Undang-undang

Kompilasi Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya
yang Relevan dengan Isu Rumah Susun

Ketentuan

Tentang

Keterangan

Tahun 1945 Undang Undang Dasar 1945
Tahun 1999 Amandemen I Undang Undang Dasar 1945
Tahun 2000 Amandemen II Undang Undang Dasar 1945
Tahun 2001

Amandemen III Undang Undang Dasar 1945

Tahun 2002 Amandemen IV Undang Undang Dasar 1945
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
TAP MPR XVII Tahun 1998 Hak Asasi Manusia (HAM)
TAP MPR V Tahun 1999 Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (HAM)
Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004 Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Tahun 2004-2009
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1Tahun 1999 Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Sudah diganti dengan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2002 Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Ketentuan Pelaksana UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Peradilan Umum Direvisi oleh UU 8/2004
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Pers
Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Penyiaran
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Perubahan Atas UU 2/1986  Tentang Peradilan Umum
Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Peradilan Umum Direvisi oleh UU 8/2004
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Perubahan Atas UU 14/1985 Tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung Direvisi oleh UU 5/2004
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Advokat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi informasi
Peraturan Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Pelayanan Informasi Publik
Peraturan Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Pengumpulan dan Pengolahan Informasi
Peraturan Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Sengketa Informasi
Peraturan Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Sistem Online
Revisi Peraturan Kapolri No 24 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Kapolri No 16 Tahun 2010 Pelayanan Informasi
Peraturan Kapolri No 16 tahun 2010 Tata cara Pelayanan Informasi di lingkangan Kepolisian Rerpublik Indonesia

Sumber: Kontras.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: