Category Archives: UU 20/2011

Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Sudah Sangat Memadai untuk Perlindungan Hak-hak Para Pembeli dan Tidak Ada Pasal yang Merugikan Pelaku Pembangunan, Pengelola, Maupun Pihak Lain

Jakarta, 1 Oktober 2015

Perihal  : Sebanyak mungkin pemilik Sarusun secara pribadi, Forum Komunikasi,  P3SRS segera menulis surat SEPERTI CONTOH menanggapi uji materi yang di ajukan oleh Real Estate Indonesia (REI) terhadap UU No. 20 Tahun 2011

Sifat       : SANGAT PENTING

Derajat : SANGAT SEGERA

Yang Terhormat Para Pejuang, Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun

  1. Uji materi terhadap UU No.20 Tahun 2011 yang di ajukan REI dengan perkara nomor 85/PUU-XIII/2015 sangat membayahakan posisi para pemilik antara lain
  2. Masa transisi yang di tentukan satu tahun minta diubah menjadi tiga tahun
  3. Hak para pemilik untuk membentuk P3SRS akan dihalangi dengan banyak cara
  4. REI masih merasa kurang leluasa dalam merekayasa pengaturan rumah susun yang selama ini telah sangat menguntungkan pengembang dan merugikan para pembeli maupun penyewa.
  5. Dianjurkan dengan sangat agar para pembeli/pemilik dan penghuni secara pribadi, dan atau Forum Komunikasi dan atau P3SRS untuk segera ulangi segera menulis surat di tujukan kepada Mahkamah Konstitusi dll spt contoh, tembusan , Ketua DPRD DKI, KAPPRI dengan contoh surat sebagai berikut :

CONTOH SURAT.

————————————————————————————————————————

Jakarta, Tanggal ……

No Surat              : …..

Perihal                 : UU No.20 Tahun 2011 Sudah Sangat Memadai untuk Perlindungan Hak-hak Para Pembeli dan Tidak Ada Pasal yang Merugikan Pelaku Pembangunan, Pengelola, Maupun Pihak Lain

Sifat                       : SANGAT PENTING.

Derajat                 : SANGAT SEGERA.

Kepada Yth,

  1. Ketua DPR RI
  2. Komisi III DPR RI
  3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
  4. Menteri Hukum dan Ham
  5. Menteri PU Pera
  6. Ketua DPRD DKI
  7. Gubernur DKI

Dengan Hormat

  1. Mempelajari adanya perkara nomor 85/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rumah Susun Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. UU No. 20 Tahun 2011 dalam pasal-pasalnya kami anggap telah melindungi hak-hak para pembeli rumah susun serta tidak ada pasal yang merugikan pihak pelaku pembangunan pengelola maupun pihak lain
  3. Tetapi dalam prakteknya Undang-Undang No.20 Tahun 2011 ini belum sepenuhnya bisa terlaksana secara semestinya antara lain karena
  4. Adanya usaha-usaha pihak pengembang untuk membelokkan dalam praktek dengan cara menafsirkan untuk kepentingan pihaknya yang di tuangkan dalam AD ART, House Rule yang melenceng dari undang-undang tersebut dan dipaksakan menjadi pedoman di dalam pengelolaan rumah susun
  5. Adanya pasal tentang fasilitasi yang di selewengkan untuk menhambat inisiatif para pemilik untuk membentuk P3SRS
  6. Dibanyak kawasan pelaku pembangunan merekayasa pembentukan P3SRS versinya sendiri mendahului para pemilik yang merugikan para pemilik dan penghuni yang sampai sekarang menjadi masalah besar sehingga tidak terwujud keadilan dan kebenaran yang di inginkan oleh para pembuat Undang-Undang
  7. Adapun kekurangannya dalam praktek karena belum adanya Peraturan Pemerintah (PP)yang menjabarkan secara jelas pasal demi pasal UU No.20 Tahun 2011. Sampai tahun ini 2015 PP yang di maksud tidak pernah di terbitkan dengan alasan yang tidak jelas
  8. Kami tegaskan lagi disini bahwa kami tidak ingin UU No.20 Tahun 2011 di Ubah/Revisi/Amandemen , kami melawan usaha-usaha untuk melakukan segala macam bentuk pengubahan/Revisi/Amandemen. Dan sikap kami ini telah sejalan dengan keterangan DPR RI, Pemerintah RI (yang disampaikan Menkum HAM dan MenPU Pera) di depan sidang Mahkamah Konstitusi yang di terbitkan sbg Risalah Sidang pada hari Rabu, 2 September 2015
  9. Kami percaya Mahkamah Konstitusi akan memutuskan yang terbaik bagi rakyat, meski masih ada usaha-usaha untuk membelokan dari pihak tertentu.

