Category Archives: Surat Balasan

Surat Balasan DPR Republik Indonesia

Dengan hormat,

Saudara senasib, dengan ini saya beritahukan bahwa surat yang kita tanda-tangani bersama untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) tentang permohonan Rapat Dengar Pendapat dan Mediasi terkait emiten dan pengembang nakal, DPR RI menanggapi dengan Surat Nomor DAP/09227/SETJEN-DPRRI/PL.01/6/2015 tanggal 18 Juni 2015 bahwa sesuai Tata Tertib di DPR RI permasalahan kita telah disampaikan kepada Komisi V DPR RI.

Selanjutnya kita menunggu penjadwalan Rapat Dengar Pendapat (“RDP”) dari Komisi V DPR RI.
Harap teman-teman mengantisipasi kemungkinan undangan RDP. Harap masing-masing menyiapkan bahan untuk Rapat termaksud, antara lain:

  • Bukti bahwa daerah bersama disertifikatkan atas nama pengembang
  • Tanah Bersama yang tidak dibaliknamakan kepada PPPSRS
  • Penyerahan sertifikat kepada pembeli yang tidak dilakukan
  • Laporan keuangan dalam RUPS perusahaan Tbk, dimana unit-unit yang telah dijual masih dimasukkan kedalam aset perusahaan pengembang yang telah listing di pasar modal
  • Asuransi yang dibayar dengan uang Penghuni tetapi beneficiary – nya adalah pelaku pembangunan atau pengelola.

Terima kasih

Kappri.org

Tambahan 30 Juni 2015:

Perlu juga disiapkan sebagai berikut:
1. Dokumen kontrak-kontrak penyewaan lokasi iklan, BTS, daerah Bersama yang dibuat antara pelaku pembangunan dengan pihak lain tanpa dilaporkan kepada warga pemilik, serta uangnya masuk ke perusahaan Tbk.
2. Dokumen bukti Mark up Harga listrik dan atau air diluar Hukum.
3. Penarikan PPN secara illegal atas listrik, air, dan lain-lain.
4. Dokumen pengambilan biaya parkir kepada para pemilik yang diluar Hukum.
5. Dokumen pensertifikatan daerah Bersama , Tanah Bersama Kepada atas nama pengembang yang dilakukan, seperti kolam renang, Fasilitas Gymnasium, Kantor Pengelola, koridor dan lain-lain.
6. Dokumen pembuatan lapak-lapak di koridor-koridor Pusat Belanja yang lalu disewakan atau dijual dan mengganggu operasional para pembeli kios-kios.
7. Dokumen pembuatan hutang 100 M di ITC Mangga Dua yang dibebankan kepada para pemilik.

Diharapkan para korban atau teman-teman juga mencari dokumen lain sebagai bukti pelanggaran azas “Good Corporate Government” yang diwajibkan bagi perusahaan yang listing di Pasar modal.

Demikian tambahan. Thank you.

Kappri, Krismanto.
SEBARKAN SELUAS MUNGKIN UNTUK MENGUNDANG PARTISIPASI PARA PEJUANG.

Advertisements