Tag Archives: demonstrasi

“Dijual Apartemen Carut Marut, Jika Berminat Hubungi Gubernur DKI Jakarta” (Kompas.com)

APARTEMEN
Penulis : Dimas Jarot Bayu | Rabu, 11 Maret 2015 | 06:00 WIB

Dimas Jarot Bayu/Kompas.com

Selebaran ala brosur promosi berisikan tuntutan yang diberikan oleh para pengunjuk rasa saat demonstrasi di depan gedung Balai Kota DKI jakarta, Selasa (10/3/2015).

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Ada hal menarik dalam unjuk rasa para pemilik, dan penghuni apartemen strata atau rumah susun hak milik (rusunami) yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/3/2015) pagi tadi.

Selain melakukan orasi, para pengunjuk rasa juga menyebarkan brosur yang biasa dibagikan pengembang dalam mempromosikan produk propertinya. Hanya, “materi promosi” dalam brosur tersebut justru ungkapan sarkasme atas pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan rusunami.

Isi brosur tersebut, adalah:

DIJUAL
APARTEMEN CARUT MARUT
DI LOKASI STRATEGIS

Dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) adalah Boneka Pengembang dengan pemilihan pengurus dilakukan dengan cara rekayasa negatif;
2. Rekayasa AD/ART yang bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
3. Rapat Umum Tahunan (RUTA) selalu direkayasa negatif oleh pengembang yang berganti wajah menjadi pengelola;
4. P3SRS/PPRS tidak mempertanggungjawabkan keuangan sebagaimana ketentuan UU No. 20 Tahun 2011 dan AD/ART dan tidak pernah mau diajak bertemu dan membahas permasalahan Apartemen dengan Penghuni/Pemilik;
5. Merahasiakan status hak atas tanah kawasan Rumah Susun;
6. Penunjukan Langsung Pengelola tanpa tender dengan kontrak borongan (lumpsum);
7. Asset milik bersama dan fasilitas umum tetap dikuasai Pengembang yang kemudian berubah menjadi pengelola dan kemudian digunakan untuk mencari keuntungan secara illegal;
8. Mark up tarif listrik dan penetapan sepihak besaran tarif service charge/Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), menarik pungutan PPN 10% yang bertentangan dengan hukum;
9. Pembayaran asuransi dibebankan kepada warga/penghuni/pemilik, tanpa tender, pemegang polis atas nama pengembang/pengelola sehingga klaim yang berhak mendapatkan bukan warga melalui P3SRS;
10. Tagihan warga masuk ke rekening pengembang, bukan ke rekening PPPSRS sebagaimana ketentuan AD/ART;
11. Pengelola menggunakan kekerasan/intimidasi dan kriminalisasi kepada pemilik/penghuni yang memprotes kesewenangan dan ketidakjujuran kepengelolaan.
12. Kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada saat penjualan.
13. Merekayasa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan banyak klausul baku yang panjang lebar, sehingga calon pembeli tidak terkecoh dan terjebak dalam perikatan yang merugikan pembeli;

Jika berminat/ingin tahu informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
1. GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA
2. Dinas Perumahan & Gedung Proponsi DKI Jakarta :
IBU EKA LESTARI AJI (Kepala Dinas)
IBU ANI SURYANI
BAPAK FAISAL

Sebelumnya diberitakan, puluhan pemilik, dan penghuni rumah rusunami yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik, dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Aksi tersebut dilakukan untuk menentang berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap hanya menguntungkan pengembang. Selain itu, pihak KAPPRI meminta adanya pemilihan ulang Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang diduga dibentuk secara sepihak oleh pengembang.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, beberapa pemilik, dan penghuni rusunami yang melakukan unjuk rasa berasal dari apartemen ITC Mangga Dua, Graha Cempaka Mas, Green Pramuka, Kalibata City, dan Marina Ancol.

Sumber: http://properti.kompas.com/read/2015/03/11/060000421/.Dijual.Apartemen.Carut.Marut.Jika.Berminat.Hubungi.Gubernur.DKI.Jakarta.

Advertisements

Residents Demand Full Participation (Jakarta Post)

Residents demand full participation | The Jakarta Post
Corry Elyda, The Jakarta Post, Jakarta | Jakarta | Thu, March 12 2015, 8:01 AM

High-rise problems: Apartment residents stage a protest in front of City Hall in Central Jakarta on Tuesday. They demanded the city administration enforce a law related to apartment management. Antara/Vitalis yogi Trisna

High-rise problems: Apartment residents stage a protest in front of City Hall in Central Jakarta on Tuesday. They demanded the city administration enforce a law related to apartment management. Antara/Vitalis yogi Trisna

Residents of a number of strata-title apartment buildings in Jakarta have voiced their concern over the questionable management of their apartment buildings through blogs and social media.

For example, some residents of Kalibata City apartments in South Jakarta have posted their complaints on the jaringkalibatacity.blogspot.com weblog, while dissatisfied residents of The Green Pramuka Apartments in East
Jakarta lashed out on a Twitter account @dgreenpramukaku.

On Tuesday, they took their frustration to the streets.

The residents, grouped under the United Action of Indonesia Apartment Owners and Tenants (KAPPRI), staged a protest in front of City Hall, demanding the city administration settle their disputes with apartment managements.

The group also demanded a proper election of tenants and owners associations (P3SRS), as stipulated by law. Simson, one of the residents, said Law no 20/2011 on apartments stated that management of strata- title apartments should be handed over to the owners and tenants who will later assign a contractor.

“The reality is around 60 apartment complexes are still controlled by the developers,” he said, as quoted by kompas.com, adding that the city administration was supposed to monitor and control apartment management.

Residents who participated in the protest were from ITC Mangga Dua apartments in West Jakarta, Graha Cempaka Emas in Central Jakarta, Green Pramuka in East Jakarta, Kalibata City in South Jakarta and Marina Ancol in North Jakarta.

Issues like unreasonable hikes in maintenance, electricity and water charges as well as the misuse of public and social facilities for commercial purposes usually emerge as issues when apartment residents are unsatisfied with financial reports or are not involved in the P3SRS.

An example cited was the 18-tower Kalibata City complex. The management of the building, PT Prima Buana Internusa, a subsidiary of the developer Agung Podomoro Group, increased the maintenance costs from Rp 2.3 million (US$174.8) per year in 2014 to Rp 3.29 million per year this year for Kalibata Residence and Kalibata Regency and Rp 4.5 million to Rp 6.1 million for Kalibata Green.

One of the residents, Umi Hanif, said the management had failed to produce convincing financial reports on the income and expenditure of the maintenance costs when the residents asked for transparency.

Umi, who has been living in Kalibata City since 2011, said the tenants were also not informed about the formation of the P3SRS in Kalibata City. “Without the residents being told anything, we heard the committee members for the [election of the P3SRS] had been inaugurated,” she said.

Umi said the committee could decide the eligible candidates for P3SRS membership. “However, many of the committee members are related to the management or developer,” she said.

Responding to the complaint, general manager of Kalibata City Evan T Walad denied the formation of the committee to hold the election for the P3SRS was unilateral. He said that as a representative of the developer, his company fully supported the formation of the P3SRS and would facilitate it.

Evan said he would also be available to meet residents who were unsatisfied with the committee.

“We will try to accommodate all interests in forming the P3SRS. We have around 13,000 residents, so it will be hard to satisfy everyone,” he said, as quoted by kompas.com.

*******************
Please click/tap here to find the solutions for apartemen management : https://kappri.org/2015/03/03/solusi-penertiban-pengelolaan-rumah-susun/
Also information from owners and tenants of Kalibata City complex are available here : http://jaringkalibatacity.blogspot.com/

Demo Warga Rusun Jakarta Tentang Penegakan UU Rusun Yang Diabaikan PEMDA DKI Jakarta (Citizenjurnalism.com)

11046484_10205157485189804_8197641460410840499_n

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam kesatuan Aksi Pemilik & Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, dan Kantor dinas perumahan DKI Jakarta, Selasa (10/3).

Mereka menuntut Penegakan Undang-Undang Rusun no.20 th 2011, dan memberikan sangsi kepada developer karena melanggar undang-undang yang ada, serta digantinya seluruh pengurus Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang bukan dari kalangan pemilik dan penghuni rumah rusun.

Menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk segera menyelesaikan permasalahan antara KPPRI dengan pihak pengembang/developer, dimana dalam undang-undang rusun dinyatakan jelas bahwa tugas dan kewajiban Pemda sebagai Dewan Pembina P3SRS.

Video Rekaman Demo:

Demo Warga Rusun (Suara.com)

Puluhan warga yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KPPRI) melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (10/3). Dalam unjuk rasa tersebut warga yang mayoritas penghuni rumah susun dan apartemen tersebut menuntut digantinya seluruh pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) yang bukan dari kalangan pemilik dan penghuni rumah rusun/apartemen, serta menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara KPPRI dengan pihak pengembang/developer. [suara.com/Kuriniawan Mas’ud]

undefined

undefined

undefined

undefined

Sumber: http://www.suara.com/foto/2015/03/10/124236/demo-warga-rusun

Demo Warga Rusun (RMOL.CO)

Selasa, 10 Maret 2015 , 16:19:00 WIB

Demo Warga Rusun

Demo Warga Rusun

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam kesatuan Aksi Pemilik & Penghuni Rumah Susun Indonesia (KPPRI) melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (10/3). Mereka menuntut digantinya seluruh pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) yang bukan dari kalangan pemilik dan penghuni rumah rusun, serta menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk segera menyelesaikan permasalahan antara KPPRI dengan pihak pengembang/developer. Deri Ridwansah/RM

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/inpicture/jabotabek-inpicture/15/03/10/nkzd4v-rusun-bermasalah-penghuni-demo-kantor-gubernur-dki-1

IKUTILAH DEMO WARGA RUSUN SE-JABODETABEK SELASA, 10 MARET 2015

Ikutilah Demo Warga Rumah Susun Se-Jabodetabek Selasa, 10 Maret 2015

CARA SWADAYA
“Unjuk Rasa Warga Rusun”

HARI             : SELASA
TANGGAL       : 10 MARET 2015
TITIK KUMPUL : MASJID ISTIQLAL – JAKARTA PUSAT
PUKUL           : 08:00 PAGI

Untuk pasang spanduk/slogan di mobil masing-masing (perkiraan 1 jam)

PUKUL: 09.00 PAGI MULAI BERGERAK ❗

SASARAN:
1. Kantor Gubernur DKI Jakarta Jl. Merdeka Selatan
2. Kantor Dinas Perumahan Kompleks Kantor Dinas Teknis DKI Jl. Jatibaru

Surat ke Polri dibuat oleh KAPPRI (masing-masing Rusun)

KETENTUAN:
1. Bawa Mobil Pribadi dengan penumpang 4 orang. Masing-masing Rusun usahakan minimal 5 mobil.
2. Masing-masing Rusun MEMBUAT spanduk/slogan sendiri.
3. Bawa/siapkan tali rafia, selotip dan gunting sendiri.
4. Masing-masing mobil membawa makanan dan minuman sendiri.
5. Pilih slogan yang paling cocok dengan aspirasi Rusun Anda.

Mari Bergabung dalam Unjuk Rasa ini untuk Kepentingan Kita Sebagai Warga Rusun

TERUS BERJUANG SAMPAI MENANG

Kappri.org