Penghuni Apartemen Gading Mediterania Paksa Ketua PPRS Mundur

Selasa, 24 Mei 2016 04:15

Penghuni Apartemen Gading Mediterania Paksa Ketua PPRS Mundur
Wartakotalive.com/Panji Baskhara Ramadhan
Salah seorang pengelola apartemen Gading Mediterania bersama Camat Kelapa Gading, Abdul Chalik, dan Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Argo Wiyono.

WARTA KOTA, KELAPAGADING– Ratusan penghuni Apartemen Gading Mediterania meluapkan emosinya terhadap pihak pengelola di Basement I Ruang Balai Warga Apartemen Gading Mediterania, Jalan Boulevard Bukit Gading Mediterania, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (23/5/2016), malam.

Pengelola apartemen dinilai tak punya sikap dan pertanggungjawaban pihak terhadap bobroknya fasilitas apartemen tersebut.

Alhasil, musyawarah yang kerap berujung deadlock ini pun, membuat warga memaksa Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS), Paulus, untuk mengundurkan diri malam ini juga bersama keenam pengurus PPRS lainnya.

“Kalian ini harus mundur dong. Ini nggak fair. Warga di sini selama bertahun-tahun sudah gerah sama ketujuh pengurus ini. Tolong pak Camat, Pak Polisi, kami sudah gerah sama mereka ini.”
“Fasilitas apartemen bobrok, sampai lift sering anjlok ini mana ada perbaikan?” teriak salah seorang penghuni di depan Paulus, Camat Kelapa Gading, Abdul Chalik, dan Kelapa Gading’>Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Argo Wiyono.

Paulus dengan keenam pengurus PPRS lainnya nampak pucat saat mendapat caci makian yang keluar dari mulut para penghuni apartemen ini.

Abdul Chalik, Argo, dan instansi lainnya juga terus berdiskusi di meja musyawarah yang disediakan warga.

Hingga tengah malam ini, warga masih menunggu pihak pengurus PPRS Apartemen Gading Mediterania Residence untuk mengundurkan diri diatas hitam dan putih.

Penghuni pun mengancam tak pulang sebelum pihak pengurus bersama ketua PPRS menyatakan pengunduran dirinya secara lisan dan tertulis.

Penulis: Panji Baskhara Ramadhan
Editor: Suprapto

Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/2016/05/24/penghuni-apartemen-gading-mediterania-paksa-ketua-pprs-mundur

TEMBOK BERLIN DI SARUSUN JEBOL!

Jakarta, 24 Mei 2016, jam 01:30

“TEMBOK BERLIN” ITU JEBOL

Dimulai dari pemberitaan http://wartakota.tribunnews.com/2016/05/23/ratusan-penghuni-apartemen-gading-Mediterania-emosi yang mewartakan perjuangan warga Gading Mediterania Residences (“GMR”) di Kelapa Gading Barat, disusul oleh pesan Whatsapp Ananda Ongko Diputro sebagai berikut:

Dengan penuh semangat warga GMR sampai pikul 01:30 pagi ini akhirnya berhasil menekan ketua PPPRSR GMR Paulus Hersutanta untuk mengundurkan diri disaksikan Danramil, Kapolsek, Camat dan Lurah Kelapa Gading. Akhirnya mulai terbit titik terang PPPSRS GMR milik APG sudah mulai tumbang. Bagaimana warga apartemen lain?

Terima kasih banyak untuk Forkom GMR Pak Anil dan Kawan-kawan, serta dukungan yang lain. AYO jadikan momentum ini suatu tonggak baru. Pesan Pak Ketua sangat benar, “Warga Bersatu Tidak Bisa Dikalahkan!”. Tularkan semangat ini ke warga lain.

PESAN KAPPRI

“TEMBOK BERLIN ” di GMR yang dibangun APG ini merupakan tembok yang sangat kuat. Persatuan dan kekompakan warga  mampu menjebolnya.Harus kita buat “EFFECT DOMINO”, perjuangan seperti GMR menular keseluruh kawasan rusun di Indonesia untuk merobohkan ” TEMBOK BERLIN” yang lain. Hanya butuh satu “BERSATU DAN KOMPAK TERARAH SESUAI UU NO.20 TAHUN 2011″. Dalam  perjuangan MOMENTUM TIDAK BOLEH TERPUTUS. Untuk terjadinya seperti GMR ini, membutuhkan waktu lebih dari empat tahun berjuang dengan tokoh Pak Anil dan Pak Ananda, yang mampu menularkan api perjuangan kepada kawan-kawan di GMR. Berikutnya harus dibongkar AD ART dalam 3 hal, untuk agar memuat,
1. Hanya Pemilik yang menghuni yang wajib membentuk PPPSRS. Tidak ada pihak yang lain.
2.Hanya Pemilik yang menghuni yang memiliki hak memilih dan dipilih dalam pendirian maupun pemilihan pengurus PPPSRS. Penghuni Non Pemilik tidak memiliki hak memilih dan  dipilih.
3. Dalam hal pemilihan tidak berlaku surat kuasa, pemilik hak suara harus datang sendiri ke bilik suara untuk menjalankan haknya seperti Pemilu maupun Pilkada. Azas pemilihan adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Hilangkan kata ” terutama” yang ditambahkan pelaku pembangunan kepada pasal 74 ayat (1) UU 20 tahun 2011 agar murni dan konsekuen.

KAPPRI menunggu gerakan serupa di kawasan lain.Mumpung APG sedang sibuk berurusan dengan KPK. Selamat berjuang.

WARGA BERSATU TAK DAPAT DIKALAHKAAN!

http://www.kappri.org

Kesal Keluhannya Tak Ditanggapi, Pengelola Aparteman Mediterania Digeruduk warga

IMG-20160518-WA0017

Rkn – Kesal terhadap pengelola aparteman Mediterania, ratusan penghuni menggelar aksi demo. Pasalnya, mereka mengaku setiap kali naik lift di aparteman tersebut mereka takut kalau-kalau akan jatuh.

Seperti yang terjadi pada Senin (16/5), sekitar pukul 13.00, 5 warga penghuni aparteman tersebut terjebak lift yang jatuh dari lantai 25 hingga lantai 12.

“Aksi ini kami lakukan karena khawatir jangan-jangan lift saat kami tumpangi jatuh,”kata Frengki salah seorang penghuni aparteman.

Kondisi ini menurutnya sudah beberapa kali disampaikan kepada pihak pengelola namun, tidak pernah ditanggapi. Mereka seakan-akan hanya cuek saja. (Am/d)

Sumber: http://www.rubrikkotanews.com/2016/05/18/kesal-keluhannya-tak-ditanggapi-pengelola-aparteman-mediterania-digeruduk-warga/

Sering Dikecewakan Warga Apartemen Gading Mediterania Mengaku Tak Percaya Pengurus PPSR

IMG-20160524-WA0004

Rkn– Meski Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Aparteman Gading Mediterania, Paulus Hersutanta, siap mundur, namun tidak serta merta warga puas.

Sebab mereka tidak yakin hal ini akan dilakukan, sebab warga sudah beberapa kali dikecewalan. “Kami tidak serta merta percaya dengan pernyataan ini. Meski begitu kami akan tetap menunggu hasil pertemuan nanti, yang jelas kami warga disini tetap menginginkan mereka legowo untuk segera mundur,”kata Mega, salah seorang warga.

Diakui oleh Mega, memang warga penghuni aparteman ini sudah beberapa kali dikecewakan oleh pengurus PPRS. Maka dari itu kami butuh surat perjanjian hitam diatas putih.

Perjanjian ini perlu dilakukan dengan tujuan agar warga bisa minta pertanggungjawaban kepada para pengurus. “Meski sudah ada surat perjanjian terkadang mereka mengingkari janji. Maka dari itu kami semua menuntut agar mereka bertujuh segera turun dari pengurus PPRS,”kata wanita itu dengan lantang.
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Frans, dia juga mendesak pengurus itu segera mengundurkan diri. “Kami warga disini sudah capek, lapor kesana kemarin tidak ditanggapi. Makanya kami sepakan untuk minta mereka mundur,”tegasnya. (Am/d)

Sumber: http://www.rubrikkotanews.com/2016/05/24/sering-dikecawakan-warga-apartemen-gading-mediterania-mengaku-tak-percaya-pengurus-ppsr/

Dianggap Bikin Bobrok Fasilitas, Tujuh Pengurus PPRS di Apartemen Gading Mediterania Didesak Mudur

Rkn– Camat Kelapa Gading, Abdul Chalik, Kapolsek Metro Kelapa Gading, Kompol Argo Wiyono serta Danramil Kelapa Gading, Mayor Inf Edy Purwoko, sebagai tim penengah kasus persoalan di Apartemen Gading Mediterania, sempat kewalahan menghadapi luapan emosi penghuni apartemen Gading Mediterania.Sedangkan pihak juga pihak pengelola hanya bisa terdiam melihat emosi warga. Bahkan mereka , tak bisa menjawab apa yang menjadi keluhan-keluhan para penghuni aparteman tersebut.

“Semenjak tahun 2004, tujuh orang pengurus PPRS ini malah membuat fasilitas apartemen bobrok. Kepengurusan ini juga membuat Iuran Pemeliharan Lingkungan (IPL) naik hingga 40 persen setiap tahun. Bahkan pada bulan Februari 2015 kembali naik 43 persen dari 11.500 naik menjadi Rp 15.500,” kata Hera,27.

Bukan hanya itu semenjak kepemimpinan mereka itu penghuni aparteman anjloknya lift terutama di Tower A dan C. Bahkan terakhir terjadi pada Sabtu (21/5), sekitar pukul 21.15 Lift di Tower C anjlok.

Parahnya lagi saat lift itu anjlok seluruh Intercom tidak satupun yang berfungsi. “Kami sempat mencoba protes, CCTV gak aktif pula. Masalah listrik juga, kita sering bayar listik, namun sering mati. Air juga dimatiin. Bayar padahal gak pernah telat,” ucap Winda warga lainnya. (Am/d)

Sumber: http://www.rubrikkotanews.com/2016/05/24/tujuh-pengurus-pprs-di-gading-mediterania-dianggap-bikin-bobrok-fasilitas/

 

Ratusan Penghuni Apartemen Gading Mediterania Emosi

Senin, 23 Mei 2016 23:23
Ratusan Penghuni Apartemen Gading Mediterania Emosi

WARTA KOTA, PALMERAH— Ratusan penghuni Apartemen Gading Mediterania meluapkan emosinya terhadap pihak pengelola di Basement I Ruang Balai Warga Apartemen Gading Mediterania, Jalan Boulevard Bukit Gading Mediterania, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (23/5/2016), malam.

Luapan emosi para penghuni yang diketahui tak adanya sikap dan pertanggungjawaban pihak pengelola terhadap bobroknya fasilitas apartemen tersebut, membuat pihak kepolisian, kecamatan, hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI) turun tangan.
Pantauan Warta Kota, penghuni apartemen Tower A, B, C dan tower lainnya berteriak meminta pertanggungjawaban pihak pengelola terhadpa bobroknya fasilitas apartemen yang diketahui memiliki 1500 unit tersebut. Para penghuni ini menyerukan juga untuk mengganti tujuh orang yang mengaku sebagai Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS).

Pasalnya ketujuh orang tersebut bukan merupakan warga asli penghuni apartemen yang dipilih langsung oleh warga. Perlu diketahui juga, hanya satu dari tujuh PPRS yang merupakan warga asli penghuni apartemen yang dikelola oleh Prima Buana Internusa anak perusahaan dari Agung Podomoro Land (APL).

Terlihat Camat Kelapa Gading, Abdul Chalik, Kapolsek Metro Kelapa Gading, Kompol Argo Wiyono beserta personel TNI lainnya kewalahan menghadapi luapan emosi penghuni apartemen Gading Mediterania. Terlihat juga pihak pengelola hanya bisa terdiam melihat emosi penghuni, hingga dan tak bisa menjawab keluhan-keluhan penghuni lainnya.
“Semenjak tahun 2004, tujuh orang pengurus PPRS itu justru membuat bobrok fasilitas apartemen di sini. Kedua, pengurus-pengurus membuat Iuran Pemeliharan Lingkungan (IPL) naik hingga 40 persen setiap tahun. Terkahir naik bulan Februari 2015 naik 43 persen atau naik dari 11.500 naik menjadi Rp 15.500,” kata Hera (27) penghuni Tower A Gading Mediterania Kelapa Gading.

Menyinggung permasalahan kebobrokan fasilitas apartemen, Winda (53), penghuni Tower C mengaku sering anjloknya lift di Tower A dan C. Terakhir, diakui Hera, anjloknya lift terjadi di Tower C pada Sabtu (21/5/2016), sekitar pukul 21.15 WIB.
“Saya bersama anak kedua saya, Benaya (11). Terjebak di lift. Intercom pun saya pencet-pencet gak berfungsi. Saya coba protes, CCTV gak aktif pula. Masalah listrik juga, kita sering bayar listik, namun sering mati. Air juga dimatiin. Bayar padahal gak pernah telat,” ucap Winda di Ruang Balai Warga.

Hingga kini, suasana di Balai Warga Apartemen Gading Mediterania masih memanas. Pihak kepolisian hingga TNI masih berjaga-jaga dan berupaya meredam emosi penghuni terhadap pengelola apartemen.

Penulis: Panji Baskhara Ramadhan
Editor: Suprapto

Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/2016/05/23/ratusan-penghuni-apartemen-gading-mediterania-emosi

Kesulitan Hukum Pembeli Rusun, Pemerintah Belum Hadir

Demo di KPK 8 April 2016 a

Jakarta, 13 Mei 2016

Kesulitan Hukum yang dialami para pembeli Rusun timbul akibat dari hal-hal berikut:

  1. Pada saat membeli Rusun, umumnya para Pembeli buta sekali terhadap Undang-undang atau Hukum yang berlaku terhadap Rumah Susun.
  2. Para pembeli menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB menyimpang yang mengandung banyak klausul baku yang sebenarnya dilarang oleh UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena pembeli telah  menandatangani PPJB yang panjang lebar, tulisan kecil, didesak kenaikan harga, dan tidak boleh dibawa pulang, akibatnya Penjual selalu memakai PPJB itu sebagai alat paksa kepada para pembeli. Akibat selanjutnya para pembeli menjadi terhalang untuk menjalankan haknya sebagai Konsumen.

    PPJB yang benar harusnya tidak mengandung peraturan maupun sanksi-sanksi tentang Hal Hal yang berhubungan penghunian maupun pengelolaan Rusun Nantinya. PPJB yang menyimpang sebenarnya batal Demi Hukum, namun yang Demikian itupun para pembeli tidak tahu.

  3. Karena para Pembeli buta Hukum, mereka tidak tahu bahwa wajib berhimpun dalam Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau PPPSRS Seperti tertera pada Pasal 74 ayat (1) UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
    Dalam UU itu PPPSRS diberi status Badan Hukum, sebagai representasi yang sah secara Hukum  dari seluruh Pemilik dan Penghuni, untuk menjalankan segala sesuatunya untuk Kepentingan Bersama, diluar Rapat Umum Anggota. Jadi terdapat kekosongan dalam kesadaran Hukum tentang Rumah Susun di kalangan para pembeli.
  4. Ketidak Sadaran Hukum para pembeli ini dimanfaatkan oleh penjual Rusun atau pelaku pembangunan Dengan cara sbb:

