Tanya Jawab Rusun

Untuk bertanya jawab mengenai permasalahan rumah susun silakan akses (klik/tap) di link (Facebook) berikut ini:

https://www.facebook.com/rumahsusunsajalah

  1. Dalam Hal Rumah Susun kita masih memiliki segudang masalah yang Tidak atau belum jelas. Kita telah memiliki UU terbaru tentang Rumah Susun, UU no 20 tahun 2011. Sampai sekarang belum terbit Peraturan Pemerintah Untuk lebih menjelaskannya. Konsep telah disusun lama, tetapi Kenapa PP Tidak kunjung terbit. Apa masalahnya? Layak kita menduga Ada Tarik ulur kepentingan yg menjadi alasannya. Terutama keadaan dimana para pembeli minim jaminan Dan perlindungan Seperti tergambar sbb.
    Status Tanah dimana Rusun dibangun banyak yg Tidak jelas.
  2. Praktek penjualan Rumah Susun belum diatur Dmk sehingga pembeli Ada jaminan apabila penjual gagal membangun, atau Ada keterlambatan dalam pembangunan.
  3. PPJB yang biasa dipakai Kebanyakan melindungi penjual Dengan segala ancaman sanksi apabila pembeli Ada wan prestasi, sanksi bagi penjual hampir Tidak ada. PPJB memuat banyak Hal yang sebenarnya bukan urusan Jual beli tetapi urusan pengelolaan.
  4. Pasal penting dalam UU Tidak diterapkan oleh penjual, Misalnya ttg Perhimpunan pemilik Dan Penghuni, atau PPPSRS. Hak pemilik Dan Penghuni telah direbut oleh penjual Dengan banyak cara shg praktis penjual tetap menguasai atas barang yang telah dijualnya. Bahkan berani menuliskan dalam laporan keuangan Untuk kepentingan Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa Ada sanksi Dari yg berwenang.
  5. Aturan ttg keterbukaan informasi Tidak dijalankan, Misalnya hak pembeli atas keterbukaan pengelolaan uang Tidak berjalan. Laporan keuangan masih banyak yg mysterious.
  6. Hak pembeli menjadi tuan Rumah di Rumah sendiri, Tidak berjalan. Aturan ttg pengelolaan benda Bersama, daerah Bersama yg mestinya dilakukan PPPSRS yg mewakili pembeli/penyewa malah dilakukan PPPSRS buatan penjual yg Tidak mewakili pembeli/penyewa. Misalnya hak menetapkan biaya pengelolaan, hak membuka tender Untuk menentukan pengelola, Praktis lewat PPPSRS buatannya, penjual memilih pengelola tanpa melibatkan para pembeli/penyewa. Demikian juga dalam Hal pajak, masih Ada yg seharusnya tanpa PPN dikenai beban PPN.
  7. Ada praktek premanisme terhadap pemilik/Penghuni yg sadar Hukum atau kritis.
  8. Pemerintah sampai sekarang membiarkan praktek ilegal ” penjual Memakai aliran listrik Dan air sebagai senjata Untuk memaksakan kehendaknya” yg sebenarnya bukan haknya. Dalam UU 30 tahun 2009 telah diatur jelas ttg sanksinya tetapi Tidak dijalankan. Sampai sekarang sdh berjalan Lima tahun tetap saja Pemerintah Tidak Peduli.
  9. Sementara oknum Penegak Hukum asyik berkolaborasi Dengan para penindas, dg berbagai alasannya.
  10. Sebagian Besar pembeli/penyewa putus Asa Dengan pelanggaran yang terstruktur, sistemik Dan masive, yang dilakukan penjual. Karena melihat perjuangan kawan kawan yg belum menampakkan hasil. Para penjual Dengan organisasi Dan kemampuan uang yang hampir tanpa batas selalu dapat menggagalkan upaya para pejuang keadilan.
  11. Masih harus dilakukan perjuangan yang berat Dan panjang bagi para pencari keadilan.
    Kami mencoba berusaha membantu para korban se mampu kami. Selamat berjuang.

Semua Kok Bermasalah - Rusun

Modus Operandi Pengembang Hitam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: