Tag Archives: apartemen

Bahan Pengaduan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

logo-kpk

Yang Terhormat para Pejuang Rusun,

Saat ini telah tiba kesempatan kita untuk mengadu dengan mengirimkan SURAT ke KPK. Untuk memberikan bukti kerjasama busuk antara aparat dengan pengembang nakal. Jangan sampai momentum ini lewat begitu saja.

Fakta yang dapat mendukung bukti laporan kepada KPK:
1. Bahwa pengadu adalah pembeli Rusun, KTP,  bukti PPJB, AJB atau Sertifikat. Pembeli telah membayar lunas dengan uang sendiri, atau pinjaman bank.
Hak sebagai pembeli adalah:
a. Hak memiliki barang yang dibeli
b. Hak memanfaatkan barang yang dibeli, bisa dihuni atau disewakan
c. Hak mengelola atas barang yang dibeli
d. Hak hipotik atas barang yang dibeli
e. Hak untuk memindahkan hak atas barang yang dibeli dengan cara hibah, menjual, mewariskan seluruh hak perdata yang dilindungi undang-undang perdata ini tidak dapat dinikmati karena penjual menunda AJB, sertifikat dan balik nama dan mengatakan pembeli bukan pemilik

2. Pembeli adalah warga negara yang mempunyai hak:
a. Hak memilih dan dipilih
b. Hak menyatakan pendapat
c. Hak berkumpul dan berserikat
d. Hak bebas dari kekurangan
e. Hak bebas dari rasa takut/intimidasi/teror
f. Hak bebas mengejar kebahagiaan
g. Hak azasi manusia
Hak-hak itu tidak dapat dijalankan karena dilarang/dihilangkan oleh pelaku Pembangunan/Pengelola yang melawan hak-hak yang tercantum dalam UUD 45.

3. Pembeli adalah KONSUMEN yang dijamin haknya oleh UU Perlindungan konsumen, hak yang tidak diberikan seperti:
a. Hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Selalu terganggu bila tinggal di Rusun yang dibeli
b.Hak untuk memilih barang/jasa sesuai dengan Nilai
c. Hak informasi yang jelas  dan jujur mengenai kondisi barang yang dibeli
d. Hak didengar pendapat dan keluhan atas barang/jasa yang dibeli
e. Hak mendapat advokasi dan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
f. Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
g. Hak diperlakukan dan di layani secara benar, jujur, tidak diskriminatif
h. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi penggantian bila barang yang dibeli tidak sesuai
i. Hak-hak lain yang diatur UU lain.

4. Undang-Undang 20 Tahun 2011 Pasal 74, 75, 76, 77
a. Tentang kewajiban pelaku pembangunan memfasilitasi pembentukan PPPSRS yang tidak pernah dijalankan, justru diartikan bahwa kalau pelaku pembangunan tidak mengijinkan, para pembeli dilarang membentuk PPPSRS. Buktinya pelaku pembangunan membentuk PPPSRS sendiri, dengan mendudukkan pegawainya sebagai Pengurus.
b. Pelaku pembangunan merasa berhak membentuk PPPSRS dengan Rekayasa Surat kuasa yang melanggar UU.
c. Bila para pemilik/pembeli menjalankan kewajibannya membentuk PPPSRS, dihalangi, dilarang, dibuatkan kembarannya agar saling berkonflik.
d. Setelah terjadi PPPSRS kembar (double), pejabat Pemerintah tidak memihak pada  pemilik/pembeli tetapi mengaku harus bersikap netral, padahal ingin menguntungkan pelaku pembangunan.
e. Dengan memakai PPPSRS bentukannya sendiri pelaku pembangunan seolah mewakili para Pembeli membentuk Badan Pengelola, untuk mengelola Rusun.
f. Pengelola gadungan kemudian bersikap sewenang-wenang dalam menetapkan tarif sepihak, dan memaksa Pemilik dan Penghuni untuk patuh mengikuti tarif mereka. Bagi Pemilik dan Penghuni yang tidak patuh, aliran listrik dan airnya dimatikan agar terintimidasi, tersiksa dan tunduk. Sesungguhnya hak mematikan listrik hanya dimiliki oleh PLN bila tidak membayar uang langganan. Hak mematikan air ada pada PDAM bila tidak membayar langganan air.

Barang atau Alat Bukti yang bisa kita pakai:
– PPJB,AJB, sertifikat
– Bukti pembayaran IPL, listrik air
– Bukti tagihan
– Bukti surat edaran kenaikan tarif dan ancaman pemutusan listrik dan air
– Bukti Tarif listrik dan air yang di-mark up diatas ketentuan
– Bukti himbauan untuk tidak mengikuti Rapat Paguyuban
– Bukti surat-surat Pembentukan PPPSRS
– Bukti surat permintaan kerjasama pengembang dengan PPPSRS warga yang diabaikan
– Bukti bahwa pengembang membentuk PPPSRS secara melawan Hukum
– Surat permohonan pengesahan PPPSRS ke DKI yang berulang-ulang dan tidak dijawab
– Bukti Rapat Mediasi oleh Dinas Perumahan yang tak pernah ada hasil. Seharusnya yang dilakukan bukan mediasi tetapi eksekusi untuk menjalankan hak para Pembeli yang dilindungi UU
– Khusus Kenari Mas bukti bahwa serah terima tidak bisa dilakukan dan dibiarkan saja tanpa ada keberpihakan Pemda kepada para Pembeli/Pemilik
– Bukti laporan polisi dari kita yang tidak ditanggapi
– Bukti laporan polisi oleh pengembang yang selalu direspons polisi
– Bukti sidang-sidang di PN, Pra peradilan, Risalah sidang MK tentang Uji Materi UU 20 tahun 2011 oleh REI
– Bukti pembuatan dan pemakaian AD ART yang diplesetkan “Terutama pemilik wajib membentuk PPPSRS” Pasal 74 UU 20 tahun 2011. Silakan untuk bahannya ditambah sendiri sesuai keadaan masing-masing. Selamat mengirimkan SURAT ke KPK.

Salam KAPPRI,

http://www.kappri.org

Advertisements

Setahun Ibu dan Anak Ini Hidup Tanpa Aliran Listrik (Poskotanews.com)

Megapolitan
Senin, 21 Desember 2015 — 8:01 WIB

Bocah ini tidur di balkon karena temat tinggalnya di apartemen tak ada listrik. (yahya)

Bocah ini tidur di balkon karena tempat tinggalnya di apartemen tak ada listrik. (yahya)

JAKARTA (Pos Kota) – Sudah hampir satu tahun ibu dua anak ini harus hidup tanpa aliran listrik dan air bersih. Setiap hari mereka mengandalkan cahaya lilin untuk menerangi ketika malam tiba sementara untuk keperluan mandi cuci kakus (MCK) mereka berharap sumbangan air dari tetangga sekitar.

Kondisi yang dialami Ny.Yvonne Rusdi (YR), 54 bersama ‎dua anak lelaki nya yang kecil JL dan JN sungguh ironis. Pasalnya mereka adalah penghuni sekaligus pemilik salah satu unit kamar apartemen elite, di Apartemen Belleza, Jakarta Selatan. “Kalau malam kedua anak saya setiap hari tidur di balkon beralaskan kasus busa. Karena di dalam mereka kepanasan,” tutur YR yang sudah berpisah dengan suaminya ini.

Nasib tragis yang dialami YR dipicu dari keberanian YR yang menuntut hak nya atas tanah unit apartemennya tak sesuai dengan yang tertera di sertifikat yang diberikanya. Luasnya ternyata lebih kecil.

“Setelah menggugat ke Pengadilan Yvone menang. Tapi kemudian pihak pengembang seolah mencari kesalahan, salah satunya dengan menggugat Yvone telah melakukan penunggakan bayar listrik yang semua dibantah dalam putusan pengadilan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai dalam bukti yang diperlihatkan saksi, tidak ada pembayaran yang bolong atau menunggak.

Kasus ini pun berujung vonis pengadilan agar‎ pengelola apartemen diminta segara melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan vonis ini, Apartemen Belleza wajib untuk segera kembali menyalakan listrik dan air unit Apartemen milik penghuni YR yang telah diputus secara sepihak selama setahun terakhir.

“Mereka wajib dan tak ada alasan untuk menundanya. Apalagi diperkuat dengan putusan pengadilan,” kata Krismanto Prawirosumarto, Ketua Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI), Minggu (20/12).

Lebih lanjut Krismanto mengatakan, apa yang dialami Yvone ini sangat merugikan pemilik unit Apartemen.

Pasalnya, peristiwa ini bermula dari keberanian Yvone yang menuntut hak nya atas tanah unit apartemennya tak sesuai dengan yang tertera di sertifikat yang diberikanya. Luasnya ternyata lebih kecil.

“Setelah menggugat ke Pengadilan Yvone menang. Tapi kemudian pihak pengembang seolah mencari kesalahan, salah satunya dengan menggugat Yvone telah melakukan penunggakan bayar listrik yang semua dibantah dalam putusan pengadilan,” kata Krismanto.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai dalam bukti yang diperlihatkan saksi, tidak ada pembayaran yang bolong atau menunggak.

‎Sementara YR menuturkan, setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengelola Apartemen Belleza belum juga menyalakan listrik dan air yang dimatikan selama setahun.

“Saya hanya ingin menutut keadilan dan hak saya. Apalagi PN Jaksel sudah menolak gugatan Pengelolah Apartemen Belleza pada saya, tentang tunduhan saya menunggak bayar listrik. Tapi semuanya tak terbukti,” kata Y‎R. “kemana sang ayah willem pupella pengusaha pt beardpapa dan honeycream?” (yahya)

Sumber: http://poskotanews.com/2015/12/21/setahun-ibu-dan-anak-ini-hidup-tanpa-aliran-listrik/

Penghuni Signature Park Apartemen Demo (Sindonews.com)

Eko Purwanto
Senin, 19 Oktober 2015 – 15:32 WIB

Pemilik dan penghuni Signature Park Apartemen yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Taman Sinar Pagi Apartemen melakukan aksi unjuk rasa dengan membentangkan poster dan spanduk di Jalan MT Haryono, Jakarta. Dalam aksinya mereka menuntut pihak pengelola terbuka kepada penghuni tetang hak-haknya.

(rat)

54859_highres.jpg (960×639)
Puluhan pemilik dan penghuni Signature Park Apartemen yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Taman Sinar Pagi Apartemen melakukan aksi unjuk rasa dengan membentangkan poster dan spanduk di Jalan MT Haryono, Jakarta, Senin (19/10/2015).


Para penghuni menuntut hak-hak mereka.

Sumber: http://photo.sindonews.com/view/14933/penghuni-signature-park-apartemen-demo

Pengembang Kabur, Melarikan Diri

dca

Jakarta, 19 September 2015

Yang Terhormat Para Pejuang Rusun,

Rupanya terdapat juga masalah di Rusun yang berbeda sama sekali dengan permasalahan di Rusun-rusun yang lain. Jika pada umumnya Pelaku Pembangunan (Pengembang/Developer) tidak mau pergi, yaitu ingin terus mengelola kawasan yang dibangunnya (dengan mengambil keuntungan didalamnya), tetapi di Rusun Delta Cakung Apartemen atau R-DCA ini berbeda. Pelaku Pembangunan  kabur tanpa kabar sebelum R-DCA ini menyelesaikan pembangunannya. Separuh lebih dari unit telah dihuni para Pembeli dan masih tersisa unit yang belum terjual. Namun terdapat beberapa fasilitas bersama rumah susun yang belum selesai dibangun dan berada dalam rencana, yaitu:
1. Kolam renang.
2. Lapangan Futsal.
3. Children Play Ground.

Diinformasikan bahwa Pelaku Pembangunan telah menyatakan menitipkan dana di Pengadilan sebesar Rp 75.000.000,-. Dana yang sebenarnya sangat sedikit dibanding keperluan dana untuk membangun tiga buah fasilitas bersama tersebut diatas.

