Apartemen Green Pramuka : Penghuni Kembali Demo Menuntut Fasilitas Parkir

05 April 2016 18:03:38 Diperbarui: 05 April 2016 18:19:50

Apartemen Green Pramuka : Penghuni Kembali Demo Menuntut Fasilitas Parkir

foto ilustrasi : poskotanews.com  

Apartemen Green Pramuka : Penghuni Kembali Demo Menuntut Fasilitas Parkir.? Hari ini tanggal 5 April 2016 Penghuni Apartemen Green Pramuka yang terletak di kawasan jalan Pramuka- Jakarta kembali berdemo untuk kesekian kalinya. Mereka menuntut kepada pengembang aprtemen,  agar tidak membatasi perpakiran bagi penghuni.

Selama ini pengembang melalui perusahaan pengelolanya telah membuat peraturan.  Bahwa penghuni apartemen ini diwajibkan untuk parkir di basement 2  atau kawasan B-2.

Entah apa dalam benak pengelola, aturan ini wajib diikuti. Jika tidak mau mengikuti, maka bagi penghuni yang parkir di sekitar loby dan B-1 akan dikenakan biaya seperti parkir komersial pada umumnya yakni Rp.4000-per jam. Jadi kalau penghuni parkir  24 jam akan dikenakan biaya Rp.106 ribu. Jika dikalikan sebulan 30 hari, maka yang akan dikeluarkan oleh penghuni dalam sebulan sekitar Rp.3.180.000- Angka yang cukup fantatis artinya sudah hamper sama dengan cicilan apartemen itu sendiri???

Tanpa sadar bahwa kemampuan parkir B-2 tidak sanggup menampung semua kendaraan penghuni . Mereka seolah tanpa memperhatikan kapasitas kawasan parkir B-2 terkesan pengelola memaksakan aturan ini agar semua penghuni memarkirkan kendaraannya ke B-2.  Kondisi parkir yang full membuat para penghuni dengan terpaksa mau tak mau harus memarkirkan kendaraannya di B-1 dan lobby apartemen ini.

Tapi ke-esokan harinya mereka langsung dikenakan biaya parkir per-jam R. 4000,- Lagi-lagi kelakuan arogansi pengelola yang belum memikirkan nasib para penghuninya. Bahkan untuk mencari jalan keluarnya saja susahnya setengah mati.

Maka hari ini beberapa penghuni sempat melakukan unjuk rasa atas kelakuan pengelola yang belum professional. Namun faktanya dilapangan, aparat kepolisian sudah siap dengan berbagai personalnya  yang cukup banyak dan peralatan kendaraan yang dibawa ke lokasi apartemen cukup mencengangkan penghuni. Seolah para penghuni akan melakukan anarkhis saja?

Lagi-lagi sangatlah disayangkan mengapa pihak kepolisian begitu sigapnya jika berhadapan dengan penghuni yang menuntut hak nya. Apakah ditakutkan ada anarkhis? kiranya suatu antisipasi yang berlebihan.

Adalah suatu hal yang lumrah jika seorang saat membeli satu unit apartemen lalu di imingi dengan jatah parkir untuk penghuninya. Tapi dalam kenyataannya jatah parkir yang diterima hanyalah di B-2 yang  dalam kenyataannya sudah tidak bisa menampung lagi kendaraan penghuni ini. Sementara parkiran lain juga dikawasan itu yakni di B-1 dan Lobby sebagian masih kosong? Ini mungkin saja namanya  seolah akal-akalan agar memaksa penghuni pembayar lebih atas biaya parkir??

Keluhan penghuni disuarakan dalam persatuan paguyuban penghuni dengan naman P3RS  yang dibentuk atas inisiatif sesama penghuni yang merasa dirugikan. Tapi anehnya justru P3RS ini tidak diakui oleh pengelolahnya, bahkan mereka pernah membuat surat edaran bahwa mereka tidak pengakui keberadaan paguyuban bentukan penghuni. Bukankah dalam berserikat dan berkumpul adalah hak azasi warga yang di lindungi oleh undang-undang. Adanya paguyuban penghuni justru menjadi saluran aspirasi penghuninya.

Justru karena suara penghuni tidak di akomodir, maka sekarang terkesan bahwa pengelola seolah telah mengatur perparkiran dengan inisiatif nya sendiri dengan cara  mengarahkan perparkiran penghuni yakni membatasi lokasi parkir penghuni seminimal mungkin  dan dialokasi kan ke B-2 tanpa persetujuan penghuni.

Seolah mereka terkesan tanpa pernah mencarikan jalan keluar, bagaimana jika parkir di B-2 penuh???. Ternyata fakta yang ada memang benar penuh, penghuni otomatis cari parkir disekitarnya yakni di B-1 dan lobby.

Kalau sudah begini, janji-janji pengembang saat menjual apartemen ini kepada penghuni sudah tak sesuai lagi. Pengembang seolah terpisah managementnya dengan pengelola? Padahal ikatan kontrak jual beli antara pembeli adalah dengan pengembangnya, lalu kemana pengembangnya?..Mengapa justru yang maju berhadapan dengan penghuni adalah pengelolanya. Aturan hukum apa pengelola seolah mengatur penghuni semaunya saja.? Apakah hanya dengan dasar tanda tangan pembeli saat serah terima lalu selanjutnya kawasan ini akan dikelola oleh pihak pengelola.  Kemudian  setelah itu pengelola seolah semaunya saja membuat aturan sesuai dengan persepsinya.? Inilah yang menjadi pertanyaan para penghuni yang sekarang mulai resah.

Suka atau tidak suka pengembang harus ikut bertanggung-jawab dalam menghadapi keluhan warga penghuninya. Bukan cukup diserahkan kepada pengelola saja. Bom waktu akan terjadi jika ekalasi kekecewaan warga atas pengelolaan yang belum professional.

Kemana rakyat akan mengadu? Pihak aparat membela siapa? Membela rakyat sebagai warga atau PT Pengelola yang sebetulnya bukan pemilik dari apartemen tersebut. ??? Apalagi  ini konon kabarnya izinnya  hanya sebatas Rusunami tapi diperhalus dengan rusunami dengan peningkatan.

Semoga demo hari ini mencari jalan keluar yang terbaik, hadapilah penghuni yang dulu sebagai pembeli atau konsumen agar mereka  dipertemukan dengan wakil dari pengembangnya?

Tapi bukan wakil dari pengelola. Karena yang bertanda tangan saat pembelian adalah antara pembeli dan pengembang bukan pengelola. ? Rasanya tidak ada hak pengelola untuk mengikuti perundingan ini? Biarkan penghuni berunding dengan pengembang.

Tinggal sekarang wakil pengembangnya mau atau tidak menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai hanya bisa menjual tapi belum bisa memenuhi kewajiban lainnya…Semoga

Salam nusantara….

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/arnod/apartemen-green-pramuka-penghuni-kembali-demo-menuntut-fasilitas-parkir_57039b862323bdcc0856df54

Advertisements
%d bloggers like this: