Tag Archives: graha cempaka mas

Kronologi: PERISTIWA DIDUGA PELANGGARAN HAM PADA WARGA GRAHA CEMPAKA MAS (8 Januari 2016)

Kronologi Peristiwa Diduga Pelanggaran Ham  Pada Warga Graha Cempaka Mas pada tanggal 8 Januari 2016.

  • Pengembang PT Duta Pertiwi dengan PPPRS versi Agus Iskandar dkk.
  • PPPSRS Warga dipimpin Tony Soenanto dan Palmer Situmorang.
  1. Dalam RULB tanggal 20 September 2013 warga telah membentuk PPPSRS dengan Pengurus Tony Soenanto dan Palmer Situmorang. Kepengurusan PPPSRSS menjadi ada dua, yang satunya bentukan PT Duta Pertiwi pimpinan Agus Iskandar. Kepengurusan PPPSRS Tony Palmer mendapat pengesahan dari Pemda DKI, lalu membalik nama langganan listrik dan air, sehingga di PLN dan PDAM yang tercantum adalah kepengurusan PPPSRS Tony Palmer.

    Karena adanya kepengurusan kembar maka terjadilah dualisme dalam penerimaan setoran IPL, uang listrik, dll.

    Masalah ini dicoba atasi dengan perundingan di depan Kapolres Jakarta Pusat dengan kesepakatan warga bebas untuk membayar mau lewat PPPSRS yang manapun.

    Kepengurusan PPPSRS Agus Iskandar habis masa kerjanya 5 Pebruari 2015 maka otomatis kepengurusan bentukan PT Duta Pertiwi secara hukum telah tidak ada lagi. Sehingga kepengurusan yang masih ada  adalah  hanyalah Tony Soenanto dan  Palmer Situmorang. Sesuai UU 20 tahun 2011 Pengembang tidak berwenang membentuk PPPSRS, karena ia diwajibkan mengelola sementara sampai terbentuknya PPPSRS yang merupakan wakil para pemilik.Pengembang wajib melakukan serah terima kepada PPPSRS.

  1. PPRSC GCM murni warga Tony Palmer kemudian berusaha menegakkan UU 20 tahun 2011 yang selama 17 tahun tidak dijalankan oleh PT Duta Pertiwi Tbk, yaitu mengurus NPWP, rekening bank, balik nama ID PLN dan PDAM, menyurati Kepala BPN, memberi masukan PP buat UU 20 tahun 2011 yang lama terabaikan.
  1. Warga GCM sebanyak 400 orang, berbondong2 membayar IPL ke rekening PPRSC GCM yg sah karena selama 17 tahun uang warga masuk ke rekening PT Duta Pertiwi Tbk sehingga warga SAMA SEKALI tidak bisa mengontrol uang milik warga yg seharusnya ditampung di rekening PPPSRS Tony Palmer. Selama ini PPPSRS Agus Iskandar tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada para pemilik. Padahal PT Duta Pertiwi Tbk terdaftar listing sebagai emitten di Bursa Efek Indonesia ini, namun dalam laporan keuangannya masih mencancumkan aset tanah dimana apartemen berdiri yang telah dijual tetap sebagai miliknya, dan ini tentu akan mempengaruhi harga saham di lantai bursa. Namun sejauh ini OJK belum turun tangan.
  1. Maka pada bulan Januari 2014, PT Duta Pertiwi Tbk mengerahkan ratusan preman dan orang berseragam polisi untuk mengawal teknisi merusak panel listrik milik warga. Terjadi pemadaman listrik selama 1 bulan. Warga yg memperbaiki listriknya sendiri ditangkap polisi dipukuli dan dijadikan TERSANGKA. Sebagian lagi warga diancam diteror dsb, dsb dan dipaksa membayar ke PT Duta Pertiwi Tbk.
  1. Disamping tindakan kekerasan PPRS boneka PT Duta Pertiwi Tbk yang sudah demisioner, secara hukum MENGGUGAT PPRSC GCM di PN Jakpus. Tanggal 15 Januari 2015 gugatan mereka tidak diterima (NO) dan Putusan 510 eksepsi tergugat diterima untuk seluruhnya maka pengurus yang ada tinggal PPRSC GCM adalah Tony Palmer yang sah.
  1. Tanggal 5 Februari 2015 masa kepengurusan PPRS Boneka PT Duta Pertiwi Tbk HABIS masanya (demisioner). Maka PT Duta Pertiwi Tbk merekayasa IKA LESTARI AJI (Kadisperum DKI) mengeluarkan surat nomor 492 yg isinya menunjuk PT Duta Pettiwi Tbk dan memaksa warga membayar IPL hanya kepada PT Duta Pertiwi Tbk (melanggar HAM & UU). LP warga melaporkan Ika ada di Polres dan Polda.
  1. Hanya berdasar Surat Dinas 492 yg cacat hukum maka PT Duta Pertiwi Tbk BERADA di Kawasan GCM TANPA ALAS HUKUM maka untuk tetap melaksanakan pengelolaan Graha Cempaka Mas merusak panel listrik warga kali ini dikawal ratusan preman dan oknum berseragam pasukan Brimob.
  1. Tanggal 1 Juni 2015 warga berhasil mengusir PT Duta Pertiwi Tbk dari Kantor Pengelola di Tower C1 Lantai 5. Namun Kapolsek atas perintah Kapolres Jakpus memasang police line dgn janji bahwa akan dilakukan serah terima secara wajar tgl 4 Juni 2015 di kantor Polres. Namun serah terima yang dijanjikan tidak pernah terjadi kantor diserahkan ke PT Duta Pertiwi Tbk kembali secara diam diam.
  1. Sementara itu Pengurus PPPSRS boneka Agus Inkandar yang sudah demisioner MENGGUGAT LAGI ke PN Jakpus dan dilayani. Isi gugatan persis sama. Tanggal 8 Desember 2015 gugatan mereka TIDAK DITERIMA (NO) dan eksepsi tergugat diterima untuk seluruhnya. Kembali PPRSC GCM Tony Palmer yang secara hukum sah secara mewakili para pemilik.

    PPRSC GCM Tony Palmer yang sah memasang IKLAN di POSKOTA untuk undangan lelang sebagai badan pengelola (satpam, cleaning, teknisi). Telah ada Pemenang (sebagai badan pengelola) yang sudah siap bekerja.

  2. Gugatan Pra Peradilan yang telah dimenangkan warga GCM ada :

    a. Gugatan no 07/Pdn-Prap/2015/PN.Jkt.Pst tentang LP warga GCM yang selama ini diambangkan, untuk di proses oleh penyidik ( Catatan : Jumlah LP warga GCM yang diambangkan/tidak diproses = 23 LP)
    b. Gugatan no 08/Pdn-Prap/2015/PN.Jkt.Pst tentang penangkapan 4 warga GCM tanggal 20 Januari 2014 pukul 21.30 dimana ke 4 warga gcm tersebut, saat itu tidak sedang melakukan perbuatan pidana, maka TIDAK Sah.
    c. Gugatan no 09/Pdn-Prap/2015/PN.Jkt.Pst tentang penetapan 2 warga GCM sebagai tersangka dengan tuduhan merosak gembok yang dibeli dengan uang IPL, dan bertujuan untuk memperbaiki panel listrik yang justru dirusak pengelola disertai dengan pengerahan ratusan preman, DINYATAKAN BATAL.

  3. Tanggal 8 Januari 2016 Perusahaan pemenang tender siap menempatkan satpam resmi dengan mandat melindungi warga dan menjaga keamanan. Demikian juga cleaning service dan teknisi siap mulai bekerja. POLSEK, POLRES dan POLDA sudah dimintai bantuan pengamanan pengusiran PT Duta Pertiwi Tbk yang sudah habis kontrak dan tidak ikut tender.

