Tag Archives: gugatan

Gugatan Judicial Review 85/PUU-XIII/2015, Jangan Sampai Masuk Angin

Gugatan dari orang-orang REI yang menyamar sebagai Pemilik dan Penghuni Sarusun untuk Judicial Review UU20/2011 Rusun dengan No Perkara 85/PUU-XIII/2015 dan Judicial Review UU30/ 2009 Ketenagalistrikan No Perkara 86/PUU-XIII/2015 dengan INTINYA PASAL adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 21 frasa “PARA pemilik dan penghuni rumah susun….” minta ganti SELURUH.

2. Pasal 59 ayat 1 frasa “terbentuknya P3SRS” minta ditambah “dan disahkannya badan hukum P3SRS”.

3. Pasal 59 ayat 1 frasa “sarusun belum seluruhnya terjual” terkait point 4 dibawah.

4. Pasal 59 ayat 1 frasa “paling lama 1 tahun” dianggap tidak konsisten dengan frasa poin 3 diatas.

5. Pasal 59 ayat 2 frasa “penyerahan pertama” dianggap tidak konsisten dengan frasa Point 3 dan 4 diatas.

6. Pasal 59 ayat 3 frasa “DAPAT bekerjasama dengan pengelola” minta diganti dengan WAJIB.

7. Pasal 59 ayat 4 frasa “pelaku pembangunan dan pemilik sarusun” minta ditambah dengan “penghuni” (kewajiban membiayai pengelolaan).

8. Pasal 74 ayat 1 frasa “pemilik sarusun wajib membentuk P3SRS” minta ditambah dengan “wajib pengesahan badan hukum oleh pejabat berwenang”.

9. Pasal 74 ayat 2 frasa “pemilik atau penghuni yg mendapat….” minta ditambah dengan “SELURUH pemilik ….”

10. Pasal 75 ayat 1 frasa “memfasilitasi terbentuknya P3SRS” minta diganti dengan “pelaku pembangunan WAJIB memfasilitasi terbentuknya P3SRS”

11. Pasal 75 ayat 2 frasa “P3SRS telah terbentuk” diminta seperti Point diatas wajib disahkan ….

12. Pasal 75 ayat 3 frasa “PARA pemilik dan penghuni” minta diganti “SELURUH pemilik…”

13. Pasal 75 ayat 4 frasa “DAPAT” minta ganti “WAJIB”

14. Pasal 76 frasa “para penghunian” adalah aspek administrasi kependudukan sedang P3SRS adalah badan hukum perdata.

15. Pasal 77 ayat 2 frasa “penghunian dan setiap anggota berhak memberikan satu suara” dianggap tidak adil. Maunya NPP untuk menentukan suara.

INTI GUGATAN ORANG-ORANG REI (YANG BERKEDOK PEMILIK SARUSUN) amat jelas agendanya. Yaitu untuk  kepentingan DEVELOPER sebagai berikut:

1. Masa transisi sebelum pembentukan P3SRS minta diubah dari 1 (satu) tahun ke 3 (tiga) tahun dengan alasan tanggung jawab. Developer mau enaknya saja, 1 tahun kok sudah harus diserahkan, maunya lebih lama lagi ditangan Developer.

2. P3SRS WAJIB di-fasilitasi oleh Developer dan WAJIB disahkan oleh instansi berwenang (Gubernur DKI)

FAKTA: Jawaban dari Kemen PUPR dan DPR amat jelas bahwa soal pembentukan P3SRS adalah KEWAJIBAN Pengembang bukan HAK Pengembang. Kok mau dibelokkan jadi HAK (WAJIB) Pengembang.

FAKTA LAPANGAN: Permainan Ahok karena nyatanya P3SRS murni warga tidak di-SAH-kan oleh Ahok. P3SRS murni warga malah harus PTUN segala (kasus Thamrin City) atau digugat oleh P3SRS boneka yang didukung Ahok (kasus Kenari Mas).

3. P3SRS dikategorikan Badan Hukum Perdata BUKAN soal administrasi kependudukan sehingga PROTES soal ONE NAME ONE VOTE. Maunya suara berdasar NPP (Nilai Perbandingan Proporsional) artinya yang kaya yang menguasai suara. Ini adalah DEMOKRASI KAPITALISTIS.

4. Dan Peserta RUTA boleh memakai surat kuasa….. habis deh bakalan balik kayak praktek belasan tahun di GCM (Graha Cemapaka Mas).

Yang hadir preman suruhan PT. DUTA PERTIWI, TBK sedang warga pemilik mau masuk DIHADANG pasukan securities dan dipersulit dengan bermacam-macam cara. Juga kawasan lain mengalami modus yang sama.

Maka dari itu WARGA RUSUN harus BERGERAK berupa KIRIM SURAT. Kirim sebanyak-banyaknya kepada PARA HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) (Arief Hidayat, Aswanto, Maria Farida Indarti, Patrialis Akbar, dll) agar JANGAN SAMPAI MASUK ANGIN…….

SEBARLUASKAN………….

  • MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia)
  • KAPPRI (Kesatuan Aksi Pemilik Penghuni Rusun Indonesia)
  • TIM HUKUM PPRSC GCM

Informasi dari Ibu Justiani Sahurip

Advertisements

Polda Metro Jaya Akan Bentuk Satgas Anti-Mafia Rusunawa (Kompas.com)

Apakah ini adalah salah satu akibat dari Gugatan Praperadilan warga Graha Cempaka Mas, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan KAPPRI terhadap Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya? 

News/Megapolitan

Jumat, 28 Agustus 2015 | 07:34 WIB

KOMPAS.com/Tangguh SRKondisi jendela kamar salah satu warga rusunawa Jatinegara Barat yang copot, Minggu (23/8/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com – Polda Metro Jaya akan membentuk satuan tugas satgas) untuk mencegah jual beli unit rumah susun sederhana sewa milik pemerintah. Rencana ini akan direalisasikan pada September mendatang.

“Dari Polda akan membentuk satgas untuk menyelidiki kemungkinan adanya mafia jual beli rusun. September akan kami bentuk,” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Menurut Tito, rusunawa milik pemerintah dibangun untuk warga tidak mampu, khususnya warga korban penggusuran. Oleh karena itu, pengambilalihan unit rusunawa oleh warga mampu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum.

“Rusunawa harusnya untuk rakyat. Kalau kemudian dibeli oleh oknum-oknum tertentu, setelah itu disewakan, itu kan enggak benar. Harus ditindak,” ujar mantan Kepala Densus Antiteror 88 ini.

Pemprov DKI baru saja mengoperasikan rusunawa Jatinegara Barat. Rusunawa yang terletak di Jatinegara, Jakarta Timur itu diperuntukkan bagi warga korban penggusuran di Kampung Pulo. Tak lama setelah dioperasikan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengingatkan agar penghuni rusunawa tidak menjual unit yang mereka tempati kepada pihak lain. Ia tidak ingin kejadian-kejadian sebelumnya yang pernah terjadi, salah satunya di rusunawa Muara Baru terulang kembali.

Beberapa waktu lalu, para penghuni unit rusunawa Muara Baru diketahui ada yang memiliki mobil. Saat ditelusuri, ternyata mereka bukan warga penghuni asli rusunawa yang seharusnya diperuntukkan bagi warga korban penggusuran di Waduk Pluit itu.

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/28/07343691/Polda.Metro.Jaya.Akan.Bentuk.Satgas.Anti-Mafia.Rusunawa

Wawancara Warga Rusun dengan Pengacara Praperadilan pada Sidang Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Wawancara Warga Rusun dengan Pengacara Praperadilan pada Sidang Pertama gugatan warga yang dilaksanakan pada hari Senin, 3 Agustus 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sumber: Citizen Journalism