    a. Meski Pasal 75 ayat (1) UU 20 tahun 2011 mengatakan bahwa elaku pembangunan wajib memfasilitasi Terbentuknya PPPSRS , hanya memfasilitasi, tetapi ia malah membentuk dan menguasai PPPSRS yang dibentuk secara diluar prosedur Hukum, tetapi menjadi kenyataan yang berlangsung puluhan tahun dan diakui para pemilik.
    b. Pelaku pembangunan MEMBUAT aturan tata tertib Rapat Umum, menyelenggarakan Rapat Umum anggota dan mengesahkan AD dan ART padahal secara Hukum yang boleh menyelenggarakan Rapat Umum Pembentukan PPPSRS hanyalah para pemilik yang sekaligus sebagai Penghuni Rusun. Para Penghuni non pemilik oleh UU tidak diberikan hak suara memilih dan dipilih dalam Rapat Pembentukan PPPSRS karena mereka bukan pemilik.
    Pelaku pembangunan atau penjual, apabila masih punya unit yang belum dijual secara Hukum ia hanya ber-status pemilik atas unit nya. Seperti halnya para pembeli. Tidak Ada Pasal yang mengatakan Bahwa penjual boleh membentuk PPPSRS karena hak suaranya hanya satu.
    c. Yang menyedihkan lagi, Pemda DKI Jakarta melalui tangan Dinas Perumahan dan Gedung mengesahkan dan mengakui adanya PPPSRS, tata tertib Rapat Umum dan AD ART bentukan penjual atau pelaku pembangunan yang nyata-nyata merugikan posisi Hukum para pembeli.
    Pengesahan Pemda ini selalu menjadi senjata pamungkas bagi penjual Rusun atau pelaku pembangunan bila Ada pembeli yang melakukan protes kepadanya.
    d. Dalam AD ART yang disahkan itu mengandung tiga penyimpangan UU yang sangat nyata yaitu:
    Satu. Kepemilikan hak suara dalam Rapat Umum didasarkan atas Nilai Perbandingan Proporsional atau NPP. Dengan demikian siapa yang kaya, banyak punya unit memiliki hak suaranya  lebih dari yang punya hanya satu unit. Ini berlawanan dengan Perpu No. 1 Tahun 2014 serta UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan dimana azas pokok pemilihan adalah langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. UU Pemilihan Tidak melihat banyaknya harta seseorang dalam hak pilih. Hak pilih seseorang yang benar adalah berdasar Satu Nama Satu Hak Suara. Ini dapat dilihat pada Perpu No 1 Tahun 2014 serta dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
    Dua. Penggunaan hak suara dapat diwakilkan dengan cara memberi Surat Kuasa. Ini juga berlawanan dengan ketentuan dalam UU Pemilihan, dimana Pemilik Hak Pilih harus datang sendiri ke bilik suara bila ingin menggunakan hak pilih nya.
    Tiga. Penyelewengan Hukum atas Pasal 74 ayat(1) UU No 20 Tahun 2011 yang berbunyi ” Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS” dengan menambahkan kata” terutama” didepan kalimat asli ayat tersebut menjadi “Terutama pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS”. Dengan Penambahan kata “terutama” itu akibatnya siapa saja wajib membentuk PPPSRS.
    Empat. Keadaan lemahnya posisi Hukum para pembeli ini lebih diberatkan lagi dengan Aksi penjual untuk menunda pemecahan sertifikat kepemilikan untuk memungkinkan dibuatnya Akte Jual Beli yang Kemudian harus disusul Balik Nama kepemilikan. Dan karena mundurnya pemindahan hak ini kemudian pelaku pembangunan masih bisa mendaftarkan Rusun yang telah dilunasi para pembeli, sebagai miliknya dalam penghitungan asset dalam laporan keuangan dalam Penawaran Umum Perdana maupun Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Karena tertundanya pengalihan hak milik (dalam sertfikat) yang sangat mungkin disengaja penjual, pembeli yang telah bayar lunas dikatakan bukan pemilik.  Karena tidak memiliki sertifikat. KUH Perdata mengatakan bahwa pembeli yang telah membayar lunas barang yang dibeli ia dinyatakan sebagai pemilik sah atas barang yang dibeli. Ini merujuk pada KUH Perdata Pasal 1474, 1475, 1477, 1482.

  5. Para Pemilik telah MEMBUAT protes dan minta kebenaran ditegakkan tetapi sampai sekarang belum berhasil karena Pemerintah belum membantu dan tetap mengakui pelaku pembangunan sebagai pemilik PPPSRS serta tata tertib Rapat serta AD ART yang dibuat pelaku pembangunan.
  6. Para pemilik yang sadar Hukum berupaya dengan keras membentuk PPPSRS secara taat Hukum, tetapi sampai sekarang belum disahkan atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Dinas Perumahan pura-pura berlaku tidak memihak dengan cara menjadi penengah antara PPPSRS milik pelaku pembangunan dengan PPPSRS asli milik para pemilik Rusun.

    Sebenarnya Pemerintah mestinya menjadi eksekutor Hukum bukan menjadi penengah antara si Pelanggar Hukum melawan si Taat Hukum. Sangat menyedihkan bahwa para oknum Pemegang  kekuasaan eksekutif sepertinya berpihak kepada pelanggar Hukum dan tidak mengusahakan penegakan Hukum seperti seharusnya.

  7. Para pembeli karena kurang tahu Hukum, biasanya tidak memasalahkan Dasar penyimpangan Hukumnya tetapi hanya keberatan atas akibatnya yang langsung mengenai dirinya, seperti:
    a. Tampilnya  pengelola menjadi penguasa di Rusun mewakili pelaku pembangunan. Memang UU mewajibkan pelaku pembangunan melakukan pengelolaan Rusun paling lama satu tahun dalam masa transisi, sebelum PPPSRS terbentuk. Tetapi setelah itu ia wajib mengalihkan hak pengelolaan kepada representasi para pemilik atau gabungan pemilik yaitu PPPSRS.
    b. Pengelola atas nama pelaku pembangunan, selalu secara sepihak menaikkan Tarif Iuran Pengelolaan Lingkungan, atau IPL tanpa Konsultasi dengan para pemilik. Sebagai Gambaran, di kawasan yang telah diatur para pemilik sendiri seperti Menara Latumeten dan Gading Icon IPL hanya sebesar Rp 7000,-/ m2/ bulan tetapi di kawasan yang masih dikuasai PPPSRS pelaku pembangunan kebanyakan IPL sebesar antara Rp 16.000.- sampai Rp 20.000,- per m2 per bulan. Bahkan di Thamrin City dan Plaza Kenari Mas IPL sebesar Rp 60.000.- per m2 per bulan.

    Di Menara Latumeten dan Gading Icon Penghuni membayar listrik dan air sebesar Tarif resmi Pemerintah, tetapi di Kawasan lain yang masih dikuasai PPPSRS pelaku pembangunan dari harga itu masih ditambah  sebesar 37 sampai 50 persen. Sinking fund yang seharusnya Tidak boleh dipakai karena sebagai dana cadangan untuk perbaikan besar malahan dipakai oleh Pengelola atas Nama pengembang. Dari situasi ini Menara Latumeten dan Gading Icon memiliki saldo Cukup Besar (milyaran Rupiah) sedangkan di Kawasan lain selalu defisit. Bahkan di ITC Mangga Dua dikabarkan Bahwa PPPSRS yang dibentuk pengembang berhutang Rp 100 Milyar, yang harus di tanggung para pemilik. Di banyak kawasan yang dikelola pelaku pembangunan, pertanggung jawaban penggunaan uang pemilik dan penghuni tidak pernah dilakukan, meski dituntut para pemilik. Beberapa pemilik yang memprotes penyimpangan Hukum ini, ada yang malah diintimidasi dengan cara dimatikan listrik dan airnya sampai sekarang selama lebih setahun. Pemilik ini pernah menggugat pelaku pembangunan karena ukuran unitnya lebih kecil dari yang tertera dalam sertifikat, dan ia dimenangkan hakim serta uang pembeliannya, sebagian  harus dikembalikan oleh  penjual. Modus Pemadaman listrik dan air ini terjadi di mana-mana. Walaupun UU 30 Tahun  2009 menyebutkan Bahwa  yang berwenang atas listrik adalah negara, karena merupakan kebutuhan pokok vital masyarakat.

    Masih banyak lagi bermacam-macam kasus Penyelewengan Hukum misalnya  status Tanah dimana Rusun berdiri juga tidak pernah dibuka penjual, dan pembeli baru terkaget-kaget selama 20 tahun kemudian pada saat SHGB harus diperpanjang. Tahunya Tanah dimana Rusun dibangun adalah Tanah Pemeritah yang hanya dipinjam pakai oleh pelaku pembangunan.

    Dapatlah kita Bayangkan kesulitan para Pemilik dan Penghuni Rusun yang berstatus belum merdeka di negara merdeka berdasar Hukum ini.
    Dipakai kata “Belum Merdeka” karena sebenarnya mereka masih dalam status seperti terjajah, bedanya bukan oleh Belanda atau Jepang tetapi oleh Bangsa sendiri.
    Sekarang para terjajah sudah tidak mungkin  lagi mengangkat senjata atau bambu runcing melawan penjajah dalam negara hukum Indonesia seperti dulu karena akan dilabeli anarkhis, teroris, pelanggar Hukum , pengacau, yang perlu dihukum, dan lain sebagainya.

    Sebenarnya dengan adanya OTT oleh KPK terhadap anggota DPRD DKI Dan Petinggi pengembang Besar,  terus terang seperti memberi harapan kepada para pembeli Rusun yang telah lama merana. Tetapi Bisanya hanya menunggu perkembangan proses di KPK. Yang terendus KPK baru puncak gunung esnya pelanggaran hukum yang muncul dipermukaan, sedangkan yang dibawah permukaan, amat sangat lebih Besar.

    Mereka tinggal berharap Pemerintah turun tangan untuk menegakkan Hukum secara murni dan konsekuen, agar penjajahan terhadap mereka bisa berakhir.

    Juga mereka berharap agar PERS sebagai lembaga penyebar informasi objektif dan benar untuk Pembentukan opini kebenaran serta Kontrol  Sosial kemasyarakatan melakukan Peran luhurnya secara bertanggung jawab untuk tidak terpengaruh pihak manapun.

    Semoga tulisan ini dapat menggugah nurani pihak-pihak yang belum sadar dan ikut berperan dalam terjadinya petaka ini. Selamat berjuang . Salam KAPPRI.

    Ditulis oleh dr. Krismanto Prawirosumarto, KTP DKI No 3175100304480001 HP 0818971531.

Kegiatan di Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Jakarta, 4 Mei 2016

Dengan ini saya laporkan kegiatan sewaktu di Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN )(4 Mei 2016). Rupanya memang kegiatan ini rutin menghabiskan APBN dan masuk dalam program kegiatan mereka.

  • Di acara ini dari 15 (lima belas) perusahaan properti yang diundang hampir tak ada yang hadir.
  • Undangan selain perusahaan properti pada hadir. Jadi suasana tenang, biasa, tanpa ada gejolak.
  • Paparan BPKN boleh dikatakan sesuai pemahaman kita.
  • Paparan PUPera sangat teknis dan kurang menyentuh kebijakan yang dijalankan.

KAPPRI menyampaikan 3 pokok penyimpangan Hukum yang ada di AD ART buatan pengembang yang disahkan oleh Pemda DKI, yaitu:

1. NPP sebagai dasar hitung hak suara.
2. Pemberlakuan Surat kuasa dalam melaksanakan hak suara.
3. Penambahan kata “terutama ” pada Pasal 74 ayat (1) UU 20 tahun 2011.

Juga penyimpangan dalam PPJB yang banyak Klausul Baku yang menyimpang demi penguatan posisi pelaku pembangunan selaku penjual dan pelemahan posisi Pembeli.

Saya juga sempat berdiskusi dengan BTN (Bank Tabungan Negara), tentang kemungkinan diadakan Bank Kustodian, untuk menyimpan uang angsuran para pembeli Properti agar lebih aman, tidak langsung dibayarkan kepada Penjual. Katanya untuk Konsumen yang Nasabah BTN telah diamankan dengan cara penyerahan dana kepada Penjual, bertahap sesuai perkembangan proyek.

KAPPRI juga menerima pengaduan dari Basyura City yang belum selesai dibangun.
Disana perusahaan pemasarannya lari meninggalkan hutang pada pengembang, kalau saya tidak salah mencapai puluhan milyar, yang kemudian piutang pengembang itu dibebankan kepada Pembeli secara Proporsional sebagai tambahan kewajiban. Ada yang kena tambahan kewajiban sampai 75 juta per unit. Anehnya hampir semua mau, karena diancam kehilangan unit pesanannya kalau tidak mau/tidak setuju.

Hanya tersisa satu pembeli yang menolak yang tadi mengadu bersama dengan lawyer nya.
Hasil Tanya jawab dan diskusi, katanya semua masuk catatan Panitia, yang sanggup akan berusaha sebisanya untuk upaya perbaikan, Walau kekuasaannya hanya sebatas memberi rekomendasi saja.

Kita juga tak boleh terlalu optimis, tetapi kita menunggu saja untuk TINDAK LANJUT-nya.
Demikia laporan kegiatan ini. Selamat berjuang!!!

Salam KAPPRI

http://www.kappri.org

Website BPKN: http://www.bpkn.go.id

Ini Respons Jokowi Untuk Masalah Pengelolaan Rusun (Bisnis.com)

Anugerah Perkasa Minggu, 24/04/2016 08:17 WIB

Ini Respons Jokowi untuk Masalah Pengelolaan RusunIlustrasi-Rusun Antara


Bisnis.com,
JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberikan respons terhadap persoalan yang dihadapi penghuni rumah susun terkait dengan pelbagai masalah yang dalam pengelolaannya.

Hal itu disampaikan Kementerian Sekretaris Negara melalui surat yang diperoleh Bisnis.com. Surat itu bernomor B-773/Kemensetneg/D-2/DM.05/02/2016 tertanggal 17 Februari 2016, yang ditujukan pada Kepala Polres Metro Jakarta Utara.

Surat itu diadukan oleh Anil Chandanani, penghuni Rumah Susun Gading Mediterania Residences, di kawasan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Surat itu dikirimkan pada 8 Januari 2016 untuk Presiden Joko Widodo.

Surat Anil menyatakan bahwa dirinya dan warga penghuni lainnya tidak merasakan kemerdekaan di rumah mereka sendiri karena adanya dugaan pemerasan dan intimidasi oleh pengelola. Di antaranya soal Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL); hak pengelolaan benda bersama, pertelaan yang tak pernah diberikan hingga aturan yang menyimpang.

Kementerian Sekretaris Negara menyebutkan bahwa Presiden telah menerima pengaduan dari Anil tersebut. Lembaga itu menyebutkan pada intinya penghuni meminta perlindungan hukum terkait dengan adanya dugaan intimidasi dan pemerasan yang dilakukan oleh pengelola rumah susun.

“Sehubungan dengan itu, kami lampirkan copy surat dimaksud untuk kiranya mendapatkan penangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Hadi Nugroho dalam surat tersebut, yang dikutip Minggu (24/4/2016).

Kementerian Sekretariat Negara juga menyatakan mengacu pada peraturan Menteri PANRB mengenai Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah, hasil pengaduan itu agar dapat disampaikan ke lembaga tersebut. Menurut Hadi, hal itu akan menjadi bahan laporan Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden.

Sebelumnya, Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (Kappri) juga melaporkan dugaan korupsi dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh para pengelola rumah susun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kappri menyatakan sedikitnya terdapat pelbagai masalah korupsi, tata kelola yang buruh dari pelbagai pengelolaa di 30 kawasan rumah susun di Jakarta.

Sumber: http://properti.bisnis.com/read/20160424/49/541078/ini-respons-jokowi-untuk-masalah-pengelolaan-rusun