    Basement sudah berhasil dikuasai oleh satpam warga versi PPPSRS Tony Palmer. Maka Hokli Lingga dan Winarto yang mengaku mewakili PT Duta Pertiwi Tbk mengerahkan ratusan oknum mengaku FBR memasuki kawasan GCM. Maka ratusan Polisi pun datang juga.

  1. Tanggal 8 Januari 2016 Jam 15.00 KAPOLSEK di Lobby A2 sudah dijelaskan oleh perwakilan warga dan diserahkan lagi berkas-berkas putusan pengadilan dan surat permohonan bantuan pengamanan pengusiran PT Duta Pertiwi Tbk dan diminta mengeluarkan ratusan FBR namun KAPOLSEK tidak berdaya.

    Tanggal 8 Januari 2016 Jam 20.00 KAPOLSEK ditanya oleh warga mengapa tidak ada tindakan. Dia jawab belum ada perintah atasan.

  1. Sore hari sabotase mematikan air dilakukan oleh Teknisi PT Duta Pertiwi Tbk serta memfitnah warga bernama Suresh Bhavnani (yg memasang gembok ruang teknisi) dan disebarluaskan fitnah tersebut dan dijadikan alasan oleh oknum Polisi. Namun teknisi yg dikontrak warga berhasil memperbaiki sabotase tersebut dan air kembali mengalir.
  2. Tengah malam ada orang yang mengaku barangnya ketinggalan di ruang teknisi yang disegel warga. Tidak bersedia menunggu besoknya. Pihak tertentu berbaju preman (bukan teknisi karena warga kenal)  memanfaatkan hal ini dengan alasan ada kerusuhan.

    Ratusan orang berseragam polisi datang dengan atribut pertahanan dan tongkat tajam kesiapan eksekusi.

  1. Ratusan Polisi lalu mengusir warga dari pekarangan milik sendiri dengan alasan harus dilakukan pengosongan ruang basement MILIK WARGA akan dijadikan status quo. Warga diancam dengan pasal demo KUHP 218. Warga protes karena ini bukan tempat umum, ini adalah pekarangan milik warga dan warga bukan sedang demo melainkan mengusir PT Duta Pertiwi Tbk yang sudah habis kontrak.
  1. Satpam bertugas dalam mandat menjaga pertahanan keamanan tidak bersedia meninggalkan tugas tanpa surat esekusi karena orang berseragam POLISI layak diduga terindikasi berbuat atas undangan PT Duta Pertiwi Tbk sebagaimana sudah sering terjadi sebelum-belumnya.
  1. Namun Ratusan orang berseragam Polisi dengan KEKERASAN menangkap warga di basement pekarangan milik sendiri dengan diseret-seret, ditampar, dipukuli, ditendangi dan dimasukkan mobil tahanan.
  1. Akhirnya semua diangkat paksa 20 orang satpam yg sedang bertugas dan 10 orang warga tanpa surat dasar hukum yang kuat.
  1. AKHIR CERITA: Lokasi basement yang kata Kabag Ops Polres Jakpus akan dijadikan STATUS QUO ternyata setelah warga ditangkapi, secara diam-diam lokasi tersebut diserahkan kepada PT Duta Pertiwi Tbk.
  1. Yang SELALU jadi masalah menghadapi boneka PT. Duta Pertiwi Tbk yang hanya terdiri Hokli Lingga, Winarto, Lily Tiro, Hery Wijaya, Ayu Dharmawati, Etty Kurniawati, Silvia Angela, Dwi Tjiptodharmono, Tjahjana Widjaja namun mereka selalu ngumpet dan yang muncul ratusan FBR dan ratusan orang berseragam POLISI untuk hadapi warga.
  2. Menurut penjelasan warga GCM, Sesungguhnya sejak sore Presiden Joko Widodo sudah mendapat laporan dan KAPOLRI diminta untuk menyelesaikan. Namun kenyataan di lapangan perintah Kepala Preman Hokli Lingga dan Winarto yang dilaksanakan.
  1. Tanggal 9 Januari 2016 Jam 04.00 (subuh) Kapolda Metro mengutus Dir Intel Polda Metro mendatangi 10 warga dan 20 satpam GCM yang masih ditahan di POLRES Jakpus dan MEMINTA MAAF atas nama KAPOLRI.
  1. Tanggal 12 Januari 2016 jam 14.00 sejumlah 10 orang Perwakilan warga GCM diundang audiensi oleh WAKAPOLDA METRO yang berjanji untuk mencari SOLUSI.
  1. WARGA GCM DAN WARGA RUSUN SE DKI menunggu HASIL yg dijanjikan oleh POLDA METRO krn GCM telah ditunjuk oleh Rapat DPR RI 25 Pebruari 2014 sebagai percontohan rusun menerapkan MARUSON (Manajemen Rusun Online) sehingga P3SRS nirlaba sesuai UU20/2011. Bukan soal rebutan kepengurusan sebagaimana dihembuskan pihak PT Duta Pertiwi Tbk yang masih terus berusaha melanjutkan praktek bisnis ilegalnya dengan segala cara kekerasan menggunakan oknum terduga aparat.

Naskah ini disampaikan oleh :

  1. Tim Advokasi PPRSC GCM
  2. MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia)
  3. KAPPRI (Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rusun Indonesia)
  4. ARUN (Advokasi Rakyat untuk Nusantara)
  5. KIBAR (Koalisi Bersama Rakyat)
  6. Boyamin Saiman Lawfirm
  7. Bob Hasan & Associates
  8. Harjadi Jahja & Partners
Advertisements

Tan Malaka dan GCM: Tuan Rumah Tak Akan Berunding dengan Maling Yang Menjarah Rumahnya

Tan Malaka dan GCM: Tuan Rumah Tak Akan Berunding dengan Maling Yang Menjarah Rumahnya. 

WARGA GRAHA CEMPAKA MAS (GCM) MENOLAK RUTA ILEGAL AGUS ISKANDAR

IMG-20151118-WA0002

Menang Praperadilan, 2 Tersangka Perusakan Gembok Akhirnya Bebas (Liputan6.com)

 By

Liputan6.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan 2 warga Apartemen Graha Cempaka Mas, atas penetapan tersangka oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

2 Warga yang bernama Mayjen TNI Saurip Kadi dan Charly Siantury itu dijadikan tersangka, kasus dugaan perusakan gembok panel gardu listrik di Apartemen Graha Cempaka Mas, oleh pengelola apartemen, yakni PT Duta Pertiwi Tbk.

“Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan, penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka oleh‎ pihak Termohon (PT Duta Pertiwi),” kata Ketua Majelis Hakim Tunggal Sukotriono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Pengacara para Pemohon, Boyamin Saiman mengatakan, kasus ini bermula saat Saurip bersama sejumlah warga membuka gembok panel gardu listrik di Apartemen Graha Cempaka Mas pada 20 Januari 2014. Tindakan Saurip dan warga itu dilaporkan PT Duta Pertiwi ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya 12 Juni 2014, penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Saurip dan Charly sebagai tersangka dugaan perusakan gembok panel gardu listrik. Tak terima atas penetapan tersangka itu, keduanya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2015.

Boyamin mengatakan, kliennya bukan berniat merusak panel gardu listrik. Justru warga apartemen ingin memperbaiki listrik yang mati ketika itu.

“Mereka itu cuma ingin memperbaiki listrik yang mati. Sudah begitu, gemboknya itu gembok yang dibeli lewat iuran warga. Artinya, milik warga, bukan milik pengelola,” ujar dia.

Kini, upaya Suarip dan Charly membuahkan hasil. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan mengabulkan praperadilan atas penetapan tersangka itu.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai, upaya Saurip dan Charly bukan perusakan, tetapi memperbaiki kelistrikan yang rusak. Kemudian, bukti-bukti dalam penetapan tersangka itu juga dipertimbangkan Majelis Hakim tidak lengkap.

“2 Alat bukti untuk penetapan itu dianggap tidak cukup. Penyidik hanya mengajukan laporan polisi sebagai bukti. Sementara bukti-bukti lain terhadap perusakan, seperti saksi-saksi dan dokumen-dokumen lain tidak cukup kuat,” ujar dia.

Boyamin menilai, putusan Majelis Hakim sudah tepat. Dia pun mengapresiasi hakim dapat memutus secara objektif. “Putusan ini juga menjadi warning, bahwa penegak hukum jangan main asal menetapkan tersangka. Haruslah sesuai barang bukti,” ucap dia.

Sementara Biro Hukum Polda Metro Jaya yang mewakili Polres Metro Jakarta Pusat belum bersedia berkomentar atas putusan praperadilan ini. (Rmn/Ein)

Sumber: http://news.liputan6.com/read/2315517/menang-praperadilan-2-tersangka-perusakan-gembok-akhirnya-bebas

Pakta Integritas P3SRS Graha Cempaka Mas

Pakta Integritas - GCM

Sambutan Ketua KAPPRI Atas Deklarasi Kemerdekaan Graha Cempaka Mas

Pak Krismanto - Ketua KAPPRI

Yang Terhormat Segenap Warga Graha Cempaka Mas,

KAPPRI dengan segenap jajarannya menyambut baik Deklarasi Kemerdekaan Graha Cempaka Mas. Kalau seandainya pihak pelaku pembangunan dan pengelola sementara GCM sadar dan taat Hukum semestinya tidak perlu sampai terjadi proses yang demikian, sampai mirip Perang Kemerdekaan. Semuanya dapat dibahas di atas meja perundingan untuk mencapai solusi.

Undang-undang telah jelas menegaskan bahwa dalam masa paling lama setahun setelah pembangunan selesai, pelaku pembangunan wajib memfasilitasi Pembentukan PPPSRS yang merupakan representasi para pemilik Penghuni. Selama tahun pertama itu pelaku pembangunan wajib mengelola Rusun yang dibangunannya.

Kemudian pelaku pembangunan menyerahkan benda/daerah/tanah Bersama Kepada PPPSRS.

Kemudian PPPSRS bisa membentuk Badan Pengelola atau menunjuk Badan pengelola dengan cara tender terbuka, agar ditunjuk Badan Pengelola yg memenuhi persyaratan dari segi legalitas, kemampuan manajemen serta kemampuan teknis pengelolaan gedung tinggi. Tidak mustahil dengan cara yang benar Badan Pengelola sementara dapat mengikuti tender.

Karena Prinsip yang di perjuangkan warga adalah keterbukaan manajemen yang ber-orientasi bagi kepentingan orang banyak.

Warga juga wajib berterima kasih kepada PEKAT yang telah membantu perjuangan, dan juga kepada pihak lainnya. Untuk kemudian dapat ditunjuk Badan Pengelola Sementara.

Pesan dan harapan KAPPRI Kepada segenap warga GCM:

  1. Jangan larut dalam euphoria seolah menang Perang, sebenarnya anda baru masuk ke dalam proses kehidupan yang diharapkan akan wajar tanpa pengecualian.
  2. Segera perkuat PPPSRS Dengan Penataan Staf yang kuat secara manajemen.
  3. Membentuk atau menunjuk Badan Pengelola yang fair, kredibel dan accountable berdasarkan fair competition.
  4. Melakukanan PENGAWASAN dengan cara-cara profesional sesuai Undang-Undang No 20 tahun 2011.
  5. Segera fungsikan PPPSRS dalam hal yang ada hubungan dengan Pemerintahan.
  6. Melakukan kerjasama yang baik dengan Badan-badan Pemerintahan.
  7. Yang tidak kalah penting adalah selalu mawas diri, agar jangan ada niat menguntungkan perorangan atau kelompok.
  8. Jangan lupa juga meng-advokasi Kawasan Rusun lain yang masih berjuang.

Untuk Kawasan lain yang masih berjuang KAPPRI berharap, pelajari aturan dan hukum terkait Rumah Susun. Galang persatuan dan kesatuan warga di Kawasan sendiri. Jalin kerjasama yang erat dengan Kawasan lain. Lakukan koordinasi yang efektif efisien dengan pihak terkait.

PERJUANGAN MASIH PANJANG DAN KOMPLEKS. WASPADA TERHADAP DINAMIKA SITUASI YANG ADA. MAJU TERUS!!!

Jakarta, 8 Juni 2015

KAPPRI.org

Logo KAPPRI - small

 

Deklarasi Kemerdekaan Warga Graha Cempaka Mas

Warga Graha Cempaka Mas (GCM) menyatakan telah MERDEKA dari penjajahan PT Duta Pertiwi Tbk yang telah melakukan bisnis ilegal selama belasan tahun di GCM.

Deklarasi Kemerdekaan GCM 1 Deklarasi Kemerdekaan GCM 2 Deklarasi Kemerdekaan GCM 3 Deklarasi Kemerdekaan GCM 4 Deklarasi Kemerdekaan GCM 5 Deklarasi Kemerdekaan GCM 6 Deklarasi Kemerdekaan GCM 7

Deklarasi Kemerdekaan GCM 8 Deklarasi Kemerdekaan GCM 9

Kronologi Kejadian Konflik pada Aksi Warga GCM 1 juni 2015

Di Tower C1 Lantai 5 Apartemen Graha Cempaka Mas, jam 16.00 sampai dengan jam 22.00.

Sebelumnya kuasa hukum PPRS GCM, LBH Pekat, telah beberapa minggu meminta bertemu dengan orang yang mengaku sebagai kuasa hukum Pengelola (PT Duta Pertiwi), Hokli Lingga, yang dituduh warga melakukan teror pemadaman listrik tanpa hak. Beberapa hari sebelumnya akibat teror pemadaman listrik warga telah berusaha menyerang kantor Pengelola namun berhasil ditahan oleh pihak Kepolisian.

Pihak Kepolisian RI, diwakili Kapolres dan Kapolsek beritikad baik memfasilitasi pertemuan LBH Pekat, diwakili Bapak Bob Hasan dan Ridwan, bersama warga GCM, dengan Hokli Lingga mewakili Pengelola GCM. Pertemuan berlangsung di ruang PPRS yg diduduki secara tidak sah oleh Pengelola, dengan pengawalan puluhan satpam Pengelola yg menghalangi warga masuk ke ruang PPRS GCM. Pada pertemuan tersebut Hokli Lingga tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari PT Duta Pertiwi. Bapak Bob Hasan meminta jika Hokli dapat menunjukkan surat kuasa maka pertemuan dapat berlanjut hari Kamis, namun jika tidak maka pertemuan harus dilanjutkan di Polres. Hokli juga mengakui tidak memiliki hak penguasaan atas ruangan PPRS di Tower C1 Lantai 5 yang digunakan sebagai tempat negosiasi.

Alternatif solusi diusulkan oleh LBH Pekat berupa surat pernyataan tidak akan mematikan listrik agar ditandatangani Hokli. Namun alternatif ini ditolak oleh warga, mengingat hal serupa telah dilanggar berulang kali oleh Pengelola, bahkan hasil dengar pendapat DPR RI maupun surat Kepala Dinas Perumahan DKI juga telah dilanggar oleh Pengelola.

