melawan hak-hak yang tercantum dalam UUD 45.

3. Pembeli adalah KONSUMEN yang dijamin haknya oleh UU Perlindungan konsumen, hak yang tidak diberikan seperti:
a. Hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Selalu terganggu bila tinggal di Rusun yang dibeli
b.Hak untuk memilih barang/jasa sesuai dengan Nilai
c. Hak informasi yang jelas  dan jujur mengenai kondisi barang yang dibeli
d. Hak didengar pendapat dan keluhan atas barang/jasa yang dibeli
e. Hak mendapat advokasi dan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
f. Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
g. Hak diperlakukan dan di layani secara benar, jujur, tidak diskriminatif
h. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi penggantian bila barang yang dibeli tidak sesuai
i. Hak-hak lain yang diatur UU lain.

4. Undang-Undang 20 Tahun 2011 Pasal 74, 75, 76, 77
a. Tentang kewajiban pelaku pembangunan memfasilitasi pembentukan PPPSRS yang tidak pernah dijalankan, justru diartikan bahwa kalau pelaku pembangunan tidak mengijinkan, para pembeli dilarang membentuk PPPSRS. Buktinya pelaku pembangunan membentuk PPPSRS sendiri, dengan mendudukkan pegawainya sebagai Pengurus.
b. Pelaku pembangunan merasa berhak membentuk PPPSRS dengan Rekayasa Surat kuasa yang melanggar UU.
c. Bila para pemilik/pembeli menjalankan kewajibannya membentuk PPPSRS, dihalangi, dilarang, dibuatkan kembarannya agar saling berkonflik.
d. Setelah terjadi PPPSRS kembar (double), pejabat Pemerintah tidak memihak pada  pemilik/pembeli tetapi mengaku harus bersikap netral, padahal ingin menguntungkan pelaku pembangunan.
e. Dengan memakai PPPSRS bentukannya sendiri pelaku pembangunan seolah mewakili para Pembeli membentuk Badan Pengelola, untuk mengelola Rusun.
f. Pengelola gadungan kemudian bersikap sewenang-wenang dalam menetapkan tarif sepihak, dan memaksa Pemilik dan Penghuni untuk patuh mengikuti tarif mereka. Bagi Pemilik dan Penghuni yang tidak patuh, aliran listrik dan airnya dimatikan agar terintimidasi, tersiksa dan tunduk. Sesungguhnya hak mematikan listrik hanya dimiliki oleh PLN bila tidak membayar uang langganan. Hak mematikan air ada pada PDAM bila tidak membayar langganan air.

Barang atau Alat Bukti yang bisa kita pakai:
– PPJB,AJB, sertifikat
– Bukti pembayaran IPL, listrik air
– Bukti tagihan
– Bukti surat edaran kenaikan tarif dan ancaman pemutusan listrik dan air
– Bukti Tarif listrik dan air yang di-mark up diatas ketentuan
– Bukti himbauan untuk tidak mengikuti Rapat Paguyuban
– Bukti surat-surat Pembentukan PPPSRS
– Bukti surat permintaan kerjasama pengembang dengan PPPSRS warga yang diabaikan
– Bukti bahwa pengembang membentuk PPPSRS secara melawan Hukum
– Surat permohonan pengesahan PPPSRS ke DKI yang berulang-ulang dan tidak dijawab
– Bukti Rapat Mediasi oleh Dinas Perumahan yang tak pernah ada hasil. Seharusnya yang dilakukan bukan mediasi tetapi eksekusi untuk menjalankan hak para Pembeli yang dilindungi UU
– Khusus Kenari Mas bukti bahwa serah terima tidak bisa dilakukan dan dibiarkan saja tanpa ada keberpihakan Pemda kepada para Pembeli/Pemilik
– Bukti laporan polisi dari kita yang tidak ditanggapi
– Bukti laporan polisi oleh pengembang yang selalu direspons polisi
– Bukti sidang-sidang di PN, Pra peradilan, Risalah sidang MK tentang Uji Materi UU 20 tahun 2011 oleh REI
– Bukti pembuatan dan pemakaian AD ART yang diplesetkan “Terutama pemilik wajib membentuk PPPSRS” Pasal 74 UU 20 tahun 2011. Silakan untuk bahannya ditambah sendiri sesuai keadaan masing-masing. Selamat mengirimkan SURAT ke KPK.

Salam KAPPRI,

http://www.kappri.org

Advertisements

PENGELOLA TELAH GAGAL TOTAL MENGELOLA KALIBATA CITY

Kalibata City merupakan Kompleks Hunian cukup elitis, yang sangat besar dengan sekitar 18 tower atau lebih dari 1300 unit hunian. Kalau kita anggap disana per unit dihuni 3 orang saja, jumlah Penghuni bisa mencapai 39.000 jiwa. Catatan yang saya dapat, sampai saat ini para pembeli Kalibata City belum mendapatkan haknya atas tempat Hunian yang mereka beli. Selain itu mereka juga belum mendapatkan haknya untuk mengelola Kalibata City secara bersama seperti yang ditetapkan undang-undang.

Pengembang belum mau mengakui FAKTA telah dibentuk nya PPPSRS oleh para Pemilik, yang telah sesuai Dengan Pasal 74 ayat 1 UU No 20 Tahun 2011. Sesuai UU ini PPPSRS diberikan hak mengelola atas Rumah Susun dimaksud.

Pengembang memaksakan kehendak dan menunjuk sendiri pengelola Kalibata City, yang sampai sekarang mengelola. Undang-undang mengijinkan Pengembang mengelola sementara Rusun yang dibangunnya paling lama setahun, sebelum ada PPPSRS. Bila PPPSRS telah terbentuk, maka Pengembang harus segera menyerahkan pengelolaan kepada PPPSRS. Namun Pengelola telah TIDAK MAMPU menciptakan hal-hal yang seharusnya disediakan bagi para Penghuni baik Pemilik maupun Penyewa. Yang saya maksud adalah para Penghuni harus dapat menikmati Pengelolaan yang mewujudkan lingkungan dengan keamanan, kebersihan, kenyamanan, terjaga-nya Nama Baik Kawasan Kalibata City.

Fakta berikut menunjukkan gagalnya Pengelola menjalankan kewajibannya, sehingga para Penghuni jangankan mendapatkan yang mestinya mereka dapat, tetapi malah mendapatkan kerugian material maupun immaterial akibat pengelolaan yang salah.

Bagaimana Tidak?

Beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu di Kalibata City terbongkar adanya jaringan bisnis Prostitusi seperti yang kita dengar maupun baca di Mass Media. Tapi anehnya kejadian itu hilang tanpa berita lanjutan seperti di ditelan  bumi.

Hari ini kita menyaksikan di Kalibata City terbongkar jaringan bisnis Narkoba.
Akibatnya tentu predikat Kalibata City sangat dirugikan, karena gagalnya pengelola melaksanakan pengelolaan dengan baik dan benar. Telah Ada 2 (dua) bukti kuat untuk menyimpulkannya.

Momentum ini semestinya dapat dipakai oleh warga Kalibata City mewujudkan pengelolaan yang lebih baik, untuk mewujudkan cita-cita mewujudkan hunian yang Aman, Nyaman, Damai, punya Nama Baik.

Kita menunggu Aksi para Pemilik dan Penghuni Kalibata City untuk mengambil alih pengelolaan Kalibata City seperti amanah undang-undang. Tentu saja dengan cara tidak melawan Hukum. Sebagai Gambaran saja, Hak yang harus dinikmati para pembeli Kalibata City adalah:
1. Hak memiliki Rusun yang dibeli.
2. Hak memanfaatkan Rusun yang dibeli.
3. Hak mengelola barang yang telah dibeli.
4. Hak untuk memindahkan hak atas Rusun yang dibeli.
5. Hak MENJADIKAN Rusun yang dibeli sebagai jaminan hutang.
Kecuali itu sebagai warga negara, para Pemilik dan Penghuni Rusun memiliki hak-hak warga negara.

Hak-hak itu antara lain,
1. Hak Untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat.
2. Hak berkumpul dan berserikat.
3. Hak memilih dan dipilih dalam Perserikatan atau yang lain.
4. Hak untuk bebas dari kekurangan.
5. Hak untuk bebas dari ketakutan, intimidasi dan teror.
6. Hak untuk mengejar kebahagiaan tanpa merugikan orang lain atau negara.

Apakah hak-hak ini akan dibiarkan saja diambil orang atau akan dapat dinikmati warga Kalibata City, tentu tergantung mereka.

Tuhan telah menciptakan momentum yang baik, TAPI apakah akan dimanfaatkan, tergantung warga Kalibata City.

Salam KAPPRI.

www.kappri.org

P3SRS atau Badan Pengelola Tidak Berwenang Memutuskan Listrik dan Menaikkan Tarif Listrik di Apartemen

P3SRS Pengelola Tidak Berhak Mematikan Listrik

Undang-undang Ketenaga Listrikan

Kisruh Pengelolaan Apartemen di Graha Cempaka Mas (TV One & Berita Satu)

Kisruh Pengelolaan Apartemen di Graha Cempaka Mas (TV One & Berita Satu) dapat dilihat di Youtube.com sebagai berikut:

Video: Listrik Diputus, Penghuni Apartemen Ngamuk (viva.co.id)

Metro

Mereka menggeruduk dan mengambil alih paksa kantor pengelola

Selasa, 2 Juni 2015 | 10:27 WIB
Oleh : Daurina Lestari

Video: Listrik Diputus, Penghuni Apartemen Ngamuk

Listrik diputus, penghuni apartemen cempaka mas ngamuk (kabar pagi-tvOne)
VIVA.co.id – Penghuni apartemen Graha Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat menggeruduk dan mengambil alih paksa kantor pengelola, Senin malam, 1 Juni 2015. Hal itu dilakukan karena mereka tak terima listrik diputus secara sepihak oleh pengelola.

Warga yang emosi mengusir semua petugas dan satpam menggunakan alat pemadam kebakaran. Kericuhan semakin parah saat kuasa hukum pengelola yang disandera warga dievakuasi oleh petugas kepolisian. Akibat aksi tersebut, kantor pengelola apartemen rusak pada bagian pintu kaca.

Pihak pengelola apartemen Cempaka Mas, PT Duta Pertiwi, mengatakan, pemutusan listrik terpaksa dilakukan karena sejumlah warga tidak membayar tagihan listrik selama dua tahun. (Warga telah membayar listrik kepada P3SRS yang sah)  Lihat videonya di sini.

Sumber: http://metro.news.viva.co.id/news/read/633020/video–listrik-diputus–penghuni-apartemen-ngamuk

Premanisme Di Kalibata City

Pada tanggal 18 April 2015 pukul 15:00, Warga Kalibata City, yang terdiri dari sekitar 14.000 unit Satuan Rusun ingin mengadakan Rapat Pembentukan Panitia Musyawarah Persiapan Pembentukan PPPSRS sebagaimana realisasi dari Pasal-pasal 74, 75,76,77 dan Undang-undang No. 20 tahun 2011.
Pasal 74 ayat 1 menyatakan Pemilik wajib membentuk PPPSRS. Dalam waktu paling lama setahun Pelaku Pembangunan harus menyerahkan Pengelolaan Benda Bersama, Daerah Bersama dan Tanah Bersama Kepada PPPSRS. Kemudian PPPSRS dapat membentuk Badan Pengelola atau menunjuk Badan Pengelola. Saat ini pelaku Pembangunan sebagai pengelola Sementara.

KAPPRI diundang Untuk menyaksikan Rapat di Selazar Herbras (Kalibata City). Sesampainya di lokasi saya kaget bukan kepalang. Dari segala arah yang menuju Herbras, ratusan orang berseragam telah siap menjaga pintu masuknya. Saya melewati mereka dengan tenang. Karena mereka tidak kenal saya.

Saya lebih kaget lagi melihat lokasi Herbras yang direncanakan sebagai lokasi Rapat. Ada sekitar 300-an orang telah menduduki tempat tersebut dan calon peserta Rapat yang kalah banyak telah terusir dan berkumpul di warung makan dekatnya. Sebanyak 300-an orang dengan baju putih, kopiah putih, sebagian besar berjenggot. Ada juga yang masih anak-anak dengan pakaian sama. Mudah ditengarai mereka adalah orang luar Kalibata City yang sengaja didatangkan untuk menggagalkan Rapat warga.

Saya menilai situasi tidak kondusif untuk melakukan Rapat dan untuk menghindari bentrok fisik, saya mengusulkan Penundaan Rapat, dan untungnya warga sepakat.

Dari peristiwa ini jelas-jelas nyata bahwa ada pihak yang telah me-RAMPAS HAK WARGA UNTUK BERSERIKAT dan MENYATAKAN PENDAPAT. Ini jelas bertentangan dengan UUD 45 kita.

Tetapi pada Titik ini Pemerintah belum hadir melindungi hak rakyat. Saya tidak melihat adanya Dinas Perumahan DKI maupun Kementerian PUPera yang hadir sebagai Pembina disitu. Masyarakat Kalibata City Seperti ternak yang ditinggalkan gembalanya. Padahal ibaratnya jelas ada Harimau bahkan singa yang mengancam. Mereka diam tak berani bersuara.

Akan sampai Kapan Pemerintah Tidak hadir membela rakyat yang hak-haknya dirampas begitu saja. Kejadian yang mirip juga dilakukan di Kawasan Rusun lain. Secara melawan Hukum pihak pengelola membentuk PPPSRS versi Pengmbang, dan lalu menunjuk pengelola yang adalah anak perusahaan pengembang.

Perjuangan kearah penerapan UU 20 Tahun 2011 sangat lah berat dirasakan kebanyakan warga Kawasan Rusun. Sangat langka unsur Pemerintah yang mau turun tangan menolong rakyat mendapatkan haknya. Dengan kata lain rakyat lepas dari kolonialisasi asing TAPI tetap dijajah dan oleh BANGSA SENDIRI!. Kapan ini Akan berakhir, kita belum tahu.

Boleh di tanyakan Kepada rumput yang bergoyang.
Brigjen TNI (Purn) Krismanto Prawirosumarto

SOLUSI PENERTIBAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

SOLUSI PENERTIBAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

I. UMUM

  1. Bahwa perjuangan warga Rusun murni sebagai perjuangan membela HAK warga rusun yang telah diatur dalam UU, sama sekali bukan perjuangan untuk mengambil HAK pihak lain, dan bukanlah perjuangan minta belas kasihan pemerintah, tapi sebaliknya justru perjuangan untuk mendorong pemerintah berani menegakkan UU yang dibuatnya sendiri.
  2. Bahwa terjadinya pelanggaran sejumlah tindak pidana dan bisnis Illegal oleh ex Pengembang yang berubah status menjadi Pengelola adalah karena selama ini dilindungi oleh aparatur pemerintah dan juga jajaran Polri yang berada dilapangan,  setidaknya karena pembiaran oleh pemerintah terhadap “Pengembang Hitam” atas pelanggaran amanat UU khususnya UU Nomor 16 Tahun 1985 yang diperbaharui dengan UU 20 Tahun 2011 Tentang  Rusun.
  3. Bahwa  konspirasi kejahatan dan bisnis illegal tersebut, bukan sekedar kerugian material, tetapi juga berupa pendholiman fisik dan psikologis terhadap warga Rusun yang justru dilakukan oleh aparat keamanan ataupun  preman yang dilindungi oleh Polri, setidaknya negara tidak hadir saat rakyat diperlakukan semena-mena oleh Pengelola Ex Pengembang.
  4. Bahwa Bisnis illegal yang dimaksud pada hakekatnya juga pelanggaran UU pasar modal, kalau tidak segera ditetibkan pada akhirnya akan ketahuan oleh masyarakat dunia, mengingat sejumlah Pengelola ex Pengembang adalah perusahaan TBK yang menjual saham di pasar uang dunia setidaknya di Singapura dan juga Hongkong.
  5. Bahwa perjuangan panjang dalam menegakkan UU dilingkungan Rusun telah melibatkan Pimpinan DPR RI, Lembaga Pemerintah Pusat Terkait, dan Pemda DKI sendiri telah menindak lanjutinya dengan menerbitkan Kep Gub DKI tentang Pembentukan TIM Percontohan Penertiban 3 (tiga) Kawasan Rusun yaitu ITC Mangga Dua, Roxy Mas, dan Graha Cempaka Mas.

 II. KEDUDUKAN DAN KAITAN HUKUM PENGELOLAAN RUSUN

  1. Bahwa setelah Unit-unit Rusun terjual dengan sempurna, maka kedudukan Pengembang bukan lagi pemilik Rusun. Kalau toh Pengembang mempunyai sejumlah Unit Rusun, maka status kepemilikannya sama seperti pemilik lainnya, dimana Hak Tanggung jawabnya telah diatur dalam UU Rusun.
  2. Bahwa UU No.20 Tahun 2011 mengamanatkan tentang kepemilikan atas “Tanah Bersama, Benda Bersma dan Bagian Bersama yang besarnya ditentukan berdasarkan NPP (Nilai Perbandingan Proporsional). Pengaturan tersbut juga dituangkan dalam Pertelaan atas Tanah Bersama, Bagian Bersama (Seperti: Atap, Lobby, dll) dan Barang/Benda Bersama (Seperti Gardu Listrik, Lift, Tandon Air, dll) sebagai bagian yang ikut dijual disamping  unit-unit Rusun itu sendiri. Artinya setelah Unit-unit Rusun terjual, maka Tanah – Bagian – Benda Bersama tersebut sama sekali bukan milik Pengembang lagi, sekalipun ia  berubah menjadi Badan Pengelola.
  3. Bahwa  untuk pengelolaan Rusun, UU mengatur dengan keberadaan lembaga PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun) yang bertindak sebagai Wali Amanah dari warga yang statusnya adalah badan Nirlaba. UU juga mengatur bahwa PPRS bisa membentuk  atau menunjuk Pengelola.
  4. Bahwa keberadaan ex Pengembang  yang berubah menjadi Pengelola Rusun, adalah didasarkan pada kontrak kerja antara  PPRS dengan pihak manapun, termasuk dengan Perusahaan Pengelola Ex Pengembang.
  5. UU Nomer 20 Tahun 2011 juga dengan tegas mengatur Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pengelola Rusun yaitu meliputi urusan tata tertib, kebersihan, perawatan atas barang dan benda milik bersama yaitu apa barang dan benda yang berada  diluar Unit Rusun semata. Artinya kedudukan hukum Badan Pengelola sama sekali bukan pedagang barang apapun, tidak juga pedagang air atau listrik.
  6. Bahwa UU mengatur keberadaan  PPRS adalah  lembaga Nirlaba, bukanlah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, dan ia juga bukan perusahaan penarik pajak.
  7. Bahwa Rapat Umum Tahunan (RUTA) adalah forum “Dari-Oleh-Untuk” Penghuni Rusun, karenanya Badan Pengelola termasuk yang ex Pengembang Rusun TIDAK BOLEH INTERVENSI DALAM BENTUK APAPUN.
  8. Bahwa Negara membebaskan PPN atas Air dan Listrik bagi penghuni Rusun.
  9. Bahwa PPN terjadi manakala ada proses jual beli.

III. BISNIS ILEGAL DAN PELANGGARAN HUKUM PENGELOLA EX PENGEMBANG

  1. Sertifikat HBG induk atas tanah yang digunakan untk membangun kawasan Rusun setelah terjual, TIDAK DIBALIK NAMAKAN. Walaupun tidak diatur secara khusus dalam UU Rusun, tapi UU yang mengatur Jual Beli tanah mewajibkan untuk para pihak melakukan balik nama atas kepemilikan tanah yang diperjual belikan. Dan karena tidak mungkin HBG tersebut dipecah kepada pemilik Unit Rusun, maka UU Rusun telah  mengatur keberadaan  PPRS sebagai Wali Amanah untuk mewakili  Pemilik/Penghuni.
  2. Bahwa telah ditemukan fakta ada Sertifikat HGB atas kawasan Rusun yang telah terjual ternyata dibebani Hak Tanggungan oleh Pengelola ex Pengembang.
  3. Dalam prakteknya untuk sejumlah Pengelola Ex Pengembang dengan status perusahaan TBK, karena tidak melakukan Balik Nama atas Tanah dan Bangunan yang telah terjual tersebut otomatis masih menempatkannya sebagai Asset Perusahaan TBK. Artinya asset yang telah dijual tetap digunakan sebagai komponen yang ikut dihitung dalam menentukan harga SAHAM. Fakta ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pasar modal.
  4. Terjadi dalam praktek, ada PengeLola ex Pengembang kemudian menjual bagian bersama dengan cara menerbitkan IMB Baru.
  5. Pengelola ex Pengembang menyewakan Bagian Bersama milik Warga seperti kantin,  BTS (Base Transmition Station), dan fasilitas lainnya  seperti lahan untuk parkir, yang penghasilannya dinikmati sendiri dan tidak dipertanggung jawabkan kepada warga. Perbuatan ini bukan hanya penggelapan barang milik warga, tapi khusus bagi Pengelola yang berstatus perusahaan TBK bisnis illegal ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pasar modal.
  6. Pengelola Ex Pengembang melalui atau berkolaborasi dengan PPRS bonekanya, kemudian menaikkan tarif air dan listrik antara 37 s/d 57 % dari harga resmi Pemerintah, sebuah bisnis illegal karena status dirinya adalah Pengelola bukan Perusahaan penjual Air dan Listrik. Disisi lain Gardu dan Panel listrik, Tangki (Tandon) Air serta saluran pipa yang terkait dan berada di kawasan Rusun adalah barang yang telah terjual, bukan lagi milik  Pengembang. PPRS sebagai lembaga Nirlaba telah menjalankan bisnis illegal. Disisi lain, menaikkan tarif listrik adalah pelanggaran terhadap UU Ketenaga Listrikan, yang diancam dengan sanksi pidana.
  7. Pengelola Ex Pengembang melalui atau berkolaborasi dengan PPRS Bonekanya, menggunakan uang Cadangan murni milik warga (Sinking Fund) yang tidak dipertanggung jawabkan sebagaimana amanat AD/ART. Pelanggaran pidana nyata-nyata terjadi dan dilakukan oleh perusahaan TBK.
  8. Pengelola Ex Pengembang berkolaborasi dengan Pengurus PPRS bonekanya menggelapkan hak atas asuransi yang dibayar oleh warga, namun pihak penerima keuntungan dari asuransi adalah Pengelola ex Pengembang.
  9. Pengelola Ex Pengembang pada Rusun Yang ada BTS, melalui atau berkolaborasi dengan Pengurus  PPRS bonekanya menggunakanan Daya Listrik PLN untuk keperluan diluar untuk hunian.
  10. Pengelola Ex Pengembang melalui atau berkolaborasi dengan Pengurus PPRS Bonekanya  memungut PPN atas Air dan Listrik, padahal negara tidak mengenakannya. Disisi lain PPRS adalah lembaga Nirlaba. Lagipula PPN hanya terjadi ketika terjadi Jual Beli.
  11. Pengelola EX Pengembang yang berstatus perusahaan TBK telah menyimpan dan menggunakan uang pihak lain tanpa alas hak yang kuat. Karena uang warga yang ditarik oleh PPRS selaku lembaga NIRLABA tidak boleh disimpan dilembaga yang beroerientasi profit yang mengandung resiko bisnis baik kerugian maupun pailit.
  12. Pengelola ex Pengembang melalui PPRS bonekanya menaikkan Tarif IPL tanpa persetujuan warga.

(Perbuatan tersebut butir 1 sampai dengan 2 diatas, bagai Pengelola Ex Pengembang yang berstatus perusahaan TERBUKA, adalah pelanggaran serius terhadap UU Pasar Modal dan berpotensi akan mengganggu kepercayaan dunia mengingat mereka juga menjual saham di luar negeri, serta bisa menjadi kendala terhadap rencana investasi dari sejumlah negara)


IV. Modus Operandi

  1. Pengembang  melalui Pengurus PPRS bonekanya menerbitkan AD/ART PPRS yang menyimpangkan dari amanat UU Rusun. Contoh: Ketentuan Yang Mewajibkan Pengurus PPRS adalah Penghuni diganti dengan DIUTAMAKAN PENGHUNI.
  2. Dalam Prakteknya yang menjadi Pengurus adalah Karyawan Pengembang yang belum tentu sebagai Penghuni Rusun.
  3. Disamping itu, pengurus PPRS rangkap jabatan pada sejumlah kawasan. Bahkan ada yang rangkap pada 6 kawasan dari Pengembang yang sama.
  4. Pengurus PPRS boneka Pengembang inilah yang melakukan  kontrak kerja yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam  bisnis illegal Pengelola ex Pengembang Dan karena Nama pemilik yang tertera dalam Sertipikat HGB, ID  Pelanggan Listrik dan ID pelanggan Air belum dibalik nama, maka terjadilah kontrak antara PPRS dengan Pengelola Ex Pengembang atas Tanah dan Barang yang namanya masih dirinya sendiri.
  5. RUTA kemudian dimanipulasi, dengan cara membuat Surat Kuasa Fiktif atau setidaknya Surat Kuasa dari Penghuni yang berkonspirasi dengan Pengembang (dengan imbalan tertentu) memberi kuasa kepada karyawan perusahaan Pengelola Ex Pengembang yang BUKAN PENGHUNI. Padahal UU menentukan yang berhak hadir dan mempunyai hak suara adalah Penghuni baik Penghuni yang Pemilik atau Penghuni yang mendapat surat kuasa dari pemilik unit.
  6. Pengelola ex Pengembang berkonspirasi dengan PPRS bonekanya kemudian menaikkan tarif IPL (iuran Pengelolaan Lingkungan) dan  tidak mempertanggung jawabkan perencanaan dan penggunaan Keuangan PPRS khususnya Sinking Fund  melalui RUTA.
  7. Pengelola ex Pengembang bersama PPRS bonekanya berkonspirasi dengan jajaran Polri yang ada dilapangan juga melakukan pendzoliman dan rekayasa hukum. Atas nama Pengamanan, Pengelola meminta Pengawalan Polri untuk Memadamkan Listrik bagi mereka yang tidak mematuhi kenaikan tarif IPL, Air dan Listrik. Sebuah arogansi kekuatan kapital yang nyata-nyata bisa mengerahkan petugas polisi untuk mengawal perbuatan melawan hukum. Dan sebagian lagi berlanjut pada praktek rekayasa hukum, terbukti Pengembang bisa memenjarakan sejumlah penghuni yang sekedar men “charge” HP di Lobby apartemennya sendiri dengan tuduhan “Mencuri Listrik” dan pencemaran nama baik karena menulis surat pembaca atas keberadaan Sertipikat HBG, serta pasal “Perbutan Tidak Menyenangkan”. Sementara lebih dari 20 LP kejahatan penghuni Rusun atas Pengelola Ex Pengembang tidak diproses oleh jajaran Polri sebagaimana mestinya.

 V. SOLUSI

  1. Menteri terkait dalam hal ini Mendagri dan Menpupera segera melakukan penguatan terhadap GUBERNUR DKI untuk mereliasasikan Hasil Rapat Konsultasi Pimp DPR RI dengan Pemerintah dan Kapolri serta pihak Terkait lainnya, yang telah menetapkan 3 Kawasan sebagi percontohan penertiban Pengelolaan Rusun dan bahkan telah ditindak lanjuti oleh GUB DKI dengan menerbitkan  KEP GUB tentang Pembentukan TIM Percontohan Penetiban 3 Kawasan Rusun, agar program tersebut segera dilaksanakan.
  2. Untuk maksud tersebut, Tim bentukan Pemda DKI tersebut segera membentuk PANITYA RUTA yang terdiri murni penghuni dengan kendali langsung oleh TIM, dengan mekanisme dan missi khusus sebagai berikut:
  • Bentuk TIM Kecil Inventarisasi dan Klarifikasi Calon Peserta RUTA oleh Pemda dan instansi terkait dengan perwakilan warga, mulai dari pendataan, klarifikasi Andministrasi dan Pencocokan Hunian dimasing-masing Unit Rusun, sehingga peserta RUTA betul-betul hanya Penghuni.
  • Bentuk TIM Kecil untuk perbaikan AD/ART agar sepenuhnya mengacu pada UU Nomer 20/2011.
  • Menyelenggara RUTA di 3 (Tiga) kawasan Rusun tersebut. Selanjutnya RUTA yang diselenggarakan tersebut untuk mendasarkan sepenuhnya pada UU Rusun  yaitu murni “DARI-OLEH-UNTUK” untuk Penghuni,  dan tidak melibatkan Pengelola ex Pengembang dalam bentuk apapun, dengan  misi khusus yaitu:

a) Perbaikan  AD/ART sebagaimana tuntunan UU Rusun No 20 Tahun 2011.
b) Pemilihan Pengurus Baru dengan mendasarkan pada UU yang berlaku, yaitu Penghuni                             Rusun.
c) Ruta juga untuk menugaskan PPRS dalam menarik IPL haruslah sesuai ketentuan UU dan                       Tarif resmi Pemerintah, serta membebaskan PPN atas Air dan Listrik sebagaimana                                   ketentuan perpajakan, serta tata tertib lainnya.
d) Ruta agar mewajibkan  3 Kawasan Rusun Percontohan tersebut untuk menerapkan                                 manajemen yang berbasis IT. Dengan keterbukaan melalui IT maka segala bentuk kegiatan                   yang berbau bisnis illegal dalam pengelolaan Rusun akan sirna dengan sendirinya,                                   keuntungan yang diberikan kepada perusahaan yang dikontrak untuk menjadi Badan                               Pengelola otomatis terbuka.

(Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Percontohan Penertiban Rusun di 3 kawasan tersebut, Kementerian Dagri dan Pupera bertindak aktif sebagai Pengawas)

3. Mempercepat penerbitan PP atas UU no 16 Tahun 2011, yang isinya menjamin hak-hak pengelolaan       sepenuhnya ada ditangan Penghuni, dengan penegasan khusus pada:

     1) Penunjukan Pengelola wajib dengan Tender.
2) Melarang Ex Pengembang baik langsung atau Perusahaan yang terkoneksi atau terafiliasi dengan           ex Pengembang untuk ikut menjadi Pengelola pada kawasan yang dibangunnya, dengan                         demikian tidak terjadi konflik of interest.
3) Bahwa Yang berhak hadir dalam RUTA adalah Penghuni, baik Penghuni Pemilik ataupun                         Penghuni yang menerima kuasa dari Pemilik, dan sekaligus melarang pemberian kuasa oleh                     Pemilik kepada pihak yang bukan penghuni sebagaimana amanat UU Rusun.
4) Mewajibkan bahwa yang bisa jadi Pengurus PPRS adalah hanya Penghuni baik Penghuni Pemilik             ataupun Penghuni bukan Pemilik. Dan melarang pihak lain yang bukan Penghuni untuk duduk                 sebagai Pengurus PPRS.
5) Menerapkan Manajemen IT dalam PPRS. Sehingga seluruh pengeluaran termasuk pemberian                 keuntungan (Laba) secara wajar kepada perusahaan yang menang dalam tender untuk menjadi             Badan Pengelola, dan juga seluruh pemasukan termasuk penghasilan dari penyewaan ruang,                 kantin, atas untuk BTS dan jasa Parkir, ataupun penyewaan fasilitas lainnya milik bersama                       seperti Lapangan Tenis, Kolam Renang, dan lain-lainnya.

Jakarta, 20 Januari 2015.

Untuk membaca versi PDF silakan diunduh disini (klik/tap): SOLUSI PENERTIBAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN