Nota Keberatan Atas Pengadilan Sesat

NOTA KEBERATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama              : Saurip Kadi

Pekerjaan       : Pensiunan TNI AD.

Alamat            : Apartemen Graha Cempaka Mas, Tower A -1/06/06.

Sebagai Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran – Graha Cempaka Mas (PPPRSC GCM) dengan kedudukan sebagai  pihak Terugat dalam perkara Perdata Nomer…49…, beserta para Pengurus PPRSC GCM lainnya yang terdaftar  dan tanda tangan dalam Lampiran Nota ini,————————————————————— Lampiran -1.

Setelah mengikuti jalannya persidangkan, dan terungkapnya sejumlah temuan dan fakta persidangan, dengan ini menyampaikan NOTA KEBERATAN untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa Keberadaan lembaga pengadilan yang sekarang sedang memeriksa perkara No. 49/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST ini sepenuhnya dalam kerangka kita bernegara.  Dan seperti Yang Mulia ketahui bahwa dalam bernegara, UUD kita menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan. Hak ini adalah HAK PRIMER yang Preferen (Didahulukan) yang tidak boleh dikalahkan oleh HAK SEKUNDER yang dimiliki para Hakim dalam mengatur mekanisme pembicaraan diruang sidang.

Karenanya mohon yang mulia berkenan memberi waktu untk kami menyampaikan NOTA KEBERATAN agar pengadilan ini akan menjadi PENGADILAN SESAT.

Kami  sebut PENGADILAN SESAT, karena pengadilan ini bukan untuk mencari keadilan darai para pihak yang bersengketa, tapi dipakai untuk kepentingan pihak lain yaitu PT. Duta Pertiwi guna mempertahankan diri agar lepas dari tanggung jawab penggunaan uang –uang warga  Rusun Graha Cempaka Mas (GCM) dalam jumlah besar yang dipungut selama 15 tahun  secara illegal (tanpa alas hukum yang sah), sekaligus untuk mempertahankan bisnis illegalnya di lingkungan Rusun GCM.

Perlu yang mulia ketahui, dengan disidangkannya perkara ini saja, warga Rusun GCM telah menderita kerugian dan bahkan telah menjadi korban dari  “Capital Violence” dilakukan oleh PT. Duta Pertiwi yang akan kami jelaskan dibawah nanti.  Dan karenanya tanpa mengetahui AKAR MASALAH yang sebenarnya dari perkara ini,  maka Putusan yang akan diambil Yang mulia justru akan menghancurkan KEBERADABAN kehidupan warga GCM justru dengan hukum. Hal tersebut terjadi karena Penggugat telah MEMALSUKAN KETERANGAN untuk mengelabui dan menyesatkan Yang Mulia.

Untuk itu ijinkan saya menjelaskan sejumlah hal mendasar yang perlu Yang Mulia ketahui sebelum sidang ini melanjutkan agenda persidangan lainnya, yaitu:

1. PEMALSUAN KETERANGAN.

Perkara ini adalah pengulangan dari perkara yang telah disidangkan dengan Putusan N.O. yaitu perkara Nomer 510/Pdt.G/2013/ PN.JKT.PST tahun 2013. Dngan Materi dan subyek Penggugat & Tergugat  yang SAMA  melalui gugatan baru oleh Majelis Hakim  bisa diterima dan disidangkan kembali,  karena  Penggugat melalui Kuasa Hukum nya telah MEMALSUKAN KETERANGAN  untuk MENYESATKAN Majelis Hakim, yaitu:

  • Penggugat adalah Pengurus PPRSC GCM, hal ini bisa dilihat pada Surat Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa yaitu Sdr. Hokli Lingga dkk adalah Pengurus PPRSC GCM. Karena PPRSC selaku Penggugat pernah di NO dalam pengadilan perkara No….., maka Penerima Kuasa yang dimaksud dengan sengaja memakai subyek hukum baru, Penggugat bukan lagi lembaga PPRSC GCM tapi Pengurus PPRSC GCM, namun dalam menyingkat dengan sengaja mengurangi 1 huruf P, sehingga semestinya Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran – Graha Cempaka Mas disingkat menjadi PPPRSC GCM, hanya menjadi PPRSC –GCM.

Hal ini menjadi mendasar, karena Surat Kuasa tersebut dibikin oleh Pengurus PPRSC GCM, maka sesuai ketentuan Pasal …AD/ART otomatis kedudukan Pengurus adalah mewakili lembaga PPRSC – GCM, maka subyek hukum yang duduk sebagai Penggugat adalah lembaga PPRSC –GCM sebagaimana gugatan Perkara No…. yang diputus NO.

Pemalsuan dalam menyingkat sebutan yang dimaksudkan diatas menjadi mendasar, karena dengan menambah kata PENGURUS didepan kata Perhimpunan Penghuni Rumah Sususn Campuran – Graha Cempaka Mas, maka pihak penggugat bukanlah lembag PPRSC GCM sebagaimana gugatan terdahulu (Perkaran nomer….) yang diputusa NO, tapi subyek hukum lain yaitu Sekelompok orang yang duduk dalam kepengurusan dalam PPRSC GCM.

Penyesatan telah berhasil, karena dengan subyek hukum Penggugat yang berbeda, maka walaupun perkara ini telah di sidangkan, bisa norma “nebis in idem” menjadi tidak berlaku. Namun Penggugat dan Penerima Kuasa Penggugat lupa, bahwa Surat Kuasa yang dibikinnya atas nama lembaga PPRSC GCM. Karena untuk memperjuangkan Hak dan Kepentingan sekelompok orang (..orang) yang duduk dalam Kepengurusan PPRSC GCM haruslah dibuat oleh  mereka, bukan oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus PPRSC GCM.

  • Penggugat melalui Kuasa Hukum nya menempatkan …orang yang duduk dalam kepengurusan PPRSC GCM Hasil RULB sebagai pihak TERGUGAT sebagaimana gugatan perkara Perdata Nomer….yang telah diputus NO, dan untuk itu Penggugat memalsukan keterangan seolah di lingkungan Rusun GCM ada sebuah lembaga baru yang bernama Badan Pengurus PPRSC GCM, seolah-olah di Rusun GCM ada lembaga baru sebagai TANDINGAN diluar lembaga Perhimpunan yang sudah ada, dan kepengurusan lembaga tersebut bernama BADAN PENGURUS PPRSC GCM. Padahal badan atau lembaga tersebut TIDAK ADA, TIDAK PERNAH ADA dan  TIDAK MUNGKIN AKAN PERNAH ADA di lingkungan Rusun GCM maupun Rusun manapun di wilayah Republik Indonesia, selagi UU No. 20/2011 tidak mengalami perubahan secara substantif.

Kami sebut TIDAK ADA dan TIDAK PERNAH ADA, karena kami  24 orang yang digugat TIDAK PERNAH membentuk lembaga baru dan kami tidak mengenal baik lisan maupun tertulis dan terlebih dalam authentik tidak pernah menggunakan sebutan “ BADAN PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS”.

Memang betul  kami melalui RULB yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan DKI yang diselenggarakan pada tanggal  20 September 2013, telah ditunjuk peserta RULB untuk menjadi Pengurus PPRSC GCM sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris No….., dan dapat saya pastikan bahwa kepengurusan yang dimaksud dalam Akta Notaris tersebut sama sekali bukan kepengurusan lembaga diluar lembaga PPRSC GCM yang ada yang telah di sahkan sebagai Badan Hukum dengan Keputusan Gubernur DKI Nomer…..tahun 2000.

Kami sebut “TIDAK MUNGKIN AKAN PERNAH ADA” lembaga lain diluar PPPSRS sebagaimana diatur dalam UU Rusun, karena UU Rusun baik UU No. 16/1985 maupun UU No. 20/2011 keberadaan lembaga Perhimpunan Pemilik Penghuni yang mengurus keperluan warga Rusun dalam hal kepemilikan dan kepenghunian termasuk didalamnya masalah pengelolaan Hak Bersama diatur secara LEX SPESIALIS sebagai wadah TUNGGAL dalam Rusun dengan ketentuan  STELSEL AKTIVE, dan UU Rusun juga mengatur bahwa dalam 1 kawasan Rusun hanya bisa ada 1 (Satu) lembaga perhimpunan warga Rusun yang oleh UU No.16/1985 disebut Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS), sedang dalam UU No.20/2011 sebutan tersebut diperbaharui dengan nama Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang di Rusun GCM karena AD/ART nya belum disesuaikan dengan UU Rusun yang baru (NO.20/2011) maka  masih menggunakan istilah lama yaitu PPRS yang lengkapanya adalah PPRSC GCM, dengan penjelasan tambahan huruf C adalah kepanjangan dari kata  Campuran, mengingat di Rusun GCM terdiri dari campuran antara Apartemen dan Rukan.

Pengguggat selaku Pengurus PPPSRS dan apalagi Kuasa hukumnya utamya Sdr. Hokli Lingga S.H., yang senantiasa tampil sebagai Kuasa Hukum PT. Duta Pertiwi (Selaku Pengelola Rusun disejumlah kawasan yang dibangunnya)  hampir dalam setiap kasus ataupun acara yang terkait sangat Pemerintah dan warga adalah subyek hukum yang sangat berkompeten dalam hal Rusun, karenanya mustahil tidak memahami ketentuan UU Rusun baik UU NO.16/1985 yang kemudian diperbaiki dengan UU NO. 20/2011.

Maka pemalsuan keterangan tersebut bukanlah karena kebodohan atau ketidak tahuan Penggugat dan terlebih Kuasa Hukum nya. Kebohongan ini tidak boleh dibiarkan, karena Penggugat  melalui Kuasa Hukumnya nyata-nyata telah menggunakan lembaga perdilan BUKAN UNTUK MENCARI KEADILAN, tapi untuk melindungi kepentingan pihak lain yaitu PT. Duta Pertiwi dalam rangka melanggengkan bisnis illegalnya.

Pemalsuan keterangan yang dimaksud bertujuan untuk mengelabuhi Majelis Hakim, otomatis terungkap bila dihadapkan data:

  • Pertelaan sebuah Rusun dalam 1 kawasan diputuskan untuk Wilayah DKI Jakarta diputuskan dengan 1 KEP GUB DKI, untuk Rusun GCM dengan Kep Gub Nomer: 1204/1997, karenanya tidak mungkin ada 2 lembaga PPPSRS,
  • PPPSRS untuk Rusun GCM telah di sah kan dengan Kep Gub DKI Nomer: 1029/2000 Tanggal 10 Mei 2000. Lantas bagaimana mungkin Penggugat menempatkan Tergugat sebagai lembaga Perhimpunan tandingan dan kemudian oleh Penggugat diberi nama Badan Pengurus PPRSC GCM,  sebuah akal-akalan karena Penggugat tidak mendasarkan pentingnya  moral dalam berperkara, sehingga lembaga  peradilan ini sama sekali bukan untuk mencari keadilan dari para pihak yang sama-sama berstatus wali amanah warga, tapi penggugat menggunakan lembaga peradilan ini untuk melindungi kejahatan karena selama 15 tahun memungut uang tanpa alas hukum yang sah, dan untuk mempertahankan bisnis illegalnya di Rusun GCM.
  • Bahwa RULB yang diselenggarakan oleh warga justru difasilitasi oleh Dinas Perumahan DKI melalui rapat Tri Partit yang dihadiri oleh Penggugat dan juga Kuasa Hukum nya yaitu Sdr. Hokli Lingga sendiri, dan missinya BUKAN UNTUK MEMBENTUK LEMBAGA PERHIMPUNAN YANG BARU, tapi untuk menegakkan ketentuan UU Rusun dan AD/ART. Dan hasil RULB sendiri hanyalah untuk memberhentikan pengurus PPRS GCM versi   Duta Pertiwi pimpinan Agus Iskandar dan mengangkat Kepengurusan baru serta pembenahan pengelolaan Rusun GCM sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Stephanie Maria Lilianti No. 60 s/d 63 Tanggal 20 September 2013.
  • ID Listrik sejak berdirinya Rusun GCM, Trafo Listrik sebagai terminal atau pintu masuknya daya listrik PLN untuk Rusun GCM dan juga Tagihan (Invoice) bulanan dari PLN adalah 1 (TUNGGAL). Begitu pula dalam hal Air, dimana ID, Tandon sekaligus sebagai Terminal atau Pintu Masuk terdepan Air PAM Jaya kedalam lingkungan Rusun GCM, serta Tagihan (Invoice) bulanan dari PT. Aerta PAM jaya adalah 1 (TUNGGAL). HGB untuk sebidang tanah  yang diatasnya dibangun Rusun GCM adalah 1 (Satu) nama dan bahkan dalam 1 (Satu) sertipikat HGB yaitu Nomer….. Polis Asuransi Rusun GCM walaupun kemudian pihak penerima keuntungannya digelapkan karena dialihkan (QQ) dari PPRSC GCM kepada PT. Duta Pertiwi juga 1 (Satu) kontrak.

Karenaya mustahil dalam satu kawasan Rusun dalam hal ini Rusun GCM bisa dibentuk lebih dari 1 lembaga Perhimpunan. Dengan kata lain Penggugat telah mengelabuhi Majelis Hakim, dengan memberi sebutan pihak Tergugat dengan nama baru : BADAN PENGURUS PPRS GCM, seolah-olah pihak yang digugat adalah lembaga Perhimpunan tandingan, sehingga perkara yang sama dan sebangun yang sebelumnya dalam gugatan Perkara Nomer …… kedudukan Tergugat ditulis  sebagai Pengurus PPRSC GCM Hasil RULB sudah di putus NO, kini walaupun  Penggugat selaku Pengurus PPRS GCM sendiri sudah demisioner sekalipun, dengan mengubah sebutan Tergugat dengan nama baru yang tidak pernah ada dalam Akta Authentik manapun, oleh Majelis Hakim DITERIMA dan DISIDANGKAN, seolah –olah Legal Standing Tergugat bukan sebagai  Pengurus PPRSC GCM yang pernah digugat terdahulu (Perkara Nomer…..) tetapi sebagai Pengurus lembaga perhimpunan “tandingan” sebagaimana yang kami jelaskan diatas.

Hanya dengan memahamni secara utuh dan menyeluruh materi UU Rusun lah, baru bisa diketahui kebenaran substantif, bahwa gugatan baru adalah Rekayasa Hukum semata.

2. REKAYASA HUKUM.

Penggugat melalui Penerima Kuasa Hukum nya telah melakukan rekayasa hukum, karena tujuan peradilan yang hendak dicapai BUKAN mencari keadilan bagi segenap warga Rusun GCM, tapi menggunakan lembaga peradilan untuk melanggengkan bisnis illegal serta melindungi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Duta Pertiwi Tbk selama 15 tahun yaitu memungut uang tanpa alas hukum yang SAH. Dan Perbuatan Melawan Hukum  yang dimaksudkan  telah di LP kan oleh sejumlah warga yaitu LP Nomer 939, 940, 941, 942 dan 943/K/VII/2015/RESTRO JAKPUS masing-masing tertanggal 1 Juli 2015, dengan Terlapor Direksi dan Property Manajer PT. Duta Pertiwi Tbk beserta antek-anteknya.

Tujuan yang saya maksudkan tsb. terungkap dengan gamblang dalam persidangan sebagaimana materi yang ditanyakan oleh Kuasa Hukum pihak Penggugat dalam hal ini Sdr. Hokli Lingga SH sama sekali bukan menyuarakan kepentingan warga Rusun GCM, tapi sepenuhnya menyuarakan kepentingan PT. Duta Pertiwi Tbk yang jelas-jelas menempatkan Pemilik/Penghuni  sebagai “sapi perahan” dalam bisnis illegal PT. Duta Pertiwi.

3. CACAT MORAL HUKUM.

Dalam Persidangan Pemeriksaan Saksi yang dimaksud dalam butir 1.g. diatas, dengan jelas terungkap kalau kedudukan Kuasa Hukum Penggugat mewakili P3SRS yang makna hakikinya sebagai Wali Amanah warga GCM untuk membela kepentingan warga GCM untuk bebas dari kedzaliman belasan tahun oleh PT. Duta Pertiwi Tbk, kenyataannya dalam persidangan pihak Kuasa Hukum atas nama PPPSRS justru MELAWAN kepentingan ratusan warga pemilik GCM demi MEMBELA kepentingan PT. Duta Pertiwi Tbk untuk membenarkan warga terbebani oleh sejumlah pungutan illegal, seperti:

  1. Menaikkan Tarif Listrik sebesar 37% sd 57% dari Tarif Resmi PLN, padahal penggugat tahu bahwa dalam tagihan PLN tertera berapa KWH daya listrik terpakai dan berapa jumlah uang yang ditagih, sehingga siapapun bisa menghitung berapa rupiah yang harus ditagih kepada warga untuk setiap KHW yang digunakannya.
  2. Penggugat tahu, bahwa Pengelola dalam tugasnya sebagai operator atau teknisi yang menangani penyaluran air dari Tandon Air Utama ke setiap unit Sarusun telah memalsukan air produk PD PAM Jaya dengan Air Hasil Olahan Limbah yang kadar kebersihannya 4 kali lebih buruk dari standar PD PAM Jaya. Jumlah air yang dipalsukan sekitar 70-80% dari kebutuhan Rusun GCM dan kemudian mengenakan tarif kepada warga dengan tarif resmi PDAM.
  3. Penggugat yang peran, fungsi dan tugasnya sebagai wali amanah warga tahu persis bahwa dalam tagihan Air dan Listrik serta sejumlah dokumen/surat resmi dari Pemerintahan terkait yang telah dijadikan Bukti tertulis dalam Persidangan ini tidak dikenakan PPN. Tapi Penggugat terus membiarkan PT. Duta Pertiwi selaku Pengelola Rusun GCM memungut PPN.
  4. Penggugat tahu, bahwa seharusnya pungutan Jasa Operator tidak sepatutnya dimasukkan dalam komponen IPL. Penerima keuntungan polis asuransi yang dibayar warga haruslah warga yang diwakili oleh PPRSC GCM selaku Wali Amanah, bukan dialihkan (QQ) kepada PT. Duta Pertiwi selaku Pengelola Rusun GCM.
  5. Penggugat sebagai Wali Amanah Warga GCM, seperti pengurus PPRSC GCM sebelumnya yaitu sejak awal keberadaan PPRSC GCM sebagai badan hukum memilih menjadi boneka Pengelola, turut serta dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Duta Pertiwi selaku Pengelola berupa menyewakan asset milik bersama tanpa ijin dari pemiliknya yang SAH sebagaimana diatur dalam pasal 14 ART (Anggaran Rumah Tangga) untuk parkir komersial, pendirian BTS, pemasangan reklame dan penyewaan kantin, dan uangnya digelapkan untuk kepentingan dirinya tanpa pernah dipertanggung jawabkan kepada warga Rusun GCM.
  6. Penggugat dengan sengaja membiarkan Sertipikat HGB induk Nomer 210 hingga kini belum atau tidak dibalik nama dari semula a.n PT. Duta Pertiwi menjadi a.n. Pemilik Sarusun yang diwakili oleh PPRSC GCM selaku Wali amanah.
  7. Lebih dari itu setelah ID listrik oleh Pengurus PPRSC GCM Hasil RULB dibalik nama kan dari semula a.n. PT. Duta Pertiwi menjadi a.n. PPRSC GCM, ternyata oleh Penggugat (PPRS Agus Iskandar) dengan resmi melalui Surat Nomer: 049/PP-GCM/X/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 kepada Manajemen PLN, telah diminta untuk nama ID tersebut dikembalikan lagi menjadi a.n. PT. Duta Pertiwi (BUKTI BAHWA PPRS AGUS ISKANDAR boneka PT Duta Pertiwi Tbk) dan Penggugat (PPRS Agus Iskandar) juga membiarkan PT. Duta Pertiwi Tbk telah meng LP kan PLN atas kasus terkait balik nama dan Uang Jaminan Langganan (UJL), dimana LP tsb kemudian oleh Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya telah di SP-3 kan.
  8. Dan yang pasti Penggugat selaku Wali Amanah Rusun GCM telah membayar biaya Pengacara dengan uang IPL yang dipungut dari warga Rusun GCM  untuk melawan kepentingan ratusan warga Rusun GCM, yang sedang berjuang melawan Pengelola yaitu PT. Duta Pertiwi yang hendak terus menempatkan warga Rusun GCM sebagai SAPI PERAHAN dalam bisnis illegalnya.

4. PELANGGARAN HUKUM FORMIL DAN CACAT KONTRUKSI HUKUM.

  1. Penggugat yang terdiri dari 9 orang, salah satunya adalah a.n. DR. Molan Tarigan salah satu Pejabat Direktur di Kemen KUM & Ham RI, namun yang bersangkutan yaitu DR. Molan Tarigan subyek hukum yang sama pula duduk sebagai TERGUGAT. Bagaimana mungkin ada 1 (Satu) subyek hukum duduk sebagai Penggugat dan Terugat sekaligus.
  2. Dari sisi waktu gugatan, Penggugat nyata-nyata telah demisioner demi hukum sejak tanggal 5 Pebruari 2015, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Sutrisno A Tampubolon Nomer 14 Tahun 2013. Dan nyata–nyata pula tidak ada ahli waris atau kepengurusan PPRSC GCM pengganti /penerus Penggugat yang bisa memperbaharui Surat Kuasa kepada Penerima Kuasa Sdr. Hokli Lingga dkk yang kini duduk mewakili Penggugat dalam keseluruhan persidangan perkara yang dimaksudkan diatas.
    Memang adalah HAK Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut, tapi tujuan gugatan tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan tegaknya keadilan para pihak yang bersengketa yang keduanya adalah sama-sama sebagai Pengurus Wali Amanah warga GCM, tapi sepenuhnya untuk kepentingan pihak lain, yaitu PT. Duta Pertiwi. Artinya Penggugat tak lebih sebagai “alat” dari Pihak PT. Duta Pertiwi agar dirinya terus bercokol  di Rusun GCM, setidaknya mereka terus beragumentasi menunggu Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.  

5. PENGADILAN SESAT.

  1. Penggugat sebagai pihak yang berkompeten dibidang Rusun, mereka tahu persis dampak yang ditimbulkan dari peradilan yang kini tengah diperiksa oleh Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini, yaitu:
  2. Sesungguhnya bila tanpa ada gugatan ulang Nomer: 49/Pdt.G/2015/ PN.JKT.PST maka di Rusun GCM semestinya TIDAK ADA MASALAH apapun, dengan adanya  gugatan tersebut kini di Rusun GCM menjadi ADA MASALAH, antara lain munculnya Surat Kadis Peruhaman DKI Nomer: 492/-1.796.55. Tanggal 11 Februari 2015 yang telah menunjuk PT. Duta Pertiwi sebagai Pengelola dan mengatur pembayaran IPL hanya kepada PT. Duta Pertiwi Tbk.- Dengan dasar surat tersebut PT. Duta Pertiwi kini terus bercokol sebagai di Rusun GCM sebagai “Pengelola” Rusun GCM, tak peduli melanggar ketentuan UU NO.20/2011 itu sendiri.
  3. Dengan adanya Surat Kadis Perumahan DKI tsb, PT. Duta Pertiwi sebagai “Pengelola” melakukan pendholiman terhadap warga Rusun GCM selama 3 minggu, berupa pemutusan listrik disertai dengan perbuatan “Vandalisme” yaitu perusakan panel listrik serta pengerahan preman siang dan malam oleh Pengelola (PT. Duta Pertiwi) yang justru dikawal Petugas Polri, sebagaimana sejumlah gambar terlampir.
  4. Komisi Ombudsman RI kemudian turun tangan dengan menerbitkan Surat Nomer: 0274 / SRT / 2015 / BS.19 /Tim.V/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015 yang isinya memberi arahan untuk Kadis Perumahan segera merevisi surat tsb.
  5. Dan kemudian Menteri PU PR RI juga telah berkirim surat kepada GUB DKI dengan Nomer: HK 02.01- Mn/438. Tanggal 3 Juni 2015 yang isinya meminta agar GUB DKI memerintahkan Kadis Perumahan Dki segera merevisi surat yang dimaksudkan diatas.
  6. Lebih dari itu Kadis Perumahan DKI kemudian membikin keterangan Palsu dalam NOTA DINAS nya Nomer: 2346/-1.796.55 yang ditujukan kepada Gub DKI dengan tembusan salah satunya kepada Sekjen Kemen PUPR RI.

Dan karena tembusan Nota Dinas yang isinya dipalsukan tersebut, telah membuat Pejabat Tinggi di Kementerian PUPR RI larut membenarkan dan mendukung format RUA yang akan diselenggarakan oleh Pemda DKI yang dilingkungan PPPSRS yang sudah berbadan hukum, padahal lembaga tersebut (RUA) adalah illegal, apalagi bertujuan untuk menganulir keberadaan Kep GUB nomer 1029 Tahun 2000, sehingga akan lahir kerancuan hukum yang baru.

Dan atas perbuatan Kadis Perumahan tersebut salah satu Warga Rusun GCM a.n. Suresh Bhagwandas Bhavnani telah membikin LP di Bareskrim dengan Nomer: TBL/687/IX/2015/BARESKRIM Tanggal 29 September 2015 dengan Terlapor IKA LESTARI AJI dengan tuduhan Penyalahgunaan Wewenang dan Pemalsuan Keterangan yang dimuat dalam Nota Dinas tersebut.

Dengan opsi gugatan ditolak dengan NO kembali, warga GCM dan juga pemerintah terkait telah dirugikan. Disisi lain, bila gugatan ditolak bukan NO, warga akan terus di rugikan sampai ada putusan hukum berkekuatan tetap. Dan apalagi kalau gugatan DIKABULAKAN oleh majelis hakim maka nyata-nyata warga GCM dirugikan dalam waktu panjang karena realita dilapangan pihak Penggugat EKSISTENSINYA SEBAGAI SUBYEK HUKUM TIDAK BISA LAGI DIHIDUPKAN KEMBALI DENGAN PROSES HUKUM DAN ATAU DENGAN TINDAKAN KEKUASAAN NEGARA DALAM APAPUN,  artinya pihak yang diuntungkan bukan Penggugat sebagai pencari keadilan, tapi PT. Duta Pertiwi Tbk.

Dan Warga Rusun GCM akan terus terdholimi dan terus dijadikan obyek sapi perahan bisnis illegalnya, kalau dulu karena pemerintah tidak mampu menegakkan UU  karena yang dihadapi adalah Pemegang Kapital papan atas (PT. Duta Pertiwi Group Sinar Mas) sehingga mereka dengan bebas melakukan “Capital Violence” untuk menteror dan menekan warga Rusun GCM, menjadi akan lebih parah lagi ketika gugatan Nomer: 49/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST dikabulan akibat kedok pemalsuan keterangan dan rekayasan hukum, serta penyesatan tidak sempat diungkap dalam persidangan, sehingga akan terjadi  PENGADILAN SESAT.

6. KONFLIK KEPENTINGAN (Conflict of Interest).

Kuasa Hukum PENGGUGAT, Sdr. Hokli Lingga SH adalah pihak yang amat berkompeten dalam urusan Rusun, karena hampir semua rapat di Kantor Dinas Perumahan DKI.  Ybs juga  selalu bertindak sebagai Kuasa Hukum PT. Duta Pertiwi Tbk selaku Pengelola Rusun GCM dalam menghadapi warga.

Namun dalam Perkara Perdata No. 49/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST ybs. bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat yaitu Pengurus PPRS Demisioner (Pimpinan Agus Iskandar, Dkk) yang menurut UU NO.20/2011 adalah Wali Amanah Warga yang tugas dan kwajibannya mengurus dan membela kepentingan Pemilik/Penghuni GCM  yang haknya sedang selama belasan tahun diinjak-injak oleh PT. Duta Pertiwi Tbk dengan kejahatan bisnis ilegalnya. Lebih darin itu Direksi PT. Duta Pertiwi Tbk dan bonekanya sudah dibuatkan LP oleh sejumlah warga Rusun GCM yaitu LP sebagaimana yang dimasud diatas.

Kedudukan Sdr. Hokli Lingga S.H., selaku Pengacara Penggugat yang semestinya membela kepentingan warga yang dibayar dengan uang IPL yang dipungut dari warga Rusun GCM, dalam prakteknya justru berhadapan dengan kepentingan warga Rusun GCM sendiri, sebagaimana nampak dengan jelas dalam pertanyaan yang diajukan kepada Saksi nyata-nyata memperjuangakan kepentingan PT. Duta Pertiwi, sama sekali bukan memperjuangkan kepentingan warga Rusun GCM. Dan  inilah sejatinya Konflik Kepentingan.

Demikian, semoga apa yang saya sampaikan menjadi masukan Yang Mulia agar pengadilan ini tidak sampai menjadi pengadilan SESAT karena lepas dari missi utama Pengadilan, dan bahkan dijadikan alat oleh Kekuatan Kapital untuk melanggengkan bisnis illegalnya.

Jakarta, 8 – Oktober – 2015.

Tergugat:

 

(Saurip Kadi)

Sumber (silakan klik/tap disini) : ANDRIAN PDT 49 PENGADILAN SESAT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: