Tag Archives: mahkamah konstitusi

Uji Materi UU 20 Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi yang Diajukan Anggota REI

Jakarta, 3 Sept 2013
Saudara-saudara Seperjuangan,

  • Gugatan PTUN Medan oleh warga Apartemen Cambridge telah dimenangkan dan PPPSRS bentukan Pelaku pembangunan harus dibubarkan.
  • Gugatan warga Thamrin City terhadap SKEP pengesahan Gubernur DKI terhadap PPPSRS bentukan Pengembang telah menang dan Surat Pengesahan Gubernur dibatalkan dan PPPSRS bohong dibekukan. Tidak boleh berkegiatan.
  • Gugatan Pra Peradilan yang diajukan warga GCM, MAKI dan KAPPRI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berhasil.

Uji Materi terhadap UU 20 tahun 2011 nampaknya akan membawa berkah kepada para Pemilik Rusun yang selama ini berjuang merebut haknya. Selama ini nampaknya seperti berjuang sendiri, tidak Ada yang membantu. Oknum-oknum Pemerintah yang seharusnya menerapkan UU 20 tahun 2011 malah sibuk bermain mata dengan para pelaku Pembangunan yang menafsirkan secara sepihak atas Undang-undang itu untuk sebanyak mungkin menarik keuntungan darinya.

Menyimak keterangan Pemerintah dalam sidang uji Materi yang diajukan para anggota Real Estate Indonesia (“REI”) , kita boleh merasa menjadi lebih Aman. Keterangan Pemerintah justru sangat MEMBUAT gamblang akan hak-hak para pemilik Penghuni yang tercantum dalam Pasal 74 ayat 1 dan 2, Pasal 75 ayat 1 dan 2 serta Pasal berikutnya.

Pasal-pasal itu  menegaskan tentang fasilitasi pengembang yang merupakan kewajiban dan bukan hak, bahwa tanpa difasilitasi para pemilik tetap dapat membentuk PPPSRS, pemilik yang wajib membentuk PPPSRS. Juga Pasal tentang kewajiban pelaku pembangunan untuk menyerahkan pengelolaan kepada PPPSRS dalam waktu yang ditentukan Undang-undang.

Ini Seperti Blessing in Disguise, karena mengapa yang meminta uji Materi malahan para anggota REI yang selama ini memutarbalikkan Undang-undang 20 tahun 2011 itu bagi keuntungannya. Mereka telah menikmati kaburnya tafsir Undang-undang, tetapi karena SERAKAH ingin agar Undang-undang diubah untuk lebih menguntungkan mereka lagi. Tetapi penjelasan Pemerintah justru berakibat sebaliknya.
Nanti keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan muncul dapat menjadi senjata yang melindungi para Pemilik untuk berjuang merebut hak-haknya. Para oknum Pemerintah curang serta para Pengembang nakal TIDAK AKAN bisa berdalih lagi. PPPSRS yang telah kita bentuk dengan susah payah pengesahannya justru diambangkan ditingkat Disperum dengan banyak alasan.

Mari kita simak terus perkembangan situasi. Maju terus perjuangan kita.

Salam KAPPRI, Krismanto P

MK

Advertisements

Mahkamah Konstitusi: Dimajukannya Waktu Sidang Menjadi 30 April 2015 untuk Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon

Mohon kehadirannya pada Sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 April 2015 untuk mendengarkan keterangan saksi pemohon seperti informasi dibawah ini:
Undangan MK 30 April 2015

Sidang Mahkamah Konstitusi Warga Rumah Susun Mengenai UU No. 20/2011 Tentang Rumah Susun

SIDANG KEDUA JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
Mahkamah Konstitusi, Selasa 7 April 2015 Pukul 10.30 WIB

Warga dari beberapa apartemen se-DKI menghadiri sidang Ke-2 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 107 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sidang kedua ini dilaksanakan pada:
Selasa, 7 april 2015 Pukul 10.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

Untuk menjadi catatan, berikut adalah pasal-pasal yang multitafsir dan sering dikangkangi oleh pengembang dengan kekuatan uangnya:

UU 20/2011
Pasal 75 (1)
Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir

Pasal 107
Setiap orang yang menyelenggarakan rumah susun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 30, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66, Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Sumber: http://www.citizenjurnalism.com/