Warga yang dipimpin korlap Bapak Mustad, salah satu pemilik sarusun GCM, menuntut agar Polisi menangkap Hokli karena dinilai telah memerintahkan melakukan tindak teror pada warga. Ditengah negosiasi sejumlah preman dari dalam ruang Pengelola di sebelah ruang PPRS menyerang warga dengan cairan kimia yg menyebabkan kulit gatal dan kemerahan. Hal ini memicu warga melakukan siraman air balasan.

Bapak Mayor Jenderal TNI (purn) Saurip Kadi bersama Bapak Herman Rachman masuk ke ruang negosiasi setelah kembali dari pertemuan dengan Menteri Pupera jam 17.00, yang membahas masalah konflik di GCM. Bapak Mayjen TNI (purn) Saurip Kadi memberikan jaminan keselamatan pada Hokli utk meninggalkan lokasi. Dikawal oleh LBH Pekat Hokli turun ke lobby C1.

Dalam proses keluarnya Hokli terjadi bentrok antara warga dengan satpam dan preman Pengelola. Bapak Mayjen (purn) TNI Saurip Kadi terluka tangannya oleh Satpam Pengelola. Warga diserang dengan puluhan APAR yg sudah disiapkan sebelumnya oleh Pengelola. Warga dipukul mundur dengan serangan gas APAR sampai ke tower C2. Warga berhasil merebut sebuah APAR yg disiapkan pihak Pengelola dan melakukan serangan balik. Sebanyak 4 orang warga, termasuk korlap warga Bapak Mustad dikurung di ruang PPRS dalam kondisi gas APAR menyesakkan nafas selama beberapa lama sehingga terancam jiwanya. Wakil warga Ibu Heddy kemudian ditemani Kepolisian utk memastikan tidak ada warga lain yg dikurung dan agar para satpam dan preman Pengelola keluat dari Tower C1.

Pihak kepolisian mengambil sikap tegas membubarkan satpam PT Duta Pertiwi. Namu sejumlah Preman dan Satpam berkeras bertahan di ruang Pengelola dan terus menyerang warga dengan APAR dan cairan kimia.

Hingga akhirnya ketua PPRS GCM Bapak Toni Soenanto datang dan selaku wali amanah milik bersama warga memerintahkan agar pintu didobrak. Warga pemilik sarusun tower C1 kemudian membuka paksa pintu kantor Pengelola dan memaksa para perusuh untuk keluar dan diserahkan kepada aparat kepolisian. Sempat terjadi kerusuhan di dalam ruang Pengelola sebelum kemudian seluruh perusuh berhasil di evakuasi oleh pihak kepolisian.

Beberapa staf pengelola diam-diam berusaha masuk untuk mengambil sesuatu. Hal ini menimbulkan kemarahan warga mengingat seluruh aset kantor Pengelola merupakan milik bersama warga.

Pihak kepolisian kemudian memutuskan memasang garis polisi di pintu masuk ruang Pengelola dan ruang PPRS.

Setelah itu warga berkumpul di pelataran lantai 5 dipimpin oleh Bapak Mayjen TNI (purn) Saurip Kadi selaku Dewan Penasehat PPRS, Bapak Tonny Soenanto selaku Ketua PPRS, dan Bapak Bob Hasan dari LBH Pekat. Pada pertemuan tersebut PPRS menyatakan memutuskan mengganti Pengelola dengan Pengelola baru sementara dari LBH Pekat didukung swadaya warga PPRS GCM.

Penggantian Pengelola GCM 1 Penggantian Pengelola GCM 2 Penggantian Pengelola GCM 3 Penggantian Pengelola GCM 4 Penggantian Pengelola GCM 5 Penggantian Pengelola GCM 6 Penggantian Pengelola GCM 7

Penggantian Pengelola GCM 8 Penggantian Pengelola GCM 9 Penggantian Pengelola GCM 10

Kisruh Pengelolaan Apartemen di Graha Cempaka Mas (TV One & Berita Satu)

Kisruh Pengelolaan Apartemen di Graha Cempaka Mas (TV One & Berita Satu) dapat dilihat di Youtube.com sebagai berikut: