Tag Archives: detik.com

Puluhan Warga Rumah Susun Berdemo, Desak KPK Periksa Pengembang Nakal (Detik.com)

Jumat 08 Apr 2016, 11:03 WIB
Rina Atriana – detikNews
Puluhan Warga Rumah Susun Berdemo, Desak KPK Periksa Pengembang NakalFoto: Rina Atriana/detikcom
Jakarta – KPK kedatangan demonstran dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) hari ini. Mereka menuntut KPK menindak para pengembang nakal.

Awalnya mereka melakukan aksi di depan lobi KPK, Jumat (8/4/2016), sekitar pukul 09.30 WIB, namun ketika massa terus bertambah, pihak keamanan mempersilakan untuk menyampaikan tuntutannya di depan gerbang KPK. Satu lajur di jalur lambat di depan KPK pun tertutup dan membuat lalu lintas sedikit tersendat.

Perwakilan Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) Brigjen TNI(Purn) Krismanto mengatakan, sudah saatnya KPK mengusut tuntas kenakalan-kenakalan yang dilakukan pengembang terhadap para penghuni. Di antaranya terkait pungutan liar hingga harga jual beli yang berbeda dengan yang dijanjikan.

“Kami berharap KPK membongkar kejahatan-kejahatan itu, sementara ini KPK baru mendapat puncak gunung esnya. Soal pengembang nakal, masih ada hal besar sekali yang harus dibongkar KPK,” kata Krismanto.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sedikitnya mereka berasal dari 20 rumah susun dari seluruh Jakarta. Beberapa perwakilan massa telah mengajukan surat permohonan untuk dapat berdialog langsung dengan pihak KPK. Hingga pukul 10.40 WIB, sebagian massa masih berada di KPK.
(rna/fdn)

Advertisements

PN Jakpus Cabut Status Tersangka Mayjend (Purn) Saurip Kadi (Detik.com)

detikNews / Berita / Detail Berita

Rivki – detikNews

Ini Surat Terbuka Penghuni Rusun ke Jokowi

Duka Tinggal di Rusun

Wiji Nurhayat – detikfinance
Selasa, 30/09/2014 15:54 WIB
//images.detik.com/content/2014/09/30/1016/160153_rusun2.jpg

Jakarta -Kalangan penghuni rumah susun atau apartemen mengeluhkan soal hak-haknya yang terabaikan sebagai konsumen oleh pengembang properti. Mereka menuding pengembang banyak melakukan pelanggaran soal rusun, sehingga merugikan konsumen atau penghuni rusun.Ketua Kesatuan Aksi Pemilik Dan Penghuni Rusun (KAPPRI) Krismanto Prawirosumarto mencoba menyampaikan masalah ini kepada Presiden Terpilih Jokowi. Berdasarkan surat terbuka tanggal 18 September 2014 di situs resmi KAPPRI, mereka menyampaikan surat terbuka soal keluhannya.

Berikut petikan surat terbuka tersebut:

Kepada Bpk. Joko Widodo

Dengan segala hormat,

Masyarakat Penghuni Rusun telah sangat lama menderita karena TIDAK dijalankan-nya UNDANG-UNDANG RUMAH SUSUN NO 20 tahun 2011 yang mewajibkan pengembang, tetapi TIDAK dijalankan antara lain:

