Bagian 2

KRISRUH APARTEMEN GRAHA CEMPAKA MAS,  DIMANAKAH PEMERINTAH ?  (Bagian 2)

Jalan panjang perjalanan perjuangan akan hak kepemilikan unit warga Apartemen Graha Cempaka Mas masih berlanjut, menyimpan bara didalamnya yang sewaktu-waktu akan meledak membuncah kepermukaan jagad Jakarta sebagai pusat kekuasaan NKRI. Saya sangat meyakini sebagai penghuninya bersama warga lainnya menyimpan darah dendam yang sangat mendalam dalam dada kami pemiliknya juga anak keturunan kami karena jelas sebagai pemilik unit apartemen yang  syah dan legal merasa sangat dilecehkan serta dihinakan oleh pengelola yang bernama PT Duta Pertiwi Tbk atau kami sebut dengan singkatan “DUPER” serta saking kesalnya diantara warga ada  menyebutnya singkatan  adalah  “Dunia Perusak” bagi warga Apartemen Graha Cempaka Mas.

Karena pemadaman listrik masih tetap berlanjut sampai saat ini dengan menggunakan para preman yang berpakaian satpam atau tehnisi dibackingi oleh oknum Kepolisian Brimob Kwitang-Jakarta Pusat  yang saat ini sudah tidak berpakaian lengkap polri dan senjata laras panjangnya, tapi telah berubah dengan pakaian preman dan penutup kepala, mereka satu group bergerombol sekitar 30 orang dengan perincian berpakaian ala Satpam 10 orang, berpakaian ala teknisi 10 orang, dan berseragam preman (oknum polisi) 10 orang. Rupanya cara Duta Pertiwi mematikan aliran Listrik  yang bukan haknya itu digunakan untuk mengintimidasi serta memeras warga  sebagai bentuk kejahatan Sabotase Serta Vandalism dengan cara-cara yang membahayakan memicu konsleting listrik yang berpotensi terjadinya kebakaran, dan apabila terjadinya kebakaran maka satu-satunya penyebab adalah PT Duta Pertiwi Tbk. Dan kami sebagai warga telah membuat laporan kejadian akan hal ini ke Polres Jakarta Pusat (31/5).

Sabtu siang (2 Mei 2015) kejadian memuncak ketika Polisi Korp Brimob mengawal vandalisme Duta Pertiwi membuat warga marah maka warga berbondong-bondong menyalakan kembali listrik milik mereka. Anehnya Satuan Polisi Brimob bersenjata lars panjang dengan sewenang-wenang  melanggar HAM di depan umum. Sejak itu gerilya warga menyalakan listrik yang di sabotage oleh Duta Pertiwi terus berlangsung seperti Tom & Jerry. Warga menyalakan listrik milik sendiri, tidak lama kemudian segerombolan polisi preman dan security mengawal teknisi untuk kembali melakukan vandalisme dan sabotase  yang membahayakan  memicu potensi kebakaran apartemen, indikasi  ini memang sudah terjadi di Tower E2 lantai 27 dimana konsleting pada panel listrik telah menimbulkan percikan api.

Sampai saat ini  warga Apartemen Graha Cempaka Mas tetap menuntut 9 (sembilan) pokok permasalahan yang harus diselesaikan serta dibuka untuk dijawab secara transparan, berkeadilan serta akuntabel  oleh pengelola PT Duta Pertiwi Tbk yang sudah menjadi perusahaan yang terbuka dengan manajemen modern didalamnya, tetapi sampai saat ini pengelola diam seribu bahasa masih menutup erat borok yang sudah diketahui warga/pemilik dengan jelas dan terang benderang, yaitu;

  1. Warga/Penghuni apartemen mempertanyakan Sertifikat Induk (SHGB) kawasan untuk balik nama tanah induk apartemen dari PT Duta Pertiwi menjadi nama PPRS Graha Cempaka Mas. Karena hampir sudah 18 tahun Hak Guna Bangunan belum dibalik nama menjadi PPRS sebagai wali amanah warga.
  2. Warga/ Penghuni apartemen mempertanyakan hasil pemasukan dari dana Parkir, dana sewa Kantin, dan sewa Iklan/reklame, dana sewa BTS yang seharusnya milik warga dan menjadi pemasukan bagi PPRS tetapi menjadi pendapatan pengelola PT Duta Pertiwi Tbk. Yang konon mereka (PT Duta Pertiwi Tbk) beralasan adalah kontrak lumsump.
  3. Warga/ Penghuni apartemen mempertanyakan klausul asuransi unit apartemen, karena apabila terjadi musibah yang menerima asuransi adalah pengelola tapi yang bayar premi adalah warga atau pemilik apartemen.
  4. Kenapa Pengelola apartemen menjual air hasil recycle dengan harga PAM tanpa hak (illegal), supply air dari PDAM hanya 20% sedangkan 80% hasil recycle limbah dijual dengan harga PDAM (kualitas 0,8 pdhl standar PDAM 0,2 jadi jauh kualitasnya).
  5. Kenapa Pengelola apartemen menaikan harga listrik (illegal) dari ketentuan pemerintah. Dari tarif listrik pemerintah ditambah sekitar 45%.
  6. Kenapa Pengelola apartemen menarik pajak PPN tanpa hak (illegal). Setiap pembayaran IPL ditarik pajak termasuk pembayaran listrik dan air dipajaki juga.
  7. Kenapa Sinking Fund tidak disimpan dalam rekening khusus PPRS dan bahkan tanpa pertanggung jawaban sebagaimana ketentuan AD ART.
  8. Kenapa menggunakan listrik untuk antene BTS, padahal dalam kontrak PLN hanya untuk kepentingan listrik warga.
  9. Kenapa pengelola apartemen mengkomersilkan tanah, barang dan benda milik bersama warga hanya untuk kepentingan pengelola, bukan atas kepentingan warga.

Sesungguhnya kami menunggu 9 (Sembilan) jawaban dari PT Duta Pertiwi Tbk sebagai perusahaan terbuka tapi kenyataannya menjadi perusahaan sangat bersifat tertutup alias tidak  transparan serta tidak akuntabel, apakah ini perusahaan modern? Mungkin hanya namanya saja perusahaan modern tapi isinya mereka sangat tertutup. culas, licik dan jahat. Kenapa saya katakan demikian karena hanya untuk menjawab 9 tuntutan warganya saja belum mau menjawab secara berani, bijak dan terbuka. Mereka diam, bisu dan tuli. Tidak mau menjawab, tidak mau transparan dan tidak mau tanggung jawab. Ada ya katanya perusahaan modern yang tumbuh di jaman global tapi bermental pengecut, culas dan biadab. Yang mereka tunjukan selama ini kepada kami bisanya hanya matikan aliran listrik dan selalu matikan listrik suatu perbuatan intimidasi serta vandalism terhadap warga pemilik syah dan legal unit apartemen.

Kalau sudah begini  penilaian warga masyarakat  sangat miring, jelek dan cap buruk terhadap perusahaan tersebut? Tentunya sangat wajar sekali, karena tingkah serta perilaku manajemen yang ada didalamnya yang mengaku manusia modern rupanya manajemen dengan perangai  bersifat buruk alias bobrok. Walaupun keuntungan perusahaan PT Duta Pertiwi Tbk tahun 2014 hasil RUPS tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp 585 milyar. Dengan dimanajemeni oleh;

Komisaris Utama          : Muhktar Widjaja.

Direktur Utama             : Lie Janie Harjanto.

Wakil Direktur               :Teky Malloa.

Direktur                         :Hongky Jeffry Nantung.

Direktur                         :Stevanus Hartono Adiputro.

Direktur Independen   : Handoko Wibowo.

 

PT Duta Pertiwi Tbk sebuah anak perusahaan Sinar Mas Group milik taipan  Eka Tjipta Widjaja.  Dengan dimanajemeni seperti orang-orang pintar dan berbobot secara personal dengan pemain global, tapi kenapa mereka diam seribu bahasa alias cuek seperti tidak mau tahu ada persoalan dilingkup perusahaan mereka, sungguh disayangkan kelihatannya mereka pintar dan berbobot, tapi mereka punya mental model kepribadian penghisap keuntungan dari darah warga pemilik apartemen yang bersipat penjajah dengan mengintimidasi serta menghisap keuntungan dengan memeras.

Kenapa para Direksi di jajaran PT Duta Pertiwi Tbk tidak pernah mau berkomunikasi dengan warga Apartemen Graha Cempaka Mas ataukah para pembesar ini memang punya cara kerja dan mental modelnya seperti ini  dalam memimpin perusahaan ataukah pembesar ini diam adalah bagian dari restu bagi para staffnya untuk bisa berbuat apapun termasuk menindas dan mengintimidasi, atau cuma dapat laporan dari anak buahnya yang  bagus-bagus saja karena keuntungan sudah mengalir nyata tiap bulannya dan dianggap baik-baik saja tapi tidak tahu ada masalah besar seperti api dalam sekam dimana warga penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas telah kerasukan dendam yang begitu tergurat didalam pribadi per pribadi warganya terhadap pola pikir, pola tindak, pola kerja  dan pola manajemen yang buruk bermental penjajah Belanda, tetapi keuntungan hanya menjadi tujuan utamanya sedangkan rasa keadilan dan keadaban dijaman global oleh mereka tidak laksanakan.

Kami kutip berita diharian Jayapost.com tanggal 18 Mei 2013, bahwa salah satu anak perusahaan Sinar Mas Group, yakni PT Duta Pertiwi Tbk mendapat teguran keras atau tamparan  diberikan atas keluhan yang berkepanjangan dari ribuan penghuni rusun (konsumen Duta Pertiwi) sehubungan dengan tindakan kesewenang-wenangan pengembang tersebut selama ini di sembilan kawasan yakni;

  • ITC Roxy Mas,
  • ITC Kuningan,
  • Mall Ambasador,
  • ITC Cempaka Mas,
  • Grand ITC Permata Hijau,
  • Mall Mangga Dua,
  • ITC Mangga Dua,
  • Apertemen Bumi Mas, dan
  • Graha Cempaka Mas.

Para konsumen (penghuni) selama ini merasa menjadi ‘sapi perah’ PT Duta Pertiwi Tbk selaku pengembang. Selain itu. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan dan Gedung yang saat itu dipimpin oleh Bp Yonathan Pasodungan juga memperingatkan para pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) di sembilan kawasan agar tidak menjadi kaki tangan dari PT Duta Pertiwi Tbk, namun harus menempatkan diri sebagai wakil dari para kelompok penghuni (konsumen). Dalam surat peringatan yang dilayangkan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Yonathan Pasodung pada 30 April 2013, Pemprov DKI Jakarta meminta pengurus PPRS pada sembilan kawasan tersebut agar tidak sewenang-wenang menaikkan sejumlah iuran yang membebani para penghuni. Adapun iuran yang sebelumnya direncanakan dinaikkan adalah iuran pengelolaan lingkungan, tarif parkir berlangganan, pengenaan PPN untuk tagihan listrik dan air serta tagihan minimal pemakaian listrik.

Disinilah terlihat dengan gamblang pengurus PPRS merupakan perpanjangan tangan pengembang walaupun pemilihannya seolah demokratis, nantinya akan bermasalah seperti yang sekarang ini. PPRS akan sesuka hati membuat aturan, menaikkaan iuaran dan sebagainya demi kepentingan pengelola. Kepengurusan ‘boneka’ yang disetir oleh pengembang seperti Sinar Mas Group di  harus segera dibubarkan.  Kami  menilai bahwa pembentukan pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) di Apartemen Graha Cempaka Mas  selama ini sarat intervensi dan pelanggaran hukum dan harus dilakukan pemilihan pengurus PPRS yang sah.

Untuk Bapak Ir. Yonatahan Pasodungan (mantan Kadisperum dan Gedung DKI) kami atas nama warga mengucapkan rasa terimakasih yang sangat mendalam karena kami menilai bapak telah menjalankan kepemimpinan dengan baik dan benar yaitu berdasarkan Hukum dan Peraturan dibidang Perumahan khususnya menegakan Undang-Undang Nomor; 22 Tahun 2011 tentang Rumah Susun,  kepemimpin bapak akan kami kenang dengan baik mulai dari  perilaku, keteladanan serta kepeloporannya  dan dihubungkan dengan karya-karya serta kebijakan yang telah dibuatnya yang akan menjadi sejarah bagi kami sebagai warga karena kebijakan berdasarkan ketentuan hukum yang syah berlaku di pemerintahan ini (Undang-Undang Nomor; 22 Tahun 2011 tentang Rumah Susun). Kami memandang selama bapak memimpin Disperum dan Gedung DKI  etika berkuasanya sangat baik, maka  akan kami kenang sebagai pemimpin yang baik yang memang punya kapasitas dan karakter sebagai pemimpin tehnis yang baik dibidang perumahan.

Cuma sayang generasi penerus Kadisperum dan Gedung DKI saat ini (Ika Lestari Aji) haduh tidak seperti bapak, bertolak belakang dengan pola tindak dan kebijakan Bp Yonatahan Pasodungan sebelumnya, kami yakin Ika Lestari Adji kalau dalam kebijakan dan pola tindaknya berdasar kepada menegakan Undang-Undang Nomor; 22 Tahun 2011 tentang Rumah Susun,  akan dikenang dengan pemimpin yang baik. Tetapi apabila perilaku Ika Lestari Adji yang saat ini performa nya sangat berpihak kepada Pengusaha Hitam seperti Duper, kami akan mengenangnya dengan pemimpin buruk dan semoga Ika Lestari Aji  merasakan akibat berupa azab Tuhan  di dunia serta ahirat kelak.  Saat ini Ibu telah merasakan  selama 2,5 jam pada Kamis tanggal 21 Mei 2015 kejadian di Tower A10 Graha Cempaka Mas, dan juga kejadian malam Sabtu tanggal 29 Mei 2015 dirumah Ibu. Semoga ini menjadi peringatan selama Ibu menjabat, jadilah pemimpin yang baik karena kami akan menunggu serta menilai pola kebijakan selama Ika Lestri Adji memimpin Disperum dan gedung DKI ini pedomani koridor hukum UU 22/2011 tentang Rumah Susun, sebagai pemimpin kalau amanah maka akan tenang didunia dan ahirat.

Sebagai gambaran bagaimana menilai  rekam jejak perusahaan PT Duta Pertiwi Tbk (IDX:DUTI ) merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang realestate yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1992 yang telah menindas serta memperlakukan warga pemilik apartemen dan kios sebagai berikut dengan fakta dan data;

  1. Kasus gugatan hukum PT Duta Pertiwi kepada Fifi Tanang (penghuni, sekaligus Ketua Perhimpunan Penghuni Apartemen Mangga Dua Court), dan tiga pemilik kios di International Trade Center (ITC) Mangga Dua: Khoe Seng Seng, Pan Esther, dan Kwee Meng Luan alias Winny, pada Mei 2009, menjadi sorotan publik karena untuk pertama kalinya seseorang dihukum gara-gara menulis surat pembaca. Fifi Tanang menulis surat pembaca yang dimuat di Warta Kota edisi 4 November 2006. Dalam surat berjudul “Hati-hati Modus Operandi Penipuan PT Duta Pertiwi” itu, Fifi antara lain menceritakan status kepemilikan apartemen seharga Rp 2,25 miliar yang tertera dalam sertifikat selama ini adalah HGB hak guna bangunan ternyata belakangan baru diketahui berada di atas hak pengelolaan lahan milik pemerintah daerah. Selain menggugat Fifi secara perdata, Duta Pertiwi juga melaporkan perempuan ini ke polisi karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. 14 Mei 2009 Fifi Tanang divonis hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun oleh PN Jakarta Selatan.
  2. Khoe Seng Seng, Pan Esther, dan Kwee Meng Luan alias Winny juga mengirim surat pembaca, mengeluhkan hal yang sama, kekecewaan bahwa ternyata kios yang dibeli berada di atas hak pengelolaan lahan milik pemerintah daerah. Kasus ini bermula saat mereka di beritahukan dalam rapat perpanjangan HGB ITC Mangga Dua di bulan Agustus 2006 bahwa status tanah bersama di ITC-Mangga Dua yang diperjual belikan oleh PT.Duta Pertiwi Tbk., pada tahun 1992 dengan status atas tanah bersama adalah HGB seperti yang tertera di dalam setiap sertifikat para pemilik selama ini, sebenarnya adalah HGB diatas HPL Pemprov DKI. Dengan adanya informasi baru mengenai status tanah ITC-Mangga Dua yang sebenarnya ini, pihak pengelola gedung (PT. Jakarta Sinar Intertrade, yang juga merupakan anak perusahaan PT.Duta Pertiwi Tbk.) mengatakan bahwa para pemilik kios dikenakan biaya-biaya selain biaya perpanjangan HGB juga dikenakan biaya HPL/sewa lahan Rp 3 juta lebih (untuk kios sebesar +/- 8m2). Setelah diperpanjang di dalam sertifikat setiap pemilik sekarang tertera informasi adanya HPL ini.

Pada lanjutan sidang pidana pencemaran nama baik digelar 4 Juni 2009 untuk Khoe Seng Seng dan Kwee Meng Luan alias Winny didakwa satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Pada tgl 15 Juli 2009 kasus Khoe Seng Seng dan Kwee Meng Luan pun diputus dengan putusan yang sama dengan Fifi Tanang yaitu enam bulan penjara dalam masa percobaan satu tahun, meskipun dalam kasus perdatanya dinyatakan tidak bersalah. Fakta dakwaan JPU yang tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen asli dari copy yang dimasukkan sebagai bukti (selain koran yang memuat surat pembaca yang didakwakan)tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Robinson Tarigan S.H. Bahkan dalam persidangan Khoe Seng Seng, saksi Hasnawi Thamrin ketua PPRS ITC-M2, yang jelas-jelas telah memberikan kesaksian palsu tidak dijadikan pertimbangan sama sekali dan kenyataan bahwa Pengadilan Jakarta Pusat memutuskan telah memutuskan Hasnawi Thamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pemilik kios ITC-Roxy Mas saat rapat umum perhimpunan penghuni pada tahun 2006, dan TIDAK diberikannya Notulen rapat ITC-M2 yang menurutnya hanya sebagian kecil dari pemilik kios ITC-M2 yang berkeberatan membayar biaya HPL juga tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam membuat keputusan.

  1. Aguswandi Tanjung sejak tahun 2004 telah menggugat PT. Duta Pertiwi Tbk., atas perpanjangan tanah milik bersama para pemilik rumah susun campuran ITC-Roxy Mas yang diperpanjang kepada PT.Duta Pertiwi Tbk., tanpa sepengetahuan para pemilik ITC-Roxy Mas, sehingga secara langsung menurut BPN telah menghilangkan hak atas tanah bersama para pemilik ITC Roxy Mas lainnya. Dengan adanya permohonan perpanjangan atas tanah bersama ini kepada PT.Duta Pertiwi Tbk., oleh ketua PPRS, Kent W, yang nota bene adalah pegawai dari PT.Duta Pertiwi Tbk., maka buku Tanah yang ada dalam setiap sertifikat para pemilik ITC-Roxy Mas terpaksa dicoret setelah perpanjangan dilakukan. Kasus ini terus bergulir, dan Aguswandi Tanjung didampingi kuasa hukum dari kantor hukum OC Kaligis.
  2. Pada tanggal 8 September 2009, kembali PT. Duta Pertiwi Tbk., melalui anak perusahaannya PT. Jakarta Sinar Intertrade mengejutkan dunia media, dengan memenjarakan Aguswandi Tanjung (penghuni sekaligus pemilik salah satu unit apartment di ITC Roxy Mas) dengan tuduhan mencuri listrik untuk men-charge telephone gengamnya di koridor milik bersama para penghuni/pemilik apartment ITC-Roxy Mas. Kasus ini sekali lagi menjadi sorotan publik karena merupakan kasus pertama di Indonesia, bahkan di Dunia.

Inilah tingkah polah atau prilaku perusahaan modern dengan manajemen biadab seperti terhadap kasus Sdr Aguswandi Tanjung yang menjadi sorotan publik di Indonesia bahkan dunia terperangah atas kejadian tersebut, disinilah pertanyaannya Dimanakah Pemerintah Berada? (bagian 2) Terlihat sudah perselingkuhan antara pengusaha dan pemerintah ada didalamnya.

Masyarakat Indonesia adalah bangsa pelupa, dengan kronologis dan kejadian tersebut akan mengingatkan kami selaku warga pemilik Apartemen Graha Cempaka Mas akan selalu waspada dengan kejadian tersebut, modus operandi kejahatan akan selalu terulang dan menjadi pola bagi suatu tindak kejahatan khususnya bagi perusahaan ini.

Kami sadar jaman telah berubah dan gaya pemerintahan Jokowi-JK yang katanya pro rakyat, mudah-mudahan jadi kenyataan bagi kami. Kita lihat manajemen PT Duta Pertiwi Tbk berpola dan berprilaku sama dengan modus operandi dan prilaku kejahatan  sama untuk menindas serta mengintimidasi kami Warga Apartemen Graha Cempaka Mas, kami punya prinsip dengan yel-yel heroik  “Warga Bersatu Tak Terkalahkan”  heroik yel-yel yang selalu kami kumandangkan saat melakukan demo maupun saat terjadi pemadaman listrik warga oleh gerombolan preman yang didukung aparat Kepolisian dari Brimob Kwitang Jakarta Pusat.

Lokasi Apartemen Graha Cempaka Mas terdapat di Kelurahan  Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Wilayah Kota Jakarta Pusat atau tepatnya di Jln Jenderal  Soeprapto No 1 Jakarta Pusat yang berada di jalan utama antara Senen-Pulogadung, dan letaknya;

  • Hanya sekitar 10 Km dari Istana Negara tempat pusat kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia (lokasi Presiden Jokowi berkantor)
  • Hanya sekitar hanya 8 Km dari Pusat Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (lokasi Gubernur Ahok berkantor)

Sungguh suatu ironi bagi saya sebagai warga negara  yang menjadi penghuninya karena kekisruhan sudah dimulai dari 2 tahun yang lalu, yang jadi pertanyaan? dimanakah pemerintah  khususnya Kementerian Perumahan atau Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi selaku Pembina Dibidang Urusan Perumahan (Kata Pembinaan meliputi Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan). Warga bertanya kepada pihak pemeritah, kerja  pengaturan mu apa? Kerja pengendalian mu apa? Kerja Pengawasan mu apa?

Pengelola apartemen PT Duta Pertiwi menutupi borok yang berbau busuk sudah mereka simpan hampir 18 tahun berjalan, sehingga pemilik/warga yang syah dan legal menuntut kepada  pengelola untuk transparan, tapi manajemen PT Duta Pertiwi Tbk tidak pernah mau untuk melakukannya, ada apa ini? Tentunya  kita tahu  bisnis dan keuntungan ada didalamnya. Karena keuntungan uang ada didalamnya, kalau kenikmatan yang selama ini bisa dinikmati dengan lancar, tetapi apabila lepas berarti bencana, walaupun sebagian keuntungan itu didapat dengan cara menghisap darah warga yang seyogyanya rakyat Indonesia.

Prinsipnya kami sebagai warga apartemen hanya ingin difasilitasi oleh pemerintah, jikalau pemerintah ini masih ada dan mendudukan diri sebagaimana pemerintahan yang Good Governance yang melakukan Pembinaan (pengaturan, pengendalian dan pengawasan)  untuk mempertemukan antara keinginan kami-kami selaku warga dengan pihak pengelola PT Duta Pertiwi Tbk untuk menanyakan dan minta pertanggungjawaban terhadap 9 (Sembilan ) point tuntutan warga, kiranya warga sangat rasional untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak pengelola yang sudah 18 tahun menindas dengan ketidak transparanan serta tidak adil.  Tidaklah kami macam-macam menuntut hak dan milik kami sebagai pemilik apartemen yang selama ini terus dibohongi serta ditindas oleh pengelola apartemen yang bernama PT Duta Pertiwi Tbk.

Kembali menyikapi PPRS Apartemen Graha Cempaka Mas bentukan pengelola Duper  serta menjadi “boneka” mereka, Tanggal 3 Februari 2015 kemarin adalah batas akhir masa bakti P3SRS versi DUTI (Duta Pertiwi) pimpinan Agus Iskandar. Kalau diartikan bahwa kontrak DUTI dengan P3SRS Agus Iskandar juga otomatis berakhir demi hukum pada 3 Februari 2015 yang lalu.  Artinya baik secara De Facto maupun De Jure di kawasan RUSUN Graha Cempaka Mas (“GCM”) kini hanya ada 1 (satu) P3SRS, yaitu P3SRS HASIL RULB pimpinan Bpk Tonny S – Palmer Situmorang (A-10). Hal ini juga dibuktikan bahwa PE3SRS pimpinan Tonny-Palmer  menang GUGATAN di Pengadilan Negeri JAKARTA PUSAT walaupun dengan NO.

Dalam minggu ini warga dapat kabar bahwa Dinas Perumahan dan Gedung DKI akan memfasilitasi pertemuan antara Warga Apartemen Graha Cempaka Mas dengan Pengelola PT Duta Pertiwi Tbk, sesungguhnya inilah yang diharapkan warga tentang keberadaan pemerintah sebagai unsur birokrasi.

Tapi rencana pertemuan yang difasilitasi oleh Disperum tersebut ada embel-embelnya yaitu;

  • Disperum dan Gedung DKI memaksa untuk menyelenggaran Rapat Umum Anggota (RUA), bukan Rapat Umum Tahun Anggaran (RUTA).
  • Disperum dan Gedung DKI  tidak mengakui PPRS GCM yang dipimpin oleh Tony-Palmer”, padahal PPRS GCM Tony-Palmer secara legal dan syah pembentukannya dulu di fasilitasi Dinas Perumahan dan Gedung itu sendiri, yang Kadisnya adalah Bp Jonathan Yosadungan.
  • Fasilitator penyelenggaraan Rapat Umum Anggota adalah Pengelola PT Duta Pertiwi Tbk.

Sebagai warga tentunya kami punya pendapat, ada apa ini? Dengan prasangka kami sebagai warga untuk selalu hati-hati karena berdasarkan rekam jejak dan kami merasakan sendiri akibat dari buah perbuatan pengelola PT Duta Pertiwi yang selama 18 tahun terus menjajah dan menindas, serta selama 2 tahun kisruh yang belum ada ujungnya, kami berpendapat bahwa kebijakan Disperum memuat implikasi bagi kami sebagai berikut;

  1. Mengapa harus RUA bukan RUTA? Inilah skenario Pengelola PT Duta Pertiwi Tbk untuk menghilangkan jejak hitam selama 18 Tahun bisnis memeras warga dengan pemasukan dana sekitar Rp 2 Trilyun dari; dana BTS, dana Reklame, dana Parkir, dana Jual Air, dana Jual Listrik dan lain-lain, karena mereka akan berlindung pada pasal 59 ayat (1) UU 20/2011antara lain menyatakan “ pelaku pembangunan yang membangun rusun milik/komersial dalam masa transisi sebelum terbentuk PPRS wajib mengelola gedung,” inilah JURUS untuk lepas dari tuntutan warga, skenario licik dan jahat sebagai perusahaan terbuka dan modern.
  2. Kenapa Disperum dan Gedung DKI tidak mengakui keberadaan PPRS Tony-Palmer yang secara syah difasilitasi oleh Organisasinya walau Kadis nya berbeda?

Warga berpendapat PPRS dapat dibubarkan dengan persyaratan;

  • Terjadinya Rapat Umum Luar Biasa (RULB) dimana 2/3 anggota menyetujuinya organisasi untuk dibubarkan.
  • Keputusan Pengadilan karena tindakan hukum.
  • Sudah tidak ada lagi anggotanya.

Warga patut curiga dengan dengan kebijakan Disperum dan Gedung untuk menghilangkan PPRS yang ada, karena dengan pengalaman 2 tahun kisruh kami menjadi terus meningkatkan kewaspadaan, ada apa ini? Jangan-jangan dengan hilangnya PPRS yang ada skenario jebakan sesuai pasal 59 ayat (2) UU 20/2011 diantaranya menyatakan “bahwa masa transisi paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada pemilik (pembeli pertama)”, disinilah kecolongan hukum bagi warga karena fakta hukum warga pemilik menyetujui RUA dan ikut berpartisipasi didalamnya sehingga Pengelola PT Duta Pertiwi Tbk bebas dari tindakan memeras dan menjajah warga selama 18 tahun silam termasuk bebas dari pertanggungjawaban dana-dana pengelolaan yang selama ini mereka ambil serta hisap darah warga.

  • Kenapa fasilitator menyelenggarakan RUA diberikan ke Pengelola PT Duta Pertiwi Tbk?

Lagi-lagi warga bertanya ada apa ini dengan kebijakan penyelenggaraan oleh Pengelola, ini adalah hajat besarnya warga dengan prinsip Dari Warga, Oleh Warga, dan Untuk Warga. Makanya mulai dari tempat, akodasi serta penyelenggaraanya harus berasal dari warga karena memang hasilnya warga yang akan merasakan.

Apabila Disperum dan Gedung tetap ngotot dengan kebijakan tersebut diatas bahwa mereka mau memfasilitasi tapi melalui embel-embel persyaratannya, maka kecurigaan warga timbul, dengan alasan; “Kenapa Disperum dan Gedung mau repot-repot memaksakan kehendaknya, kedudukan anda sebagai pemerintah ada pada regulator, silahkan jadi wasit yang baik saja sebagai pengawas. Atau jangan-jangan ini pesanan kebijakan khusus dari sebelah alias Duper”. Kenapa kami sebagai warga punya kesimpulan demikian karena darah dan raga kami sudah tergurat dengan pengalaman yang sudah 2 tahun mendera, dan punya penilaian PT Duta Pertiwi Tbk selalu berselingkuh dengan Pemerintah (Kepolisian, Pengadilan, Disperum dan Gedung) untuk menindas warga dengan contoh  kejadian tersebut diatas.

Kepada pembaca khususnya Para Mahasiswa serta Pengamat Sosial  untuk dapat mengkaji kisruh warga Apartemen Graha Cempaka Mas sebagai laboratorium penelitian yang sarat akan aspek hukum, aspek sosial serta motif ekonomi. Bahkan dari sisi kebijakan publik serta pelayanan publik pun bisa dijadikan penelitian ilmiah, kami warga mengundang para Mahasiswa untuk mengkaji serta meneliti sikap perilaku pimpinan perusahaan modern dengan sebutan perusahaan terbuka tetapi dijalankan secara tertutup, mengintimidasi, culas dan jahat serta masuk kategori perusahaan hitam.

Semoga informasi ini dapat menggugah pihak pemerintah khususnya pejabat yang masih punya nurani dan tanggung jawab, bukan pejabat yang sudah dibeli dengan uang oleh PT Duta Pertiwi Tbk. Maupun  Lembaga Swadaya Masyarakat yang masih peduli untuk membela kepentingan rakyat berdasarkan Hukum dan peraturan membantu menyuarakan hak warga Apartemen Graha Cempaka Mas, termasuk pihak yang berkepentingan dalam keuangan global untuk dapat mewaspadainya kejadian kekisruhan ini karena perusahaan ini merknya terbuka yang sudah melantai di Bursa Effek Indonesia, Singapore, Australia bahkan Amerika  untuk dapat mewaspadai bahwa perusahaan PT Duta Pertiwi Tbk telah terindikasi terjadinya mafia hukum serta kejahatan keuangan global yang siap meledak secara global.

Hidup warga Apartemen Graha Cempaka Mas…….mari kita terus berjuang untuk merdeka dari penindasan penjajahan PT Duta Pertiwi Tbk walaupun secara kasat mata mereka punya kekuatan keuangan dan telah membeli Pejabat busuk dipemerintahan Jokowi-JK, sekali lagi warga bersatu tak terkalahkan, serta kami hidup disini juga akan mati disini. Wassalam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: