Category Archives: Thamrin City

Berita Kemenangan Warga Rumah Susun/Mall Thamrin City

Thamrin City

Tanggal 2 Juli 2015 adalah hari yang paling bersejarah bagi keluarga besar SEKBER, Enam (6) orang hakim (satu  majelis terdiri dari tiga orang) dari 2 perkara yang berbeda. Alhamdulillah, Hakim telah memukulkan palunya untuk kemenangan SEKBER dan Seluruh Pedagang, Pemilik dan Warga Apartemen Thamrin City. Hakim telah memutuskan Gugatan Warga Pedagang dan Apartemen diterima dan dinyatakan MENANG. Gubernur diminta oleh Hakim untuk mencabut SK PPPSRS versi Pengelola yang ketuanya adalah Johan Gito yang bukanlah pedagang. PPPSRS ini bukan versi warga pedagang dan warga Apartemen Thamrin City. Karena pembentukannya tidak melibatkan Pedagang dan Warga Apartemen dan Hakim meminta kepada Gubernur DKI utk membekukan PPPSRS versi Pengelola Thamrin City. Jadi untuk itu, seluruh tindak-tanduk Pengelola (PT. JAKARTA REALTY) yang mengatasnamakan PPPSRS Thamrin City tidak dibenarkan karena PPPSRS telah dibekukan oleh Hakim PTUN Jakarta. Sehingga surat edaran menaikkan Sewa Lapak, penambahan beban bagi pedagang dan warga apartemen seperti Sinking Fund (dana cadangan), menaikkan tarif listrik, menaikkan tarif IPL, itu semua atas perintah PPPSRS abal abal buatan pengelola thamrin City (PT. Jakarta Realty/anak perusahaan Agung Podomoro) tidak perlu dipatuhi. Siapa saja yang membantah itu berarti telah membantah putusan Hakim PTUN Jakarta.

PEDAGANG dan WARGA APARTEMEN BERSATU PASTI MENANG. Mari kita jaga kemenangan ini untuk perbaikan Thamrin City yang lebih baik. Tidak ada pemerasan dan pendzoliman terhadap Pedagang dan Warga Apartemen Thamrin City.

Terima kasih.

Sebarkan info ini ke semua teman-teman kita.

Salam Perjuangan dari Yudi Relawanto (a/n Ketua Umum SEKBER Thamrin City).

Note: JOHAN GITO adalah mantan Ketua PPRS di ITC MANGGA DUA. Saat itu yang bersangkutan adalah karyawan Developer PT DUTA PERTIWI TBK.

Advertisements

Intervensi Pengacara di Sidang PTUN Thamrin City

Sidang PTUN, Kamis 23 April 2015 Pukul 10:00 Sidang PTUN di Jakarta Timur, Warga Thamrin City menggugat Pemda DKI yang mengesahkan PPPSRS bentukan pengembang Thamrin City yang telah secara keliru disahkan Gubernur DKI. Pengembang karena punya kepentingan, melakukan intervensi dengan mengutus pengacara. Pengacara harus menunjukkan bukti bahwa Pembentukan PPPSRS oleh para pemilik kios Thamrin City itu harus sah menurut hukum. Sehingga intervensi dilakukan berdasar Surat kuasa dari para Pemilik, dengan maksud menjadi gugatan Pemilik melawan sesama Pemilik.
 

Pada saat pemeriksaan Surat Kuasa Pengacara, Warga menemukan bahwa adanya pemalsuan tanda tangan para Pemilik yang memberikan kuasa kepada Pengacara yang melakukan intervensi ini. Hakim bisa menerima!
 
Tetapi dikarenakan ini adalah sidang PTUN, sehingga PTUN tidak berwenang mengurusi TINDAK PIDANA pemalsuan tanda tangan ini. Hal ini menyebabkan hakim Ketua menyatakan sidang TIDAK DAPAT DILANJUTKAN karena Surat Kuasa pihak intervensi TIDAK SAH. Tindak pidana pemalsuan tanda tangan bukan ranah PTUN tetapi ranah pidana. Sidang ditunda sampai 6 Mei 2015 pukul 10:00. Kalau mau dipersoalkan harus ada laporan polisi yang akan diproses di persidangan lain.

 
Dog …..Dog …..Dog. Sidang ditutup.