Demikian surat kami untuk menjadi perhatian Yang Mulia para Hakim Mahkamah Konstitusi.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,

A/N Pribadi/Forkom/P3SRS

Tembusan  Kepada Yang Terhormat:

  1. DPRD DKI Jakarta
  2. Jl Raya Mabes TNI 39A, Cilangkap, Jakarta 13970
  3. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
  4. KontraS Jl Borobudur 14 Jakarta Pusat

————————————————————————————————————————

Nb :

Kita harus menulis surat sejenis ini, yang boleh dikoreksi atau diubah asal tujuannya sama dan secepatnya dikirim pada alamat di atas.

Silakan diunduh disini untuk templatenya (klik/ketuk disini) : SURAT UNTUK UJI MATERI REI – draft

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA.

Advertisements

Tanda Berhasil Mulai Tampak Meski Jalan Masih Panjang. Maju Terus dan Waspadalah!

bung-tomo

Jakarta, 4 September 2015.
Teman Seperjuangan yang Baik,

Organisasi  KAPPRI kita semakin besar, solid, diakui eksistensinya dan mulai diperhitungkan atau bahkan ditakuti oleh lawan kita para penyeleweng UU 20 Tahun 2011.

  • PTUN di Medan telah memenangkan para pejuang Apartemen Cambridge Condominium, PPPSRS buatan pengembang dibubarkan hakim.
  • PTUN Jakarta telah membatalkan SKEP Gub DKI yang mengesahkan PPPSRS abal-abal Thamrin City serta membekukan PPPSRS bentukan pengembang.
  • Pra peradilan terhadap Polres Jakarta Pusat juga telah memenangkan pihak kita. Kata YM Hakim ” Polisi harus lebih profesional”

Dalam risalah Sidang Perkara No 85/PUU-XIII/2015 dimana anggota Real Estate Indonesia (REI) mengajukan Pengujian Undang-undang No 20 Tahun 2011 terhadap UUD 45, DPR maupun Pemerintah menegaskan bahwa UU 20 tahun 2011 telah benar, dimana hak-hak para Pemilik dan Penghuni dijamin Undang-Undang. Tetapi yang harus diperbaiki adalah operasionalisasi UU itu yang harus ditegaskan dan dijelaskan dalam PP, untuk mencegah adanya multi tafsir. Yang perlu dicatat ialah ada kampanye terselubung dari pihak tertentu yang selalu menghembuskan “jangan bersama KAPPRI”, jangan konsultasi dengan KAPPRI dan sebagainya.

Perjuangan KAPPRI akan selalu dihambat oleh pihak tertentu, yang merasa dirugikan atau dimusuhi KAPPRI. KAPPRI tidak memusuhi atau mencari lawan tetapi hanya berjuang murni demi tegaknya UU 20 Tahun 2011 dimana hak-hak para Pembeli dan Penghuni Rusun dilindungi dan dijamin. Tetapi pihak perekayasa yang menganggap KAPPRI sebagai lawan merupakan organisasi konglomerat nakal yang punya organisasi besar, kuat, berdaya besar serta dengan kelengkapan organisasi yang profesional. Kejahatan yang dilakukan direncanakan dengan teliti. Mereka juga punya banyak karyawan, biro hukum, staf intelijen, operasi, personil, logistik yang tersusun layaknya sebuah negara.

Sebagai orang yang kurang menekuni dan mempelajari cara mereka ber-operasi kemungkinan kita sama sekali tidak menduga. Mereka juga melancarkan operasi intelijen, melakukan pengamanan, penggalangan, penyelidikan terhadap situasi yang berkembang maupun terhadap yang dianggap lawan. Mereka juga mengidentifikasi pihak-pihak yang dianggap musuh mereka.

Cara-cara operasi Intelijen juga dilakukan. Misalnya melansir berita palsu, memecah-belah warga Rusun, mengadu domba, melancarkan intrik insinuasi, menyuap, memberi gratifikasi, membunuh karakternya para pejuang, melakukan teror mental dan fisik dengan cara antara lain laporan polisi tentang TINDAK  kriminal yang dituduhkan kepada para pejuang. Mematikan aliran listrik dan air tanpa hak dipakai sebagai senjata untuk melumpuhkan para pejuang. Dan juga me-lobi para penguasa negeri dengan segala cara. Daerah operasi mereka luas sejak  Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Teristimewanya kalangan Polri, Jaksa dan juga kalangan Pengadilan dan para pakar Hukum.
Mereka juga merekrut agen-agen untuk disusupkan ke pihak para pejuang. Untuk merongrong perjuangan dari dalam. Kitapun bisa tidak sadar atau tidak merasa bahwa kata-kata atau perbuatan kita menguntungkan mereka dan merugikan perjuangan.

Saya berharap kita banyak belajar tentang apapun yang ada kaitan dengan perjuangan, pasang mata dan telinga, dengan sedikit kata-kata . Banyak berbicara berarti memberi informasi, banyak mendengarkan berarti mendapat informasi.

Kunci perjuangan kita tetaplah persatuan dan kesatuan diantara kita, mempelajari UU dan peraturan,  menyusun strategi dan taktik yang baik, mengerahkan segala daya dan upaya yang tidak melawan Hukum.
Saya ingatkan lagi kewaspadaan sangat kita perluKan. Kenali Dengan baik strategi Dan taktik para perekayasa, identifikasi mereka Dengan baik.
Yang penting lagi kita mesti punya keberanian, konsistensi, taktik strategi yang benar,  tanpa kenal lelah apalagi menyerah.

Perjuangan masih panjang, namun tanda-tanda akan berhasil mulai tampak.

Telah terbukti di Pengadilan kita banyak menang. Kepandaian dalam berperkara sangat utama, agar bisa berhasil.

Selamat berjuang, mencari kebenaran dan berjuang terus, jangan tawar hati apalagi putus asa.
Salam KAPPRI.

Uji Materi UU 20 Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi yang Diajukan Anggota REI

Jakarta, 3 Sept 2013
Saudara-saudara Seperjuangan,

  • Gugatan PTUN Medan oleh warga Apartemen Cambridge telah dimenangkan dan PPPSRS bentukan Pelaku pembangunan harus dibubarkan.
  • Gugatan warga Thamrin City terhadap SKEP pengesahan Gubernur DKI terhadap PPPSRS bentukan Pengembang telah menang dan Surat Pengesahan Gubernur dibatalkan dan PPPSRS bohong dibekukan. Tidak boleh berkegiatan.
  • Gugatan Pra Peradilan yang diajukan warga GCM, MAKI dan KAPPRI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berhasil.

Uji Materi terhadap UU 20 tahun 2011 nampaknya akan membawa berkah kepada para Pemilik Rusun yang selama ini berjuang merebut haknya. Selama ini nampaknya seperti berjuang sendiri, tidak Ada yang membantu. Oknum-oknum Pemerintah yang seharusnya menerapkan UU 20 tahun 2011 malah sibuk bermain mata dengan para pelaku Pembangunan yang menafsirkan secara sepihak atas Undang-undang itu untuk sebanyak mungkin menarik keuntungan darinya.

Menyimak keterangan Pemerintah dalam sidang uji Materi yang diajukan para anggota Real Estate Indonesia (“REI”) , kita boleh merasa menjadi lebih Aman. Keterangan Pemerintah justru sangat MEMBUAT gamblang akan hak-hak para pemilik Penghuni yang tercantum dalam Pasal 74 ayat 1 dan 2, Pasal 75 ayat 1 dan 2 serta Pasal berikutnya.

Pasal-pasal itu  menegaskan tentang fasilitasi pengembang yang merupakan kewajiban dan bukan hak, bahwa tanpa difasilitasi para pemilik tetap dapat membentuk PPPSRS, pemilik yang wajib membentuk PPPSRS. Juga Pasal tentang kewajiban pelaku pembangunan untuk menyerahkan pengelolaan kepada PPPSRS dalam waktu yang ditentukan Undang-undang.

Ini Seperti Blessing in Disguise, karena mengapa yang meminta uji Materi malahan para anggota REI yang selama ini memutarbalikkan Undang-undang 20 tahun 2011 itu bagi keuntungannya. Mereka telah menikmati kaburnya tafsir Undang-undang, tetapi karena SERAKAH ingin agar Undang-undang diubah untuk lebih menguntungkan mereka lagi. Tetapi penjelasan Pemerintah justru berakibat sebaliknya.
Nanti keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan muncul dapat menjadi senjata yang melindungi para Pemilik untuk berjuang merebut hak-haknya. Para oknum Pemerintah curang serta para Pengembang nakal TIDAK AKAN bisa berdalih lagi. PPPSRS yang telah kita bentuk dengan susah payah pengesahannya justru diambangkan ditingkat Disperum dengan banyak alasan.

Mari kita simak terus perkembangan situasi. Maju terus perjuangan kita.

Salam KAPPRI, Krismanto P

MK

Dasar Hukum Perjuangan Para Pemilik Satuan Rumah Susun adalah UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Pak Krismanto - Ketua KAPPRI

Jakarta, 8 Mei 2015

Para Pejuang Rusun yang terhormat,

Saya ingin mengulangi, bahwa DASAR HUKUM PERJUANGAN para Pemilik Satuan Rumah Susun (“Sarusun”) adalah Undang-undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

* Pasal 59

  • Ayat 1 : Pelaku pembangunan yang membangun Rumah Susun dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wajib mengelola Rumah Susun.
  • Ayat 2 : Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lama satu tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun Kepada pemilik.

* Pasal 74

  • Ayat 1 : Pemilik wajib membentuk PPPSRS. Artinya yang wajib membentuk PPPSRS hanyalah para pemilik, berdasarkan hak  suara yang dimiliki. Dalam Rapat Umum Pembentukan PPPSRS para pemilik berhak memberikan suara dalam voting, satu nama satu suara.
  • Ayat 2 : PPPSRS sebagaimana yang dimaksud ayat 1 beranggotakan Pemilih dan Penghuni yang mendapatkan surat kuasa dari Pemilik.

Penjelasannya:

Kuasa Pemilik kepada Penghuni terbatas pada HAL PENGHUNIAN. Misalnya dalam hal penentuan besarnya iuran untuk keamanan, kebersihan atau sosial kemasyarakatan.

* Pasal  77

  • Penjelasan  Ayat 2 yang dimaksud dengan setiap anggota memberikan satu suara adalah apabila Sarusun telah dihuni, suara Pemilik dapat dikuasakan kepada setiap Penghuni Sarusun. Apabila Sarusun belum dihuni setiap Nama Pemilik hanya mempunyai satu hak suara  walaupun pemilik bersangkutan memiliki  lebih dari satu Sarusun.

Bila pelaku pembangunan masih memiliki  unit Sarusun yang belum terjual maka secara otomatis berlaku sebagai pemilik dengan satu hak suara. Dia juga dapat memberikan hak suara dalam voting pembentukan PPPSRS dan pemilihan pengurus PPPSRS, apabila yang datang ikut rapat adalah Direktur Perseroan. Bisa juga Perseroan memberikan Surat Kuasa Kepada orang lain, dan ia  akan memiliki satu suara dalam voting.

Dengan hukum yang dijelaskan diatas, para Pemilik telah cukup memiliki senjata Hukum untuk membentuk PPPSRS dan memilih Pengurus PPPSRS diantara para pemilik. Sehingga inilah satu-satunya pembentukan PPPSRS yang sah menurut Hukum.

Direktur Perseroan pelaku pembangunan berhak memilih dengan satu suara dan berhak dipilih sebagai Pengurus PPPSRS apabila  dia menghuni Sarusun itu. Tetapi karyawan lainnya, dia hanya bisa hadir sebagai Pemegang kuasa bila ia juga menghuni, tetapi tidak memiliki hak suara dalam voting pembentukan PPPSRS maupun pemilihan pengurus PPPSRS. Tetapi apabila TIDAK menghuni sama sekali berarti TIDAK punya hak suara sebagai pemilik ataupun sebagai Pemegang Surat kuasa. Yang punya  hak memilih dan dipilih hanyalah Pemilik yang menghuni.

Dengan demikian sangat jelas bahwa pelaku pembangunan, walaupun didukung seluruh karyawannya secara Hukum tidak berhak membentuk PPPSRS atau menguasai kursi Pengurus PPPSRS. Bagaimana mungkin, dia kan hanya memiliki satu hak suara dalam voting Pembentukan PPPSRS atau pemilihan Pengurus PPPSRS.

Kenyataannya sampai sekarang pelaku pembangunan membentuk PPPSRS dan menempatkan karyawannya sebagai Pengurus. Jelaslah itu merupakan pelanggaran Hukum yang telah dijelaskan diatas. Juga PPPSRS cacat Hukum  yang telah dibentuk itu  telah berserikat didalam P3RSI (http://www.p3rsi.org) yang dibentuk di Hotel Santika Bogor. Pada tanggal 4 Juli 2014 mereka mendatangi dan bertemu dengan Dirjen Ketenagalistrikan Ir. Jarman, dan meminta Badan Pengelola yang mereka bentuk untuk melawan Hukum, yaitu agar mereka dapat memiliki Surat Ijin Usaha perlistrikan dalam Rumah Susun.

Badan Pengelola merupakan Badan yang dibentuk oleh PPPSRS atau Badan yang ditunjuk oleh PPPSRS untuk mengelola Rusun, dalam arti membersihkan, menjaga keamanan, memelihara alat-alat agar berfungsi, mengatur perparkiran. Badan Hukum Pengelola bukan berdomisili di Rusun itu, karena ia hanya ditunjuk oleh PPPSRS yang berdomisili di Rusun itu.

Bagaimana mungkin mereka mendapat memiliki IJIN USAHA di Rusun itu??? 

Badan pengelola dapat bekerja bila Ada Surat Perintah Kerja Dari PPPSRS.

  • Dalam praktek curangnya Badan Pengelola ini memungut IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan), Sinking Fund, biaya listrik, biaya air, biaya parkir tanpa pernah melaporkan keuangan kepada para Pemilik.
  • Mereka juga menyewakan Barang Milik Bersama, Tanah/Area Bersama, Barang Bersama tanpa melapor kepada pemilik. Juga statusnya menjadi kabur, apakah menjadi Pelaku Pembangunan atau Badan pengelola, tetapi yang jelas hak-hak para pemilik diabaikan.
  • PPPSRS palsu buatan pelaku pembangunan kebanyakan tidak  berdomisili di Rusun tersebut, atau memiliki bank account, atau NPWP, atau persyaratan Usaha lainnya sendiri. Kebanyakan memakai bank account milik pelaku pembangunan. Tetapi mereka sangat merasa berkuasa.
  • Bahkan kepada Pemilik yang kritis mempertanyakan haknya, mereka melakukan berbagai terror, seperti melukai mobil, mengempeskan ban mobil, mematikan aliran listrik atau air.
  • Di Kalibata City bahkan membiarkan terjadinya atau jangan-jangan (diindikasikan) mengusahakan adanya bisnis Prostitusi.
  • Juga melakukan intimidasi dan teror kepada para Pemilik yang melakukan Musyawarah atau Rapat dengan Memakai  Satpam garang, bahkan memakai (‘memanfaatkan’) gerombolan berkedok agama tertentu dengan kopiah putih dan baju putih.
  • Di Graha Cempaka Mas melakukan perang “putus sambung listrik” melawan para Pemilik dan Penghuni, tanpa pertimbangan kemanusiaan kepada para bayi atau lanjut USIA. Bahkan empat jurnalis yang hanya ingin meliput Perang listrik, di-gebuki (dipukuli) oleh Satpam pe-‘rekayasa’. Sampai sekarang perkaranya sedang ditangani oleh Polres Jakarta Pusat.
  • Di Kenari Mas menolak melakukan serah terima pengelolaan kepada PPPSRS yang telah sah terbentuk.
  • Di Lavande niat Pemilik membentuk PPPSRS selalu dihalangi.
  • Di Green Pramuka empat pemilik di tahan polisi Karena dituduh menganiaya.
  • Di Kawasan Rusun lain mencegah terbentuknya PPPSRS oleh pemilik dengan berbagai cara.
  • Di Kawasan lain lagi perekayasa mendahului para pemilik membentuk PPPSRS palsu.
  • Adanya PPPSRS kembar telah biasa, bila para pemilik membentuk PPPSRS. Misalnya terjadi di Marina Ancol.

Saudara para pemilik,

Telah jelas Negara ini adalah Negara HUKUM. Mari berjuang dengan bersenjatakan  HUKUM, agar HUKUM khususnya UNDAN-UNDANG  NO 20 TAHUN 2011 dapat berlaku secara benar di RUMAH SUSUN sehingga hak-hak para Pemilik dapat dinikmati.

Sayangnya oknum Pemerintah banyak yang Tidak Paham Hukum. Sebagian ada yang paham Hukum TAPI menunggangi situasi Kisruh untuk kepentingan Pribadi. Sebagian lagi bahkan membantu perekayasa melawan para pejuang, membantu melakukan berbagai teror.

Mari kita terus berjuang sambil memberi pengertian Hukum kepada yang belum paham, kepada para pemancing di air keruh, kepada para pembantu Rekayasa Hukum, Kepada para pengacara tertentu yang asal dapat klien, tanpa peduli Hukum direkayasa (negatif).

Hanya dengan perjuangan terus dan berpegang kepada Hukum dan Undang-undang maka kita akan menang, hanya orang berani yang bisa menang. Kita berani karena benar. Jangan pakai kekerasan.

Ever onward never retreat. Even the road to success seems very long, uphill, many curves and even the fund seems limited, even tired is coming, we only manage to take rest, but not quit.

DON’T QUIT, DON’T QUIT, ALWAYS MOVE FORWARD TO SUCCES. WHO DARES WIN.

Warga Tuntut Peninjauan UU 20/2011 dan Hapus Peran Pengembang: Prostitusi Rusun, Narkoba, dan Ancaman Bom Waktu Krisis Sosial terhadap 13 Ribu Warga Kalibata City Akibat Langsung Hambatan Pembentukan RT/RW Dan Rekayasa Pembentukan Perhimpunan Penghuni oleh Pengembang

Siaran Pers – Untuk Diterbitkan Segera
WARGA TUNTUT PENINJAUAN UU 20/2011 DAN HAPUS PERAN PENGEMBANG:

PROSTITUSI RUSUN, NARKOBA, DAN ANCAMAN BOM WAKTU KRISIS SOSIAL
TERHADAP 13RIBU WARGA KALIBATA CITY
AKIBAT LANGSUNG HAMBATAN PEMBENTUKAN RT/RW DAN REKAYASA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI OLEH PENGEMBANG


Jakarta, 1 Mei 2015 – Jaringan bisnis prostitusi yang menggurita hingga ke seluruh tower di Kalibata City termasuk narkoba adalah fenomena gunung es dan bom waktu krisis sosial lainnya yang ada di rumah susun (rusun). Proyek 1000 menara yang dicanangkan oleh Pemerintah belum pernah dievaluasi keberhasilannya, dan sayangnya pemerintah nampaknya sudah cukup merasa puas dengan hanya menyediakan bangunan fisik bagi warga sementara aspek non fisik/sosial diabaikan. Pemerintah hanya melihat dari luar ‘wah’nya rusunami yang disulap dan dipoles jadi nampak indah dan modern dari luar, faktanya bobrok di dalam.

Antonius J. Sitorus Juru Bicara Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) yang juga lawyer aktif mengatakan “Untuk mengantisipasi krisis sosial, dll, sebenarnya negara sudah menyiapkan perangkat ampuh dalam UU 20/2011 tentang Rumah Susun (“UU Rumah Susun”) yang menjamin partisipasi  warga dalam kebijakan pengelolaan rusun, pengawasan, serta evaluasi kinerja pengelolaan secara berimbang melalui Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Namun sayangnya strategi yang cukup baik ini tidak diiringi dengan implementasi dan pengawasan ketat oleh pemerintah”

“Pengembang telah salah kaprah memaknai fungsi ’fasilitasi’ pembentukan P3SRS dalam pasal 75 UU Rumah Susun sebagai ’otoritas’. Pengembang semakin otoriter dalam menentukan terbentuk atau tidaknya suatu P3SRS bahkan membentuk P3SRS versi mereka semaunya karena pemerintah selama ini mendiamkan sepak terjang pengembang” Anton melanjutkan ”Padahal dalam Pasal 74 (1) UU rumah Susun, pemilik sarusunlah yang diwajibkan membentuk P3SRS dan akan terkena sanksi administratif jika tidak membentuknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 107” lalu tambahnya “Untuk kasus Kalibata City, rekayasa pembentukan P3SRS dengan menyingkirkan warga tersebut membuat kami sebagai warga kawatir bahwa harapan pengelolaan kalibata city yang transparan tidak akan pernah terjadi, bahkan ketika warga berulangkali meminta laporan pertanggungjawaban keuangan IPL yang telah diaudit, pengelola tidak pernah dapat memberikan”

“Ditambah lagi fakta bahwa selama ini pengelola terbukti telah gagal dengan maraknya indikasi kejahatan narkoba dan jaringan prostitusi yang membuka usaha di sini. Fatalnya lagi, rekayasa ini dilakukan oleh pengelola yang diduga tidak mempunyai izin pengelolaan kawasan dan pemerintah  diam saja bahkan terkesan membiarkan pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi”

Oleh karenanya, terkait kedua pasal tersebut, KWKC mendukung upaya uji materi pasal 75 dan 107 UU 20/2011 dengan hadir menjadi salah satu saksi fakta dari total empat saksi yang dihadirkan pada sidang 30 April 2015 kemarin di Mahkamah Konstitusi (MK). Riko Adrian, juru bicara KWKC lainnya yang turut menghadiri sidang MK tersebut mengatakan “Dalam sidang dijelaskan bahwa berdasar kronologis perjuangan warga dalam membentuk P3SRS dari 2011-2015, pengembang cenderung tidak menjalankan fungsi fasilitasinya sementara para pemilik secara mandiri telah mampu melakukan sosialisasi dan pendataan, penggalian dana, dan persiapan pelaksanaan kegiatan musyawarah, jadi peran pelaku pembangunan sudah tidak ada gunanya lagi” Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh seluruh saksi yang hadir membeberkan keterangan dalam sidang tersebut. Riko menegaskan “Kemudian menjadi relevan dan masuk akal jika kedua pasal tersebut ditinjau kembali untuk dihapus karena fakta sesuai keterangan saksi, Pelaku Pembangunanlah yang justru menjadi penghambat terbentuknya P3SRS oleh pemilik sarusun”.

Kemandirian warga tersebut salahsatunya mendorong penolakan pendataan oleh pengelola yang rentan penyalahgunaan untuk aksi dukung mendukung pembentukan P3SRS. Warga berharap pihak kecamatan dan kelurahan dapat turun tangan untuk mengambil peran pendataan dan pemenuhan kebutuhan sosial dan kependudukan lainnya bahu membahu bersama warga.

Wawancara lebih lanjut dapat menghubungi juru bicara Komunitas Warga Kalibata City : Antonius J. Sitorus 081319234576, Umi Hanik 0817847653, Riko Adrian 08170013653 (Pengganti Wewen Zi).

Komunitas Warga Kalibata City (KWKC): Wadah perjuangan warga untuk pembangunan serta tatakelola yang memanusiakan dan mengedepankan hak-hak warga

Email : kotakalibata@gmail.com ; data.kotakalibata@gmail.com
Twitter : @KotaKalibata
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/KotaKalibata
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/kalibata.city/
Milis Yahoo! Groups:  kotakalibata-subscribe@yahoogroups.com
Call center: 085697721040, 0817847653; 08558876000, 081319234576, 081908249249, 081574138462

No. rekening 7253007700 BTN Syariah a.n. Komunitas Kalibata City Kode Bank 200

Sidang Mahkamah Konstitusi Warga Rumah Susun Mengenai UU No. 20/2011 Tentang Rumah Susun

SIDANG KEDUA JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
Mahkamah Konstitusi, Selasa 7 April 2015 Pukul 10.30 WIB

Warga dari beberapa apartemen se-DKI menghadiri sidang Ke-2 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 107 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sidang kedua ini dilaksanakan pada:
Selasa, 7 april 2015 Pukul 10.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

Untuk menjadi catatan, berikut adalah pasal-pasal yang multitafsir dan sering dikangkangi oleh pengembang dengan kekuatan uangnya:

UU 20/2011
Pasal 75 (1)
Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir

Pasal 107
Setiap orang yang menyelenggarakan rumah susun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 30, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66, Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Sumber: http://www.citizenjurnalism.com/