  1. Tidak dijalankan kewajiban pengembang memberikan info tentang status tanah, izin IMB, izin penghunian, dan pertelaan pada saat menjual rusun kepada pembeli.
  2. Pengembang mengiklankan Rusun yang dijualnya jauh melebihi keadaan yang sebenarnya.
  3. Perjanjian pengikatan jual beli ditambah klausul-klausul yang memberatkan pembeli, dengan segala macam sanksi yang Menurut UU seharusnya Tidak Ada.
  4. Penundaan Penyerahan sertifikat kepada pembeli baru bertahun tahun kemudian.
  5. Kewajiban sosialisasi UU Tidak dijalankan, sehingga pembeli buta informasi tentang Rusun
  6. Pengembang mengakali pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dimana sesuai UU badan inilah yang berkuasa atas pengelolaan Rusun. Badan ini di hegemony oleh pengembang dengan mendudukkan karyawannya dalam P3SRS.
  7. Dengan demikian pengembang bisa menjelma jadi pengelola atas mandat dari P3SRS palsu yang dibuatnya serta dengan akibat-akibatnya
  8. Tidak ada pengawasan keuangan oleh perwakilan para pemilik, karena akses telah ditutup.
  9. Tidak berdayanya para Pemilik berakibat harga dan biaya apapun di tentukan sepihak oleh pengembang, misalnya harga iuran pengelolaan Lingkungan, harga listrik yg dinaikkan pengembang, harga air
  10. Kewajiban laporan keuangan Tidak pernah dijalankan.

(hen/hds)

Ini Ragam Tudingan ‘Miring’ Penghuni Rusun ke Pengembang

Duka Tinggal di Rusun

Wiji Nurhayat – detikfinance
Rabu, 01/10/2014 14:11 WIB
//images.detik.com/content/2014/10/01/1016/141918_rusunkemayoran.jpg
Jakarta -Banyak pemilik dan penghuni rumah susun (rusun) atau apartemen tak puas bahkan merasa menjadi ‘sapi perah’ pengembang yang mengelola rusun. Masalah pengelolaan rusun/apartemen belakangan ini menjadi konflik antara penghuni dengan pengembang, maklum saja dana kelolaan rusun menyangkut uang yang tak sedikit.

Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) Krismanto Prawirosumarto mencoba merinci apa saja yang menjadi konsen para penghuni rusun selama ini terhadap perilaku pengembang.

Permasalahan yang disampaikan mulai dari proses pembelian, hingga perilaku pengembang rusun yang dianggap menyimpang. Berdasarkan catatannya, keluhan penghuni rusun muncul dari berbagai kawasan rusun di Jakarta, Medan, dan Surabaya.

“Kami telah menerima pengaduan dari 57 Kawasan Rusun di Jakarta, Medan, Semarang, Bali, Surabaya mengenai keluhan para penghuni rusun,” kata Krismanto Prawirosumarto, dalam surat elektroniknya, Rabu (1/10/2014).

Menurut Krismanto, dari berbagai keluhan tersebut umumnya terkait keluhan para pembeli tidak mendapatkan hak-haknya hingga modus rekayasa oleh pengembang.

Berikut penyimpangan yang dilakukan pengembang menurut versi KAPPRI, antara lain:

  • Pengembang memasarkan rusun sejak dalam bentuk gambar, belum dibangun, sedangkan ketentuan aturan boleh dipasarkan bila telah ada IMB, Izin Layak Huni, sertifikat telah dipecah pecah, PETA pertelaan jelas.
  • Pembeli diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli yang menyimpang dari aturan, yang banyak memuat ancaman sanksi kepada pembeli, bila tidak menurut aturan-aturan dalam pengelolaan rusun, sanksi ditentukan pengembang sama sekali tak ada hubungan dengan proses jual beli.
  • Dalam UU rusun disebutkan bahwa para pemilik/pembeli wajib bergabung dalam Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rusun (PPPSRS). PPPSRS ini oleh UU No 20/2011 tentang Rusun diberikan wewenang mengelola rusun, atau menunjuk pengelola.
  • Menurut UU, PPPSRS ini berkuasa, maka pengembang bernafsu menguasai PPPSRS, dengan cara membentuk PPPSRS palsu, yang terdiri dari karyawan pengembang. “Salah Satu Pemilik yang dapat dibeli. Boleh duduk di Pengurus PPPSRS, buat kamuflase,” kata Krismanto.
  • Pengembang membentuk badan usaha yang ditunjuk PPPSRS palsu menjadi pengelola rusun tanpa persetujuan warga pemilik.
  • Pemilik dipersulit untuk hadir dalam Rapat PPPSRS palsu, sehingga seolah olah tak ada masalah. Pemilik dijauhkan dari media buat protes.
  • Keputusan tentang Harga Iuran Pemeliharaan Lingkungan, listrik, air, parkir diambil tanpa keterlibatan pemilik atau penghuni.
  • Semua keputusan Rapat PPPSRS palsu dimintakan pengesahan pemerintah daerah.
  • Pemilik yang sadar hak dan kritis diteror, intimidasi, dilaporkan polisi dengan alasan macam-macam agar dapat dipidana. Mobil yang dimiliki oleh penghuni yang kritis oleh pengembang dirusak, ban dicoblos, dan sebagainya. “Sampai sekarang hegemoni pengembang ini kokoh berdiri, dibantu aparat korup perjuangan para pemilik dan penghuni sedikit yang membantu. Para pejuang distigma ‘sebagian kecil orang rewel yang nggak mau bayar iuran’. Padahal mereka taat membayar dan hanya keberatan tarip naik terus di luar akal sehat,” katanya.
  • Pemilik ingin laporan keuangan pengelolaan namun tidak pernah ada, ironisnya aparat pemerintah kebanyakan percaya saja.
  • Pengembang yang telah jadi perusahaan terbuka membukukan unit-unit rusun yang telah dijual dalam kekayaan perusahaan Tbk sebagai aset perusahaan dengan cara disamarkan dalam sertifikat induk yang tidak dipecah pecah.

“Kami siap mengungkap modus rekayasa yang merugikan rakyat banyak. Mungkin ini pantas digolongkan mafia yang harus dibasmi,” katanya protes. (hen/hds)

Cerita Penghuni Rusun Ingin Bebas dari ‘Sapi Perah’ Pengembang

Duka Tinggal di Rusun
Suhendra – detikfinance
Kamis, 02/10/2014 12:14 WIB
//images.detik.com/content/2014/10/02/1016/121642_rusunkemayoran.jpg
Jakarta -Dari ratusan kawasan apartemen atau rusun di Indonesia, tak banyak yang dikelola langsung oleh para penghuni sebagai amanat UU No 20 Tahun 2011 tentang rusun. Namun ada beberapa penghuni rusun yang sudah berhasil keluar atau masih dalam proses keluar dari jeratan ‘sapi perah‘ pengelola/pengembang rusun.Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) Krismanto Prawirosumarto mengatakan, ada beberapa kasus penghuni rusun mencoba merebut Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dari pihak pengembang.Namun untuk mencapai itu tak mudah, karena prosesnya panjang, bahkan harus menempuh jalur hukum di pengadilan. Ia mencontohkan, proses ‘merebut’ PPRS dari pengembang oleh penghuni terjadi di sebuah apartemen di Kota, Medan, Sumatera Utara.

“Kasus apartemen di Medan, warga menuntut agar PPRS dibubarkan yang dibentuk oleh pengembang, putusan pengadilan akhirnya memenangkan warga, tapi faktanya belum dieksekusi,” kata Krismanto kepada detikFinance, Kamis (2/10/2014)

Ia mengaku sampai mengirim tim ahli dari Jakarta ke Medan dalam proses pengadilan. Hasilnya memang positif, karena pengadilan mengacu pada UU No 20 Tahun 2011 tentang rusun, sehingga gugatan penghuni rusun dikabulkan.

Cerita lain, datang dari Jakarta, namun kali ini rusun non hunian (kios) yang berada di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Para pemilik kios berhasil membentuk PPRS sendiri, di luar pengembang. Namun berselang beberapa lama, muncul PPRS ‘tandingan’ yang diduga dibentuk oleh pengembang.

“Sekarang PPRS masih proses disahkan oleh Pemda DKI, tapi sudah 3 bulan belum ada pengesahan. Pak ahok berjanji akan mengesahkan, tapi sampai hari ini kami belum terima. kenapa? Karena pengembang membentuk PPRS, dengan melibatkan belasan pemilik kios, mereka minta disahkan,” keluhnya.

Krismanto menambahkan, kasus di Medan termasuk kasus langka, karena selama ini jika penghuni menggugat ke pengadilan umumnya selalu gagal. Selain itu, para penghuni yang bersikap kritis terhadap pengembang menjadi pihak yang paling sengsara.”Ada kasus lain di Jakarta, prosesnya sampai ke peninjauan kembali (PK), si penghuni justru sempat kena denda Rp 1 miliar,” katanya.Ia tetap optimistis, pemerintah daerah DKI Jakarta di bawah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa menyelesaikan konflik penghuni rusun dengan pengembang.

“Cuma memang warga DKI masih belum dibantu oleh Pak Ahok, saja,” katanya.

Diancam oleh Pengembang, Ini yang Harus Dilakukan Penghuni Rusun

Duka Tinggal di Rusun

Wiji Nurhayat – detikfinance
Jumat, 03/10/2014 12:40 WIB
//images.detik.com/content/2014/10/03/1016/124414_rusunsubsidi3.jpg
Jakarta -Berdasarkan laporan Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI), beberapa penghuni rusun yang kritis terhadap kebijakan pengembang/pengelola rusun mendapat intimidasi. Intimidasi yang terjadi dalam bentuk mematikan listrik untuk unit tertentu hingga gangguan terhadap kendaraan mereka.Dirjen Standarisasi Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Widodo mengakui tindakan intimidasi yang sering banyak ditemukan di apartemen/rusun terutama terkait kasus listrik. Yaitu pengelola yang mematikan aliran listrik ke unit penguni rusun tertentu dengan berbagai alasan seperti soal pembayaran IPL dan sebagainya.

“Kalau ada intimidasi-intimidasi seperti listrik akan dimatikan. Intimidasi itu sudah pidana sudah seharusnya ke polisi,” kata Widodo kepada detikFinance, Jumat (3/10/2014).

Menurut Widodo sesuai ketentuan urusan penanganan dan pengelolaan listrik di rusun, seharusnya sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Daerah atas rekomendasi PT PLN.

“Intimidasi matikan dan menaikkan tarif listrik tidak boleh ada. Tarif listrik seharusnya dikelola Pemerintah Daerah. Pemda itu meminta PLN membuat di sebuah area dan menyerahkan kepada Pemda. Sebetulnya kalau terkait listrik itu Pemda, intimidasi itu sudah masuk ke ranah polisi,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, terkait adanya intimidasi oleh pihak pengelola rusun/apartemen melalui sebuah perusahaan yang ditunjuk Perhimpunan Penghuni rumah Susun (PPRS), tetap tidak dibenarkan. Selain pidana, masalah ini juga masuk ke dalam ranah hukum perdata.

“Yang ngancam siapa? pengembang atau PT A yang ditunjuk PPRS. Kalau PT A yang ditunjuk PPRS dia tidak berhak,” tegasnya.

Laporan KAPPRI menyebutkan pemilik rusun yang sadar hak dan kritis diteror, intimidasi. Misalnya mobil yang dimiliki oleh penghuni yang kritis oleh pengembang dirusak, ban dicoblos, dan sebagainya.”Sampai sekarang hegemoni pengembang ini kokoh berdiri, dibantu aparat korup perjuangan para pemilik dan penghuni sedikit yang membantu. Para pejuang distigma ‘sebagian kecil orang rewel yang nggak mau bayar iuran’. Padahal mereka taat membayar dan hanya keberatan tarip naik terus di luar akal sehat,” kata Ketua Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) Krismanto Prawirosumarto.

Seperti diketahui konflik soal PPRS antara penghuni/pemilik dengan pengembang kerap terjadi, tak hanya di rusun Jakarta tapi kota-kota lainnya seperti Medan hingga Surabaya.

Penghuni menuding pengembang membentuk PPRS hanya sebagai kamuflase, dengan menempatkan perwakilannya, agar tetap terus mengelola rusun/apartemen. Mengelola rusun merupakan bisnis yang mengiurkan karena menyangkut uang miliaran rupiah per tahun.