Pemborong-nya juga kebingungan karena pekerjaan belum selesai, TETAPI Pelaku Pembangunan sebagai penyandang dana tidak mau meneruskan lagi. Layak untuk diduga bahwa Pemborong juga masih punya tagihan yang belum dibayar oleh penyandang dana. Kemungkinan uang pemborong sudah berupa beton cor yang tidak bisa diambil lagi.

Pemborong berharap dapat meneruskan pekerjaan, TETAPI penyandang dananya telah kabur dan sulit dihubungi karena kantornya telah tutup.

Pemilik yang telah menghuni  terpaksa mengambil alih kepengelolaan sebisanya dengan informasi maupun fasilitas yang sangat minim. Hal ini telah dilaporkan ke Dinas Perumahan DKI. Akan tetapi Dinas Perumahan belum mampu menangani kasus seperti ini.

Kemudian terdapat perwakilan Pemilik yang menghubungi KAPPRI. Mereka telah datang ke KAPPRI untuk meminta Saran.  Sekarang mereka meneruskan perjuangan dengan pendampingan dari KAPPRI.

Selamat berjuang dalam kasus yang berbeda.

Salam KAPPRI.

Penghuni Apartemen Maple Park Tolak P3SRS oleh Pengembang

antaranews.com
Minggu, 9 Agustus 2015 19:21 WIB
Jakarta (ANTARA News) – Penghuni Apartemen Maple Park, Jakarta Utara, menolak campur tangan pengembang dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

“Pengembang ingin P3SRS dibuat oleh mereka dan dipilih oleh mereka,” kata Pengurus Panitia Kerja Pembentukan  P3SRS Maple Park, Rani dalam acara Pembentukan P3SRS di Jakarta, Minggu.

Padahal, kata dia, sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun menyebutkan pemilik rusun wajib membentuk P3SRS beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapatkan kuasa.

“Sebagaimana dalam pasal 75 pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya P3SRS, maka dalam hal ini pengembang tugasnya hanya memfasilitasi, pengembang tidak mempunyai hakuntuk menyelenggarakan atau mengundang warga untuk bermusyawarah dalam pembentukan P3SRS,” katanya.
(R021/R022)


Kecewa Pengembang

Sebagai warga yang telah menghuni sejak 2009, Rani mengaku semakin tidak nyaman dengan ulah pengembang. Hal ini, lanjutnya, juga dirasakan warga lainnya. Bahkan, lanjutnya, AJB (Akte Jual Beli) tidak kunjung selesai.

“Boro2 sertifikat, AJB saja belum beres,” katanya.

Warga Apartemen Mapple Park, Novinda mengungkapkan selama ini, pihak pengembang dengan seenaknya menaikan biaya service charge yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Selain itu tidak ada transparansi keuangan, pengamanan security tidak ketat, pengelolaan parkir amburadul.

“Dinding bocor dan merembes, sedangkan penanganannya lama, ada rayap di basement sampai lantai atas. Gondola jarang beroperasi, kaca luar gedung kotor dan jarang dibersihkan,” ujarnya.

Rani menjelaskan warga yang tidak puas dengan sikap pengembang apartemen kemudian membentuk Panitia Kerja Musyawarah (Panmus) pada 10 Januari 2015. Warga memberikan surat kuasa kepada tim untuk menjadi panitia kerja (musyawarah pembentukan P3SRS Mapple Park).  Pembentukan panmus ini, lanjutnya, telah dikuatkan dengan akta notaris Nomor 6 pada 8 Juli 2015.

Ia menjelaskan Panitia Kerja Musyawarah telah melakukan Rapat Umum Anggota (RUA) pada 30 Juli 2015 untuk pembentukan P3SRS.

“RUA belum kuorum, sehingga Tim Panmus mengadakan rapat umum anggota yang kedua pada hari ini Minggu, 9 Agustus 2015. Alhamdulillah sekitar 100 warga yang merupakan pemilik dan penghuni telah memilih struktur P3SRS versi warga dengan Ketua Petrus, Sekretaris Novinda, dan Bendahara Chairani,” katanya.

“Semoga hasil RUA keduai ini menghasilkan  Pengurus P3SRS seperti yang kita harapkan yakni jujur, berintegritas dan peduli memajukan keamanan dan kenyamanan Apartemen Maple Park,” demikian Rani.

Editor: Desy Saputra

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/511365/penghuni-apartemen-maple-park-tolak-p3srs-oleh-pengembang

Kisruh Pengelolaan Apartemen di Graha Cempaka Mas (TV One & Berita Satu)

Kisruh Pengelolaan Apartemen di Graha Cempaka Mas (TV One & Berita Satu) dapat dilihat di Youtube.com sebagai berikut:

Rapat Pertama Pembentukan PPPSRS Kalibata City Warga Murni

Pada tanggal 18 Mei 2015 pada pukul 20.00 malam di Gedung Cawang Kencana berlangsung Musyawarah para pemilik Kalibata City. Mereka ‘terpaksa’ melakukan Rapat di Gedung Cawang Kencana karena tidak dapat menyelenggarakan Rapat di Kawasan Kalibata City, yang notabene adalah rumah mereka, akibat dari intimidasi, ancaman, terror yang telah dialami pada Rapat-rapat yang lalu. Rekayasa negatif secara massive, sistematis dan terstruktur dilakukan dengan unsur-unsur tertentu untuk melawan kemauan para Pemilik yang ingin agar UU No 20 tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan konsekuen. Hal serupa juga terjadi pada Rapat Umum pemilik Apartemen Lavande di Gedung  Smesco (UKM) 13 Mei 2015 yang lalu. Bahkan seorang ibu pemilik Lavande ada yang sampai terluka karena kakinya ter-injak oknum Satpam yang mendorong.

Yang agak spesial pada Rapat Umum Pemilik Kalibata City Kemarin adalah hadirnya Dirjen Perumahan Kemen PU Pera Bapak Syarif Burhanuddin, disertai salah satu Direkturnya, juga tidak ketinggalan  2 (dua) orang pejabat dari Dinas Perumahan a.l Bapak Faisal, serta pejabat dari Badan Kesbang DKI Jakarta yang merekam video saat berlangsungnya Rapat.

Syarif Burhanudin - Dirjen perumahan rakyat hadir sebagai bukti ke absahan RUTA Warga Murni Kalibata City tanggal 18 Mei 2015

Dirjen perumahan rakyat hadir sebagai bukti keabsahan RUTA Kalibata City tangga 18 Mei 2015 di Cawang Kencana

Kalibata City - RUTA Warga Murni 1

Rapat berlangsung lancar, penuh kedamaian, dipimpin Ketua Panitia Musayawarah, Wewen.
Disela-sela penundaan Rapat karena tak dicapainya kuorum, diisi dengan Sambutan Ketua Umum KAPPRI, Dirjen Perumahan, serta testimonial dari beberapa pemilik Apartemen Kalibata City.
Antara lain dijelaskan tentang Pasal-pasal 59, 74, 75, 76, 77 UU 20 tahun 2011 yang kebanyakan para Pemilik belum paham, sehingga kurang sadar terhadap hak-hak Pemilik yang dijamin oleh Undang-undang.

Kalibata City - RUTA Warga Murni 5

Kalibata City - RUTA Warga Murni 4
Yang sangat perlu diapresiasi adalah sebuah kemajuan dengan hadirnya pejabat setingkat Dirjen dalam Rapat kemarin. Ini merupakan darah baru, suntikan semangat bagi para Pemilik yang selama ini merasa ada pembiaran Pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi para Pemilik dan Penghuni Sarusun.

Kalibata City - RUTA Warga Murni 2 Kalibata City - RUTA Warga Murni 3
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Ika Lestari Adji, Seperti biasa masih ABSEN saja dan hanya mengirim perwakilan. Karena setelah ditunda 2 (dua) kali Rapat belum juga mencapai kuorum, maka Rapat ini ditunda. Hal ini merupakan Rapat yang pertama oleh para Pemilik Kalibata City. Kemudian dalam sebulan akan diselenggarakan Rapat Umum yang Kedua.

Kappri.org